• Sen, 2 Februari 2026

memory lembaga pencinta lingkungan hidup nusantara

KANTOR SEKRETARIAT DPD Kalteng :Jalan Sepakat 1 No.57. Rt/Rw.005/001 Nomor
Hp=0852-5299-09999

LEMBAGA PENCITA LINGKUNGAN HIDUP NUSANTAR(LPLHAN)
DAMPAK PENAMBANGAN BATU BARA TERHADAP LINGKUNGAN

LEMBAGA PENCINTA LINGKUNGAN HIDUP NUSANTARA(LPLHN)

Aktifitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (open pit mining) dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu penambangan batu bara juga bisa mengakibatkan perubahan social ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batu bara perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga akan dapat mengurangi pencemaran akibat aktivitas pertambangan batubara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar pertambangan.
Pendahuluan
Batu bara merupakan salah satu bahan galian strategis yang sekaligus menjadi sumber daya energy yang sangat besar. Indonesia pada tahun 2006 mampu memproduksi batu bara sebesar 162 juta ton dan 120 juta ton diantaranya diekspor. Sementara itu sekitar 29 juta ton diekspor ke Jepang. indonesia memiliki cadangan batu bara yang tersebar di Pulau Kalimantan dan Pulau

Sumatera, sedangkan dalam jumlah kecil, batu bara berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua dan Sulawesi. Sedangkan rumus empirik batu bara untuk jenis bituminous adalah C137H97O9NS, sedangkan untuk antrasit adalah C240H90O4NS.
Indonesia memiliki cadangan batu bara yang sangat besar dan menduduki posisi ke-4 di dunia sebagai negara pengekspor batu bara. Di masa yang akan datang batu bara menjadi salah satu sumber energi alternatif potensial untuk menggantikan potensi minyak dan gas bumi yang semakin menipis. Pengembangan pengusahaan pertambangan batu bara secara ekonomis telah mendatangkan hasil yang cukup besar, baik sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun sebagai sumber devisa.
Bersamaan dengan itu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu bara secara ekologis sangat memprihatinkan karena menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menghambat terselenggaranya sustainable eco-development. Untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kebijakan hukum pidana sebagai penunjang ditaatinya norma-norma hukum administrasi ladministrative penal law) merupakan salah satu kebijakan yang perlu mendapat perhatian, karena pada tataran implementasinya sangat tergantung pada hukum administrasi. Diskresi luas yang dimiliki pejabat administratif serta pemahaman sempit terhadap fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam penanggulangan pencemaran dardatau perusakan lingkungan hidup, seringkali menjadi kendala dalam penegakan norma-norma hukum lingkungan. Akibatnya, ketidaksinkronan berbagai peraturan perundang-undangan yang disebabkan tumpang tindih kepentingan antar sektor mewarnai berbagai kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Bertitik tolak dari kondisi di atas, maka selain urgennya sinkronisasi kebijakan hukum pidana, diperlukan pula pemberdayaan upaya-upaya lain untuk mengatasi kelemahan penggunaan sarana hukum pidana, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan korban yang timbul akibat degradasi fungsi lingkungan hidup.
Tulisan ini berusaha menggambarkan bagaimana metode penambangan, kerusakan yang diakibatkan dan solusi mengatasi kerusakan lingkungan pasca penambangan.
Jenis Batu Bara
Jenis dan kualitas batubara tergantung pada tekanan, panas dan waktu terbentuknya batu bara. Berdasarkan hal tersebut, maka batubara dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis batubara, diantaranya adalah antrasit, bituminus, sub bituminus, lignit dan gambut (Puslibang Kementrian ESDM, 2006)
1. Antrasit merupakan jenis batu bara dengan kualitas terbaik, batu bara jenis ini mempunyai ciri-ciri warna hitam metalik, mengandung unsur karbon antara 86%-98% dan mempunyai kandungan air kurang dari 8%.
2. Bituminus merupakan batubara dengan kualitas kedua, batu bara jenis ini mempunyai kandungan karbon 68%-86% serta kadar air antara 8%-10%. Batu bara jenis ini banyak dijumpai di Australia.
3. Sub Bituminus merupakan jenis batu bara dengan kualitas ketiga, batubara ini mempunyai ciri kandungan karbonnya sedikit dan mengandung banyak air.
4. Lignit merupupakan batu bara dengan kwalitas keempat, batubara jenis ini mempunyai ciri2 memiliki warna muda coklat, sangat lunak dan memiliki kadar air 35%-75%.
5. Gambut merupakan jenis batu bara dengan kwalitas terendah, batu bara ini memiliki ciri berpori dan kadar air diatas 75%.
Metode Penambangan Batubara
Kegiatan pertambangan batu bara merupakan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui dan umumnya membutuhkan investasi yang besar terutama untuk membangun fasilitas infrastruktur.
Karakteristik yang penting dalam pertambangan batu bara ini adalah bahwa pasar dan harga sumberdaya batu bara ini yang sangat prospektif menyebabkan industri pertambangan batu bara dioperasikan pada tingkat resiko yang tinggi baik dari segi aspek fisik, perdagangan, sosial ekonomi maupun aspek politik.
Kegiatan penambangan batu bara dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu (Sitorus, 2000) :
1. Penambangan permukaan (surface/ shallow mining) , meliputi tambang terbuka penambangan dalam jalur dan penambangan hidrolik.
2. Penambangan dalam (subsurfarcel deep mining).
Kegiatan penambangan terbuka (open mining) dapat mengakibatkan gangguan seperti
1. Menimbulkan lubang besar pada tanah.
2. Penurunan muka tanah atau terbentuknya cekungan pada sisa bahan galian yang dikembalikan ke dalam lubang galian.
3. Bahan galian tambang apabila di tumpuk atau disimpan pada stock fliling dapat mengakibatkan bahaya longsor dan senyawa beracun dapat tercuci ke daerah hilir.
4. Mengganggu proses penanaman kembali reklamasi pada galian tambang yang ditutupi kembali atau yang ditelantarkan terutama bila terdapat bahan beracun, kurang bahan organiklhumus atau unsur hara telah tercuci .
Sistem penambangan batu bara yang sering diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi adalah sistem tambang terbuka (Open Cut Mining) . Penambangan batu bara dengan sistem tambang terbuka dilakukan dengan membuat jenjang (Bench) sehingga terbentuk lokasi penambangan yang sesuai dengan kebutuhan penambangan.
Metode penggalian dilakukan dengan cara membuat jenjang serta membuang dan menimbun kembali lapisan penutup dengan cara back filling per blok penambangan serta menyesuaikan kondisi penyebaran deposit sumberdaya mineral, (Suhala Et, al.,, 1995).
Sedangkan pertambangan skala besar, tailing yang dihasilkan lebih banyak lagi. Pelaku tambang selalu mengincar bahan tambang yang tersimpan jauh di dalam tanah, karena jumlahnya lebih banyak dan memiliki kualitas lebih baik. Untuk mencapai wilayah konsentrasi mineral di dalam tanah, perusahaan tambang melakukan penggalian dimulai dengan mengupas tanah bagian atas (top soil). Top Soil kemudian disimpan di suatu tempat agar bisa digunakan lagi untuk penghijauan setelah penambangan. Tahapan selanjutnya adalah menggali batuan yang mengandung mineral tertentu, untuk selanjutnya dibawa ke processing plant dan diolah. Pada saat pemrosesan inilah tailing dihasilkan. Sebagai limbah sisa batuan dalam tanah, tailing pasti memiliki kandungan logam lain ketika dibuang.
Kegiatan penambangan apabila dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara.
Seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, di wilayah Kab. MURUNG RAYA, BARITO UTARA, BARITO SELATAN dan di BARITO TIMUR.
“ memang bagi Masyarakat yang belum mengetahui apa resiko dari dampak penyebaran pencemaran dari hasil Penambangan Batu Bara itu, baik yang menyebar melalui Udara dan juga melalui Sungai dan anak sungai BARITO SELATAN dan di BARITO TIMUR, memang bagi Masyarakat yang belum mengetahui apa resiko dari dampak penyebaran pencemaran dari hasil Penambangan Batu Bara itu, baik yang menyebar melalui Udara dan juga melalui Sungai dan anak sungai yang ada disekitaran tempat pemukiman dimana tempat Masyarakat tinggal
Pengangkutan Batu Bara
Cara pengangkutan batu bara ke tempat batu bara tersebut akan digunakan tergantung pada jaraknya. Untuk jarak dekat, batu bara umumnya diangkut dengan menggunakan ban berjalan atau truk. Untuk jarak yang lebih jauh di dalam pasar dalam negeri, batu bara diangkut dengan menggunakan kereta api atau tongkang atau dengan alternatif lain dimana batu bara dicampur dengan air untuk membentuk bubur batu dan diangkut melalui jaringan pipa.
Kapal laut umumnya digunakan untuk pengakutan internasional dalam ukuran berkisar dari Handymax (40-60,000 DWT), Panamax (about 60-80,000 DWT) sampai kapal berukuran Capesize (sekitar 80,000+ DWT). Sekitar 700 juta ton (Jt) batu bara diperdagangkan secara internasional pada tahun 2003 dan sekitar 90% dari jumlah tersebut diangkut melalui laut.
Pengangkutan batu bara dapat sangat mahal – dalam beberapa kasus, pengangkutan batu bara mencapai lebih dari 70% dari biaya pengiriman batu bara. Tindakan-tindakan pengamanan diambil di setiap tahapan pengangkutan dan penyimpan batu bara untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan hidup.
Dampak Penambangan Batu bara
Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb.) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula (Nanang Suhaimi, 2006).
2006 Menilai bahwa pada telah sungai Barito sudah di cemari Oleh Perusahaan pertambangan Batu Bara milik Marunda di Beras Belangi Kab.Barito Utara pada waktu itu, belum lagi penebangan kayu secara besar-besaran yang mengakibatkan rusaknya hutan di Kab.itu, dan akhiran di lokasi itu sekarang menjdi, kawasan wilayah Hukum Kab. Murung Raya sekarang ini, Karena telah memisahkan diri dari Kab. Barito Utara dan menjadi Kab.Murung Raya.
1,Dampak Terhadap Lingkungan
Setiap kegiatan penambangan baik itu penambangan Batu bara, Nikel dan Marmer serta lainnya pasti menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya, Dampak positifnya adalah meningkatnya devisa negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja.
“ sedangkan dampak negatif dari kegiatan penambangan dapat dikelompokan dalam bentuk kerusakan permukaan bumi, ampas buangan (tailing), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (land subsidence), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangut berat.
“ Karena begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan maka perlu kesadaran kita terhadap lingkungan sehingga dapat memenuhi standar lingkungan agar dapat diterima pasar. Apalagi kebanyakan komoditi hasil tambang biasanya dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga harus hati-hati dalam pengelolaannya karena bila para pemakai mengetahui bahan mentah yang dibeli mencemari lingkungan, maka dapat dirasakan tamparannya terhadap industri penambangan kita.
“ Sementara itu, harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya alam hasil penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat. Salah satu caranya adalah dengan pengembangan wilayah atau community development. Perusahaan pertambangan wajib ikut mengembangkan wilayah sekitar lokasi tambang termasuk yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena hasil tambang suatu saat akan habis maka penglolaan kegiatan penambangan sangat penting dan tidak boleh terjadi kesalahan.
Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batu bara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air . Penambangan Batu bara secara langsung menyebabkan pencemaran antara lain ;
1.Pencemaran air,
Permukaan batu bara yang mengandung pirit (besi sulfide) berinteraksi dengan air menghasilkan Asam sulfat yang tinggi sehingga terbunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang sensitive terhadap perubahan pH yang drastis.
Batu bara yang mengandung uranium dalam konsentrasi rendah, torium, dan isotop radio aktif yang terbentuk secara alami yang jika dibuang akan mengakibatkan kontaminasi radioaktif. Meskipun senyawa-senyawa ini terkandung dalam konsentrasi rendah, namun akan memberi dampak signifikan jika dibuang ke lingkungan dalam jumlah yang besar. Emisi merkuri ke lingkungan terkonsentrasi karena terus menerus berpindah melalui rantai makan dan dikonversi menjadi metilmerkuri, yang merupakan senyawa berbahaya dan membahayakan manusia. Terutama ketika mengkonsumsi ikan dari air yang terkontaminasi merkuri.
2.Pencemaran udara
Polusi/pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan seperti influensa,bronchitis dan peneumonia serta penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis.
3.Pencemaran Tanah
Penambangan batu bara dapat merusak vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetic, menggantikan profil tanah genetic, menghancurkan satwa liar dan habitatnya, degradasi kualitas udara, mengubah pemanfaatan lahan dan hingga pada batas tertentu dapat megubah topografi Umum daerah penambangan secara permanen.
“ Disamping itu, penambangan batubara juga menghasilkan gas metana, gas ini mempunyai potensi sebagi gas rumah kaca. Kontribusi gas metana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, memberikan kontribusi sebesar 10,5% pada emisi gas rumah kaca.
“ Aktivitas pertambangan batu bara juga berdampak terhadap peningkatan laju erosi tanah dan sedimentasi pada sempadan dan muara-muara sungai.
Kejadian erosi merupakan dampak tidak langsung dari aktivitas pertambangan batu bara melainkan dampak dari pembersihan lahan untuk pembukaan tambang dan pembangunan fasilitas tambang lainnya seperti pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti perkantoran, permukiman karyawan, Dampak penurunan kesuburan tanah oleh aktivitas pertambangan batu bara terjadi pada kegiatan pengupasan tanah pucuk (top soil) dan tanah penutup (sub soil/overburden). Pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup akan merubah sifat-sifat tanah terutama sifat fisik tanah dimana susunan tanah yang terbentuk secara alamiah dengan lapisan-lapisan yang tertata rapi dari lapisan atas ke lapisan bawah akan terganggu dan terbongkar akibat pengupasan tanah tersebut.
1.Dampak Terhadap manusia
Dampak pencemaran Pencemaran akibat penambangan batu bara terhadap manusia, munculnya berbagai penyakit antara lain :
1. Limbah pencucian batu bara zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Karena Limbah tersebut mengandung belerang ( b), Merkuri (Hg), Asam Slarida (Hcn), Mangan (Mn), Asam sulfat (H2sO4), di samping itu debu batu bara menyebabkan polusi udara di sepanjang jalan yang dijadikan aktivitas pengangkutan batu bara. Hal ini menimbulkan merebaknya penyakit infeksi saluran pernafasan, yang dapat memberi efek jangka panjang berupa kanker paru-paru, darah atau lambung. Bahkan disinyalir dapat menyebabkan kelahiran bayi cacat.
2. Di Antaranya dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya. Batu bara dan produk buangannya, berupa abu ringan, abu berat, dan kerak sisa pembakaran, mengandung berbagai logam berat : seperti arsenik, timbal, merkuri, nikel, vanadium, berilium, kadmium, barium, cromium, tembaga, molibdenum, seng, selenium, dan radium, yang sangat berbahaya jika dibuang di lingkungan.
3. Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batu bara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air.
4. Penambangan Batu bara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah penducian batu bara tersebut dalam hal memisahkan batu bara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, Asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batu bara tersebut. Limbah pencucian batu bara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang ( b), Merkuri (Hg), Asam Slarida (Hcn), Mangan (Mn), Asam sulfat (H2sO4), dan Pb. Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.

5. Hal ini terjadi di wilayah Tambang milik salah satu perusahaan Tambang Batu Bara yang berada di wilayah Kab. Barito Selatan yaitu salah satunya adalah PT. MUTU.

6. Apa saja yang terlihat pencemaran yang telah terjadi di wilayah kerja Tambang milik PT.MUTU, setelah LPLHN turut serta turun bersama-sama dengan Wakil Ketua DPRD dan beserta ketua Komisi I DPRD Kab. Barito Selatan, ke tiga Desa yang menyampaikan keluhannya ke DPRD sebelumnya adalah sebagaiberikut;

7. Yang jelas terlihat dampak kerugian Masyarakat seperti telah terjadinya pencemaran, dan pendangKalan terhadap sungai yang mana Sungai itu sebahagian penting untuk kehidupan Masyarakat di tiga Desa itu.

8. Pencemaran Udara yang berdampak terhadah kurangnya penghasilan petani ladang, Karet, Padi Dll, mengapa penghasilan mereka berkurang akibat dampak pencemaran udara oleh aktifitas PT. MUTU terlihat tebalnya debu di pucuk-pucuk daun, dan hal itu dapat menghambat sistim pembakaran Dari makanan tumbuh-tumbuhan itu dan akhirnya mengurangi hasil produksi Karet Dll, jelas juga terlihat bahwa Air sungai telah berubah Warnanya,”

1.Sosial dan kemasyarakatan

1. Terganggunya Arus Jalan Umum
Banyaknya lalu lalang kendaraan yang digunakan untuk angkutan batubara berdampak pada aktivitas pengguna jalan lain. Semakin banyaknya kecelakaan, meningkatnya biaya pemeliharaan jembatan dan jalan, adalah sebagian dari dampak yang ditimbulkan.
2. Konflik Lahan Hingga Pergeseran Sosial-Budaya Masyarakat
Konflik lahan kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang lahannya menjadi obyek penggusuran. Kerap perusahaan menunjukkan kearogansiannya dengan menggusur lahan tanpa melewati persetujuan pemilik atau pengguna lahan. Atau tak jarang mereka memberikan ganti rugi yang tidak seimbang denga hasil yang akan mereka dapatkan nantinya. Tidak hanya konflik lahan, permasalahan yang juga sering terjadi adalah diskriminasi. Akibat dari pergeseran ini membuat pola kehidupan mereka berubah menjadi lebih konsumtif. Bahkan kerusakan moral pun dapat terjadi akibat adanya pola hidup yang berubah.

Nilai atau dampak positif dari batu bara itu sendiri, Sumber wikipedia.com mengatakan Tidak dapat di pungkiri bahwa batu bara adalah salah satu bahan tambang yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Indonesia adalah salah satu negara penghasil batubara terbesar no.2 setelah Australia hingga tahun 2008. Total sumber daya batu bara yang dimiliki Indonesia mencapai 104.940 Milyar Ton dengan total cadangan sebesar 21.13 Milyar Ton. Nanun hal ini tetap memberikan efek positif dan negatif, dan hal positifnya Sumber wikipedia.com mengatakan. Hal positifnya adalah bertambahnya devisa negara dari kegiatan penambanganya.
Secara teoritis usaha pertambangan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Para pekerja tambang selayaknya bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Salah satu bentuknya dengan cara memperkerjakan masyarakat sekitar dalam usaha tambang sekitar, sehingga membantu kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.

Solusi Terhadap Dampak Dan Pengaruh Pertambanga Batu bara
Tidak dapat di pungkiri bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh pertambangan batu bara yang ada di indonesia. Pemerintah harus menyadari bahwa tugas mereka adalah memastikan masa depan yang dimotori oleh energi bersih dan terbarukan. Dengan cara ini, kerusakan pada manusia dan kehidupan sosialnya serta kerusakan ekologi dan dampak buruk perubahan iklim dapat dihindari.
Sayangnya, Pemerintah Indonesia ingin percaya bahwa batu bara jawaban dari permintaan energi yang menjulang, serta tidak bersedia mengakui potensi luar biasa dari energi terbarukan yang sumbernya melimpah di negeri ini.
Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh penambang batu bara dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, untuk dilakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai berikut :
1. Pendekatan teknologi, dengan orientasi teknologi preventif (control/protective) yaitu pengembangan sarana jalan/jalur khusus untuk pengangkutan batu bara sehingga akan mengurangi keruwetan masalah transportasi. Pejalan kaki (pedestrian) akan terhindar dari ruang udara yang kotor. Menggunakan masker debu (dust masker) agar meminimalkan risiko terpapar/terekspose oleh debu batu bara (coal dust).
2. Pendekatan lingkungan yang ditujukan bagi penataan lingkungan sehingga akan terhindar dari kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Upaya reklamasi dan penghijauan kembali bekas penambangan batu bara dapat mencegah perkembangbiakan nyamuk malaria. Dikhawatirkan bekas lubang/kawah batu bara dapat menjadi tempat perindukan nyamuk (breeding place).
3. Pendekatan administratif yang mengikat semua pihak dalam kegiatan pengusahaan penambangan batu bara tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku (law enforcement)
4. Pendekatan edukatif, kepada masyarakat yang dilakukan serta dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan/penerangan terus menerus memotivasi perubahan perilaku dan membangkitkan kesadaran untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan.
Demikianlah Hasil analisa dugaan pencemaran yang telah terjadi dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian Masyarakat baik Ekonomi sosial dan juga kerugian terhadap Kesehatan Masyarakat yang berada ditiga Desa yang telah di temui Oleh LPLHN DPD Kalimantan Tengah
Buntok, Mey 2020-05-25
An. Ketua DPD LPLHN Wil.Kal-Teng

NANANG SUHAIMI
Hp.0852-5299-0999

PT.AKT TETAP MELAKUKAN PENAMBANGAN ILEGAL ADA APA INI…?
Buntok, lplhnnews.com-17-Mey 2024
saat menemui salah satu Ketua Koordinatur DAS Barito lembaga pencinta hidup nusantara(LPLHN) Bapak.Apakson di Kantor Sekretariatnya guna untuk memperjelas atas apa yang disampaikannya pada Bulan lalu kepada media lplhnnews.com.
bahwa dirinya menemukan pihak PT.AKT masih melakukan aktifitas penambangan padahal menurutnya pada tahun 2017 yang lalu bahwa perusahaan tersebud telah dinyatakan sebagai perusahaan yang telah di terminalkan dan akan dilakukan pelelangan oleh Kementrian ESDM, namun hal tersebud katanya belum dilaksanakan oleh pihak Kementrian ESDM hingga sekarang.
dan yag mengherankan tuturnya, ketika dirinya melihat disitus resmi Kementrian ESDM, tidak ada lagi nama perusahaan itu tertera didalam Maps Kementrian ESDM seperti layaknya perusahaan-perusahaan tambang lainnya, saya berharap katanya agar hal ini dapat dilakukan penyetopan dan di proses pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI Imbuhnya kepada media lplhnnews.com.
dan menurutnya pernah Ketua DPD.LPLHN Kalimantan Tengah melakukan penyetopan sementara namun upayanya untuk menarik perhatian pihak Oknum PolAirud tidak berhasil juga, dan tidak berselang lama pihak Polres Barito Utara membuat sebuah Surat Undangan dan dikirimnya kepada Polres Barito Selatan, namun melihat kejadian itu pihak Polres Barito Selatan tidak mau melibatkan jajarannya kesana, menurutnya dirinya dan Pipinan Pusat akan melaporkan hal ini kepada Bapak.Presiden Republik Indonesia, dengan harapan agar perusahaan tembang itu diberhentikan dan pelakunya juga di proses secara hukum, karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum 362 dan 363 tentang pencurian yang dilakukan dengan sengaja, dan dengan sengaja juga melanggar Undang-Undang tentang pertambangan yang mana bunyinya sebagai berikut; suatu perusahaan pertambangan tanpa IUP,APR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 Tahun dan denda paling banyak Rp.10,000.000.000,-(Sepuluh Miliar Rupiah) sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 37,Pasal 40 ayat(3), Pasal 48, Pasal 67 ayat(1), Pasal 74 ayat(1) atau(5).
berbicara terkait dengan kerugian Negara mungkin ini nilai yang sangat besar sekali, ditanya terkait dengan bukti-bukti yang ada padanya dirinya menjelaskan sangat lengkap dari awal hingga sekarang semuanya ada sama saya dan tersimpan sangat rapi katanya, juga buti yang disampaikan pihak Agen Pelayar juga sebagai pengakuan bahwa mereka sudah berapa kali katanya menyampaikan bahwa untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, namun katanya menurut ketrangan Agen merka tidak menggubrisnya dan tetap memerintahkan pihak Agen untuk mengageni Kapal-Kapal yang benama Lambung Republik dan Tuhup, yang sangat disayangkan lagi mereka juga berlayar tanpa memiliki surat ijin olah gerak kapal dari Otoritas Syahbandar karena pihak Syahbandar juga tidak berani memberikan itu tutupnya kepada media. data terbaru yang lembaga pencinta lingkungan hidup nusantara (lplhn) bahwa wajub melaksanakan rehap DAS pada Tahun 2023 padahal di one map kementrian ESDM PT.AKT sudah tidak muncul lagi semenjak Tahun 2017 namun mengapa pada kementrian KLHK perusahaan ini masih Aktif dan tetap melakukan penambangan pertanyaan nya ada apa dengan dua kementrian ini ko ada ketidak cocokan ya…?,lplhnnews.com(TIM)

Rapat Pembahasan APBD Komisi III Bersama Mitra Kerja…?

