Diungkapkan Latif, ada sejumlah proyek pembangunan yang menurut dia perlu dipertanyakan urgensinya, yaitu pembangunan kampus UNY di Yogyakarta sebesar Rp.5 miliar, pengadaan sarana prasarana Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sebesar Rp.100 juta, Penataan/pembangunan mess Kejari Barsel Rp.1,5 miliar, Penataan pembangunan pagar Kejari Barsel Rp.500 juta dan penataan / pembangunan Rumah Dinas (Rumdin) Kejari Barsel yang menelan anggaran sebesar Rp. 1,5 miliar.
“Ada apa dengan penganggaran proyek-proyek tersebut, seperti apa nanti status asetnya, dan apa urgensinya sehingga daerah harus menggelontorkan dana sedemikian banyak buat proyek yang sebenarnya bukan prioritas untuk kepentingan masyarakat Barsel?” ucapnya mempertanyakan.
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Barito Selatan semestinya tidak perlu menganggarkan atau membantu instansi vertikal, karena mareka juga ada anggaran yang bersumber dari APBN,” tukasnya.
Apalagi, kata dia lagi, saat ini semua daerah mengalami defisit anggaran dan harus melakukan refocusing, dikarenakan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Sementara setiap daerah se-Indonesia sekarang ini diwajibkan melakukan refocusing atau pemangkasan anggaran, untuk program makan bergizi gratis dari sekolah TK sampai dengan SMA sederajat,” sayangkan Latif.
Oleh karena itu, dia kemudian meminta kepada Pemda Barsel khususnya kepada TAPD setempat, untuk lebih mempertimbangkan agar pada refocusing anggaran nantinya, supaya proyek-proyek tersebut bisa dialihkan menjadi proyek yang memang memprioritaskan kepada masyarakat Barsel.
“Saya selaku koordinator lembaga LP3kRI Barsel dan Bartim, berharap kepada Pemda khususnya TAPD, agar pada saat refocusing nanti, anggaran instansi vertikal tersebut bisa dialihkan,” pintanya.
“Karena di sejumlah wilayah di Barsel masih banyak yang lebih membutuhkan anggaran untuk renovasi jalan yang masih terisolir, salah satunya adalah jalan Bintang Kurung – Teluk Sampudau – Muara Talang, atau jalan menuju desa Malungai sehingga lebih bermanfaat demi kelancaran akses masyarakat, atau bisa juga dialihkan untuk merenovasi sekolah – sekolah dan masih banyak lainnya,” saran Latif mengakhiri.
Sebagaimana dipesankan oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, beberapa waktu lalu, supaya semua jaksa tidak boleh lagi ada yang meminta-minta proyek dengan pemerintah, dan apabila ada ditemukan kasus jaksa meminta proyek dengan pemerintah, maka akan diberikan sanksi tegas oleh Jaksa Agung sendiri. (red)
