Dirinya menjelaskan, permasalahan yang terjadi di puskesmas Buntok Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ternyata pihak dari BPJS pun juga tidak mengetahui terkait hal tersebut. Hal itulah yang membuat DPRD Bar-sel berencana laksanakan RDP khusus, supaya bisa jelas dan berbagai permasalahan pun bisa dapat di selesaikan dengan baik.

“Dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan RDP khusus untuk menggali terkait hal itu,” ucapnya.RDP yang dilaksanakan DPRD Barsel itu terkait beredar surat pemberitahuan dari kepala Puskesmas Buntok Zulfantri dengan Nomor 079/TU-2/065/3-2022 tertanggal 14 Maret 2022. Di dalam isi surat tersebut, puskesmas Buntok menyampaikan kepada seluruh masyarakat akan memberlakukan tarif umum kepada peserta BPJS kesehatan.

Hal itu di karenakan pihak BPJS tidak melakukan kewajiban membayar selama tiga bulan berturut-turut dari bulan Januari 2022 sampai saat ini dan tidak ada tanggapan dari pihak BPJS kepada BPKAD, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Buntok terhadap perihal tersebut.

Apakah pembayaran menggunakan dana SILPA tersebut sesuai dengan prosedur, Ketika ditanyakan, berdasarkan press release yang diterima dari BPJS Muara Teweh bahwa pelayanan dipastikan berjalan secara optimal sebab pembayaran apital kepada seluruh puskesmas, sudah dilaksanakan menggunakan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Hal tersebut juga telah sesuai dengan laporan BPKAD Kabupaten Barito Selatan pada bulan Desember 2023.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari Sekertaris Daerah (Sekda) Barsel pembayaranya sudah sesuai prosedur, akan tetapi hal tersebut tetap akan digali kembali pada RDP selanjutnya.tutupnya. lplhnnews.com (MK)