BUNTOK, lplhnnews.com

Rapat pembahasan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun 2023 antara DPRD Barito Selatan (Barsel) dengan mitra kerja Komisi III, ditunda.Dari pantauan, rapat yang diselenggarakan mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Barsel tersebut berlangsung sangat singkat. Karena kurang dari 1 jam berjalan, rapat itu dihentikan dan ditunda hingga besok hari.

Ketua DPRD Bar-sel, HM Farid Yusran mengatakan, penundaan itu disebabkan mitra kerja Komisi III seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan 9 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lainnya masih menggunakan pagu anggaran yang terdapat hutang.

“Pagu anggaran mereka masih memakai rencana berhutang sebesar …./ itu. Kita kesulitan membahasnya,” ucap Farid kepada lplhnnews.com, Selasa (9/11/2023).

Menurut Farid, dengan adanya masalah tersebut pihaknya meminta SOPD terkait untuk bisa menyesuaikan pagu anggarannya kembali tanpa adanya hutang Rp32 miliar.

“Karena inilah rapat kita ditunda sampai besok hari, semoga pembahasan besok dapat berjalan lancar,” terangnya,kepada awak media yang menyambanginya usai melaksanakan kegiatan Rapat.lplhnnews.com (Pimred)

 

Kades Harus Proaktif Memantau…?

Kades Harus Proaktif Memantau dan Memprogramkan Kebutuhan Masyarakat

 

BUNTOK, lplhnnews.com

Desa merupakan salah satu sarana pendukung dalam perkembangan ekonomi kerakyatan di kawasan pelosok.Perangkat desa harus bekerja secara maksimal untuk memajukan daerahnya seperti kawasan desa pelosok yang masih banyak pembangunannya belum tersentuh,” ucap Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Hermanes, Senin (09/10/2023)

Kades Harus Proaktif Memantau dan Memprogramkan Kebutuhan MasyarakatMenurut Politisi dari PDI Perjuangan, kades dalam pembangunan di daerah dinilai penting mengingat perannya merupakan cermin maju mundurnya penyelenggaraan pembangunan di suatu desa.

“Tugas Kades harus didasari dengan semangat pengabdian untuk membangun serta mewujudkan pembangunan yang lebih baik serta didukung dengan program yang berkualitas,”pungkas

Agar Kades harus proaktif memantau dan memprogramkan kebutuhan desa binaan di wilayahnya agar menjadi maju dan meningkat seiring kemajuan era globalisasi saat ini

Mendukung Pembangunan, SDM Yang…?

BUNTOK, lplhnnews.com

Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Barito Selatan (Barsel), di era globalisasi seperti saat ini.

Dalam peningkatan di bidang perekonomian harus pula didukung SDM yang terampil dan bisa mencari celah maupun terobosan serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Karena dengan memiliki keterampilan dan mau bekerja keras, secara otomatis lapangan pekerjaan pun tercipta.

“Dengan terciptanya lapangan pekerjaan atau tempat usaha itu, sangat dipastikan angka pengangguran di Barsel secara perlahan bisa teratasi,”ucap Sudiarto, Senin (13/10/2023).

Menurut wakil rakyat ini dengan SDM yang handal dan mempunyai wawasan yang sangat luas, bisa dipastikan berpengaruh besar terhadap meningkatnya kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat di Barsel.

“Sebab pembangunan yang merata bakal memberikan apresiasi terhadap pemerintah, karena telah membuktikan visi dan misinya untuk membawa perubahan pembangunan ke arah yang lebih baik,”tutup nya lplhnnews.com (Pimred)

Orang Tua dan Guru Harus…?

Buntok.lplhnnews.com- 14/6-2023

Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Bhaskarogra Basuki Dwiatmaja menyampaikan di tengah pengaruh globalisasi dan meningkatnya  Ilmu pengetahuan dan tejnologi (IT), maka orang tua dirumah dan guru di sekolah harus mampu kreatif dalam mengarahkan peserta didik tersebut ke arah yang positif.

“perihal tersebut sangat penting dilakukan agar peserta didik id rumah mau pun di sekolah mendapatkan pelajaran dan pengetahuan pada media sosial tidak tidak kearah yang negatif,” kata BHaskarogra Rabu (14/062023).

menurutnya, oleh sebab itu orang tua dan guru di sekolah dituntut harus mampu kreatif mengarahkan peserta didik tersebut kearah positif khususnya dalam mengontrol penggunaan penggunaan Internet pada handphone dengan melakukan pendampingan dan memberikan pemahaman yang baik, kegiatan yang positif negatif tersebut ialah menyukai permainan online atau browsing Internet pada telepon seluler atau warnet, hal ini bisa saja menjadi salah, pasalnya tanpa ada kontrol dari semua pihak tentunya bisa saja berujung kearah pendidikan yang salah (Negatif) tuturnya.

“penyebab peserta didik itu bisa salah dalam menyerap informasi, bisa saja berakibat dari kelalaian dalam pengontrolan penggunaan media sosial di internet pada handphone maupun warnet tutup nya.lplhnnews.com (Pimred)

 

Sungai Desa Tamparak Tercemar ini Respon Ketua Komisi II…?

lplhnnews.com

Ketua Komisi II DPRD Barsel Sangat Prihatin Keadaan Air Sungai Wilayah Desa Tamparak Layung
25 September 2023 Politik
Ketua Komisi II DPRD Barsel Sangat Prihatin Keadaan Air Sungai Wilayah Desa Tamparak Layung
Buntok – Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan Ersila watika Wijaya sangat prihatin dengan keadaan kualitas air sungai di Wilayah Desa Tamparak Layung. Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, mendapat sorotan serius oleh wakil rakyat setempat beberapa waktu lalu. Setelah ditinjau nya secara langsung, namun hasilnya terlihat air tidak layak dikonsumsi dan warnanya pun sudah hitam.

“Saya setelah dapat laporan dari masyarakat, saya langsung ke lokasi dan melihat sendiri betapa sedihnya kualitas air yang hari – hari digunakan masyarakat setempat. Warnanya sudah berubah hitam,” kata Ensila, kepada media ini, Senin (18/9/2023) lalu.

Selanjutnya Ensila menuturkan, melihat kondisi air sungai itu ia langsung menghubungi pihak Pemkab Barsel melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil langkah terkait persoalan tersebut.

“Setelah tiba dilokasi saya melihat air sungai itu sudah berubah warna hitam, dan saya langsung hubungi pihak DLH setempat, dan mereka sudah ambil sampel, namun hasilnya memang tidak layak dikonsumsi, ” tuturnya.

Menurut Ensila dugaan penyebab buruknya kualitas air sungai di Desa Tamparak Layung itu karena adanya sejumlah aktivitas perusahaan pertambangan batu bara di daerah desa setempat.

“Harapannya ya perusahaan – perusahaan yang beroperasi diwilayah Desa Tamparak Layung bisa punya solusi untuk masyarakat setempat terkait air bersih kasihan di sana belum ada juga PDAM, ” ujarnya.

Untuk Pemkab Barsel dalam hal ini DLH juga harus ada langkah tegas terkait adanya perusahaan – perusahaan di Bar-sel pada umumnya.

“Salah satunya adalah Desa Tamparak Layung khususnya yang tidak ada berkomitmen terkait CSR dari pihak perusahaan tambang batu bara yang beroperasi disana, dan juga enggan peduli dengan kondisi air yang sering digunakan masyarakat, ” pungkasnya.lplhnnews.com (Pimred)

Paripurna Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPRD Barsel

lplhnnews.com11 Desember 2023 DPRD

PAW Sisa Tugas Tahun 2019 – 2024

Paripurna Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPRD Barsel PAW Sisa Tugas Tahun 2019 – 2024
Buntok – Rapat Paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan agenda pengambilan sumpah janji anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan tahun 2019 – 2024. Awalnya di jabat oleh Alm Rahmato Rahman dari Fraksi PKS.

Namun sekarang di ganti oleh Nahwan sebagai anggota DPRD yang baru kini sudah resmi dilantik oleh ketua DPRD Ir.HM. Farid Yusran, MM di damping wakil ketua I,II, DPRD dan juga Sekda Edy Porwanto, mewakili Pj Bupati Dr.H. Deddy Winarwan, pada hari Senin 11 Desember 2023 dilaksanakan di Gedung Graha Paripurna DPRD setempat.

Ketua DPRD Barsel Ir.HM. Farid Yusran,MM mengatakan bahwa pelantikan hari ini adalah pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD PAW sebagai anggota DPRD yang baru bernama
Nahwan, kini sudah resmi di lantik sebagai anggota DPRD PAW menjalankan sisa masa tugas tahun 2019 – 2024. Kita berharap dengan kehadiran pengganti anggota DPRD yang baru ini sehingga tugas kita bisa maxsimal.

“Kemaren ada 24 orang anggota kerena 1 (Satu) meninggal dunia sehingga anggota kita berkurang, namun sekarang sudah lengkap, sehingga tugas kita bisa maxsimal kembali melaksanakan kinerja kita,” kata Farid kepada media ini. Senin (11/12/2023).

Disamping itu juga Nahwan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan rapat ketua DPRD Ir.HM. Farid Yusran,MM dan Wakil I,II juga Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Sekatan, Kalimantan Tengah yang dihadiri Sekda Edy Porwanto mewakili Pj. Bupati Barsel Dr.H. Deddy Winarwan, serta seluruh anggota DPRD dan peserta undangan yang hadir pada saat pelaksanaan acara PAW dimaksud.

“Saya ucapkan terima kasih kepada ketua DPRD Ir.HM. Farid Yusran yang sudah melantik saya sebagai anggota DPRD PAW menjalankan sisa tugas tahun 2019 – 2024. Insya Allah saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil kita,” tutur nya mengakhiri komentarnya.lplhnnews.com (pimred)

Hotel Anna Ludes Dilahap Si Jago Api

Ludes : Hotel Anna yang merupakan hotel berkapasitas lebih dari 300 kamar di kota Buntok, Barsel, ludes dilahap api, Jumat (3/5/2024) pagi.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Hotel Anna yang beralamatkan di Jalan Merdeka Raya, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Buntok hangus terbakar Jumat (3/5/2024).

Peristiwa kebakaran ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 07.21 WIB. Saat itu ada beberapa tamu yang menginap di Hotel yang sudah cukup tua tersebut.

Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja seluruh bangunan dua lantai yang memiliki 39 kamar itu ludes terbakar.

Salah seorang saksi mata Digdo Wardhana (39), pertama kali melihat asap pekat membumbung tinggi dari hotel Anna yang posisinya tepat di seberang rumahnya.

“Setiba di rumah usai mengantar anak sekolah saya melihat asap tebal dari hotel Anna, kemudian api langsung membesar. Saya langsung menelpon Damkar,” tutur Digdo.

Selanjutnya dibeberkan Digdo, api terlihat pertama kali di bagian atap hotel. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran datang dengan semua unit di bantu Damkar plaza beringin, BPBD dan 2 unit Damkar dari Ampah Barito Timur sehingga.

Meskipun hari sedang hujan gerimis api baru bisa dipadamkan kurang lebih 2 jam.

“Berkat kesigapan Damkar kebakaran tidak menjalar ke rumah lainnya, padahal di kawasan padat penduduk,” kata dia.

Kapolres Barsel AKBP Asep Bangbang Saputra bersama Dandim 1012/Btk serta Sekda Barsel, Eddy Purwanto turun langsung ke lapangan.

“Untuk kerugian dan penyebab kebakaran saat ini kita sedang melakukan penyelidikan,” kata Kapolres seraya menyebutkan tidak ada korban jiwa.(sst)

 

 

Terbuka Untuk Umum, DPC PDIP Barsel Buka Pendaftaran Bacalon Kepala Daerah

LPLHN.News.com – BUNTOK – DPC PDI Perjuangan kabupaten Barito Selatan membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk masyarakat umum.

Berdasarkan surat pengumuman dengan nomor : 394/DPC-62.04/IV/2024 tertanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Barsel, Ir. HM. Farid Yusran, partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut membuka pendaftaran bagi internal maupun eksternal partai yang berminat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilu kepala daerah (Pilkada) di bulan September 2024 mendatang.

Di dalam surat pengumuman tersebut, diterangkan bahwa bagi siapa saja yang mau melakukan pendaftaran dapat langsung datang ke kantor DPC PDI Perjuangan Barsel di Jl. Buntok – Asam, nomor 104, RT. 42, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, dibuka sejak 1 April sampai dengan 31 Mei 2024.

Namun sebelumnya para calon pendaftar diwajibkan mengisi formulir pendaftaran di website https://bit.ly /FORM_PENDAFTARAN_BALON_PILKADA2024 dan kemudian bukti pengisian form pendaftaran dapat diunduh melalui https://bit.ly/FORM_DOWNLOAD_PILKADA2024.

Formulir pendaftaran ini nantinya diserahkan kepada Sekretariat DPC PDI Perjuangan Barsel.

Farid menyebutkan, DPC PDI Perjuangan Barsel mengutamakan bacalon yang mau berkomitmen untuk melakukan perubahan dan perbaikan.

“Terkait pendaf­taran calon ini, tidak ada ke­istimewaan bagi balon yang mendaftar, semuanya kedudukannya sa­ma. Kalau mau mencalonkan dari PDI Perjuangan se­muanya harus mendaftar ke DPC PDI Perjuangan Barsel. Tetap ada tahapan prosesnya,” terang dia.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat DPC PDI Perjuangan Barsel melalui kontak person 0853 4653 0404 atau 0821 5282 6335.(SST)

Ditonton Puluhan Ribu Warga, Festival Tanglong Tahun 2024 Berlangsung Meriah

Foto : Puluhan ribu warga tumpah ruah di jalanan kota Buntok, Barsel menonton pelaksanaan festival tanglong dan bagarakan sahur yang digelar di Buntok, Kamis (4/4/2024) malam.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Festival tanglong dan bagarakan sahur tahun 2024 yang digelar oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Barito Selatan berlangsung sangat meriah oleh puluhan warga di Kota Buntok.

Start dari Taman Iring Witu, Jalan Tugu, Buntok, Rabu (03/4/2024) sekitar pukul 20.00 WIB, festival tanglong diikuti oleh ribuan peserta yang terbagi dalam 12 grup.

Festival yang memang dilaksanakan setiap tahun ini, selalu menjadi momen yang paling ditunggu – tunggu oleh warga Dahani Dahanai Tuntung Tulus. Nampak puluhan ribu warga memadati di sepanjang jalur yang menjadi rute dilewati para peserta.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Barsel, H. Deddy Winarwan, Sekretaris Daerah (Sekda), Edy Purwanto, para Asisten, unsur Forkopimda, unsur DPRD, Kepala SOPD, Camat Dusun Selatan, para Lurah, mitra dari pemerintah daerah, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat.

Deddy mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran DPD KNPI Kabupaten Barsel, atas kerja keras dan soliditasnya, sehingga festival tanglong 2024 dan lomba bagarakan sahur tersebut dapat terlaksana dengan baik dan meriah.

“Saya atas nama pemerintah daerah dan pribadi tentunya sangat mendukung kegiatan ini,” ucapnya.

Ia menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan wujud rasa syukur dalam menyambut dan menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1445 H, di mana festival tanglong tersebut sebagai wahana untuk tetap menjaga ciri khas budaya daerah, sekaligus untuk menambah motivasi dalam meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadhan.

“Kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama umat muslim, sehingga kita dapat mewujudkan masyarakat Barsel yang rukun dan damai dengan dilandansi iman dan taqwa kepada Allah SWT,” ujar pria alumni IPDN anggkatan tahun 2000 itu.

Ia menuturkan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang positif dan menjadi salah satu upaya dalam melestarikan tradisi budaya agama Islam dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin berkembang, apalagi kegiatan tersebut pesertanya banyak melibatkan para pemuda/i atau generasi muda.

Sebab, lanjutnya, generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan merupakan gambaran masa depan suatu bangsa, maka dari itu kegiatan tersebut perlu dukungan dari seluruh pihak, karena dengan dukungan adalah bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan bangsa dan daerah.

“Kita berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya dan pesertanya juga bukan hanya dari Kecamatan Dusun Selatan saja, tetapi dari Kecamatan lainnya yang ada di daerah ini, sehingga acara ini bisa lebih meriah lagi,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Barsel, Akhmad Akmal Husaen menerangkan, ada 12 grub yang terdiri dari pengurus mesjid dan mushala serta remaja mesjid di Kota Buntok, Kecamatan Dusun Selatan yang mengikuti lomba bagarakan sahur dan festival tanglong 2024.

“Sementara untuk jumlah keseluruhan peserta dari 12 grub ini kurang lebih sebanyak seribu orang lebih, karena pada satu grub disisi 50 hingga 100 orang,” terangnya.

Pria yang sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barsel itu, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan KNPI Barsel, dalam rangka menyambut sekaligus memeriahkan bulan suci Ramadhan.

Untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan itu, KNPI Barsel telah melaksanakan rapat pembentukan panitia pelaksana kegiatan.

“Kami berharap ditahun-tahun berikutnya peserta dari Kecamatan lain dapat ikut berpartisipasi dalam festival tanglong ini, dan semoga kami bisa menyelenggarakan event serupa lebih meriah lagi, sehingga masyarakat Kabupaten Barsel dapat terhibur,” pungkasnya.(SST)

Pj Bupati Barsel Minta Jajaran Jangan Ada Pungli di Pasar Ramadhan

Foto : Permintaan agar jangan sampai ada pungli kepada para pedagang disampaikan oleh Deddy Winarwan pada saat berkunjung ke pasar ramadhan, Rabu (20/3/2024).

LPLHN.News.com – BUNTOK – Pj Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan meminta kepada para jajarannya agar tidak boleh ada oknum yang berani melakukan pungutan liar (pungli) kepada para pedagang di Pasar Ramadhan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Deddy saat berkunjung di pasar ramadhan Plaza Beringin Buntok, Rabu (20/3/2024).

“Kami tadi juga meminta kepada para jajaran, dipastikan jangan ada pungli (dalam bentuk) apapun!” tegas dia.

“Semuanya gratis, supaya para pedagang kecil maupun UMKM bisa mendapatkan untung yang berkah dan masyarakat juga bisa membeli barang dagangan yang murah,” sambungnya.

Sebelumnya, Deddy menerangkan, bahwa pasar ramadhan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Barsel.

“Tadi kita sudah keliling – keliling, kita melihat antusiasme pedagang dan antusiasme juga masyarakat. Mudah – mudahan kegiatan pasar ramadhan ini bisa membawa berkah bagi masyarakat, juga para pedagang – pedagang kecil (UMKM),” harapnya.

Didampingi oleh sejumlah kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup pemkab Barsel, selesai berkunjung di pasar ramadhan, Deddy bersama rombongan langsung menuju Kodim 1012/Buntok untuk melaksanakan kegiatan buka bersama.(SST)

 

Pj Bupati Barsel Berharap Agar Perayaan Nyepi Menjadi Momen Untuk Intropeksi Diri

Foto : Selain penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum, Pemerintah Daerah Barsel juga menyerahkan bantuan kepada Majelis Hindu Kaharingan Desa Mabuan pada perayaan Nyepi 1 Saka 1946 di Mabuan, Selasa (5/3/2024).

LPLHN.News.com – BUNTOK – Melalui sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Setda Barito Selatan, Mirwansyah, Pj Bupati, Deddy Winarwan mengatakan bahwa perayaan nyepi merupakan momen yang baik untuk kontemplasi dan intropeksi diri mengenai tata laku pada tahun – tahun sebelumnya.

Pesan ini dibacakan oleh Mirwansyah saat melakukan Safari Nyepi tahun baru Saka 1946 di Desa Mabuan, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel, Selasa (5/3/2024).

“Saya meyakini dengan Hari Suci Nyepi adalah sebagai sumber inspirasi untuk menata perbuatan, perkataan, dan pikiran menjadi Tri Kaya Parisudha (tiga perbuatan yang suci dan bersih) semoga umat Hindu mampu mengendalikan dirinya sendiri dan menghindari perbuatan adharma (sifat kebatilan),” ucapnya.

Hal ini bersesuaian dengan tema perayaan Nyepi Tahun 2024 ini, yakni “SAT CIT ANANDA UNTUK INDONESIA JAYA”.

Sat Cit Ananda berarti kebahagiaan rohani yang tertinggi dibanding dengan kebahagiaan duniawi / material / harta benda untuk Indonesia Jaya.

Tema ini memberikan makna bahwa Sat Cit Ananda adalah sumber dari semua kesadaran dan semua kesempurnaan untuk mencapai tujuan akhir dari perjalanan spiritual dalam agama Hindu.

Sebab kebahagiaan yang universal dalam ajaran agama Hindu, yaitu kita harus mementingkan kebahagiaan rohani agar Indonesia semakin jaya.

