LPLHNNEWS.COM, BUNTOK – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah menyoroti kelengkapan data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2025.
“Berdasarkan hasil telaahan, data yang disampaikan OPD pada LKPj tersebut masih ada kekurangan,” kata Ketua Pansus LKPj DPRD Barsel Hermanes di Buntok, Selasa. (21/4/2026).
Oleh karena itu, lanjutnya, pada hari ini Pansus memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama sejumlah OPD guna melakukan klarifikasi.
“Beberapa laporan OPD masih belum lengkap dan kurang terperinci, sehingga kita meminta penjelasan dari masing-masing perangkat daerah,” ucapnya.
Ia menuturkan, dalam rapat, pansus ingin mengetahui secara rinci progres pelaksanaan program kerja setiap OPD selama tahun 2025, terutama terkait dengan target pencapaiannya masih ada beberapa hal yang belum tergambar secara utuh.
Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu, sejumlah Kepala OPD mengakui masih terdapat kekurangan dalam penyajian data maupun kelengkapan dokumen pendukung yang diserahkan.
“Kondisi itu menjadi perhatian Pansus agar ke depannya penyusunan LKPj dapat dilakukan lebih baik, sistematis, dan lebih detail lagi,” tutur Hermanes.
Ia mengatakan, Pansus DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan visi dan misi pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga setiap program yang dijalankan setiap OPD dapat terukur dan sejalan dengan arah pembangunan yang lebih luas.
“Proses penilaian terhadap LKPj Bupati Barsel tahun anggaran 2025 masih terus berlangsung dan dijadwalkan akan berakhir pada 12 Mei 2026, sebelum nantinya disampaikan sebagai rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah daerah,” kata Hermanes. (AL)