LPLHNNEWS.COM, BUNTOK – Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, M. Farid Yusran, menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“APBD 2026 mendatang lebih difokuskan untuk menuntaskan infrastruktur dan peningkatan SDM,” ucapnya di Buntok, Kamis (4/6/2026).

Ia menerangkan, peningkatan SDM difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan sebagai upaya membangun masyarakat yang cerdas dan sehat.

“Sesuai ketentuan, bidang kesehatan dianggarkan minimal 10 persen dan bidang pendidikan minimal 20 persen dari total APBD. Untuk tahun 2026, keduanya sudah di atas ketentuan tersebut,” terangnya.

Farid menuturkan, bahwa APBD Barsel tahun anggaran 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Total APBD 2026 sebesar Rp1,668 triliun, meningkat Rp411 miliar lebih dibandingkan tahun sebelumnya,” tutur politisi dari PDI Perjuangan tersebut.

Ia mengatakan, pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Barsel dilakukan selama tiga hari karena adanya sejumlah tambahan anggaran dari pusat.

“Pembahasannya cukup panjang karena terdapat tambahan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, DBH lainnya, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup signifikan,” kata M. Farid Yusran. (AL)

LPLHNNEWS.COM, BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk membahas pelaksanaan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.

“Rapat ini dilaksanakan mengingat kas daerah kosong dan tidak mungkin untuk membayar kegiatan lainnya selain untuk belanja pegawai,” ucap Ketua DPRD Barsel, M. Farid Yusran usai memimpin RDP tersebut di Buntok, Senin. (20/4/2026).

Ia menyampaikan, dalam RDP yang dilaksanakan pada hari ini, pihaknya ingin mengetahui dengan jelas penyebab kenapa hal tersebut bisa terjadi.

“Berdasarkan hasil rapat, penyebabnya karena terkendala transfer dana dari pemerintah pusat yang jumlahnya hampir sama dengan belanja pegawai,” ujar Farid Yusran.

Farid menerangkan, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat hanya mengirimkan dana seperduabelas atau sekitar Rp40 Miliar dalam setiap bulan, sedangkan belanja pegawai di Kabupaten Barsel sebesar Rp35 Miliar.

“Untuk itu, kami meminta kepada Pemkab Barsel agar berupaya mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut,” terang Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu.

Ia menuturkan, dengan transfer dana seperti itu, Pemkab Barsel memang mengalami kesulitan. Terkait hal itu pemerintah pusat juga tidak salah, karena DAU yang ditransfer memang rumusnya seperduabelas per bulan.

“Ternyata transfer dana dari pemerintah pusat tersebut tidak mencakup THR dan gaji ketigabelas sehingga hal ini juga yang menjadi salah satu permasalahan,” tuturnya.

Farid mengatakan, pemerintah daerah supaya lebih transparan mengenai apapun perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan APBD.

“Hal ini dilakukan agar menghindari terjadinya dugaan-dugaan negatif yang berkembang di masyarakat,” kata M. Farid Yusran. (AL)

LPLHNNEWS.COM, BUNTOK – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah menyoroti kelengkapan data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2025.

“Berdasarkan hasil telaahan, data yang disampaikan OPD pada LKPj tersebut masih ada kekurangan,” kata Ketua Pansus LKPj DPRD Barsel Hermanes di Buntok, Selasa. (21/4/2026).

Oleh karena itu, lanjutnya, pada hari ini Pansus memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama sejumlah OPD guna melakukan klarifikasi.

“Beberapa laporan OPD masih belum lengkap dan kurang terperinci, sehingga kita meminta penjelasan dari masing-masing perangkat daerah,” ucapnya.

Ia menuturkan, dalam rapat, pansus ingin mengetahui secara rinci progres pelaksanaan program kerja setiap OPD selama tahun 2025, terutama terkait dengan target pencapaiannya masih ada beberapa hal yang belum tergambar secara utuh.

Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu, sejumlah Kepala OPD mengakui masih terdapat kekurangan dalam penyajian data maupun kelengkapan dokumen pendukung yang diserahkan.

“Kondisi itu menjadi perhatian Pansus agar ke depannya penyusunan LKPj dapat dilakukan lebih baik, sistematis, dan lebih detail lagi,” tutur Hermanes.

Ia mengatakan, ‎Pansus DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan visi dan misi pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga setiap program yang dijalankan setiap OPD dapat terukur dan sejalan dengan arah pembangunan yang lebih luas.

“Proses penilaian terhadap LKPj Bupati Barsel tahun anggaran 2025 masih terus berlangsung dan dijadwalkan akan berakhir pada 12 Mei 2026, sebelum nantinya disampaikan sebagai rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah daerah,” kata Hermanes. (AL)