Perayaan Hari Raya Nyepi memberikan pemahaman akan pentingnya toleransi dalam kehidupan manusia.

Arti Hari Raya Nyepi lekat dengan kehidupan. Melakukan perenungan diri merupakan salah satu proses untuk memperoleh kesiapan hidup di tahun yang baru.

“Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan Perayaan Hari Raya Nyepi hendaknya dapat dipetik dan dimanfaatkan sebagai pedoman hidup dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam, agar kebahagiaan dan kedamaian senantiasa memayungi Bangsa Indonesia khususnya untuk Kabupaten Barito Selatan yang kita cintai,” imbuhnya.

“Hari Raya Nyepi merupakan bagian dari upaya pembersihan diri, pembersihan bumi atau alam semesta agar tidak menimbulkan bencana bagi umat manusia,” sambung dia.

Maka dari itu, dikatakan Deddy, perayaan Nyepi menjadi momen yang sangat baik untuk melakukan kontemplasi dan intropeksi diri mengenai tata laku yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.

“Hari Raya Nyepi hendaknya memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu menjaga keharmonisan hidup dalam menuju jalan kebahagiaan,” sampaikan Deddy lagi.

Sebagaimana umat Hindu diajarkan untuk menjaga keharmonisan dengan prinsip semua manusia bersaudara karena kita semua berasal dari sumber yang sama yaitu dari Tuhan Yang Maha Esa.

Melalui catur yoga marga yaitu empat jalan dalam upaya menyatukan atman yang berada di relung jiwa dengan sang brahman. Keempat jalan ini sebagai upaya menyadari kebenaran tertinggi guna mencapai kebahagiaan yang universal itulah Sat Cit Ananda.

“Namun harus diingat usaha ini tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru, namun harus dilakukan secara alami. Semakin mengejar, maka semakin jauh pula realitas tertinggi untuk dicapai,” pesan Deddy.

Tidak lupa, sebelum mengakhiri sambutan itu, Pj Bupati juga mengucapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Barito Selatan khususnya Desa Mabuan Kecamatan Dusun Selatan karena telah mengikuti pelaksanaan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 dengan tertib, damai dan berlangsung kondusif.

“Siapapun yang akan terpilih menjadi Pemimpin Negara ini, kita doakan semoga apa yang telah kita usahakan dalam memilih Pemimpin, mendapatkan Pemimpin yang adil, amanah, bertanggung jawab, yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya,” ajaknya.

“Teruslah bekerja dengan baik, tingkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, daerah, bangsa dan negara. Mari kita berkomitmen bahagia, bahwa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.(SST)

Fasilitas Keagamaan Hindu Diharapkan Mendapat Perhatian

Foto : Pemdes Mabuan berharap agar fasilitas keagamaan Hindu Kaharingan juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Pemerintah desa Mabuan, Kecamatan Dusun Selatan, berharap supaya fasilitas keagamaan Hindu juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

“Kami berharap agar fasilitas kegamaan Hindu Kaharingan yang ada di desa Mabuan ini, bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah,” disampaikan oleh Kepala Desa Mabuan, Youstriaseng, di sela kegiatan Safari Nyepi di desa Mabuan, Selasa (5/3/2024).

Harapan tersebut dia sampaikan, dikarenakan selama dua tahun ini Majelis Hindu Kaharingan Mabuan belum lagi mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan gedung Balai Basarah (rumah ibadah) mereka, yang sampai saat ini kondisinya masih berupa rangka bangunan.

Padahal umat Hindu merupakan salah satu agama mayoritas di desa yang hanya berjarak kurang lebih 10 Km dari pusat kota Buntok tersebut.

“Kasihan mereka (umat Hindu) itu, dua tahun ini belum dapat merampungkan Balai Basarah mereka, dikarenakan terkendala pembiayaan,” imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang merupakan lulusan sarjana pendidikan Universitas Palangka Raya (Unpar) ini, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten Barsel yang berkenan hadir ke desa yang terkenal dengan buah – buahan musiman itu.

“Terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda Barsel yang telah berkenan hadir di desa mabuan, dalam rangka Safari Nyepi tahun 2024 ini,” ucap Youstriaseng.

Tidak lupa, dia juga menyampaikan, bertepatan dengan hari raya Nyepi ini, pemdes Mabuan mengharapkan supaya perayaan ini bisa menjadi momentum dan contoh bagi daerah – daerah lainnya di seluruh Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya, bahwa toleransi antar umat beragama perlu dijunjung tinggi untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

Menjadi desa yang memiliki masyarakat kurang lebih 600 jiwa dalam keberagaman agama, seperti Hindu, Kristen Protestan, Islam, Katolik dan Pantekosta di wilayah yang hanya seluas 1 Km persegi, desa Mabuan merupakan contoh nyata persaudaraan tanpa perpecahan meskipun berbeda kepercayaan dan pendapat.

“Kita ingin supaya momentum ini, kita ingin Mabuan bisa menjadi contoh bagi desa – desa maupun daerah lainnya di Kalteng dan bahkan di seluruh Indonesia, bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting, sebagai pondasi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa,” tukasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Majelis Hindu Kaharingan Desa Mabuan, Erin, yang mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Barsel yang sudah berkenan hadir di desa tersebut dalam rangka memperingati hari raya Nyepi tahun 2024 ini.

Dia berharap agar dengan momentum tersebut, seluruh agama bisa mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah, sehingga berdampak kepada semakin tumbuhnya rasa percaya dan rasa saling menyayangi di antara umat beragama.

“Dengan meratanya perhatian pemerintah terhadap seluruh agama, diharapkan bukan sekedar mampu memupuk rasa toleransi, namun juga bisa menumbuhkan rasa persaudaraan dan kasih sayang di antara umat beragama, sehingga tidak ada lagi perpecahan hanya dikarenakan perbedaan kepercayaan,” terangnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Asisten III Setda Barsel, Mirwansyah dan beberapa unsur Forkopimda Barsel.

Pada kesempatan tersebut, pemkab Barsel juga menyerahkan penghargaan kepada desa Mabuan sebagai desa Sadar Hukum.(SST)

 

 

 

Tingkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat Kelurahan Hilir Sper Membutuhkan Puskesmas

Foto : Suasana Puskesmas Buntok.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pembangunan Puskesmas di Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan diharapkan bisa segera terealisasi.

Mengapa Puskesmas perlu segera dibangun di Kelurahan Hilir Sper? Ini berkaitan erat dengan penjelasan oleh kepala UPTD Puskesmas Buntok, dr. Dzulfantri, di mana saat ini jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Puskesmas Buntok adalah sebanyak 40.000 jiwa, atau dua kali lipat dari jumlah maksimal kuota warga per wilayah Puskesmas.

Sementara itu, warga dalam pelaksanaan program kesehatan dasar yakni promotif preventif kuratif dan rehabilitatif sangat mengandalkan fasilitas dari pemerintah. Hal tersebut menunjukkan pemerintah sukses dalam memberikan pelayanan yg terbaik bagi masyarakat.

“Untuk itu, demi mempertahankan dan meningkatkan proses pelayanan tadi, maka masyarakat mengharapkan pendirian Puskesmas Hilir Sper, agar kedepannya akses serta SPM (Standar Pelayanan Minimal) dapat tetap bisa dipertahankan, serta tidak menunggu terjadinya kegagalan maupun penurunan standar pelayanan kesehatan di tengah masyarakat,” jelasnya, Rabu (7/2/2024).

Senada dengan dr. Dzulfantri, Lurah Hilir Sper, Zulkarnain Masdiputra, menerangkan bahwa persiapan pendirian puskesmas Hilir Sper sangat penting untuk terus dipacu, sebagai upaya pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sebab saat ini di kawasan perkotaan ibu kota kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari tiga kelurahan di kecamatan Dusun Selatan, hanya memiliki satu sarana kesehatan setingkat puskesmas, yakni puskesmas Buntok.

Sementara itu, masyarakat sasaran pelayanan kesehatan di kota buntok lebih dari 40 ribu jiwa, sehingga yang terjadi saat ini di puskesmas Buntok sudah overload pasien dengan rata rata perhari lebih dari 150 pasien.

“Di sisi lain masyarakat yang berada di daerah kelurahan Jelapat dan Hilir Sper yang lumayan jauh jaraknya ke puskesmas Buntok, cenderung enggan berobat ke Puskesmas,” terang Zul.

Sebenarnya, lanjut dia lagi, pengembangan puskesmas di kawasan kota Buntok sudah diwacanakan sejak tahun 2021 lalu, yakni peningkatan pustu Jelapat menjadi puskesmas Jelapat dan berikutnya adalah pendirian puskesmas Hilir Sper, sehingga kedepan akan ada 3 (tiga) puskesmas yang beroperasional memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat di kota Buntok.

Akan tetapi akui Zul, ada kendala yang dihadapi oleh kelurahan Hilir Sper yaitu ketersediaan lahan, sedangkan Jelapat cukup dengan peningkatan status pelayanan saja di lahan yang sudah ada saat ini.

Sebenarnya akui Lurah, pihak kelurahan hilir Sper sejak November 2023 sudah berusaha mencari lahan milik Pemda yang bisa di jadikan tempat pembangunan puskesmas dimaksud juga selalu berkoordinasi aktif dengan puskesmas Buntok dalam memenuhi persyaratan baik administrasi maupun sumber daya manusia kesehatannya, agar puskesmas Hilir Sper bisa segera terwujud.

“Apabila syarat dasar pendirian puskesmas sudah sampai 65 persen, maka kelurahan Hilir Sper beserta camat Dusun Selatan, bersama sama puskesmas Buntok akan menyampaikan dokumen administrasi tersebut kepada kepala daerah untuk pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya.(red)

Sebanyak 1.353 Paket Sembako Bantuan Banjir Dari BPBD Kalteng Disalurkan Lurah Hilir Sper

Foto : Lurah Hilir Sper, Zulkarnain Masdiputra (kiri) saat menyerahkan secara simbolis bantuan dari BPBD Provinsi Kalteng kepada masyarakat terdampak banjir di Hilir Sper, Dusel, Barsel, Senin (5/2/2024).

LPLHN.News.com – BUNTOK – Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan menyalurkan sebanyak 1.353 paket sembako bantuan kepada warga terdampak banjir, Senin (5/2/2024).

Diterangkan oleh Lurah Hilir Sper, Zulkarnain Masdiputra, sembako tersebut merupakan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah yang dikhususkan bagi masyarakat terdampak banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

“Adapun jumlah paket yang diterima dari gudang Bulog Hilir sper berjumlah 1.353 paket dan langsung diserahkan kepada masing-masing ketua RT secara kolektif, kemudian ketua RT yang nantinya membagikan langsung kepada masing-masing kepala keluarga (KK),” terang dia.

Sementara itu, jelas Zul lagi, untuk sementara ini bantuan dari pemerintah daerah masih dalam proses.

“Terkait bantuan dari pemerintah daerah Barito Selatan sendiri, masih dalam proses,” bebernya.

Atas diterimanya bantuan tersebut, Kelurahan Hilir Sper mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi Kalteng dan berharap agar bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak banjir.

“Kami atas nama warga Kelurahan Hilir Sper mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan wakil Gubernur yang telah menggelar pasar penyeimbangz juga kepada BPBD provinsi Kalteng yang telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako lengkap kepada warga kami. Ini sangat berarti dan penuh manfaat bagi warga masyarakat di Barsel umumnya dan Hilir sper khususnya,” pungkas Lurah.(Red)

Lurah Hilir Sper Bagikan Sembako Kepada Warga Terdampak Banjir

Foto : Lurah Hilir Sper, bagikan sembako kepada warga terdampak banjir.
LPLHN.News.com,f – BUNTOK – Sebanyak 1.353 paket sembako yang merupakan bantuan kepada warga terdampak banjir tersebut, disalurkan oleh Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Senin (5/2/2024).

Diterangkan oleh Lurah Hilir Sper, Zulkarnain Masdiputra, sembako tersebut merupakan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah yang dikhususkan bagi masyarakat terdampak banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

“Adapun jumlah paket yang diterima dari gudang Bulog Hilir sper berjumlah 1.353 paket dan langsung diserahkan kepada masing-masing ketua RT secara kolektif, kemudian ketua RT yang nantinya membagikan langsung kepada masing-masing kepala keluarga (KK),” terang dia.

Sementara itu, jelas Zul lagi, untuk sementara ini bantuan dari pemerintah daerah masih dalam proses.

“Terkait bantuan dari pemerintah daerah Barito Selatan sendiri, masih dalam proses,” bebernya.

Atas diterimanya bantuan tersebut, Kelurahan Hilir Sper mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi Kalteng yang bergerak cepat memberikan bantuan dan berharap agar bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak banjir.

“Kami atas nama warga Kelurahan Hilir Sper mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan wakil Gubernur yang telah menggelar pasar penyeimbangz juga kepada BPBD provinsi Kalteng yang telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako lengkap kepada warga kami. Ini sangat berarti dan penuh manfaat bagi warga masyarakat di Barsel umumnya dan Hilir sper khususnya,” pungkas Lurah.

Pemkab Barsel Kick Off PBJ Virtual

Foto : Pemkab Barsel ikuti pelaksanaan kick off pengadaan barang dan jasa secara virtual.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Pemkab Barito Selatan mengikuti Kick Off penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara kolektif yang dilaksanakan Pemprov Kalteng diikuti seluruh Pemkab secara Virtual, Selasa 30 Januari 2024.

Rapat melalui online tersebut untuk mendengarkan arah dan paparan dari Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan sejumlah pejabat lainnya, untuk mengawali pembangunan di tahun 2024 melalui pengadaan barang dan jasa dengan dilaksanakannya Kick Off Penandatanganan Barang/Jasa Secara Kolektif Tahun Anggaran 2024.

Hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Edy Purwanto, Forkopimda dan para Asisten Setda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Barsel.

Kick Off penandatanganan barang/jasa pemerintah diharapkan mampu jadi pemicu bagi pelaku pengadaan barang dan jasa khususnya pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen untuk berkomitmen melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah yang strategis paling lambat akhir triwulan I tahun anggaran berjalan dengan tujuan memaksimalkan serapan anggaran pemerintah sebelum akhir tahun anggaran.

“Hari kita lelah mengikuti bersama kegiatan Kick Off penandatanganan kontrak barang dan jasa dari Pemprov Kalteng, jadi ini awal dari seluruh kegiatan atau awal aktifitas pengadaan barang dan jasa tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten dan kota,” kata Sekda Edy Purwanto.

Barsel, imbuh dia, sudah mengikuti kegiatan ini dan ada 5 kegiatan pekerjaan yang akan kita awali pada tahun ini dan kita berharap menjadi awal dari program pelaksanaan lebih lanjut di Barsel.

“Karena pada tahun ini, Alhamdulilah anggaran kita cukup signifikan naik. Semoga program pembangunan kita di Barsel bisa berjalan dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan aturan, “ ujarnya.

Dia menambahkan, untuk mengawali pekerjaan terlebih dahulu didahulukan paket yang penunjukan langsung (PL), untuk pekerjaan kontrak beser atau tender memerlukan proses masing-masing, dinas harus mengantri terlebih dahulu di Sirup kemudian membuat persyaratan melengkapi persyaratan termasuk membuat kerangka acuan kerja. Kemudian mengusulkannya untuk proses lelang lebih lanjut.

“Saya mengharapkan kepada seluruh pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk bekerja dengan baik dan benar demi mewujudkan pembangunan yang kebih baik lagi di Barsel,“ ucap dia.

Jarliansyah : Perusahaan Swasta Wajib Bantu Masyarakat Terdampak Banjir

Foto : Jarliansyah.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Selatan, Jarliansyah, meminta kepada para pihak swasta agar turut serta membantu warga di wilayah kerja mereka masing-masing yang menjadi korban terdampak banjir.

Permintaan ini disampaikan oleh Jarliansyah, dikarenakan prihatin dengan kondisi di mana saat ini banjir semakin yang meluas di wilayah kabupaten bersemboyan Dahani Dahanai Tuntung Tulus itu.

“Kita minta supaya pihak swasta, seperti perusahaan tambang batu bara ataupun perusahaan lainnya yang beroperasi di wilayah Barsel ini, bisa turut andil membantu masyarakat yang terdampak banjir,” ucapnya.

Sebab, dijelaskan oleh politisi PDI Perjuangan ini, kehadiran perusahaan swasta di daerah bukan hanya diharapkan bisa memberikan dampak penyerapan tenaga kerja saja, melainkan juga bisa membantu meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM melalui program Cooporate Social Responsibility (CSR) mereka.

“Apalagi perusahaan – perusahaan besar seperti tambang batu bara ini, kan juga mempunyai dana CSR. Dana itu selain digunakan sebagai peningkatan SDM dan fasilitasi bagi masyarakat di wilayah kerja mereka, kan harusnya bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang saat ini terkena musibah seperti banjir ini,” imbuhnya, Rabu (24/1/2024).

“Kita sangat membutuhkan bantuan mereka, untuk meringankan beban masyarakat, jangan hanya pemerintah daerah yang bergerak,” tambah Jali menegaskan.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barsel, Rabu (24/1/2024) tercatat sebanyak kurang lebih 72.930 jiwa dari 22.999 Kepala Keluarga (KK) warga di 60 desa dan kelurahan yang ada di lima kecamatan, Kabupaten Barito Selatan menjadi korban terdampak banjir.

Ada 11.091 bangunan rumah yang saat ini terendam banjir, yaitu di kecamatan Dusun Selatan sebanyak 6.397 rumah, Dusun Hilir 1.094 rumah, Dusun Utara 1.933 rumah, Jenamas 69 rumah dan terakhir di Karau Kuala sebanyak 1.598 rumah.

Selain bangunan rumah warga, sejumlah bangunan lainnya seperti jalan, pasar, rumah ibadah, sekolah, kantor pelayanan pemerintah desa dan bangunan pelayanan kesehatan juga ada yang sudah terendam banjir.

Sementara itu, untuk debit air di setiap wilayah bervariasi, yakni berkisar antara 30 cm sampai dengan yang paling tinggi adalah 200 cm.

Lebih Dari 70 Ribu Penduduk Barsel Terdampak Banjir

Foto : Lebih dari 70 ribu penduduk Barsel terdampak banjir.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Tercatat sebanyak kurang lebih 72.930 jiwa dari 22.999 Kepala Keluarga (KK) warga di 60 desa dan kelurahan yang ada di lima kecamatan, Kabupaten Barito Selatan menjadi korban terdampak banjir yang diakibatkan meluapnya sungai Barito.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barsel, Rabu (24/1/2024) ada setidaknya 11.091 bangunan rumah yang saat ini terendam banjir, yaitu di kecamatan Dusun Selatan sebanyak 6.397 rumah, Dusun Hilir 1.094 rumah, Dusun Utara 1.933 rumah, Jenamas 69 rumah dan terakhir di Karau Kuala sebanyak 1.598 rumah.

Selain bangunan rumah warga, sejumlah bangunan lainnya seperti jalan, pasar, rumah ibadah, sekolah, kantor pelayanan pemerintah desa dan bangunan pelayanan kesehatan juga ada yang sudah terendam banjir.

Sementara itu, untuk debit air di setiap wilayah bervariasi, yakni berkisar antara 30 cm sampai dengan yang paling tinggi adalah 200 cm.

Diterangkan oleh Kepala BPBD Barsel, Alip Suraya, guna penanganan dampak banjir, saat ini pemerintah daerah sudah menyiapkan posko banjir yang ditempatkan di Taman Iring Witu kota Buntok.

Foto : Selain rumah warga, banjir juga turut merendam sejumlah fasilitas pelayanan kentor pemerintah desa, kesehatan, jalan, pasar, sekolah dan rumah ibadah.

“Sementara baru di tingkat Kabupaten mas, di Iring Witu. Kegiatannya dapur umum , pengobatan gratis, evakuasi dan penyelamatan korban banjir, bagi sembako dan logistik bagi masyarakat terdampak banjir,” terangnya.

“Instruksi bupati semua kecamatan diintruksikan membuka Posko bagi pengungsi banjir,” beber Alip mengakhiri.

Ribuan Warga Damparan Terdampak Banjir

Foto : Ratusan rumah di desa Damparan, Dusun Hilir terendam banjir.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Sebanyak 803 Kepala Keluarga atau sejumlah 2.504 jiwa di enam RT penduduk Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan menjadi korban terdampak langsung banjir yang kini sudah mencapai ketinggian satu meter lebih.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh pemerintah desa Damparan per hari Selasa (23/1/2024), ketinggian air mengalami peningkatan sedikitnya 3 Cm.

Setidaknya ada 27 rumah yakni 7 unit di RT 01, 13 unit di RT 02, 2 rumah di RT 04, 1 rumah di RT 06, 2 di RT 07 dan 2 rumah lainnya di RT 08 kini sudah terendam air.

Selain itu, sejumlah fasilitas lainnya seperti pasar, masjid satu unit, bangunan sekolah dua unit, kantor BPD, kantor PLN dan kantor desa juga sudah terendam oleh air banjir.

“Selain itu, dua jalan utama di desa juga sudah direndam air, tidak bisa lagi dilewati menggunakan kendaraan,” terang Kepala Desa Damparan, Samsudin, Selasa (23/1/2024).

“Data ini sudah kita serahkan ke pihak kecamatan untuk diteruskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barsel, sebagai bahan untuk penanganan dampak banjir,” bebernya menambahkan.

Selanjutnya, Samsudin juga menjelaskan bahwa dikarenakan banjir ini, masyarakat tidak bisa lagi beraktifitas mencari nafkah.

“Kita berharap agar bantuan bisa segera disalurkan oleh pemerintah daerah, karena saat ini warga tidak bisa lagi beraktifitas mencari nafkah,” ungkapnya.

“Semoga saja musibah ini bisa cepat berlalu, sehingga masyarakat bisa kembali mencari nafkah secara normal,” harap Samsudin mengakhiri.

Banjir Rendam Ratusan Ha Lahan Pertanian, Farid Yusran Minta PJ Bupati Barsel Tetapkan Tanggap Darurat

Foto : Direndam banjir yang semakin meningkat, sejumlah titik di ruas jalan akses menuju kota Buntok dari arah Palangka Raya di ruas Desa Lembeng dan Mabuan, mengalami putus dan harus dikawal oleh masyarakat setempat, BPBD, TNI dan Polri agar bisa dilewati dengan aman.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Prihatin terhadap kondisi ribuan kepala keluarga (KK) yang kehilangan mata pencaharian terdampak banjir, ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Ir. HM. Farid Yusran meminta kepada PJ Bupati setempat untuk segera menetapkan status tanggap darurat.

Permintaan ini disampaikan oleh Farid kepada awak media melalui sambungan telpon, Senin (22/1/2024).

