Wah ada Apa dengan Sekolah SD Pulosari…?

Kerawang,25Juli 2024lplhnnews.com
parah sekolah SD Pulosari melakukan pungutan terhadap orang tua wali murit sebesar 250,000(Dua Ratus Lima puluh Ribu Rupiah dengan dalih membeli kursi padahal pemerintah Daerah sudah tidak memperbolehkan adanya pungutan di sekolah dari sd,smp,dan sma dalam bentuk apa pun juga.
karena mereka sudah mendapat kan dana BOS dan BOSDA, masyarakat yang anak2 nya bersekolah disanamengeluhkan ada nyapungutan itu di sebabkan jangan kan buat membayar uang kursi sebesar Rp.250.000,- buat makan sehari-hari saja kami sangat sulit sekali di tambah lagi dengan ada nya pula pungutan.
masyarakat sangat merasa kecewa dengan Kepsek yang bernama Maman Paturahman dan juga kepada Komite Bapak Embun menjadikan hasil rapat sebagai bentuk bahwa masyarakat sepakat dan setuju dengan adanya pungutan tersebut,padahal menurut masyarakat yang minta nama nya hanya di sebutkan inisial nya saja F dan R, berharap agar tidak ada biaya korsi dan biaya mingguan seperti biaya kipas angin dan biaya kebersihan tuturnya kepada media ini.
diduga Kepsek dan Ketua bersepakat melakukan pungli di sekolah SDN Pulosari sehingga ini menjadi beban bagi orang tua yang enyekolahkan anak nya di sekolah tersebut, F dan R berharap agar jangan ada penyalah gunaan abatan yang di titifkan di pundaknya sebagai KelapaSekolah dan Sebagai Ketua Komite untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945 alenia keempat salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaiamana tertera di pasal 31 ayat 1 UUD 1945.

bagamana ini akan tercifta kalau didalam proses belajar dan mengajar ada punglitan yang membuat beban berat para orang tua wali muritnya, yang ada banyak nya anak2 putus sekolah saja karena orang tua nya tidak mampu membayar uangpungutan tersebut, kami berharap agar ini dapat di tertifkan kata F dan R agar tidak ada anak2 yang disebut putus sekolah tutup F dan R lplhnnews.com(Wahyu)

Momentum Hari Pahlawan, DPRD Barsel Tekankan Pentingnya Pengabdian untuk Negeri

LPLHNNEWS.com, Buntok – Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan dan mengenang jasa para pahlawan dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan negeri.

“Generasi saat ini mesti semangat dalam meneladani perjuangan para pahlawan bangsa tanpa mengenal rasa takul, dengan keberanian, pengorbanan, serta semangat juang yang tinggi, untuk itu para generasi muda harus semangat dalam meneruskan cita-cita para pendiri bangsa dan mencintai negeri dengan sepenuh hati,” ujar H. Raden Sudarto, Anggota DPRD Barsel di Buntok, Selasa (11/11/2025).

Politisi dari PDIP Barsel itu menerangkan, peringatan Hari Pahlawan menjadi kesempatan untuk menumbuhkan semangat baru, munculnya sosok warga negara Indonesia yang berhasil menghasilkan inovasi untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangan global.

“Jadi apapun bentuk pengabdian kita kepada negara harus dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan Indonesia dimasa depan,” terang pria yang akrab diaapa Haji. Alex itu.

Ia mengatakan, bahwa ada tiga hal penting yang dapat diteladani dari para pahlawan bangsa. Yakni kesabaran, semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, serta memiliki pandangan jauh ke depan.