Dijelaskan dia, sejak beberapa pekan ini, banjir semakin meluap dan merendam sebagian besar desa yang berada di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Hal ini sambungnya, mengakibatkan sejumlah besar masyarakat Barsel yang berprofesi sebagai petani dan pekebun menjadi kehilangan mata pencaharian mereka, karena baik itu sawah padi, kebun karet maupun kebun rotan yang menjadi sumber usaha utama masyarakat semua ikut terendam.

“Kita minta kepada PJ Bupati supaya segera menetapkan tanggap darurat banjir, supaya Pemda bisa cepat memberikan bantuan kepada masyarakat,” ucapnya.

“Karena kasihan ini masyarakat ke sana ke mari mencari, mengeluh tidak bisa berusaha, sebab semua kabun karet, kebun rotan dan sawah padi mereka terendam banjir, jadi tidak bisa dipanen,” sambung Farid menjelaskan.

Apalagi menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Barsel itu, saat ini kondisi curah hujan terutama di wilayah Kalimantan Tengah dan khususnya di DAS Barito mengalami peningkatan, sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir yang lebih berkepanjangan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan awak media, kondisi air di DAS Barito hingga hari Senin (22/1/2024) memang masih mengalami peningkatan, bahkan sejumlah persawahan dan perkebunan masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Dusun Utara, Dusun Selatan, Dusun Hilir serta Karau Kuala sudah direndam banjir.

Bahkan sejumlah titik di jalan akses menuju kota Buntok, baik itu di ruas desa Lembeng maupun desa Mabuan kini sudah mulai menggunakan getek (kelotok kecil) atau gerobak untuk menyeberangkan kendaraan roda dua karena direndam banjir.(sst)

 

 

Farid Yusran Minta Pj. Bupati Barsel Tetapkan Tanggap Darurat Banjir

Foto : Banjir rendam sejumlah ruas jalan menuju arah Buntok, Barsel.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Prihatin terhadap kondisi ribuan kepala keluarga (KK) yang kehilangan mata pencaharian terdampak banjir, ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Ir. HM. Farid Yusran meminta kepada PJ Bupati setempat untuk segera menetapkan status tanggap darurat.

Permintaan ini disampaikan oleh Farid kepada awak media melalui sambungan telpon, Senin (22/1/2024).

Dijelaskan dia, sejak beberapa pekan ini, banjir semakin meluap dan merendam sebagian besar desa yang berada di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Hal ini sambungnya, mengakibatkan sejumlah besar masyarakat Barsel yang berprofesi sebagai petani dan pekebun menjadi kehilangan mata pencaharian mereka, karena baik itu sawah padi, kebun karet maupun kebun rotan yang menjadi sumber usaha utama masyarakat semua ikut terendam.

“Kita minta kepada PJ Bupati supaya segera menetapkan tanggap darurat banjir, supaya Pemda bisa cepat memberikan bantuan kepada masyarakat,” ucapnya.

“Karena kasihan ini masyarakat ke sana ke mari mencari, mengeluh tidak bisa berusaha, sebab semua kabun karet, kebun rotan dan sawah padi mereka terendam banjir, jadi tidak bisa dipanen,” sambung Farid menjelaskan.

Apalagi menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Barsel itu, saat ini kondisi curah hujan terutama di wilayah Kalimantan Tengah dan khususnya di DAS Barito mengalami peningkatan, sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir yang lebih berkepanjangan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan awak media, kondisi air di DAS Barito hingga hari Senin (22/1/2024) memang masih mengalami peningkatan, bahkan sejumlah persawahan dan perkebunan masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Dusun Utara, Dusun Selatan, Dusun Hilir serta Karau Kuala sudah direndam banjir.

Bahkan sejumlah titik di jalan akses menuju kota Buntok, baik itu di ruas desa Lembeng maupun desa Mabuan, Kecamatan Dusun Selatan, kini sudah mulai menggunakan getek (kelotok kecil) atau gerobak untuk menyeberangkan kendaraan roda dua karena direndam banjir.

Jelang Musim Tanam Padi, LPLHN Karawang Bantu Warga Bersihkan Sungai

Foto : Peduli terhadap keberlangsungan lingkungan pertanian, LPLHN bersama warga desa Ciwaringin, Kevamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melaksanakan pembersihan irigasi, Kamis (28/12/2023).

LPLHN.News.com – KARAWANG – Menjelang musim tanam padi, Lembaga Pencinta Lingkungan Hidup Nusantara ( LPHN ) Kabupaten Karawang bersama warga Desa Ciwaringin dan Petugas Pintu Air ( PPA ) wilayah kerja B. Drawolong 3 SS  Drawolong PSI Telagasari, membersihkan saluran irigasi persawahan yang tersumbat sampah, eceng gondok dan limbah rumah tangga di Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Kamis (28/12/2023 )

Disampaikan oleh Ketua LPLHN, Wahyudin, bakti sosial ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan kepada para petani.

Dikarenakan banyaknya tumbuhan eceng gondok dan limbah rumahtangga yang menumpuk di sungai, membuat saluran irigasi sering tersendat, hal ini yang kemudian memaksa para petani harus memompa untuk mengairi persawahan disaat para petani membutuhkan air untuk musim tanam padi.

“eceng gondok dan limbah rumah tangga membuat air tidak maksimal ke area pesawahan yang membuat para petani kesusahan menggarapnya,” ungkap Wahyudin di sela kegiatan.

Wahyudin berharap agar pemerintah bisa menyumbangkan mesin pencacah eceng gondok, sebab menurut dia, tanaman air tersebut dapat dijadikan pakan ternak.

Dia menjelaskan, enceng gondok tumbuh hampir di semua saluran air, tumbuh subur, merupakan salah satu faktor utama selain limbah rumah tangga yang menganggu lancarnya aliran irigasi dan menyebabkan terjadinya banjir.

“Saya berharap pemerintah agar dapat menyumbangkan mesin pencacah eceng gondok untuk dijadikan pakan ternak,” harapnya

Sebagai penutup, pria yang sudah berkecimpung sebagai aktifis lingkungan hidup sejak puluhan tahun ini, juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, bahwa pelestarian alam dan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab semua orang.

“Mudah – mudahan setelah kerja bersama akan timbul kesadaran untuk tidak membuang limbah rumah tangga ke irigasi,” ingatkan Wahyudin mengakhiri.(red)

 

Resmi Ditutup, Turnamen Menembak Daha Tutu Cup II Sukses

Foto : Digelar selama tiga hari, 27-29 Oktober 2023, open turnamen menembak Daha Tutu Cup II tidak hanyak diikuti oleh peserta yang hadir dari Barsel namun juga dari beberapa daerah di Kalteng, Kaltim dan Kalsel.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Open turnamen menembak Daha Tutu Cup II yang digelar oleh Pengurus Kabupaten Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Barito Selatan akhirnya resmi ditutup, Minggu (29/10/2023).

“Alhamdulilah hari ini penutupan perlombaan menembak Daha Tutu Cup II 2023,” ucap Ketua Panitia Kejuaraan, dr. Yardi Nazar usai penutupan turnamen di Stadion Batuah Buntok.

Ia mengatakan, event yang dilangsungkan selama tiga hari yakni 27-29 Oktober 2023 itu berjalan dengan lancar dan sukses.

“Tadi juga sudah diumumkan pemenangnya, baik di kelas pelajar kelas lokal umum dan kelas open,” terang dia.

Animo masyarakat terhadap turnamen ini sangat luar biasa, terbukti jumlah peserta perlombaan menembak tahun 2023 ini lebih banyak hampir tiga kali lipat dibandingkan pada tahun 2022 kemarin.

Apalagi tahun ini Pengkab Perbakin Barsel juga memberikan ruang khusus bagi tingkat pelajar maupun lokal umum.

“Ini juga sesuai harapan dari tujuan lomba, yakni untuk penjaringan mencari Bibir bibit penembak khususnya pelajar,” sebut Yardi.

“Harapan kami, klub menembak yang ada di Barsel lebih banyak lagi, karena klub yang ada di Barsel saat ini masih ada sekitar 6 klub. Mudah-mudah dengan digelarnya Daha Tutu Cup II 2023 ini, menarik peminat para peserta penembak yang ada di Barsel. Semoga tahun depan lebih banyak lagi pesertanya,” harap dia menambahkan.

Sementara itu, Komisi Juri Perbakin Kalteng, Helmy Zulkarnain menyampaikan, untuk Perbakin Barsel dan panitia pelaksana sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan sudah cukup baik.

“Mereka juga sudah memiliki sarpras standar untuk kejuaraan ini. Kami dari Pengprov Perbakin sangat berterimakasih kepada Perbakin Barsel dan ke depannya akan terus berlanjut, berjenjang dan bisa ‘menelurkan’ lagi bibit-bibit atlet terutama lokal, pelajar dan lokal umum di internal Perbakin Barsel,” paparnya.

Ia berharap program keja Perbakin Barsel terus berlanjut dan terus membina atlet muda, dan pelajar, karena di cabang olahraga menembak agak susah menjaring atlet di kelas pelajar.

“Kegiatan ini sangat baik menarik peminat pelajar serata anak muda dan berpotensi di cabor menembak ini juga  peluangnya cukup luas untuk ber prestasi,” pungkasnya.(sst)

Tahun Depan Jumlah Pelajar yang Ikut Turnamen Menembak Diharapkan Bertambah

Foto : Sekmum Pengkab Perbakin Barsel, Zulkarnain Masdiputra berharap agar tahun 2024 mendatang jumlah peserta open turnamen menembak di kelas pelajar bisa bertambah lebih banyak lagi.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Ketua Pengurus Kabupaten Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Barito Selatan, Ir. HM. Farid Yusran melalui Sekretaris Umum, Zulkarnain Masdiputra, berharap agar jumlah peserta di kelas pelajar pada turnamen menembak Daha Tutu Cup tahun depan bisa lebih banyak dari tahun 2023 ini.

Hal tersebut, disampaikan oleh Zulkarnain usai penutupan penyelenggaraan open turnamen menembak Daha Tutu Cup II di Stadion Batuah Buntok, Barsel, Minggu (29/10/2023).

“Perbakin Barsel mengucapkan terima kasih, dan semua rangkaian pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir, sampai penutupan sangat bagus dan luar biasa, solid dan semua teman-teman pada kompak, dan tahun 2024 kita tingkatkan supaya lebih bagus lagi,” apresiasinya.

Selanjutnya, dia berharap agar pada penyelenggaraan turnamen menembak tahun berikutnya nanti, jumlah peserta pelajar baik yang masih duduk di bangku SMP maupun yang di bangku SMA bisa lebih banyak lagi dari tahun 2023 ini.

Dijelaskan Zul, kenapa jumlah peserta di usia pelajar sangat diharapkan bisa lebih banyak, dikarenakan sangat dibutuhkan untuk menjaring bibit-bibit muda yang kelak bisa dijadikan atlet menembak andalan Barsel baik di tingkat regional maupun di skala nasional.

“Khusus untuk kalangan pelajar SMP maupun SMA sederajat di Barito Selatan, kami berharap di tahun 2024 nanti semua kalau bisa ikut berkontribusi, minimal di 200 sampai 250 peserta,” imbuhnya.

Pada turnamen menembak Daha Tutu Cup II 2023 ini sendiri, selain mempertandingkan kelas open turnamen dan lokal umum, panitia penyelenggara juga mempertandingkan dua jenis lomba untuk kelas pelajar, yaitu air rifle hunting pompa/spring visir 3 posisi 17 meter dan air rifle hunting pompa/spring scope 3 posisi 27 meter.

Namun sayangnya pada turnamen tahun 2023 ini, jumlah peserta yang ikut dalam kelas pelajar masih terbilang sedikit, yakni hanya 17 peserta.

Dari 17 peserta yang ikut dalam turnamen, keluar sebagai juara I kelas pelajar kategori air rifle hunting pompa/spring 3 posisi 17 meter adalah, Dimas Aditya, juara II Fannisa dan juara III Aldi Saputra.

Sementara di kategori metal silhouette 3 posisi 27 meter, keluar sebagai juara I adalah Fannisa, juara II Ahmad Fitriadi E dan juara III adalah Eggi Pramaniati.(sst)

 

 

 

 

Peserta Mengaku Puas Ikut Penyelenggaraan Turnamen Menembak Daha Tutu Cup II

Foto : Berlansung selama tiga hari, 27-29 oktober 2023, open turnamen menembak Daha Tutu Cup II disambut antusias oleh masyarakat.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Para atlet yang ikut serta dalam penyelenggaraan turnamen menembak Daha Tutu Cup II mengaku sangat puas.

Diselenggarakan selama tiga hari yakni tanggal 27-29 Oktober 2023, turnamen yang memperebutkan hadiah total Rp62 juta tersebut resmi ditutup Minggu (29/10/2023).

Pada penutupan yang dilaksanakan di lapangan Stadion Batuah Buntok, Kabupaten Barito Selatan itu, panitia penyelenggara langsung melaksanakan penyerahan hadiah, tropi dan piagam kepada para atlet yang menjadi juara.

Saat diwawancara usai ceremony penyerahan tropi, sejumlah atlet yang ikut dalam pertandingan mengaku puas dengan penyelenggaraan turnamen menembak yang diinisiasi oleh pengurus kabupaten Persatuan menembak Indonesia (Perbakin) Barsel tersebut.

“Turnamen Daha Tutu II sangat luar biasa, mudah-mudahan ke depannya ada Daha Tutu ketiga, insya Allah mungkin lebih rame lagi,” ucap H. Hamzal salah satu peserta open turnamen yang berasal dari Kalimantan Timur tersebut.

“(Kinerja panitia) Sangat luar biasa, saya sangat puas. Mudah-mudahan nanti di Daha Tutu Cup III akan ada lebih banyak peserta dari luar daerah, dari Jawa, Sumatera, kedepannya saya berharap lebih sukses lagi,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu peserta asal Palangka Raya, Fadil, mengaku bahwa selama tiga hari pelaksanaan open turnamen menembak Daha Tutu Cup II ini, bahwa pelayanan yang diberikan oleh panitia penyelenggara sudah sangat baik dan memuaskan. Dan standar keamanaan lomba menembak menurut dia sudah terpenuhi.

“Dalam lomba menembak ini, alhamdulillah tiga hari berjalan dengan lancar dan baik tidak ada kendala. Pelayanan panitia sudah sangat baik dalam pelaksanaan ini, sudah sangat safety, dan sangat puas saya sebagai peserta, terima kasih,” imbuhnya.

Pada turnamen yang diikuti oleh 112 peserta yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu, keluar sebagai juara satu kelas open turnamen di kategori resurt benchrest 25 meter WRABF, keluar sebagai juara I adalah H. Hamzal dari Kaltim, juara II, Erwanto Yohanes dari kabupaten Katingan, Kalteng dan juara III diraih oleh Hayat peserta asal Balangan, Kalsel.

Sementara di kategori multirange standing 18-41 meter yang keluar sebagai juara I adalah Fadil asal Palangka Raya, Kalteng, juara II diraih oleh Thohir asal Kaltim dan juara tiga diraih oleh Agung asal Banjarbaru, Kalsel.

Pada kategori metal silhouette 3 posisi 33 meter, kembali yang keluar sebagai juara I adalah Fadil asal Palangka Raya, juara II Gauden asal Katingan dan juara III diraih oleh Iwan asal Kalsel.

Sedangkan untuk kelas lokal umum metal silhouette 3 posisi 33 meter adalah M. Ade. P, juara dua Turai Rama Nabela dan juara tiga adalah Rio Umbara.

Di kategori metal silhouette 3 posisi 27 meter yang keluar sebagai juara I adalah Nanda Saputra, juara II Sunjaya dan juara III, Sigit.

Selanjutnya untuk kelas pelajar kategori kategori air rifle hunting pompa/spring 3 posisi 17 meter juara I adalah Dimas Aditya, juara II Fannisa dan juara III Aldi Saputra.

Sementara di kategori metal silhouette 3 posisi 27 meter, keluar sebagai juara I adalah Fannisa, juara II Ahmad Fitriadi E dan juara III adalah Eggi Pramaniati.

Sementara itu untuk kelas tambahan yakni kategori pistol presisi 25 meter, keluar sebagai juara I adalah Sigit Nugroho, juara II Debi. E dan juara III adalah Fauzan.(sst)

 

 

PDI Perjuangan Menyayangkan Political Disobedience yang Dipadukan Rekayasa Hukum MK

Foto : Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyayangkan adanya peristiwa ketidaktaatan politik yang dipadukan dengan rekayasa MK, untuk memuluskan ambisi kekuasaan sekelompok orang.

LPLHN.News.com -JAKARTA – Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengaku sedih dengan adanya peristiwa Political Disobedience (Ketidaktaatan Politik) yang dipadukan dengan indikasi rekayasa hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memenuhi ambisi kekuasaan suatu kelompok dan golongan.

Dalam rilis resminya, Minggu (29/10/2023), Hasto mengatakan bahwa PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini.

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” ungkapnya.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan (peraturan) kebaikan dan Konstitusi,” sambung dia.

“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi” ucapnya sedih.

Menurut dia, seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 Pilkada dan 2 Pilpres.

“Itu wujud rasa sayang kami. Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dll beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami” bebernya.

Ditegaskannya, PDI Perjuangan percaya bahwa Indonesia ini negeri dimana rakyatnya bertaqwa kepada Tuhan.

“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK” sayangkan Hasto.

Meskipun tidak dijelaskan secara terperinci, dia mengaku menerima pengakuan dari sejumlah ketua umum partai yang merasa kartu truf-nya telah dipegang dan dijadikan alat oleh oknum untuk memberi tekanan terhadap mereka.

“Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” bongkarnya.

“Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu,” pungkas Hasto berharap.(sst)

 

Turnamen Menembak Daha Tutu Cup II Tahun 2023 Dimulai

Foto : Sebanyak 112 peserta yang mendaftar pada open turnamen Daha Tutu Cup II tahun 2023 mulai dipertandingkan, Jumat (27/10/2023).

LPLHN.News.com – BUNTOK – Open turnamen menembak bertajuk Daha Tutu Cup II kabupaten Barito Selatan tahun 2023 resmi dimulai, Jumat (27/10/2023).

Pertandingan pembukaan turnamen menembak yang digelar oleh Pengurus Kabupaten Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Barsel ini, dilangsungkan di Lapangan Stadion Batuah, Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel.

Diterangkan oleh ketua Panitia, dr. Yardi Nazar, pada penyelenggaraan turnamen kali ini antusiasme masyarakat meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Pada penyelenggaraan tahun 2023 ini, turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp62 juta tersebut diikuti oleh 105 orang peserta, yakni 17 orang kelas open turnamen, 64 orang kelas lokal umum dan 24 orang di kelas pelajar.

“Alhamdulillah jumlah peserta pada turnamen kali ini lebih banyak hampir tiga kali lipat dibanding tahun kemaren,” ucapnya.

Yardi berharap dengan semakin meningkatkan jumlah peserta ini, terutama dari kalangan pelajar, bisa lebih mempermudah Pengurus Perbakin Barsel untuk menemukan bibit-bibit atlet menembak yang unggul dari daerah bersemboyan Dahani Dahanai Tuntung Tulus itu.

“Dengan semakin banyaknya peserta yang mengikuti kelas pelajar dan lokal umum, diharapkan bisa memberikan dampak bagi perkembangan dan peningkatan minat olahraga menembak di Barsel,” sebut dia.

“Selain itu, dengan adanya turnamen ini, Perbakin diharapkan bisa menemukan bibit-bibit atlet menembak baru yang bisa diunggulkan sebagai andalan daerah, baik itu di kancah regional maupun di skala nasional,” terang Yardi menambahkan.

Pada laga pembukaan, ada dua kelas yang dipertandingkan, yakni lokal umum dan kelas pelajar yang akan dilangsungkan selama dua hari yaitu tanggal 27 – 28 Oktober 2023 di Stadion Batuah Buntok.

Sementara itu, untuk kelas open turnamen akan dilaksanakan di lapangan tembak Polres Barsel di Sababilah pada hari Minggu (29/10/2023).(sst)

 

 

Perbakin Barsel Gelar Open Turnamen Daha Tutu Cup Seri II

Foto : Berhadiah total Rp62 juta, open turnamen Daha Tutu Cup II diprediksi akan diikuti oleh kurang lebih 200 peserta.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Pengurus Kabupaten Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Barito Selatan, Kalimantan Tengah, kembali menggelar open turnamen menembak di wilayah setempat.

Open turnamen yang diberi judul “Daha Tutu Cup II” ini, direncanakan diselenggarakan selama tiga hari yakni tanggal 27 – 29 Oktober 2023 di lapangan Stadion Batuah Buntok dan lapangan tembak Polres Barsel di Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan.

Diterangkan oleh Ketua panitia turnamen, dr. Yardi Nazar, ada beberapa kategori yang diperlombakan, yaitu air rifle/PCP 25 m WRABH HP benrest target, multirange standing PCP 18-41 m, metal silhouette triposs PCP 33 m dan tembak presisi 25 m.

Untuk open turnamen, dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp200 ribu, dengan pendaftaran ulang (remedial) bebas sebesar Rp100 ribu, tembak presisi Rp250 ribu dan daftar ulang bebas Rp150 ribu.

Selain itu, panitia juga menyelenggarakan lomba menembak air rifle hunting pompa/spring visir 3 posisi 17 meter dan air rifle hunting pompa/spring scope 3 posisi 27 meter untuk kelas pelajar, sementara untuk kelas lokal umum ada dua kategori yaitu metal silhouette PCP triposs 33 meter dan air rifle hunting pompa/spring scope 3 posisi 33 meter.

“Khusus untuk kelas pelajar dan lokal umum ini pendaftarannya gratis, alias tidak dipungut biaya sepeserpun,” terang dia.

Total hadiah yang diperebutkan adalah sebesar Rp62 juta, dengan rincian kelas open turnamen juara 1 sebesar Rp4,5 juta, juara 2 Rp3 juta dan juara 3 Rp2 juta plus piagam dan tropi.

Sementara itu, untuk juara 1 kelas lokal umum akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2 juta, juara 2 Rp1,5 juta dan juara 3 mendapatkan Rp1 juta plus piagam dan tropi.

Untuk juara 1 kelas pelajar akan mendapatkan hadiah Rp1,5 juta, juara 2 sebesar Rp1 juta dan juara 3 Rp750 ribu plus piagam dan tropi.

Yardi optimis jumlah peserta turnamen tahun ini akan lebih banyak dibandingkan sebelumnya, sebab sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 70 orang lebih yang mendaftar secara daring.

“Untuk open turnamen kita perkirakan akan diikuti oleh sekitar 200 peserta,” optimis dia.