“Para pahlawan telah mengajarkan kepada kita semua tentang arti ketulusan dan keberanian. Kesabaran mereka dalam menghadapi tekanan, semangat mendahulukan kepentingan bangsa, dan pikiran yang jauh ke depan itulah yang membawa Indonesia meraih kemerdekaan, setiap orang terutama generasi muda di Barsel harus berpikiran seperti itu, sehingga bisa berperan dalam kemajuan daerah,” kata H. Raden Sudiarto. (AL) 

Diduga Aparat Desa Cadaskertajaya Melakukan Pungli Dalam Pelaksanaan Program PTSL

Foto : Bukti pungutan program PTSL yang dikenakan oleh aparat desa Cadaskertajaya kepada masyarakat.(ist)

LPLHN.News.com – BANDUNG – Dugaan pungutan Liar (pungli) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan program pemerintah pusat melalui Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diduga dijadikan ajang pungli oleh oknum yang terlibat di Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dugaan pungli PTSL oleh oknum perangkat desa Cadaskertajaya ini, mencuat setelah sejumlah warga bersuara soal biaya program PTSL tahun 2024 lalu yang dibebankan sebesar Rp.800 ribu hingga Rp.2,5 juta oleh pemerintah desa, yang tentunya cukup mencekik ekonomi masyarakat.

Karena di satu sisi masyarakat ingin tanahnya yang ditempati memiliki surat hak milik, namun di sisi lain masyarakat harus merogoh uang Rp.800 ribu bahkan lebih untuk biaya PTSL, padahal dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri biaya PTSL hanya Rp.150 ribu.

Saat dikonfirmasi salah satu warga Kampung Penyalinbanyu, Desa Cadaskertajaya berinisial U, mengaku dibebankan biaya sebesar Rp.800 ribu untuk biaya PTSL yang disetorkan langsung kepada sekertaris Desa (sekdes) setempat.

“Saya mengajukan program PTSL atas nama anak saya. Biayanya Rp.800 ribu. Waktu itu ngasih uangnya ke sekdes waktu itu tahun 2024,” kata Inisial U kepada wartawan saat ditemui di rumah kediamannya, Sabtu (01/11/25).

Foto : Kantor Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jabar.

Soal dugaan biaya PTSL yang mencapai Rp.800 ribu bahkan jutaan ini diakui oleh ketua BPD Cadas Kertajaya, Haris. Menurut Haris, ia kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat soal biaya program PTSL yang merupakan program pemerintah pusat.

Haris mengatakan, setelah mendapatkan keluhan dari masyarakat, ia bersama anggota BPD lainnya menyampaikan kepada kepala desa, agar program PTSL harus sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu pengenaan biaya hanya sebesar Rp.150 ribu dibebankan kepada pemohon.

“kalau hasil obrolan dari masyarakat memang benar Rp.800 ribu paling kecil. Lalu saya tanya kepala desa, kata dia (kepala desa) ini hasil kesepakan bersama 4 kepala desa. Lalu saya sampaikan bukan acuan seperti itu lah, ingat SKB 3 Menteri kewajibannya hanya Rp.150 ribu,” beber Ketua BPD Cadaskertajaya, Sabtu (01/11/25).

Selain mengingatkan kepada kepala desa agar mengacu pada SKB 3 Menteri, diapun menyarankan kepada kepala desa supaya dibentuk panitia program PTSL yang melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat yang mendaftar bisa langsung ke panitia.

“Bikinkan struktur panitia, untuk siapa saja kepesertaan panitia yang mendaftar masyarakat masuk ke panitia ketua sekertaris atau bendahara, jangan dipegang sendiri, supaya jelas mau mendaftar kemana masyarakat yang mengajukan PTSL,” ucapnya.

Namun ucapan BPD Sepertinya tidak digubris oleh kepala desa dan oknum bawahannya yang terlibat dalam program PTSL, karena yang terjadi di masyarakat biaya PTSL tetap dipungut biaya sebesar Rp.800 ribu dan bahkan lebih.

“Saya sudah ingatkan tapi sepertinya tidak dianggap,” tandas Haris.(Wahyudin/net/red)

Dewan Ajak Masyarakat Laporkan Pelaku Illegal Fishing

LPLHNNEWS.com, Buntok – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Triwahyuni mengajak masyarakat sama – sama turut serta mengawasi dan melaporkan apabila ada menemui pelaku pelanggaran menangkap ikan dengan cara Illegal Fishing. 

“Sebab dengan cara itu, dinilai sebagai upaya agar ekosistem air pada sungai maupun danau di daerah Barsel tetap terus terjaga,” ucapnya di Buntok, Sabtu (25/10/2025). 

Ia mengatakan, dengan turut sertanya masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelaku pelanggaran dalam penangkapan ikan secara Illegal, upaya itu juga meminimalisir terjadinya Illegal fishing.

“Cara itu juga merupakan upaya agar memberikan efek jera bagi pelaku penangkapan dengan cara Illegal, dan apabila mengetahui serta menemukan praktek ilegal fishing ini, agar segera melaporkan ke pihak berwajib,” kata Tri Wahyuni. (AL) 

Legislator Barsel Dorong Masyarakat Aktif Bangun Budaya Membaca

LPLHNNEWS.com, Buntok – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Putri Siti Rochmawati mendorong seluruh pihak agar berperan aktif dalam membentuk generasi penerus yang berpengetahuan luas dan berkualitas melalui peningkatan minat baca di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar.

“Sebab dalam membentuk generasi yang cerdas dan memiliki wawasan luas tidak dapat dilakukan secara sepihak,” ucapnya di Buntok, Senin (20/10/2025). 

Menurutnya, minat baca yang tinggi merupakan landasan penting dalam perkembangan intelektual dan kreativitas generasi penerus bangsa, oleh sebab itu, minat baca terutama anak-anak atau siswa harus ditingkatkan. 

“Maka dari itu, diiperlukan peran bersama dari lembaga pendidikan, perpustakaan daerah, komunitas literasi, hingga para orang tua,” ujarnya. 

Ia menuturkan, keberadaan perpustakaan daerah yang lengkap dengan koleksi bacaan bermutu serta kegiatan literasi yang menarik dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan minat baca dikalangan masyarakat. 

“Sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya budaya baca dikalangan pelajar,” tuturnya. 

Ia mengatakan, menciptakan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh peran para orang tua, maka minat baca anak-anak akan lebih meningkat, guna mencetak generasi muda Barsel yang cerdas dan berdaya saing tinggi. 

“Kami sangat mendukung berbagai upaya peningkatan minat baca anak-anak, supaya generasi penerus di Kabupaten yang bersemboyan Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini semakin berkualitas,” kata Putri Siti Rochmawati. (AL) 

Legislator Barsel Minta Pemda Terus Sosialisasikan Pola Pengasuhan Anak Yang Berkualitas

LPLHNNEWS.com, Buntok – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah Ensilawatika Wijaya meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk terus mensosialisasikan pola pengasuhan anak yang berkualitias.

“Sebab dalam keluarga pola pengasuhan yang berkualitas merupakan konsep utama untuk memenuhi hak anak dan melindunginya,” ucapnya di Buntok, Jumat (23/8/2025). 

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, kualitas keluarga juga perlu ditingkatkan sehingga para orang tua bisa menjalankan peran dan fungsinya dalam memenuhi hak anak serta menjaga dan melindunginya.

“Artinya dalam memenuhi, menjaga dan melindungi hak anak memerlukan konsep utama yakni pengasuhan yang berkualitas, karena mereka merupakan generasi penerus bangsa,” tuturnya. 

Ia mengatakan, untuk memenuhi hak anak apalagi di era globalisasi sekarang, hal itu tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi kehidupan setiap individu apalagi anak-anak.

Dirinya juga berpesan kepada para orang tua untuk menggugah setiap individu, orangtua, keluarga, pendidik, masyarakat, dunia usaha, media dan pemerintah.

“Bahwa pentingnya peran, tugas dan kewajiban dalam memenuhi hak dan melindungi anak-anak kita,” kata Ensilawatika Wijaya. (AL) 

Dewan Minta Manajemen Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Harus Tepat

LPLHNEWS.com, Buntok – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Lisawanto meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar dalam mengelola manajemen cadangan pangan pemerintah daerah harus tepat dan sesuai aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikannya sehubungan dengan telah mendapat penandatanganan bersama antara Bupati dan DPRD Barsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang disepeakati dalam Sidang Paripurna, pada Jumat (10/10/2025).

Ia menerangkan, Ranperda tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengadakan, mengelola, dan menyalurkan cadangan pangan untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan akibat kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya bagi masyarakat yang terdampak serta yang membutuhkan. 