Dikatakan dia lagi, bagi masyarakat yang ingin mengikuti turnamen dan lomba, bisa langsung melakukan pendaftaran di nomor kontak 0852 8024 2119 atau scan barcode yang ada di brosur/selebaran yang disebar oleh panitia melalui media sosial.(sst)

 

 

LPLHN Kalteng Kecam Penembakan Yang Menewaskan Pendemo di Seruyan

Foto : Akibat bentrokan antara warga dan aparat kepolisian di wilayah PT. HMBP, Bangkal, Seruyan, Kalteng, Sabtu (7/10/2023), mengakibatkan warga satu orang tewas dan dua orang pendemo lainnya mengalami luka berat setelah ditembaki aparat kepolisian yang ada di lokasi.

LPLHN.News.com, BUNTOK – Ketua Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) Provinsi Kalimantan Tengah, Nanang Suhaimi mengecam dan mengaku prihatin atas terjadinya penembakan oleh aparat kepolisian yang menewaskan pendemo di Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sabtu (7/10/2023) kemaren.

Hal tersebut disampaikan Nanang saat ditemui di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Minggu (8/10/2023).

Aktivis lingkungan hidup ini meminta secara khusus kepada Kapolri, untuk mengusut tuntas kasus penembakan ini dikarenakan sudah masuk ke dalam ranah pelanggaran HAM berat.

Menurut dia, aparat penegak hukum tidak seharusnya menggunakan kekerasan apalagi sampai menghilangkan nyawa masyarakat yang mereka lindung,Ayomi dan layani.mereka Demo itu adalah hal yang wajar di karenakan meminta dan menuntut hak mereka.

“Kami minta kepada Kapolri Jendral Listiyo Sigit Prabowo segera mengusut tuntas kasus ini. Karena ini sudah masuk ke dalam ranah pelanggaran HAM berat!” tegasnya.

“Tidak seharusnya Kepolisian melakukan tindakan kekerasan apalagi sampai berakibat menghilangkan nyawa masyarakat yang menuntut hak mereka di atas tanah leluhur mereka!” tambah Nanang lagi.

Dijelaskan Nanang, sebagaimana tertuang di UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, siapapun polisi yang hadir dan bahkan Kapolres Seruyan dan Kapolda Kalteng selaku perwira tertinggi di daerah harus dicopot.

“Kami minta supaya Kapolres Seruyan dan Kapolda Kalteng dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum yang berlaku! Karena mereka yang paling bertanggung jawab atas kasus ini,” tukasnya.

Selain itu, Nanang juga meminta kepada pemerintah provinsi dan DPRD provinsi Kalimantan Tengah, untuk membentuk Pansus penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kalteng umumnya dan khususnya yang terjadi di Bangkal tersebut.

“Kami juga meminta kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalteng untuk segera membentuk Pansus guna menyelesaikan persoalan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan tersebut, agar jangan terulang lagi hal-hal semacam ini,” pinta dia.

“Pemerintah jangan pernah tutup mata terhadap hak-hak masyarakat, apalagi ini menyangkut hak mereka di atas tanah leluhur mereka,” tambah Nanang lagi.

Dia juga berharap supaya permasalahan ini bisa cepat terselesaikan dengan baik dan apa yang menjadi tuntutan masyarakat di wilayah tersebut menyangkut hak mereka bisa segera direalisasikan.

“Kita berharap supaya permasalahan ini bisa cepat selesai dan apa yang menjadi tuntutan warga bisa terpenuhi,” harapnya.

Pernyataan ini merupakan sikap LPLHN yang prihatin atas peristiwa penembakan oleh aparat kepolisian terhadap warga Bangkal yang menuntut hak mereka yaitu plasma di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP).

Sebagaimana diketahui melalui pers rilis yang digelar oleh Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah Bayu Herinata pada Minggu (8/10/2023), aksi sudah dilakukan sejak 16 September 2023. Warga menuntut dua hal pada perusahaan.

“Pertama, tuntutan [kebun] plasma 20 persen [dari total HGU], sejak berdiri perusahaan belum melakukan. Kemudian, menuntut lahan warga yang di luar HGU (Hak Guna Usaha) dikembalikan pada mereka,” terangnya.

Dijelaskan Bayu, mediasi sebenarnya telah dilakukan, tapi belum membuahkan kesepakatan. Sehingga, warga berinisiatif melancarkan tuntutan lebih keras.

Namun sayang tuntutan itu sendiri, tidak pernah difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Justru pemerintah menempatkan aparat kepolisian di wilayah perusahaan dan ini dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap aksi warga.

Akibatnya warga pun memblokade jalan di luar HGU sehingga menghambat operasional perusahaan.

“Tanpa ada dasar jelas, enggak ada pemicu, pemantik atau aksi massa, aparat melakukan tindakan represif, (pakai) gas air mata dan peluru, senjata api,” ungkap Bayu.

“Info di lapangan, dokumentasi yang beredar di medsos, ada kiriman, jelas sekali ada instruksi yang tegas dari komandan, yang menyatakan melakukan tindakan penembakan massa di lapangan.”

Salah satu instruksi yang terdengar merupakan terkait persiapan memakai senjata AK. Bayu menyebut ada perintah untuk membidik kepala warga atau peserta aksi.

Akibat bentrokan tersebut, sebanyak tiga warga terkena tembakan. Satu orang meninggal di lokasi, satu orang kritis, dan satu orang masih belum diketahui kondisi terbarunya sebab dilarikan ke rumah sakit.

Usai bentrokan terjadi, massa aksi mengevakuasi diri. Bayu menerima informasi bahwa ada sebanyak 11 warga yang ditangkap. Menurutnya, penangkapan ini tidak memiliki dasar.

“Kami mendesak aparat, kepolisian Seruyan, Kalimantan Tengah, untuk segera membebaskan warga yang ditangkap,” tegasnya.(petu)

Gakkum KLHK Diharapkan Bisa Mengembangkan Kasus Ilegal Loging Oleh PT. EG

LPLHN.NEWS.com – BUNTOK – Ketua DPD Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) Provinsi Kalimantan Tengah, Nanang Suhaimi berharap supaya tim penegakkan hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI bisa menemukan oknum yang paling bertanggung jawab dalam kasus ilegal loging oleh PT. Electra Global (EG).

Nanang Suhaimi memberikan apresiasi kinerja Balai Gakkum Kementerian LHK Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya yang bekerja keras mengungkap kasus ilegal loging yang dilakukan oleh PT. EG di wilayah desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Barsel.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Gakkum KLHK yang bekerja cukup baik dalam mengungkapkan kasus ilegal loging yang terjadi di desa Bundar ini,” ucapnya, Selasa (19/9/2023).

Dengan ditetapkannya Site Manager PT. EG, AI (38) sebagai tersangka dalam kasus ilegal loging diharapkan bisa membuka ruang bagi penegak hukum untuk mengembangkan persoalan tersebut, agar bisa menemukan siapa oknum yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan ini.

“Kita berharap dengan adanya tersangka yang sudah ditetapkan ini, bisa membuka ruang bagi Gakkum untuk mengembangkan lagi kasus ini lebih jauh, serta menemukan siapa oknum yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini,” tukasnya.

Selain itu, Nanang juga mengaku sedikit kecewa dengan Gakkum KLHK, karena sampai dengan penetapan tersangka ini pihak Gakkum belum juga memberikan SP2HP kepada LPLHN selaku pelapor kasus tersebut.

“Walau begitu, kami dari LPLHN juga merasa sedikit kecewa dengan Gakkum KLHK karena sampai saat ini selaku pelapor belum menerima SP2HP terkait kasus ini dari mereka,” sesal dia.

Selain itu, dia juga meminta agar Balai Gakkum KLHK bisa menindaklanjuti persoalan terkait kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas ilegal loging yang dilakukan oleh PT. EG.

Sebelumnya, melalui pers rilis KLHK pada tanggal 12 September 2023, Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya  telah menetapkan 1 orang berinisial Al (38) sebagai tersangka pelaku ilegal logging di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Kamis (7/9/2023). Tersangka AI (38) merupakan Site Manager di salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Barito Selatan. 

Kejadian ini bermula dari adanya laporan masyarakat tentang adanya pemanfaatan hasil hutan kayu log di Desa Bundar yang diperintahkan oleh seorang site Manager salah satu perusahaan tambang di Barito Selatan.

Setelah beberapa kali dimintai keterangan sebagai saksi, akhirnya AI (38) ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya karena telah cukup bukti menyuruh melakukan kegiatan ilegal logging berupa pemanfaatan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar di Wilayah Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Terhadap tersangka AI (38), saat ini dititipkan di Rumah Tahanan Negara Polda Kalteng, sedangkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) potong/batang kayu bulat (log) disita dan diamankan oleh Balai Gakkum KLHK Seksi Wilayah I di Palangka Raya. 

Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan menjerat tersangka AI (38) dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain laporan masyarakat, juga adanya laporan LSM pada bulan Mei 2023 tentang dugaan telah terjadi perambahan dan penebangan pohon di dalam kawasan hutan oleh PT. Elektra Global di wilayah Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan dan/atau perusakan hutan.

Kemudian Balai Gakkum KLHK Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya menindaklanjuti laporan LSM tersebut dengan menurunkan Tim Puldasi (pengumpulan data dan informasi) yang dilaksanakan Pada bulan Juni 2023 yang dilanjutkan dengan kegiatan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dan lacak balak serta operasi pada bulan Juli 2023. 

Dari hasil kegiatan puldasi, pulbaket, lacak balak dan operasi ditemukan adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu log sebanyak 40 potong yang digunakan untuk pembuatan mating-mating jalan dan jembatan angkutan batubara di Sungai Mea Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan dari Tersangka AI (38), ia mengaku telah melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu log atas inisiatif sendiri untuk pembuatan mating-mating jalan dan jembatan angkutan batubara di Sungai Mea.

Sehingga pada akhirnya setelah melalui gelar perkara, AI (38) ditetapkan sebagai tersangka sedangkan barang bukti disita dan diamankan oleh Balai Gakkum KLHK Seksi Wilayah I di Palangka Raya.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan David Muhammad mengatakan, “Saat ini kami masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk mencari dan menemukan keterlibatan pihak lain dalam rangka memberantas kegiatan ilegal logging yang yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah,” tegas David.(red)

Cara Menghadapi Pengaruh Sosial Budaya Dari Luar

Tiap harinya, masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan pengaruh sosial budaya dari negara lain. Contohnya cara berpakai orang Indonesia yang cukup banyak dipengaruhi oleh budaya Barat atau K-pop (Korean Pop).

Hal tersebut sebenarnya merupakan bagian dari apa yang disebut globalisasi.

Dikutip dari buku Daya Saing Indonesia di Era Globalisasi (2021) oleh Helena Ras Ulina dan Ima Rohimah, berikut pengertian globalisasi: “Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan aspek kehidupan lainnya.”

Ketika globalisasi terjadi, dunia saling terhubung satu sama lain. Seolah tak ada lagi sekat pemisah di antara negara tersebut.

1. Memelihara keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin
2. Menjaga persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat demi NKRI 3. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
4. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional
5. Menjaga kebudayaan daerah atau lokal tertentu, agar terhindar dari ancaman budaya asing.

[Sumber : https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/29/090000369/cara-menghadapi-pengaruh-sosial-budaya-dari-luar]

Contoh Perubahan Sosial Budaya di Masyarakat, Ini Faktor Pendorongnya

Contoh perubahan sosial budaya banyak ditemukan pada masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi akibat adanya sesuatu yang dianggap tidak relevan lagi di masyarakat. Hal ini kemudian membuat banyak orang meninggalkan kebiasaan yang berlaku di masa lalu.

Perubahan sosial budaya merupakan hal yang pasti terjadi. Namun, terdapat beberapa aspek budaya yang harus tetap dilestarikan agar identitas budaya itu sendiri tidak hilang. Terlebih lagi jika bagian dari budaya tersebut memiliki nilai yang baik untuk kelangsungan hidup manusia. Meskipun zaman sudah serba teknologi, bukan berarti semua warisan budaya harus ditinggalkan.

Terdapat banyak contoh perubahan sosial budaya yang saat ini terjadi di masyarakat. Perubahan ini dapat dilihat dari bahasa, sistem kepercayaan, dan masih banyak lagi. Berikut contoh perubahan sosial beserta faktor penyebabnya yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Kamis (1/6/2023).

1. Gaya Hidup

Contoh perubahan sosial budaya yang pertama adalah gaya hidup. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah dalam cara berpakaian masyarakat dari masa ke masa. Gaya berpakaian pada zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Dengan melihat sebuah foto atau film dan memperhatikan busana yang digunakan, dapat diperkirakan tahun atau era ketika foto atau film tersebut dibuat.

Selain pakaian, ternyata penampilan fisik juga menjadi salah satu indikator perubahan sosial. Contohnya adalah gaya rambut. Selain itu, tata rias atau dandanan juga dapat mencerminkan era atau masa tertentu yang berubah seiring waktu. Dandanan orang tua kita pada masa muda mereka berbeda dengan dandanan kita pada zaman sekarang.

Gaya hidup masyarakat modern juga semakin konsumtif, dengan munculnya berbagai kemudahan dalam berbelanja yang mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi lebih banyak dibandingkan zaman dahulu. Hal ini juga mendorong produsen barang untuk memproduksi lebih banyak barang.

2. Bahasa dan Pola Komunikasi

Perubahan sosial selalu beriringan dengan proses globalisasi, yang mengakibatkan budaya asing menjadi semakin dikenal secara luas oleh masyarakat. Kemajuan teknologi yang semakin canggih memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa batas dengan orang dari negara lain. Hal ini berdampak pada penggunaan bahasa di masyarakat.

Di masa lampau, kebanyakan orang hanya berbicara menggunakan bahasa daerah masing-masing. Namun setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia diperkenalkan sebagai bahasa nasional, dan sekarang mayoritas penduduk Indonesia menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun kemampuan berbahasa asing memiliki nilai penting, namun penting juga untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah.

Terkait dengan bahasa, cara berkomunikasi juga dapat mengubah perilaku dan tatanan sosial. Dahulu, komunikasi hanya dapat dilakukan secara lisan, namun seiring perkembangan zaman, tulisan dan sandi menjadi bagian dari komunikasi. Selain itu, metode komunikasi tradisional yang memakan waktu lama telah digantikan oleh kemampuan berkomunikasi dan bertukar pesan secara cepat melalui teknologi yang ada saat ini.

3. Teknologi

Keberadaan teknologi merupakan contoh perubahan sosial budaya yang sekaligus menjadi pendorong terjadinya perubahan itu sendiri. Teknologi diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun, setelah sebuah teknologi tercipta, ia mendorong terjadinya perubahan lain dalam masyarakat tersebut. Sebagai contoh, telepon genggam diciptakan untuk memudahkan proses komunikasi antar manusia. Namun, teknologi ini kemudian mengubah pola komunikasi yang ada dalam masyarakat.

4. Mata Pencaharian

Contoh perubahan sosial budaya berikutnya terkait dengan mata pencaharian. Zama dahulu, mata pencaharian seseorang sangat bergantung pada lingkungan tempat tinggalnya. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, sebagian besar bekerja sebagai petani. Namun, dengan perkembangan teknologi, mata pencaharian tidak lagi terbatas pada pekerjaan sebagai buruh, petani, atau nelayan saja. Saat ini, ada banyak profesi baru yang tumbuh dengan cepat, seperti penulis konten, fotografer, Youtuber, dan masih banyak lagi.

5. Sistem Kemasyarakatan dan Hukum yang Berlaku

Dahulu, sistem kemasyarakatan belum begitu kompleks dan orang cenderung berinteraksi terutama dengan kelompok mereka sendiri. Keluarga umumnya terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan darah. Namun, saat ini, persebaran penduduk menjadi lebih dinamis dan definisi keluarga tidak lagi terbatas pada hubungan darah, tetapi juga dapat terbentuk melalui berbagai faktor seperti organisasi, profesi, atau kesamaan hobi.

Perkembangan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat kemudian mendorong kebutuhan akan pembentukan hukum. Tujuan dari hukum adalah memastikan bahwa masyarakat dapat hidup berdampingan dengan aman. Dulu belum ada peraturan hukum yang mengatur masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga praktik-praktik tersebut mungkin umum terjadi dalam masyarakat. Namun, saat ini telah ada hukum yang mengatur hal-hal tersebut, yang membentuk pola kehidupan sosial yang baru.

Faktor Pendorong Perubahan Sosial Budaya di Masyarakat

Perubahan sosial dalam masyarakat umumnya terjadi karena adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk mengalami perubahan. Namun, terkadang ada pula pengaruh dari luar yang pada awalnya tidak diterima oleh masyarakat, tetapi mereka tidak memiliki pilihan selain untuk berubah. Berikut faktor pendoronng terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat.

1. Penemuan Baru
Dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi penumpukan berbagai macam budaya akibat penemuan-penemuan baru yang terjadi di masyarakat.

2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk
Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar, faktor perubahan jumlah penduduk juga menjadi salah satu penyebab perubahan sosial budaya. Perubahan ini dapat mempengaruhi struktur masyarakat secara keseluruhan.

Munculnya KonflikDalam kehidupan sosial, konflik atau pertentangan merupakan hal yang wajar. Konflik seringkali timbul karena adanya keberagaman yang melahirkan berbagai karakter dan sifat yang berbeda. Konflik ini mendorong orang-orang untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi dan mendorong kreativitas serta menciptakan alternatif pemenuhan kebutuhan.

3. Revolusi
Revolusi atau pemberontakan juga merupakan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Hal ini umumnya terjadi dari luar masyarakat, seperti akibat bencana alam atau perang.

4. Keterbukaan Pada Lapisan Masyarakat
Perubahan sosial budaya juga dapat disebabkan oleh keterbukaan lapisan masyarakat terhadap perubahan baru. Masyarakat yang terbuka dan memiliki pola pikir yang maju akan lebih siap menghadapi perubahan.

Namun, di sisi lain, jika nasionalisme tidak tinggi, maka budaya lama yang memiliki nilai filosofis dari leluhur kita dapat terlupakan dan hilang.

5. Motivasi Berprestasi
Motivasi berprestasi dalam lapisan masyarakat juga dapat menjadi penyebab perubahan sosial budaya. Motivasi untuk maju dan berkembang adalah hal yang positif dan perlu dipertahankan agar terjadi perubahan sosial yang positif. Kesuksesan suatu negara sangat bergantung pada kesadaran kolektif untuk berpikir maju.

6. Sistem Pendidikan Maju
Kualitas pendidikan yang tinggi juga memiliki peran penting dalam perubahan sosial budaya. Pendidikan yang berkualitas dapat melahirkan perspektif dan wawasan yang lebih maju pada peserta didik, sehingga mereka memiliki pemikiran rasional dan analitis.

7. Akulturasi
Akulturasi adalah pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda yang saling mempengaruhi. Proses akulturasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses berkelanjutan yang secara perlahan mengubah budaya.

8. Asimilasi
Selain akulturasi, terdapat juga proses asimilasi, yaitu proses penyatuan dua budaya yang berbeda. Dalam proses ini, kedua budaya tersebut berkembang secara perlahan dan menghasilkan budaya baru.

[Sumber : https://www.liputan6.com/hot/read/5304192/contoh-perubahan-sosial-budaya-di-masyarakat-ini-faktor-pendorongnya?page=4]

Mengapa Masyarakat Senantiasa Mengalami Perubahan Sosial Budaya?

Mengungkap alasan mengapa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial budaya, merupakan hal yang menarik. Baik itu perubahan sosial budaya yang menjadi lebih maju atau perubahan yang semakin mengalami kemunduran.

Dalam jurnal penelitian berjudul Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial dan Kebudayaan (2015) oleh Baharuddin, masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial budaya yang dipengaruhi faktor internal masyarakat itu dan faktor eksternal atau dari luar masyarakat.

Baharuddin menjelaskan perubahan sosial budaya adalah fenomena di mana terjadi perubahan dalam struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Ini adalah suatu gejala umum yang terjadi sepanjang masa di setiap masyarakat. Perubahan tersebut sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu menginginkan adanya perubahan.

Selain dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, penting juga untuk memahami alasan mengapa masyarakat mengalami perubahan sosial budaya dari faktor pendorong dan penghambatnya. Simak penjelasan lengkapnya.

Berikut Liputan6.com ulas lebih mendalam tentang alasan mengapa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial budaya, Kamis (15/6/2023).

Faktor Internal

1. Perubahan penduduk:
Pertambahan atau berkurangnya jumlah penduduk merupakan alasan mengapa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial budaya. Misalnya, pertambahan penduduk dapat mengubah pola tempat tinggal dari lingkungan kerabat menjadi lingkungan yang lebih terdiversifikasi akibat faktor pekerjaan. Sebaliknya, penurunan jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi perubahan sosial budaya, seperti dalam program transmigrasi atau urbanisasi.

2. Pemberontakan atau Revolusi:
Pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat dapat membawa perubahan sosial budaya yang signifikan. Contoh mengapa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial budaya, di antaranya terjadinya pemberontakan seperti G30S/PKI di Indonesia pada tahun 1965 membawa perubahan politik dan pelarangan ajaran komunis. Hal ini terjadi karena pemberontakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

3. Perubahan Peranan Nilai:
Alasan mengapa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial budaya, juga dapat disebabkan oleh perubahan dalam peranan nilai-nilai di masyarakat. Misalnya, sosialisasi program keluarga berencana dapat mengubah pola pertambahan penduduk. Sebelum adanya program keluarga berencana, masyarakat cenderung memiliki banyak anak. Namun, setelah adanya sosialisasi tersebut, kesadaran untuk membatasi kelahiran anak meningkat demi masa depan dan kesejahteraan anak-anak.

4. Peranan Tokoh Kharismatik:
Tokoh kharismatik yang disegani, dihormati, dan diteladani oleh masyarakat juga dapat mempengaruhi perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Misalnya, seorang tokoh seperti Soekarno, yang merupakan presiden RI, memiliki pengaruh yang besar dalam membawa perubahan sosial budaya melalui keahliannya dalam berpidato dan kepemimpinannya yang kharismatik.

5. Penemuan Baru:
Penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan alasan mengapa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial budaya. Misalnya, penemuan mobil membawa perubahan budaya dan sosial dalam masyarakat. Hal ini dapat tercermin dalam pembentukan status sosial berdasarkan kepemilikan mobil, di mana mereka yang tidak memiliki mobil dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah daripada mereka yang memiliki mobil. Selanjutnya, orang yang memiliki lebih dari satu mobil bisa dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki satu mobil.

Faktor Eksternal

1. Pengaruh Lingkungan Alam:
Pengaruh lingkungan alam merupakan salah satu mengapa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial budaya. Misalnya, tanah yang subur dapat mempengaruhi masyarakat untuk menjadi petani. Kondisi kehidupan sebagai petani akan memengaruhi kebudayaan masyarakat, seperti sistem pertanian, tradisi, dan pola interaksi sosial yang terkait dengan bidang pertanian.

2. Kebudayaan Masyarakat Lain:
Kontak kebudayaan antara masyarakat yang berbeda dapat memiliki pengaruh positif dan negatif. Alasan mengapa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial budaya, misalnya seperti kontak antara bangsa Indonesia dan bangsa Barat (Eropa) membawa transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang positif. Namun, pengaruh negatif juga dapat terjadi dalam bentuk westernisasi, yaitu adopsi pola hidup kebarat-baratan oleh sekelompok anak muda.

3. Peperangan:
Peperangan juga dapat menyebabkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat atau terjadinya perubahan sosial budaya. Misalnya, perang Irak telah membawa derita dan trauma berkepanjangan bagi rakyat Irak. Peperangan dapat mengubah struktur sosial, norma, nilai, dan sistem kehidupan masyarakat secara drastis.

Faktor Pendorong

1. Timbunan Kebudayaan dan Penemuan Baru:
Kebudayaan dalam masyarakat terus mengalami penimbunan dan penumpukan. Hal ini terjadi karena adanya penemuan baru dalam masyarakat yang menciptakan keberagaman budaya baru.

2. Perubahan Jumlah Penduduk:
Perubahan jumlah penduduk suatu daerah dapat menyebabkan perubahan struktur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Pertambahan atau berkurangnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi interaksi sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

3. Pertentangan atau Konflik:
Pertentangan yang timbul dalam masyarakat akibat kemajemukan dapat menjadi pendorong perubahan sosial. Persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang semakin terbatas mendorong masyarakat untuk berkreasi menciptakan alternatif pemenuhan kebutuhan.

4. Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi:
Perubahan sosial budaya juga dapat berasal dari luar masyarakat itu sendiri, seperti bencana alam atau peperangan. Pemberontakan atau revolusi dapat memicu perubahan sosial yang signifikan dalam sistem politik, ekonomi, dan budaya.

5. Sistem Terbuka Lapisan Masyarakat:
Masyarakat dengan sistem lapisan yang terbuka cenderung lebih mudah mengalami perubahan. Adanya kesempatan bagi individu yang potensial untuk berkontribusi dan berkarya mendorong inovasi dan perubahan dalam masyarakat.

6. Sifat Menghargai Hasil Karya dan Keinginan untuk Maju:
Sikap menghargai hasil karya orang lain mendorong seseorang untuk melakukan penelitian dan inovasi. Kualitas pendidikan yang tinggi juga dapat mengubah pola pikir masyarakat, sehingga mereka lebih rasional dalam berpikir dan bertindak.

7. Orientasi ke Masa Depan:
Keinginan memperoleh masa depan yang lebih baik mendorong perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Fokus pada kemajuan dan perkembangan membawa dorongan untuk mengubah dan meningkatkan kehidupan di masa yang akan datang.

8. Akulturasi:
Akulturasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi dapat menghasilkan perubahan dalam pola budaya dan menciptakan kebudayaan baru yang merupakan perpaduan dari kebudayaan yang bertemu.

9. Asimilasi:
Asimilasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda secara berangsur-angsur berkembang, menghasilkan budaya baru. Proses ini melibatkan adaptasi dan penggabungan elemen-elemen budaya sehingga terbentuk kebudayaan yang baru.

Faktor Penghambat

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan yang Terhambat
Jika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhambat, hal ini dapat menghambat perubahan sosial budaya. Keterbatasan pengetahuan dan kurangnya inovasi dapat menjaga masyarakat dalam pola pikir dan praktik yang sudah ada.

2. Sikap Masyarakat yang Sangat Tradisional
Sikap yang sangat tradisional atau konservatif dalam masyarakat dapat menjadi penghambat perubahan sosial budaya. Ketidakmampuan atau ketidaknyamanan untuk menerima perubahan dan mempertahankan nilai-nilai dan praktik-praktik yang sudah mapan dapat memperlambat perkembangan sosial budaya.

3. Kurangnya Hubungan dengan Masyarakat Lain
Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain atau isolasi dapat menghambat perubahan sosial budaya. Ketidaktersediaan sumber informasi dan interaksi yang terbatas dapat membatasi akses masyarakat terhadap perubahan dan inovasi.

4. Adanya Kepentingan-Kepentingan yang Telah Tertanam Kuat
Kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat dalam masyarakat dapat menghambat perubahan sosial budaya. Ketika kelompok atau individu memiliki kepentingan yang kuat dalam mempertahankan status quo, mereka mungkin menghambat perubahan yang dapat mengancam posisi atau keuntungan mereka.

5. Rasa Takut dengan Adanya Kegoyahan pada Integrasi Kebudayaan
Rasa takut terhadap perubahan atau kegoyahan dalam integrasi kebudayaan dapat menjadi penghambat perubahan sosial budaya. Ketakutan terhadap hilangnya identitas budaya atau kekhawatiran akan konflik sosial dapat membuat masyarakat enggan untuk mengadopsi atau mengubah elemen-elemen budaya baru.

6. Hubungan yang Bersifat Ideologis
Adanya hubungan yang bersifat ideologis, seperti keyakinan agama atau ideologi politik yang kuat, dapat menghambat perubahan sosial budaya. Ketika nilai-nilai dan praktik-praktik budaya bertentangan dengan keyakinan ideologis, masyarakat mungkin enggan untuk mengubah atau mengadopsi perubahan tersebut.

7. Adat atau Kebiasaan
Adat atau kebiasaan yang kuat dalam masyarakat dapat menjadi penghambat perubahan sosial budaya. Ketika adat atau kebiasaan sudah mengakar dalam masyarakat, sulit untuk mengubahnya karena dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya.

8. Prasangka terhadap Hal-Hal Baru dan Pemikiran Negatif tentang Perbaikan Hidup
Prasangka terhadap hal-hal baru dan pemikiran negatif tentang perbaikan hidup dapat menghambat perubahan sosial budaya. Ketika masyarakat memiliki prasangka terhadap perubahan atau percaya bahwa perubahan tidak mungkin membawa kebaikan, mereka cenderung menolak perubahan dan tetap mempertahankan status quo.

[Sumber : https://www.liputan6.com/hot/read/5319769/mengapa-masyarakat-senantiasa-mengalami-perubahan-sosial-budaya?page=5]

Dubes Jepang Ingin Hubungan Bisnis yang Stabil dengan Indonesia

Jepang merupakan salah satu negara paling berpengaruh di Asia dan dunia. Kekuatan perekonomiannya membuat posisi Negeri Sakura semakin strategis.

Jepang juga memiliki arti penting bagi Indonesia, sebagai salah satu mitra utama. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Tanizaki Yasuaki angkat bicara mengenai targetnya selama masa jabatannya di Tanah Air,

“Pertama saya ingin meningkatkan hubungan antar-masyarakat dari kedua negara,” ujarnya kepada Liputan6.com.

“Yang kedua adalah untuk menjamin kestabilan bisnis antara Jepang dan Indonesia demi menjaga hubungan bilateral yang baik,” lanjutnya.

Dalam sejarahnya, hubungan diplomatik antara kedua negara tidak selalu berjalan mulus.

Namun dengan adanya kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Jepang yang meliputi sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya, diharapkan hubungan yang baik bisa selalu dibina.

Perubahan juga selalu terjadi dalam konteks regional. “Banyak perubahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara,” imbuh Duta Besar Tanizaki.

Duta Besar Tanizaki menceritakan bahwa dalam dua tahun ke depan akan ada dua acara besar yang melibatkan Indonesia dan Jepang. Dua acara ini diharapkan akan mempererat hubungan dua bangsa.

Pertama, peringatan 60 tahun hubungan diplomatis Indonesia dan Jepang. Yang kedua adalah Asian Games 2018. “Jepang akan membantu Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games,” kata dia.

[Sumber : https://www.liputan6.com/global/read/2436584/dubes-jepang-ingin-hubungan-bisnis-yang-stabil-dengan-indonesia]

Kawasan Hutan Mangrove di Sumatra Selatan Menangkan Penghargaan

Desa Sungsang IV merupakan wilayah komunitas pesisir di Sumatra Selatan. Sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat Melayu Asli yang tinggal di pondok-pondok kayu-banyak yang dibangun di atas.

Permukiman penduduk terbentang sepanjang ekosistem mangrove, hutan dataran rendah, dan tanah rawa yang disebut Taman Nasional Sembilang, yang mewakili ekosistem di wilayah tersebut yang juga merupakan daerah Cadangan Biosfer UNESCO. Di pusat Sungsang IV, penduduk desa mengolah dan menjual makanan seafood yang eksotik dan unik di daerah tersebut, seperti pempek udang yang dibuat dari udang.

Memiliki warisan kekayaan budaya dan alam, desa tersebut dikenal sebagai tujuan wisata yang potensial di kalangan penduduk Kabupaten Banyuasin, dan sebuah program pembangunan diluncurkan pada Desember 2020.

Pemenang-penghargaan alam dan budaya
Pada November 2022, Pemerintah Sumatra Selatan memberikan penghargaan kepada Sungsang IV “Desa Wisata Terbaik” di tingkat provinsi. Sungsang IV didaftarkan pada Program Penghargaan Desa Pariwisata Indonesia (ADWI – Anugerah Desa Wisata Indonesia), dan terpilih sebagai salah satu dari 75 desa wisata terbaik pada Maret 2023.

Pada 13 Mei 2023, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, berkunjung ke desa itu untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat. Sandiaga Uno disambut dengan upacara adat, dan berkesempatan untuk mencicipi masakan lokal serta melihat-lihat secara cermat hasil kerajinan tangan penduduk.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengunjungi beberapa atraksi wisata, termasuk perawatan mangrove berbasis komunitas, uraiannya ada di bagian bawah tulisan ini. Sandiaga Uno turut berpartisipasi dalam upaya pemulihan mangrove dengan menanam beberapa bibit bersama dengan para pemimpin daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan pemimpin setempat. Menteri Sandiaga Uno menyatakan harapannya bahwa aktivitas wisata di Sungsang IV – termasuk pariwisata ekologi mangrove – akan memberikan sumbangan positif pada pembangunan komunitas di daerah tersebut.

Mendorong aset alam melalui pemulihan mangrove
Seperti apa yang ditonjolkan saat kunjungan Menteri Uno dan pejabat lainnya, sebagian besar dari potensi pariwisata Sungsang IV bertumpu pada sumber daya alamnya, termasuk hutan mangrove. Namun demikian, beberapa hutan tersebut terdegradasi cukup parah.

Dalam konteks tersebut, sejak tahun 2021 Center for International Forestry Research dan World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) dan Forum DAS Sumatra Selatan sedang mengimplementasikan suatu proyek penelitian dengan aksi partisipatif di desa untuk mengembangkan model-model bisnis dengan kelayakan lingkungan, kelayakan lokal, dan berbasis komunitas untuk restorasi mangrove. Proyek ini berlangsung selama empat tahun dan didukung oleh Temasek Foundation yang berbasis di Singapura.

Selama proses penelitian, komunitas – bersama-sama dengan para pemangku kepentingan utama dan pimpinan pemerintahan di tingkat kabupaten dan – provinsi – sepakat bahwa untuk memperkuat potensi pariwisata lokal , mangrove harus ditetapkan sebagai salah satu daya tarik utama. Untuk tujuan tersebut, tim dari komunitas dan tim peneliti mendirikan fasilitas pembibitan mangrove, yang ditargetkan untuk memproduksi lebih dari 50.000 bibit dari tujuh spesies berbeda – termasuk spesies lokal Kandelia candel, yang hanya ditemukan di beberapa daerah tertentu di Indonesia.

Komunitas setempat meningkatkan aktivitas restorasi mangrove di beberapa “wilayah aksi” yang dtetapkan di dalam wilayah desa, yang sesuai dengan tujuan peningkatan ekosistem pesisir dan meningkatkan kondisi mangrove untuk pariwisata. Tempat-tempat tersebut juga berfungsi sebagai “laboratorium alam” untuk para mahasiswa yang berkunjung. CIFOR-ICRAF dan para mitranya berharap, kerja riset ini dapat memperkuat implementasi pariwisata ekologis dan keseluruhan potensi pariwisata agar menghasilkan manfaat dari aspek-aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat Sungsang IV.

[Sumber : https://forestsnews.cifor.org/83533/penghargaan-atas-potensi-desa-dalam-kawasan-hutan-mangrove-di-sumatra-selatan-menangkan-penghargaan-pariwisata?fnl=]

Minyak Sawit Bebas-Deforestasi Tidak Otomatis Menguntungkan Semua Pihak

Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia. Sifat multi guna dan dapat dikonsumsi membuatnya bisa didapati pada adonan pizza hingga mi instan dan roti. Disukai karena relatif menguntungkan, berbiaya rendah dan keragaman pemanfaatan, khususnya bagi produsen makanan, minyak sawit terkandung dalam separuh dari seluruh produk yang dijual di toko serba ada di seluruh dunia.

Dalam dua dekade terakhir, minyak sawit menjadi bagian penting ekonomi Indonesia. Saat ini diproduksi lebih dari 30 juta ton per tahun, dengan lebih dari 3 juta pekerja. Namun produksi minyak sawit memicu sorotan global terkait dengan kehilangan hutan tropis.

Dalam rangka mengatasi tantangan ini pada Desember 2022, salah satu blok perdagangan utama, Uni Eropa menyepakati regulasi baru dan diterapkan pada 2023 melarang perdagangan produk yang tidak bebas deforestasi. Implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) bisa berkontribusi menurunkan deforestasi dan emisi dari konsumsi di UE.

Meskipun begitu, para pakar pada Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi Simpul Perdagangan GCRF 2023 di Indonesia menyuarakan kekhawatiran bahwa regulasi seperti itu akan berdampak pada petani dan negara produsen.

Ancaman iklim dan keanekaragaman hayati

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), dunia sudah kehilangan 178 juta hektare hutan sejak 1990, sebanding dengan luas Libya. Sekitar separuh dari total 23 persen emisi gas rumah kaca antropogenik dari pertanian dan kehutanan bersumber dari kehutanan dan perubahan penggunaan lahan, terutama deforestasi.

EUDR memengaruhi tujuh komoditas: kedelai, daging sapi, minyak sawit, kayu, kakao, kopi dan karet – serta produk turunannya seperti kulit, cokelat atau furnitur. Regulasi ini bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi serta memerangi perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati, mencegah perusahan dari memperdagangkan komoditas terkait deforestasi.

Mengingat Uni Eropa menjadi destinasi ekspor keempat terbesar Indonesia untuk minyak sawit, dengan 11% dari total pasar ekspor minyak sawitnya, Indonesia dituntut menunjukkan bahwa komoditas ini tidak diproduksi pada lahan terdeforestasi atau pada degradasi hutan pasca 31 Desember 2020, agar sejalan dengan EUDR.

Sinkronisasi kebijakan

Para pakar yang berbicara pada acara tersebut menekankan bahwa kebijakan di Indonesia yang selaras dalam mengurangi dampak terhadap bentang alam berisiko tinggi dan masyarakat desa sudah ada. Kebijakan yang ada seperti strategi nasional mitigasi perubahan iklim, Serapan Bersih Karbon dari Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lain (FOLU) 2030.

Direktur Asia CIFOR-ICRAF, Sonya Dewi menyatakan, “Ambisi Indonesia untuk mencapai Serapan Bersih FOLU 2030 mendapat sanjungan global. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat aktif mensosialisasikan komitmen ini dengan para pemangku kepentingan daerah dalam rangka melaksanakan implementasi.”

“Menghindari dan mengendalikan deforestasi menjadi satu dari sejumlah strategi terpenting untuk mencapai target Serapan Bersih FOLU, dan oleh karena itu terdapat sinergi kuat antara Deklarasi Bebas Deforestasi UE dan Serapan Bersih FOLU, yang diluncurkan Pemerintah Indonesia.”

Musdhalifah Machmud, Wakil Menteri Bidang Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia, sepakat bahwa regulasi ini menjadi sangat penting dalam keberlanjutan jangka panjang sektor minyak sawit.

“Kita semua di sini memiliki visi, semangat dan kemauan yang sama. Kita ingin seluruh sumber daya dikelola dengan cara yang berkelanjutan.” Ia mencatat bahwa keseimbangan perlu dijaga dalam mencipta manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari minyak sawit.

Fokus konsumen

Memahami permintaan negara konsumen untuk kebijakan minyak sawit berkelanjutan seperti EUDR, dan dampaknya pada produsen kecil, menjadi salah satu bagian kunci dialog dalam konsultasi di Indonesia. Rizal Affandi Lukman, Sekretaris Jenderal Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) menyatakan, karena minyak sawit merupakan komoditas dikendalikan pasar, baik konsumen maupun produsen perlu dipertimbangkan dalam perdagangannya.

“Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan upaya besar dalam mempromosikan minyak sawit berkelanjutan. Kami telah memiliki skema sertifikasi nasional, oleh karena itu saya pikir UE juga perlu mendengar dan melihat upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi standar keberlanjutan ini,” katanya. Ia menambahkan, petani kecil seharusnya tidak dibebani biaya memenuhi standar kepatuhan.

Poin ini digemakan oleh Abetnego Tarigan, Wakil Kepala Kantor Staf Presiden bidang Pengembangan SDM Indonesia, yang menekankan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan lagi laju deforestasi yang telah berkurang.

Memastikan produksi minyak sawit berkelanjutan, tanpa kebijakan yang membebani menjadi penting bagi sejumlah negara. Ia menekankan bahwa tiap negara memiliki prioritas tersendiri. Misalnya, di Indonesia, penurunan kemiskinan dan pembangunan menjadi isu penting dalam kebijakan, sementara mungkin tidak di Eropa.

Fitri Nurfatriani, Koordinator Lingkungan, Kehutanan, dan Konservasi Sumber Daya Air, pada Wakil Pengembangan Kebijakan BRIN menyatakan, Pemerintah Indonesia telah menyempurnakan sistem sertifikasi dan mendeklarasikan rencana aksi nasional minyak sawit berkelanjutan untuk mengakselerasi keberlanjutan, akses pasar dan resolusi konflik, bekerja sama dengan petani untuk mengurangi ekspansi pertanian ke area hutan sembari meningkatkan produktivitas dan memenuhi target reduksi emisi FOLU.

Robert Nasi, Pelaksana Direktur Utama ICRAF-CIFOR menyatakan, “Ada sejarah panjang pertanian dan deforestasi. Kita cenderung melupakan bahwa Eropa telah terdeforestasi akibat pertanian. Adakah gandum atau kentang produksi Eropa atau AS yang berasal dari lahan yang sebelumnya bukan hutan?

“Kini 80% deforestasi di hutan tropis terkait dengan pertanian.” Namun menggantikan minyak sawit dengan tanaman lain, tambahnya memerlukan 10 kali lipat area lahan, dan mendorong keanekaragaman hayati menjadi sangat penting dalam keberlanjutan jangka panjang.

Jalan tengah

Menemukan jalan tengah dalam mengatasi kompleksitas disuarakan. Jika ekspor ke Eropa menurun, pembeli besar lain seperti India, China dan Pakistan akan makin penting. Sementara mendorong minyak sawit bebas deforestasi dapat membantu Indonesia mencapai target emisi dan mengurangi deforestasi, langkah ini tidak lantas memberi hasil menang-menang jika petani tidak mendapat manfaat.

Mansuetus Darto, dari Sekretariat Jenderal Persatuan Petani Sawit menyatakan bahwa regulasi ini bisa berdampak positif bagi petani jika eksportir memberikan pelatihan dan bantuan investasi untuk petani. Sebagian dampak regulasi baru, lanjutnya, baru akan dirasakan lima tahun ke depan, sehingga pemantauan dampak akan menjadi tahapan berjalan dari proses uji kelayakan yang diikuti oleh masyarakat adat.

Namun, petani kelapa sawit generasi kedua dan perwakilan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Maria Goldameir Mektania menyatakan bahwa menggeser perdagangan dari Eropa ke China bisa menjadi strategi jangka panjang yang lebih baik. “Sepertinya kita didikte oleh EUDR. Jika tidak mematuhi tuntutan, mereka tidak akan membeli komoditas kita. Padalah petani Indonesia telah mulai menerapkan praktik berkelanjutan,” katanya. “Regulasi hanya akan dipinggirkan ke satu sudut.”

Agus Purnomo, Penasihat Senior Keberlanjutan, Agribisnis dan Pangan Sinar Mas menyatakan, “Dapatkah Indonesia memasok minyak sawit bebas deforestasi dan berkelanjutan? Jawabannya bisa. Kita bisa melakukannya sekarang, kita bisa melakukannya tahun depan, besok… Kita tidak sedang berdebat apakah kita bisa berproduksi tetapi soal perbedaan prioritas antara Indonesia dan Eropa… Mari selesaikan itu. Tidak seorang pun mau menghancurkan hutan. Kami punya perhitungan, kami mematuhi regulasi internasional,” tegasnya.

Dialog ini diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional dan World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) dan Simpul Perdagangan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup (TRADE Hub) yang terjalin di Brazil, Afrika Bagian Tengah (Kamerun, Gabon, Demokratik Republik Kongo, dan Republik Kongo), Tanzania, Cina, dan Indonesia dalam rangka memberi pencerahan terkait dampak negatif perdagangan. Konsorsium riset global dipimpin oleh Pusat Pemantauan Konservasi Dunia – Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP WCMC) dan didukung oleh Dana Riset Tantangan Global – Badan Riset dan Inovasi Inggris (UKRI GCRF).

[Sumber : https://forestsnews.cifor.org/83803/minyak-sawit-bebas-deforestasi-tidak-otomatis-menguntungkan-semua-pihak?fnl=]

Dari ‘Tidak Membahayakan’ menjadi ‘Membuat Lebih Baik’

Indonesia, sebagai salah satu negara pionir REDD+, saat ini sedang melaksanakan dua program pembayaran berbasis hasil di Kalimantan Timur dan Jambi. Program pertama melibatkan Perjanjian Pembelian Pengurangan Emisi (Emissions Reduction Purchase Agreement, ERPA) senilai US$ 110 juta dolar (Rp1,6 triliun), di mana Pemerintah Indonesia telah menerima US$20,9 juta (Rp320 miliar).

Perkembangan sistem pembayaran berbasis hasil telah membuat banyak pihak di tingkat global, nasional, dan subnasional memperhatikan dampak inisiatif seperti ini terhadap Masyarakat Adat (MA) dan masyarakat lokal, serta lingkungan yang mereka kelola.