Sehingga, lanjutnya, Ranperda tersebut dapat menjadi pedoman penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat, agar memiliki dasar hukum yang jelas dan terarah. 

“Setelah Ranperda ini rampung diharapkan dalam pengelolaannya dapat memperhatikan manajemen yang tepat, jelas dan terarah,” terang Lisawanto. 

Ia menuturkan, dibentuknya Ranperda penyelenggaraan cadangan pangan tersebut sangat efektif dalam mendukumg program pemerintah pusat yakni menjaga katahanan pangan, serta memajukan daerah dalam sektor pertanian dan perkebunan. 

“Sebab, pemerintah daerah dapat membeli hasil pangan dari para petani lokal, baik itu berupa padi, jangung maupun jenis sayur-sayuran lainnya,” tutur Ligislator dari Partai Gerindra Barsel itu. 

Ia mengatakan, dalam penyaluran nanti, misalnya kepada masyarakat yang miskin, supaya tepat sasaran maka diperlukan data yang akurat, termasuk cadangan pangan untuk bantuan bencana, artinya di mana wilayah yang terdampak bencana maka semua masyarakatnya bisa mendapatkan bantuan, tanpa memandang kaya maupun miskin, jadi satu wilayah yang terkena dampak bencana itu yang mendapatkan bantuan dari cadangan pangan daerah.

Ia menambahkan, agar penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah bisa berjaoan sukses, maka Pemkab Barsel wajib memiliki pengadaan pangan itu sendiri, pengelolaan penyimpanan yang baik (gudang pangan), dan penyalurannya harus tepat sasaran dengan data yang valid.

“Dengan demikian bantuan cadangan pangan yang diberikan oleh pemerintah daerah, bisa membawa manfaat bagi masyarakat itu sendiri, dan apabila tidak tepat dalam pengelolaannya, maka akan ada sanksi yang diberikan sesuai dengan isi Perda itu,” kata Lisawanto. (AL) 

DPRD dan Pemkab Barsel Sepakati Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah

LPLHNNEWS.com, Buntok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Persetujuan tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2025, yang digelar di Graha Paripurna DPRD Barsel, Jumat (10/10/2025).

Dipimpin oleh Ketua DPRD Barsel Μ. Farid Yusran, didampingi Wakil Ketua (Waket) I, Ideham, sidang tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Kristianto Yudha, bersama jajarannya, unsur Forkopimda, dan anggota Dewan lainnya, serta tamu undangan.

Ketua DPRD menyampaikan, berdasarkan paparan hasil pembahasan Ranperda yang sebelumnya telah melalui serangkaian rapat konsultasi, dan kaji banding yang dilakukan oleh
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barsel bersama tim pemerintah daerah setempat.

“Bahwa Ranperda ini menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat, agar memiliki dasar hukum yang jelas dan terarah,” ujarnya.

Ia menerangkan, bahwa Ranperda tersebut memuat 11 bab dan 45 pasal, mencakup ketentuan umum, penetapan serta pengelolaan cadangan pangan, sistem informasi, pendanaan, pengawasan, hingga partisipasi masyarakat, setelah Ranperda tersebut disetujui bersama, aturan pelaksanaannya akan diturunkan melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Pembentukkan Ranperda itu, lanjut Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang menyebutkan Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah daerah yang sdlanjutnya akan diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Dengan tujuan untuk mengadakan, mengelola, dan menyalurkan cadangan pangan untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan akibat kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya bagi masyarakat di Kabupaten Barsel,” terang M. Farid Yusran.

Sementara, Wabup Barsel mengatakan, dibentuknya Perda tersebut sebagai pedoman bagi Pemkab Barsel dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan daerah, untuk meningkatkan penyediaan pangan, mempermudah dan meningkatkan akses pangan, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Ia menambahkan, setelah disepakati bersama, naskah Ranperda tersebut selanjutnya akan diajukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperoleh nomor register sebelum ditetapkan dan diundangkan secara resmi menjadi Perda.

“Dengan adanya Perda ini nantinya diharapkan dapat memperkuat penyediaan dan akses pangan bagi masyarakat di Kabupaten Barsel, terutama dalam menghadapi kondisi rawan pangan akibat bencana, gejolak harga, maupun keterbatasan pasokan pangan,” kata Kristianto Yudha. (AL)

Legislator Barsel Sebut MTQH Perkuat Ukhuwah Islamiyah

LPLHNNEWS.com, Buntok – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Tri Wahyuni menyebutkan bahwa ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) ke-45 tingkat Kabupaten setempat sebagai ajang untuk meningkatkan Ukhuwah Islamiyah sesama umat Muslim. 

“Selain itu, ajang MTQH juga berperan sebagai wahana untuk membangun dan menyuburkan persaudaraan, persatuan, dan kerukunan di kalangan umat Islam,” ujar Tri Wahyuni di Buntok, Senin (6/10/2025). 

Ia menuturkan, di tengah kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia yang memperlihatkan krisis akhlak, moral bahkan krisis kepercayaan, maka upaya membangkitkan kesadaran kolektif umat supaya menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dan menanamkannya pada genersi muda sekarang merupakan langkah yang relevan. 

“Ajang MTQH ini diharapkan mampu memberi pengaruh dan sentuhan syiar dakwah yang berkesan kepada segenap lapisan masyarakat, terutama generasi muda Islam di Kabupaten Barsel ini,” tutur Politisi dari Partai Demokerasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu. 

Menurutnya, ajang MTQH ke-45 juga dipandang sebagai kegiatan yang berdampak positif terhadap pembinaan ukhuwah Islamiyah, khususnya di antara para peserta dan official atau antara peserta dari satu kafilah dengan kafilah lainnya.

Ia mengatakan, sebagaimana diketahui, Al-Qur’an adalah sumber utama ajaran Islam dan merupakan rahmat bagi seluruh alam, dan isi yang terkandung didalamnya mengajarkan prinsip-prinsip hukum serta etika sebagai bingkai normatif untuk mewujudkan kehidupan individu, masyarakat dan bangsa yang sejahtera, rukun serta bermartabat.

Selain itu, lanjutnya ajang MTQH juga menjadi wujud syiar Islam yang berdampak positif bagi perkembangan generasi muda supaya lebih mengenal Al-Qur’an, baik membacanya maupun mendalami isi kandungannya, sehigga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

“Sebagai umat beragama, kami tentu mendukung penuh kegiatan MTQH ini digelar, dan mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Barsel serta semua pihak yang terlibat atas terlaksananya acara keagamaan ini, mari kita jadikan momentum MTQH ke-45 ini untuk memperkuat semangat beragama dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama,” kata Tri Wahyuni. (AL)

Ketua DPRD Barsel Bacakan Teks UUD 1945 pada HUT ke-66 Kabupaten Barsel

 

LPLHNNews.com, Buntok – Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran, membacakan Teks Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten setenpat tahun 2025 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Barsel, Selasa (23/9/2025).

Peringatan hari jadi Kabupaten Barsel ke-66 berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran beserta jajarannya, Kapolda, Pangdam XXII/Tambun Bungai, sejumlah Kepala Daerah, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Barsel, Kapolres, Dandim 1012/Buntok, unsur pimpinan DPRD Barsel beserta anggota, serta para mantan Bupati dan Wabup Barsel, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta seluruh peserta apel. 

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Asisten III Setda Barsel Eko Hermansyah menjadi komandan upacara, dan sedangkan Bupati Barsel Eddy Raya Samsuri membacakan Teks Pancasila. 

Farid Yusran menyampaikan apresiasinya kepada Bupati dan Wabup Barsel. Ia berharap momentum peringatan hari jadi ke-66 ini semakin mempererat kebersamaan dan memacu pembangunan di Kabupaten yang bersemboyan Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini hingga sampai ke pelosok pedesaan. (AL)

Legislator Barsel Serap Aspirasi Masyarakat di Dapil I

LPLHNNEWS.com, Buntok – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah Purliani Thea melaksanakan kegiatan reses di wilayah Kecamatan Dusun Selatan (Dusel) atau Daerah Pemilihan (Dapil) I, guna menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan, pertanian, dan infrastruktur.