“Di banyak tempat, lahan yang dikelola oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat mengalami lebih sedikit deforestasi dan degradasi dibandingkan dengan lahan yang tidak mereka kelola. Tapi, pada saat bersamaan, ada elemen-elemen REDD+ yang dapat memberikan dampak negatif kepada komunitas ini,” jelas Robert Nasi, Chief Operating Officer Center for International Forestry Research dan World Agroforestry (CIFOR-ICRAF), dalam sambutannya saat lokakarya multi-pihak mengenai interpretasi dan implementasi perlindungan REDD+ di Indonesia. Diselenggarakan pada 16 Mei 2023, lokakarya ini merupakan bagian dari Studi Komparatif Global tentang REDD+ (Global Comparative Study on REDD+, GCS REDD+) CIFOR-ICRAF).

Antara konsep dan praktik

Untuk mengatasi tantangan ini, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) telah menganjurkan negara-negara REDD+ untuk melakukan perlindungan sosial dan lingkungan dalam kegiatan implementasi.

Perlindungan ini, jika berfokus mendukung Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas kepemilikan lahan, dapat mendukung hasil REDD+ yang lebih efektif, kata ilmuwan CIFOR-ICRAF, Juan Pablo Sarmiento Barletti.

“Apakah perlindungan tersebut berperan untuk mitigasi dampak, ‘tidak membahayakan’, atau ‘membuat lebih baik’?” katanya. “Mengingat bukti bagaimana praktik pengelolaan lingkungan oleh masyarakat di bawah sistem kepemilikan lahan dan sumber daya yang jelas dapat mendukung efektivitas REDD+, bagaimana kita dapat melihat dan mengatasi tantangan dalam memasukkan pemahaman tersebut ke dalam desain dan implementasi inisiatif dengan cara yang terbaik?”

Dalam konteks Indonesia, peneliti CIFOR-ICRAF, Nining Liswanti, membagikan temuan awal dari penelitiannya yang mengkaji implementasi perlindungan sosial REDD+ di Kalimantan Timur dan Jambi. Ia memuji pemerintah lokal dan pihak NGO atas koordinasi multi-pihak yang telah membentuk proses implementasi proyek di Kalimantan Timur sejauh ini – dan manfaatnya dalam implementasi di tingkat lokal. Proses koordinasi ini mendorong upaya Kalimantan Timur dalam mematuhi konsep perlindungan Bank Dunia.

Namun, Liswanti juga mencatat bahwa rotasi staf di tingkat pemerintah provinsi dapat menjadi kendala dalam pengembangan kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan dan memantau kepatuhan terhadap perlindungan. Wawancara yang dilakukannya dengan para aktor kunci REDD+ juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk mengatasi keluhan perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan upaya provinsi dengan sistem pemantauan nasional, serta memberikan bantuan teknis untuk memastikan masyarakat memahami cara mengakses dan menggunakannya. Dia juga menyoroti perlunya meningkatkan pengakuan hak-hak masyarakat, serta melibatkan ahli gender untuk mendukung kesetaraan gender yang melampaui partisipasi nominal – misalnya dengan memfasilitasi keterlibatan yang bermanfaat bagi perempuan dan pemuda, serta memastikan akses yang adil terhadap manfaat bagi perempuan.

Dalam presentasinya, Franky Zamzani, Wakil Direktur Pemantauan Tindakan Mitigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, menyatakan bahwa kerangka kerja perlindungan harus dirancang agar mudah dipahami dan diimplementasikan. Ia menyoroti pentingnya proses PADIATAPA (persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau free, prior and informed consent, FPIC) serta menekankan perlunya sistem informasi yang transparan dan fleksibel untuk melacak implementasi perlindungan. Menurut Zamzani, implementasi perlindungan di Indonesia telah melebihi ketentuan Perlindungan Cancun, namun data saat ini masih terbatas pada Kalimantan Timur dan Jambi, dan harus diperbarui dengan data implementasi dari provinsi-provinsi lainnya.

Dari sudut pandang pemangku kepentingan Indonesia

Anggalia Putri dari MADANI Berkelanjutan – NGO dari Indonesia – berkomentar mengenai tantangan dalam memantau kepatuhan terhadap perlindungan. Ia mengatakan bahwa Alat Penilaian Implementasi Perlindungan masih membutuhkan komponen kualitatif untuk melakukan penilaian yang lebih dari sekadar “checklist”, ia juga menyoroti perlunya peningkatan implementasi PADIATAPA, dengan panduan yang jelas namun adaptif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan budaya masyarakat.

Memberikan perspektif dari tingkat nasional, Niken Sakuntaladewi – dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia – menjelaskan bahwa diperlukan waktu untuk memahami dan mengimplementasikan perlindungan REDD+. Ia juga mencatat tingginya biaya implementasi, termasuk untuk pengembangan pedoman dan proses PADIATAPA. Citra Siagian – seorang analis pembangunan sosial di Bank Dunia – juga membagikan tantangan implementasi, seperti biaya penerapan perlindungan di daerah-daerah terpencil yang merupakan sebagian besar wilayah Kalimantan.

Dokumentasi juga menjadi tantangan yang signifikan. Bambang Trisasongko Adi, penasihat senior di Konsultan Lingkungan Hatfield Indonesia, mengatakan bahwa masih sulit untuk mendapatkan informasi dengan cara yang dimengerti oleh masyarakat, namun memenuhi kebutuhan donor dan pemerintah.

Peserta juga mengusulkan adanya penegasan komitmen terhadap perlindungan. Gamma Galudra dari The Center for People and Forests (RECOFTC) mencatat bahwa perlindungan sosial di Indonesia sebagian besar berfokus pada mitigasi risiko daripada ‘melakukan yang lebih baik’, yang membutuhkan pengakuan dan penghormatan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat.

Menutup lokakarya, Moira Moeliono, senior sssociate CIFOR-ICRAF, mengingatkan peserta bahwa perlindungan harus dijadikan bagian dari setiap strategi implementasi dan dalam setiap strategi implementasi dan harus berfokus pada hasil, karena “niat baik tidak selalu menghasilkan hasil yang baik.” Seiring dengan perkembangan proyek dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka, diskusi seperti ini perlu berjalan beriringan, demikian menurut pengamatan beliau.

[Sumber : https://forestsnews.cifor.org/83750/dari-tidak-membahayakan-menjadi-membuat-lebih-baik-pembelajaran-awal-dari-implementasi-perlindungan-redd-di-indonesia-2?fnl=]

Indonesia Harus Menghadapi Peningkatan Risiko Kekeringan dan Kebakaran yang Dipicu El Niño

Apakah Anda menyadari bahwa akhir-akhir ini orang lebih sering berbicara tentang cuaca? Sepertinya, semakin banyak orang yang merasakan suhu panas di atas biasanya di Indonesia dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara, yang disebabkan pergeseran pola iklim di seluruh Pasifik dari La Niña ke El Niño.

Ditandai oleh kejadian cuaca ekstrem, fenomena alam La Niña dan El Niño dipicu oleh anomali suhu permukaan laut di Samudera Pasifik tropis timur-tengah. Penyimpangan 0,5 derajat Celcius atau lebih di atas suhu rata-rata di wilayah indeks (dikenal sebagai El Niño 3,4) menyebabkan udara panas yang melanda Asia Tenggara saat ini. Jika anomali suhu permukaan laut meningkat menjadi 1 derajat Celcius, uap air di atas kepulauan Indonesia akan tertarik ke arah timur, menyebabkan cuaca menjadi kering dan panas.

Opini dan kesadaran publik dapat menjadi semacam alarm yang memperingatkan kita untuk waspada. Dari sisi lingkungan, udara panas bisa jadi pertanda buruk: kekeringan dan kebakaran hutan mungkin sudah dekat. Pada awal Juli, lebih dari separuh wilayah Indonesia telah memasuki kondisi ‘musim kemarau’ – jauh lebih cepat dari biasanya – hal ini memicu kekhawatiran terulangnya bencana tahun 2015.

Preseden berbahaya

Pola El Niño 2015 menyebabkan kebakaran hutan yang menghanguskan sekitar 3 juta hektare hutan dan lahan gambut di pesisir timur Sumatra dan Kalimantan Tengah. Dipicu oleh anomali suhu lautan yang memecahkan rekor 3 derajat Celcius di wilayah indeks El Niño 3,4, bencana ini menyebabkan kerugian ekonomi langsung sekitar Rp 220 triliun (USD 14,7 miliar), dan mengeluarkan 11,3 teragram karbon dioksida per hari pada September dan Oktober 2015. Angka ini lebih tinggi dari gabungan emisi 28 negara Uni Eropa, yang berjumlah 8,9 teragram per hari selama periode yang sama. Kerugian finansial dan ekologis akibat emisi ini tak terhitung.

Delapan tahun kemudian, kita harus semakin waspada akan El Niño tahun ini, karena catatan jangka panjang menunjukkan peristiwa ekstrem semacam ini terjadi secara berkala dengan interval sekitar satu dekade.

Namun, belum jelas seberapa besar kemungkinan bencana ini bisa terjadi – hal ini terjadi karena kita kekurangan beberapa data penting mengenai pola iklim di area lain. Menurut pengamatan Biro Meteorologi Australia, anomali suhu di wilayah El Niño 3,4 mencapai 0,9 derajat Celcius pada awal Juni, dan diperkirakan mencapai 1,6 derajat Celcius pada Agustus, dan 2,0 derajat Celcius pada Oktober; Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (US National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) juga mengeluarkan prediksi serupa. Hal ini berarti musim kemarau akan berlangsung lebih lama dari biasanya.

Namun, di sisi barat kepulauan Indonesia, juga terjadi proses serupa yang disebut Indian Ocean Dipole (IOD), yang dikendalikan oleh suhu permukaan laut. Proses yang sering terlupakan ini bisa memunculkan dua kemungkinan. Jika Samudera Hindia bagian barat memanas seperti El Niño 3.4, ‘IOD positif’ ini akan menarik uap air dari Indonesia – tetapi ke arah barat – dan menyebabkan cuaca yang lebih kering setelah uap air ditarik ke arah timur oleh anomali di Samudera Pasifik. Sebaliknya, dengan IOD negatif, kepulauan Indonesia akan menerima tambahan uap air dari Samudera Hindia, sehingga mengurangi atau bahkan meniadakan El Niño. Sejauh ini, IOD positif tampaknya paling mungkin terjadi – dengan implikasi cuaca yang mengkhawatirkan di Indonesia.

Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa mengandalkan prediksi El Niño saja tidak cukup – kita juga perlu meningkatkan dan mengintegrasikan pengetahuan kita mengenai fenomena IOD yang terjadi di ujung lain kepulauan Indonesia. Perpindahan uap air antara Australia dan Samudra Hindia juga harus diperhatikan.

Menghadapi ancaman

Untuk memanfaatkan tumbuhnya kesadaran publik akan risiko dan implikasi dari pergeseran ke El Niño, lembaga-lembaga di Indonesia perlu merespons dengan kebijakan publik yang kuat dan jelas dari atas.

Begitu pula dengan lembaga penelitian, seperti perguruan tinggi, yang merupakan pilar penting dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan publik. Jaringan dengan pusat pengetahuan internasional harus diperkuat untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi; sistem izin penelitian yang berlaku saat ini, dan peraturan untuk kerja sama, harus secara progresif diubah dengan insentif untuk kerja sama yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Kita harus mengizinkan para peneliti dan ilmuwan kita menjadi pemimpin dalam menyelesaikan isu yang mendesak. Inisiatif ini juga memerlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk menghasilkan penelitian berkualitas tinggi.

Selama peristiwa El Niño, sebagian besar dana telah – dan akan kembali – dihabiskan untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Upaya pemerintah untuk penyediaan peralatan, sumber daya, dan koordinasi 11.000 petugas pemadam kebakaran sukarela patut dipuji.

Namun, pencegahan kebakaran – yang bisa dibilang lebih penting – masih belum mendapatkan anggaran yang cukup. Kini, sudah saatnya untuk menggeser prioritas pendanaan ke peningkatan kapasitas ilmiah para peneliti Indonesia. Jika kita bisa dengan cepat dan mudah membeli atau menyewa helikopter, waterbomb, dan peralatan canggih lainnya, lalu mengapa peneliti Indonesia harus menunggu pendanaan yang baru diberikan ketika mereka sudah diserahi tanggung jawab? Jika dampak El Niño ini ternyata tidak terlalu dahsyat dan merusak – seperti harapan kita – Indonesia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk membantu masyarakat memahami masalah tersebut, dan harus mendukung para peneliti dengan sumber daya dan pendanaan yang cukup untuk menghasilkan yang terbaik di subjek penelitian yang sesuai dengan keahlian mereka.

[Sumber : https://forestsnews.cifor.org/83942/indonesia-harus-menghadapi-peningkatan-risiko-kekeringan-dan-kebakaran-yang-dipicu-el-nino?fnl=]

Éliane Ubalijoro: “Paru-paru Bumi Ada di Afrika”

Di awal tahun ini, Éliane Ubalijoro bergabung dengan CIFOR-ICRAF sebagai Direktur Eksekutif. Dia menjadi Perempuan Afrika pertama yang menduduki posisi puncak pusat penelitian CGIAR dalam 52 tahun.

Pelajaran yang bisa dipetik dari pengalamannya yang luar biasa yaitu, seperti yang dia katakan-“tidak ada usaha yang terlalu kecil. Kita melakukan semua yang bisa kita lakukan”.

Dalam wawancara eksklusif yang baru-baru ini disiarkan oleh GLF Live, direktur baru kita mengungkapkan apa yang menginspirasinya dalam pekerjaannya, bagaimana kita bisa berpikir ulang tentang sistem global, dan mengapa bangsa Afrika harus bergandengan tangan untuk menuntut keadilan iklim.

Ringkasan ini diedit untuk keperluan panjang artikel dan kejelasan.

Bisakah Anda menceritakan tentang perjalanan pribadi Anda yang berkaitan dengan Bumi dan lanskapnya-di mana mulainya dan di mana posisi kita sekarang.

Saya dilahirkan di Rwanda pada tahun 1972 dan saya menghabiskan banyak waktu di pedesaan, dengan para petani skala kecil dan menikmati keindahan hutan. Saya tumbuh di tiga benua: Afrika, Amerika Utara, dan Eropa, dan semua kenangan masa kecil saya terhubung dengan Bumi dan saya memetik pelajaran dari ibu saya tentang bagaimana kita harus merawat Bumi. Menggunakan kompos, daur ulang, menjalankan ekonomi sirkular, karena itulah cara hidup orang pedesaan di Afrika selama ribuan tahun. Itu yang menjadi dasar saya.

Saya tumbuh di berbagai belahan dunia, saya menyadari bahwa hal-hal yang selama ini saya anggap lumrah seperti guna ulang, daur ulang, dan reproduksi di abad ke-21 ini telah menjadi hal penting dalam ekonomi hijau yang berkembang di dunia. Di usia 17 tahun, saya pindah ke Kanada, belajar pertanian. Dalam program sarjana saya, pecah perang sipil di Rwanda sehingga saya pulang dan bekerja di bidang penelitian pertanian, itu sangat sulit.

Saya menyadari bahwa mimpi saya bekerja untuk petani gurem akan tertunda, sehingga saya memutuskan untuk belajar genetika molekuler, karena saya tertarik pada perkembangan terakhir inovasi: bekerja di bidang-bidang yang berkaitan dengan genetika, tentang penemuan-penemuan yang akan mengubah pemahaman kita tentang kaitan DNA.

Dalam masa saya belajar, sekuen genom manusia untuk pertama kali dibuat, dan bidang bio-informatika mulai dikembangkan. Saya menyadari bahwa untuk bisa masuk dalam arus perkembangan mutakhir di Amerika Utara, saya perlu bekerja di bidang-bidang ilmu yang merupakan pertemuan ilmu-ilmu genetika molekuler dan bioinformatika. Saat saya menyelesaikan PhD, saya bergabung pada perusahaan bioteknologi di bidang diagnostik molekuler.

Banyak orang berasumsi bahwa jurusan bioteknologi berarti harus bekerj di bidang yang berkaitan dengan modifikasi tanaman secara genetik, namun faktanya tidak demikian. Bioteknologi adalah sebuah bidang ilmu yang amat luas yang menggunakan DNA sebagai perangkat diagnostik dalam industri pangan. Metode itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada kontaminasi mikroba dalam makanan, kontaminasi dari lingkungan, atau ada bioterrorism (ancaman keamanan makanan secara biologis).

Kemudian saya memiliki anak perempuan, dan saya ingin kembali mengeksplorasi pekerjaan di Rwanda. Pada titik itu, kondisi sudah jauh lebih tenang ketika anak saya lahir di tahun 2000, dan itu merupakan era baru. Saya menjadi bagian dari tim kerja untuk membangun bio-ekonomi Afrika tahun 2007, suatu hal yang membukakan mata saya: saya menyadari bahwa inovasi ekosistem di Afrika banyak ketertinggalan, kami membutuhkan kepemimpinan visioner untuk bekerja, dari akademisi, perkumpulkan nirlaba, sektor pemerintah hingga swasta guna membangun ekonomi berbasis inovasi lokal yang akan memanfaatkan sumber daya alam kami.

Itu menjadi awal dari perjalanan saya, bekerja dalam bidang-bidang yang saling bersinggungan di sektor pertanian, lingkungan dan kesehatan, dan bagaimana ketiganya berinteraksi dan betapa pentingnya membangun bio-ekonomi yang kuat.

Sejak itu, pengalaman saya banyak berada di bidang-bidang yang bersinggungan antara keanekaragaman hayati (kehati) dan kesehatan, dan penemuan obat baru di persinggungan antara lingkungan dan pasar yang mulai tumbuh. Saat saya mulai melirik ke pasar karbon, sejak tahun 2000, Afrika hanya memiliki 5 persen karbon. Saya berpikir, untuk menumbuhkan keberlanjutan Afrika dan membangun kesejahteraan, itu harus dilakukan secara ramah lingkungan (hijau), dan saya pun tahu bahwa kita harus fokus pada pendanaan iklim.

Sekarang, kita berada pada kondisi yang berbeda tentang alam dan pendanaan. Kita memiliki konferensi COP-15 Montreal yang sukses, jumlah sektor swasta terbanyak yang pernah hadir dalam pembahasan kehati dalam COP. Itu sungguh peristiwa yang menggembirakan.

Bagaimana genosida Rwanda berdampak pada Anda? Di mana ketika itu Anda berada?

Selama 100 hari genosida terhadap kaum Tutsi, saya tidak tahu apakah orang-orang yang saya sayangi yang ada di Rwanda tetap hidup-saya sedang menulis tesis master saya mengenai tetumbuhan-interaksi virus. Jadi, kontras antara apa yang sedang terjadi di bumi kelahiran saya dengan apa yang saya lakukan di kamar belajar saya di Kanada luar biasa besar sehingga amat sulit untuk disatukan.

Apa yang menarik bagi saya adalah, bertahun-tahun setelahnya, saya bertemu dengan orang-orang yang bekerja berkaitan dengan kacang polong dari bank gen. Kacang polong amat penting untuk ekonomi Rwanda dan untuk sistem pangan tradisional kami, dan saat genosida terjadi, masyarakat tidak bisa panen. Ketika ekonomi bergerak kembali, kami perlu mengisi kembali cadangan kacang polong untuk negara. Karena banyak bank gen di seluruh dunia yang menyimpan salinan keragaman genetik kacang polong Rwanda, kami mampu untuk memulai kembali.

Orang-orng tidak terlalu memahami hubungan antara benih dari bank benih dengan apa yang perlu dilakukan ketika Anda menghadapi situasi konflik atau situasi yang sulit di dunia dan perlu untuk memulai kembali ekonomi. Hal itu amat penting untuk dipahami bahwa bank gen posisinya amat penting untuk menjaga agar tetap ada harapan, terutama untuk sistem pangan kita.

Harapan seperti apa yang menggerakkan Anda dari posisi anda sekarang, melihat planet ini berada dalam krisis?

Di sini, saat ini, saya telah memiliki privilese, berada di puncak posisi CIFOR-ICRAF di Nairobi, antara UN Campus dan Hutan Karura, dan setiap hari, saya diingatkan pada kerja yang dilakukan Wangari Maathai untuk mendirikan suaka ini yang dapat dinikmati oleh banyak warga Nairobi setiap hari. Dia memulainya dengan kelompok kecil perempuan yang menyiapkan bibit untuk dibawa keluar dan menanamnya. Dan jika kita melihat warisannya, miliaran pohon telah ditanam karena kepemimpinan Perempuan yang luar biasa ini. Ini merupakan contoh penting tentang pentingnya kepemimpinan dan membangun ekosistem inovasi.

Bagaimana kita mulai dari sini tahun 2023 dan berpikir tentang 2030? Bagaimana CIFOR-ICRAF dan mitra-mitranya dapat mempercepat kerja yang kita butuhkan untuk memulihkan hutan di seluruh dunia, untuk menyediakan pohon lebih banyak di peternakan? Jika bicara di sini, bagaimana kami membantu Kenya untuk dapat mewujudkan agenda 15 miliar pohon? Itu benar-benar membutuhkan kerja keras.

Namun, kita juga perlu yakin bahwa kita menanam pohon yang benar di saat yang tepat di tempat yang tepat sehingga bibit-bibit tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Kita tahu bahwa sekitar 65 persen tanah Afrika telah terdegradasi, seperti halnya sepertiga tanah di seluruh dunia. Kesehatan tanah kita amat menentukan kesehatan sistem pangan kita, yang akan menentukan Kesehatan penduduk secara global. Maka saling keterkaitan merupakan hal penting dalam pekerjaan kita.

Di sini, di afrika, kami menghadapi krisis iklim yang berlangsung cepat meskipun kontribusi kami terhadap krisis iklim adalah yang terkecil. Bagaimana kita menanggapi masalah itu?

Seorang teman saya, seorang ahli hukum lingkungan Nigeria, suatu kali membagikan suatu kalimat yang membuat saya tetap fokus pada pekerjaan yang saya lakukan: “Anda tidak akan mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan – kamu mendapatkan apa yang telah Anda tawarkan.

Secara historis, di Afrika, kami tidak mendapatkan apa yang pantas kami dapat. Jadi, kami perlu menegosiasikan posisi kami di dunia. Kami menyimpan 26 persen kehati planet ini. Kami memiliki potensial yang luar biasa hebat dalam hal serapan karbon. Kami memiliki potensi yang luar biasa untuk pemanfaatan energi terbarukan untuk menggerakan ekonomi kami. Akan tetapi kami masih hidup seperti pada waktu kebanyakan orang Afrika tidak memiliki akses ke energi.

Jadi, bagaimana kami mempercepat pertumbuhan hijau untuk menjadi sentral tentang bagaimana kami hidup dan bekerja di Afrika? Bagaimana kami meyakinkan bahwa kebutuhan akan ekonomi adalah pertaruhan untuk percepatan pertumbuhan bagi kami untuk bisa berkontribusi pada ekonomi global dan bahwa hal itu positif bagi manusia dan planet? Bagaimana kami, sebagai manusia, hidup dalam kesaling-terhubungan untuk bisa secara kolektif berinvestasi di Afrika untuk mengembalikan kehati, agar memungkinkan Afrika tumbuh dengan cara paling ramah lingkungan?

Kombinasi tersebut membantu kami dalam mencapai “net zero” dan tujuan alami yang positif yang secara kolektif kita butuhkan untuk planet. Ini adalah isu global, bukan hanya isu Afrika, dan kita perlu ingat hal penting: paru-paru planet ini ada di Afrika. Kita harus memastikan bahwa daerah seperti Cekungan Kongo dilindungi, dirawat dan dipulihkan, dan kita harus mempercepat pekerjaan ini untuk memastikan Afrika dapat berkontribusi membantu kita mencapai tujuan global.

Seperti yang Anda katakan, kita perlu melakukan perubahan pada bagaimana fungsi kita sebagai sebuah planet untuk mengatasi krisis-krisis ini. Bagaimana kitab isa mencapainya?

Saya pikir, kita harus benar-benar berhati-hati untuk tidak meletakkan semua tugas ini kepada warga. Kita harus tahu bahwa sistem tata kelola global adalah amat penting untuk kita, warga planet ini, bisa mendapatkan akses. Kita masih dalam situasi di mana kita memiliki investasi yang signifikan dalam plastik yang tak dapat terurai dan dalam industri minyak, dan hal-hal itu menambahkan beban apa yang harus kita investasikan guna mencapai Tujuan Pembanguan Berkelanjutan. Anda tidak bisa meletakkan (beban itu) pada perubahan perilaku pada warga negara di suatu waktu. Kita butuh sistem tata kelola global.

Kita butuh sistem pendanaan untuk bisa selaras sepenuhnya dengan apa yang kita butuhkan untuk pertumbuhan hijau, namun kita juga harus merencanakan transisi. Kita tidak bisa berkata kita harus hentikan industri minyak besik – kita tidak bisa. Jadi, kita perlu merencanakan suatu transisi yang adil untuk memastikan bahwa kita membuka akses terhadap energi berkelanjutan dan informasi digital bagi setiap orang di atas planet ini, sementara pada waktu yang bersamaan, kita secara pro-aktif berinvestasi dalam upaya transisi dan mempercepat transisi tersebut.

Kita tahu bahwa investasi kita amat kurang untuk iklim, terutama di Afrika. Kita butuh mempercepat investasi tersebut, dan bagi kami para peneliti CIFOR-ICRAF, kami perlu membantu menyediakan data yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko investasi. Kita harus mendampingi pemerintah-pemerintah, swasta, petani gurem, untuk menciptakan situasi saling-keterkaitan dalam arti, sistem inovasi global dan inovasi lokal yang mendukung pada terciptanya transisi yang adil.

Itulah kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mengisi kekurangan – dan inilah di mana warisan dari Perempuan yang luar biasa seperti Wangari Maathai menjadi amat penting.

 

[Sumber : https://forestsnews.cifor.org/83990/eliane-ubalijoro-paru-paru-bumi-ada-di-afrika?fnl=]

Langkah Menjanjikan Restorasi Gambut Berbasis Masyarakat

Center for International Forestry Research dan World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) bersama sejumlah mitra melakukan lokakarya untuk mendiseminasikan pengembangan sejumlah model pencegahan kebakaran dan restorasi berbasis masyarakat menunjukkan potensi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan melalui pemilihan komoditas dan adopsi praktik ramah gambut.

Bersama Pemerintah Kabupaten Siak, Pusat Studi Bencana Universitas Riau (PSB UNRI), dan Sedagho Siak, CIFOR-ICRAF menyelenggarakan Lokakarya Kebijakan dan Proyek di Kabupaten Siak, Riau, pada 6 Juni 2023. Lokakarya ini merupakan bentuk penyampaian dan implementasi pengembangan model-model pencegahan kebakaran dan restorasi gambut berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 di Kampung Ara Permai dan Kampung Penyengat, Kabupaten Siak.

“Melalui lokakarya ini, kami berharap dapat mendiseminasikan praktik dan pembelajaran restorasi gambut dan pencegahan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) berbasis masyarakat,” kata Agus Andrianto, Peneliti CIFOR-ICRAF dalam pembukaan lokakarya. “Kami juga tengah mengembangkan panduan atau toolbox dari proses yang ada untuk mendapat masukan dari peserta lokakarya.”

Lokakarya ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten Siak sekaligus Kepala Sekretariat Siak Hijau, Wan Muhammad Yunus. “Ini merupakan kerja panjang dan tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Saat ini kita telah melakukan finalisasi aksi daerah untuk membagi pekerjaan, namun tentu diperlukan penyesuaian dengan kebijakan daerah sesuai porsinya,” jelas Wan Muhammad dalam pembukaannya.

Lokakarya dimulai dengan sesi paparan dan tanggapan oleh Peneliti CIFOR-ICRAF, Dyah Puspitaloka yang menjelaskan tentang pengembangan Tool (panduan) 1 dan 2 terkait pelibatan masyarakat dan Riset Aksi Partisipatif (RAP) untuk pencegahan karhutla dan restorasi gambut. “Riset Aksi Partisipatif (RAP) telah memenuhi paradigma baru dan dapat diimplementasikan dalam pendekatan Adaptive Collaborative Management (ACM),” papar Puspitaloka dalam presentasinya.

Puspitaloka menjelaskan bagaimana implementasi Riset Aksi Partisipatif (RAP) dilaksanakan yaitu melalui melalui refleksi dan ko-elevasi, ko-kreasi dan perencanaan, tindakan terhubung, pemantauan, dan pembelajaran bersama.

Besta Junandi dari Sedagho Siak dan Lila Juniyanti, Konsultan Peneliti CIFOR-ICRAF dan Peneliti Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melanjutkan sesi paparan dengan menjelaskan Tool 3 yang terkait dengan pembelajaran dari aksi restorasi gambut berbasis masyarakat.

Dalam paparannya, Besta Junandi dan Lila Juniyanti menyoroti poin-poin penting dari pembelajaran yang dihasilkan, yaitu komitmen dan strategi, praktik pengelolaan gambut dan kearifan lokal, kolaborasi para pihak, inovasi terkait pencegahan karhutla, restorasi gambut, serta pengembangan mata pencaharian.

“Terdapat beragam praktik pengelolaan berbasis masyarakat yang didasarkan pada kearifan lokal,” jelas Lila Juniyanti. “Praktik baik yang telah diimplementasi untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan perlu diadopsi secara luas melalui kolaborasi para pihak,” tambahnya.

Peneliti Senior CIFOR-ICRAF, Beni Okarda melanjutkan sesi paparan dengan mempresentasikan pengembangan Tool 4 tentang pemantauan kebakaran dan restorasi gambut berbasis teknologi informasi oleh masyarakat. Dalam sesi ini, Beni Okarda menekankan bahwa kriteria dan indicator pemantauan harus diamati secara teratur dalam periode tertentu, yang dalam hal ini pada periode tahunan atau semester.

Hasil pengukuran tersebut kemudian dibandingkan dengan tolak ukur keberhasilan yang telah ditentukan. “Kami memanfaatkan aplikasi CBRMS (Community-Based Restoration Monitoring System) dalam alur sistem pemantauan yang dimulai dari tingkat tapak dan masyarakat lokal,” jelas Beni Okarda. “Informasi dan kemajuan pemantauan yang didapat kemudian dapat diakses melalui aplikasi.”

Dalam upaya pemantuan yang dilakukan, data dikumpulkan dari masyarakat di tingkat tapak melalui aplikasi CBRMS, diunggah dan tersimpan dalam sistem berbasis cloud, dan kemudian diproses melalui spatial database API. Informasi ini dapat diakses melalui komputer maupun smartphone dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan serta dapat menampilkan kemajuan pemantauan.

Beberapa aspek pemantauan lahan gambut yang telah dilakukan oleh tim peneliti di antaranya pengukuran tinggi muka air, kelembaban tanah, dan tingkat subsiden tanah dengan frekuensi pemantauan setiap minggu. Beberapa aspek dalam pemantauan penanaman pohon juga dilakukan, di antaranya yaitu pemantauan jenis, tanggal tanam, tinggi pohon, serta diameter yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali.

Proyek penelitian di Kabupaten Siak menjadi model pendekatan berbasis masyarakat yang dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam konteks yang beragam. Dengan menyebarluaskan hasil penelitian, pembelajaran, dan praktik terbaik, kegiatan ini dapat menginspirasi dan memberdayakan masyarakat, organisasi, dan elemen masyarakat lainnya untuk mengambil tindakan dan mengadaptasi strategi yang berhasil. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman berkontribusi pada pengembangan jaringan pemangku kepentingan yang lebih luas serta komitmen untuk pencegahan karhutla dan restorasi lahan gambut.

Dengan melibatkan masyarakat, peneliti, perumus kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya, lokakarya ini berkontribusi dalam membangun ketahanan dan memupuk kolaborasi untuk tindakan lebih lanjut menuju pengelolaan lahan berkelanjutan, pencegahan karhutla, dan restorasi gambut di Provinsi Riau dan sekitarnya.

 

[Sumber : https://forestsnews.cifor.org/84170/langkah-menjanjikan-restorasi-gambut-berbasis-masyarakat?fnl=]

Pelibatan Masyarakat dalam Restorasi Gambut Dapat Membantu Upaya Pencegahan Karhutla

Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) dan kabut asap yang berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan kesehatan merupakan tantangan yang dihadapi Indonesia, terutama di musim kemarau. Sejak tahun 2015, Pemerintah Indonesia, di bawah pimpinan presiden, telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mencegah dan mengendalikan karhutla.

Langkah yang diambil termasuk diterbitkannya Instruksi Presiden No. 11/2015 yang berfokus pada peningkatan pengendalian melalui pencegahan, pemadaman, restorasi (pemulihan), dan penegakan hukum pada perseorangan atau kelompok yang terlibat pembakaran hutan dan lahan. Instruksi tersebut diikuti dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Dalam Inpres juga termasuk langkah peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan karhutla serta manajemen gambut. Pada lokakarya beberapa waktu lalu, beberapa peserta memaparkan bahwa upaya pemulihan gambut di tingkat masyarakat menjadi kunci penting untuk mengurangi karhutla seperti juga pengurangan emisi karbon.

Acara yang berlangsung 8 Juni 2023 di Pekanbaru, Riau, Indonesia tersebut mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk menyajikan hasil-hasil riset yang berbasis komunitas terdampak karhutla, dan untuk mendiskusikan Pelajaran yang didapat dari upaya pencegahan karhutla dan restorasi gambut di tingkat lokal.

Lokakarya tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau, the Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF); Center for Peatland and Disaster Studies (Pusat Studi Mangrove dan Kebencanaan) Universitas Riau, dan Sedagho Siak, koalisi lokal, organisasi masyarakat sipil tingkat lokal, nasional, dan internasional. Lokakarya tersebut didukung Temasek Foundation dan the Singapore Cooperation Enterprise.

Karhutla tahun 2015 di Indonesia yang berdampak besar, yang menyebabkan emisi karbondioksida dalam jumlah besar, terutama disebabkan oleh pembersihan lahan dengan cara potong-bakar untuk kepentingan komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit. Penyebaran titik api menjadi tolok ukur pencapaian transformasi tata kelola gambut, sama halnya dengan pencegahan karhutla, sebagai hasil dari serangkaian inisiatif di tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional.

Namun demikian, menurut Herry Purnomo, Wakil Koordinator Indonesia yang juga Peneliti Senior CIFOR-ICRAF, jumlah kejadian karhutla per tahun cenderung meningkat pada saat-saat sebelum peristiwa-peristiwa politik. Peristiwa politik menyebabkan perhatian partai terkait teralihkan dari persoalan ancaman karhutla.

Menurut Purnomo, upaya intensif yang dilakukan pemerintah, komunitas, masyarakat sipil, serta semua pemangku kepentingan dalam pencegahan karhutla akan diuji dalam pemilu tahun 2024 dan kejadian El Niño sesuai pola iklim.

Siklus cuaca yang lebih hangat dan kering selama El Niño merupakan kondisi ideal terjadinya karhutla.

Sejak 2021, CIFOR-ICRAF telah terlibat dalam program yang dilakukan masyarakat di Siak, Provinsi Riau, yang terdampak oleh karhutla. Purnomo menggarisbawahi tiga hal utama dalam program tersebut: (i) kombinasi pendekatan pembasahan gambut dan pengembangan usaha yang selaras dengan pencegahan karhutla di lahan gambut, (ii) pengembangan perangkat, dan (iii) fasilitasi dialog di desa, kecamatan, dan tingkat provinsi.

Riau merupakan provinsi prioritas BRGM dengan target restorasi seluas 2 juta hektare dari seluruh lahan gambut dan ekosistem mangrove yang terdegradasi di 13 provinsi.

“Sebagian besar usaha yang dilakukan oleh BRGM melibatkan partisipasi aktif komunitas, meningkatkan kesadaran akan pentingnya lahan gambut, memperkenalkan praktik-praktik ramah gambut, dan memperkuat pembagian air,” ujar Tris Raditian dari BRGM.

Menurut Febrian Swanda, Kepala Bagian DAS, Restorasi Gambut, dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Riau, Riau yang berada di Pantai timur Pulau Sumatra telah berkomitmen untuk mengembangkan pendekatan strategis dalam mengimplementasikan Pembangunan berkelanjutan, yang selaras dengan proyek percontohan Pembangunan Rendah Karbon provinsi.

Menurut Swanda, beberapa pencapaian dari program “Riau Hijau” di antaranya termasuk reorientasi pemanfaatan hutan mengarah pada pemulihan dan peningkatan ruang terbuka hijau; sertifikasi tata kelola hutan berkelanjutan di area hutan produksi; fasilitasi perhutanan sosial, termasuk skema hutan adat dan hutan kemitraan; serta persiapan Rencana Aksi Regional untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Riset yang dilakukan di Desa Penyengat dan Kayu Ara, Kabupaten Siak, lokasi CIFOR-ICRAF yang memfasilitasi upaya pemulihan berbagai jenis lahan gambut yang diprakarsai masyarakat, disebut sebagai “Arena Aksi”. Di wilayah-wilayah tersebut dibentuk usaha bersama dari berbagai model bisnis, seperti agroforestri, dan menekankan pada partisipasi aktif kelompok perempuan.

Sistem Pemantauan Restorasi Berbasis Komunitas merangkul partisipasi komunitas dalam melacak dampak aktivitas blokir-kanal yang merupakan hal penting untuk memulihkan gambut yang mengalami pengeringan.

Dari riset tersebut, CIFOR-ICRAF berhasil mengembangkan suatu perangkat kerja yang komprehensif, terdiri dari empat komponen: (i) Pelajaran yang didapatkan dari pencegahan karhutla dan restorasi gambut berbasis komunitas, Fase 1 di Desa Dompas, (ii) Pendekatan Augmented Participatory Action Research berdasarkan masukan masyarakat, (iii) Kumpulan cerita dan pelajaran dari aksi-aksi pemulihan dan pencegahan karhutla di Indonesia dan Asia Tenggara, dan (iv) Sistem Pemantauan Restorasi Berbasis Masyarakat.

Inisiatif ‘Riau Hijau’ bertujuan untuk meningkatkan tata kelola hutan, lahan gambut, dan wilayah pesisir untuk melindungi alam dan masyarakat. Rencana Perlindungan dan Pengendalian Ekosistem Gambut yang difokuskan pada pemanfaatan, pengendalian dan perawatan ekosistem gambut berdasarkan pada fungsinya, berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan rujukan untuk kegiatan lingkungan di tingkat tapak.

Raditian merekomendasikan Riset Aksi Partisipatif (RAP), dan kontribusinya dalam pencegahan karhutla. Riset ini, RAP, difokuskan pada percobaan akan pengetahuan dan aksi, yang melibatkan masyarakat paling berkaitan (terdampak) oleh isu utama dari riset.

“Kami berharap, dari riset ini bisa disebarluaskan hasil-hasil yang baik dan konkret,” ujar Raditian. “Paparan para ahli saat ini sangat signifikan untuk mendukung upaya yang ada.”

[Sumber : https://forestsnews.cifor.org/84049/pelibatan-masyarakat-dalam-restorasi-gambut-dapat-membantu-upaya-pencegahan-karhutla?fnl=id]

Bagaimana Infrastruktur Transportasi Berpengaruh pada Deforestasi di Amazon Peru

Penelitian terbaru memperkirakan bahwa hampir 2 juta hektare hutan primer di Amazon Peru ditebang dalam 20 tahun terakhir. Proses dinamis ini merupakan respons terhadap kondisi fisik, politik, sosial dan ekonomi di wilayah tertentu, di mana berbagai penggerak yang saling berhubungan bertemu.

Ketika berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan dinilai sebagai faktor yang memicu deforestasi, oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami pengaruh infrastruktur untuk merancang intervensi yang dapat mengurangi dampaknya pada konversi hutan.

Studi yang dipimpin CIFOR-ICRAF, bekerja sama dengan Group for the Analysis of Development (GRADE), sebuah pusat penelitian di Peru, sedang menganalisis batas deforestasi dan pengaruh infrastruktur transportasi dalam dinamika penggunaan lahan, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi. Penelitian yang berjudul “Analisis Batas Deforestasi Periode Tahun 2000-2020 dan Pengaruh Infrastruktur Transportasi terhadap Dinamika Tata Guna Lahan dalam Tiga Studi Kasus di Amazon Peru (Analysis of deforestation frontiers 2000-2020 and the influence of transport infrastructure on land use dynamics in three case studies in the Peruvian Amazon)” yang meneliti jalan (infrastruktur aksesibilitas formal) dan jalan kehutanan atau penebangan formal dan informal (infrastruktur aksesibilitas informal) dalam tiga konteks berbeda, yaitu jalan Iquitos-Nauta di wilayah Loreto, proyek jalan multinasional Peru-Brasil di Pucallpa-Cruzeiro do Sul, wilayah Ucayali, dan sektor IIRSA Sur-Las Piedras di wilayah Madre de Dios.

Hasil awal menunjukkan bahwa dinamika deforestasi di hutan Amazon Peru tidak hanya dipengaruhi oleh infrastruktur jalan, namun juga sebagai respons terhadap faktor kontekstual sosio-ekonomi, kelembagaan dan politik. “Faktor kontekstual, atau penyebab mendasar, yang paling berpengaruh pada deforestasi dan infrastruktur jalan adalah kepentingan politik, kontrol dan pengawasan negara, korupsi, serta kapasitas untuk menerapkan kebijakan dan sanksi,” kata Karla Vergara, ahli geografi dan peneliti studi tersebut.

Kasus khusus sektor IIRSA Sur-Las Piedras, perambahan hutan, yang diikuti oleh perluasan infrastruktur seperti jalan dan pemukiman, serta aktivitas pertanian yang terkait dengan tanaman semi permanen, menjadi faktor utama yang memberikan pengaruh langsung ke deforestasi. Namun, faktor-faktor ini merupakan hasil interaksi dari faktor lain, terutama faktor yang tidak bersinggungan langsung, yang memiliki pengaruh pada skala yang berbeda. Selain itu faktor budaya, risiko praktik korupsi juga berpengaruh aktif pada jaringan, diikuti oleh faktor institusional dan politik antara lain, kurangnya alat tata kelola, artikulasi lintas sektoral, dan anggaran publik yang terbatas. Selain itu, hasil pengamatan menunjukkan bahwa kegiatan pertanian komersial, seperti tanaman tahunan dan semi permanen, tidak hanya terkait erat dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan politik yang mendorong perluasan atau pengurangan perluasannya. Dengan kata lain, wilayah yang dikhususkan untuk kegiatan tersebut berfluktuasi karena faktor kelembagaan dan politik, serta perkembangan teknologi khususnya yang berkaitan dengan bantuan teknis.

Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan dua metodologi: DriveNet dan analisis arketipe deforestasi. Metodologi DriveNet, yang dikembangkan oleh CIFOR-ICRAF, menggabungkan pendekatan partisipatif berbagai pemangku kepentingan dengan elemen kontekstualisasi progresif dan analisis metrik jaringan untuk menghasilkan analisis sistemik tentang penyebab deforestasi dan mengidentifikasi interaksi yang mengarahkan para pelaku untuk membuat keputusan yang berdampak pada proses deforestasi dan degradasi hutan di Amazon Peru.

Analisis arketipe berupaya memahami tren lokal dalam kehilangan hutan dengan menemukan pola umum di berbagai kasus deforestasi, dengan tujuan membantu pembuat kebijakan menentukan jenis strategi apa yang paling berhasil dalam situasi tertentu, dan mengapa.

“Penelitian baru ini didasarkan pada integrasi hasil dari analisis arketipe dan DriveNet untuk menganalisis pengaruh infrastruktur jalan pada dinamika penggunaan lahan yang membentuk batas deforestasi di Amazon Peru,” jelas Valentina Robiglio, Senior land use systems scientist dan Lead agroforestry scientist untuk Peru dan Amerika Latin di CIFOR-ICRAF.

Baru-baru ini, hasil awal penelitian tersebut divalidasi dalam sebuah workshop yang dihadiri oleh para ahli dari Layanan Nasional Kawasan Alam yang Dilindungi oleh Negara (National Service of Natural Areas Protected by the State, SERNANP), Masyarakat Hukum Lingkungan Peru (Peruvian Society of Environmental Law, SPDA), Dinas Kehutanan dan Satwa Liar Nasional (National Forestry and Wildlife Service, SERFOR), ProPurús Association, Re:wild, dan GRADE. Berdasarkan masukan dan kontribusi, rekomendasi penelitian direncanakan akan segera selesai.

“Penelitian ini akan berguna bagi mereka yang tertarik untuk memahami dinamika di dalam batas deforestasi dan peran infrastruktur transportasi beserta faktor kontekstual lainnya dalam konfigurasi spasialnya, dan bagi entitas yang bertugas untuk merancang intervensi yang mengurangi dampak infrastruktur transportasi pada proses deforestasi, ujar Martín Reyes, Peneliti Rekanan di CIFOR-ICRAF dan periset di penelitian tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi: Martín Reyes, Peneliti CIFOR-ICRAF (martin.reyes@cifor-icraf.org).

Penelitian ini merupakan bagian dari proyek besar yang dipimpin oleh GRADE berjudul “Towards sustainable infrastructure in the Peruvian Amazon” yang didanai oleh Gordon and Betty Moore Foundation.

[Sumber : https://forestsnews.cifor.org/83888/bagaimana-infrastruktur-transportasi-berpengaruh-pada-deforestasi-di-amazon-peru?fnl=id]

Copyright © 2025 lplhnnews.com