“Selama reses di sejumlah desa, banyak aspirasi masyarakat yang berhasil kita himpun, baik di sektor pembangunan infrastruktur, pertanian, maupun pendidikan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri rapat Banmus di Gedung DPRD Barsel, Senin (3/11/2025).

Politisi PDI Perjuangan Barsel itu menuturkan, bahwa kegiatan reses menjadi momentum penting bagi anggota legislatif untuk turun langsung ke masyarakat dan mendengarkan berbagai masukan maupun keluhan warga.

“Saat berada di Dusun Bambaler, salah satu warga meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk dapat melakukan pembersihan sungai agar akses transportasi warga bisa lebih lancar,” tuturnya

Permintaan warga itu menurutnya sangat wajar, sebab ada beberapa titik sungai yang disebutkan mengalami pendangkalan dan sulit dilalui perahu saat air surut, sungai-sungai itu diantaranya Sungai Palui, Sungai Seberang Baru, dan sejumlah anak sungai lainnya sekitar Dusun Bambaler. 

Sementara itu, ia mengunggapkan, masyarakat Desa Tanjung Jawa berharap agar pembangunan jalan penghubung antar Desa Tanjung Jawa-Desa Majundre dapat dilanjutkan, selain itu, warga juga meminta bantuan traktor untuk mengolah lahan pertanian, serta menyoroti kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

“Warga Desa Tanjung Jawaj juga berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Barsel dapat membangun gedung sekolah, seperti PAUD/TK maupun SMP/SMA di desa, agar anak-anak mereka tidak sampai pergi meninggalkan kampung untuk menuntut ilmu,” unggap wanita yang akrab disapa ibu Ani itu. 

Ia mengatakan, sementara saat berada di Desa Muara Talang, warga mengusulkan perbaikan gedung SD dan SMP, perbaikan jaringan pipa PDAM, serta pengadaan perahu dan jaring bagi nelayan setempat.

Sedangkan, lanjutnya, masyarakat Desa Dangka dan Tetei Lanan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sawit, berharap adanya dukungan pemerintah daerah untuk meringankan biaya operasional agar mereka dapat bersaing dengan investor luar daerah.

Ia menambahkan, hampir 80 persen warga di Desa Dangka dan Tetei Lanan merupakan petani sawit, mereka sangat berharap ada perhatian dari pemerintah daerah setempat. 

“Kegiatan reses ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional kami sebagai wakil rakyat di DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta guna memastikan pembangunan di daerah ini dapat berjalan secara merata dan berkeadilan,” kata Purliani Thea. (AL)

DPRD Barsel Minta Pemerintah Perhatian Atlet Olahraga

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Sudiarto, meminta kepada pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait agar memberikan perhatian serius kepada para atlet olahraga yang ada di daerah setempat. 

“Sebab, bakat dan prestasi yang dimiliki sangat banyak, tetapi tanpa dukungan akan kurang maksimal,” ucapnya di Buntok, Kamis (14/8/ 2025).

Ia menuturkan, begitu banyak bibit dan bakat yang dimiliki insan olahraga yang ada di Barsel dan mereka mampu memberikan prestasi, tetapi tanpa adanya dukungan akan sangat kurang maksimal lagi ke depan.

“Kita berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel bisa terus mensupport para atlet baik yang berprestasi maupun tidak, agar mereka bisa mengukir prestasi dan mengharumkan serta menjadi kebanggaan daerah,” tutur Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barsel itu. 

Ia mengatakan, pemerintah daerah agar terus membantu melalui anggaran yang telah ditentukan, supaya bisa mendukung kemajuan dan pembinaan olahraga di Barsel.

“Kita terus mendorong kepada pihak terkait, supaya nantinya anggaran ataupun yang menjadi kebutuhan para atlet hendaknya bisa diakomodir, sehingga pada saatnya nanti mereka bisa mengikuti berbagai lomba dan mendapatkan hasil yang membanggakan,” kata H. Sudiarto. (AL)

DPRD Barsel Harapkan Pemkab Susun Regulasi Guna Hindari Penyalahgunaan Keuangan

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Raden Sudarto mengharapkan agar pihak Eksekutif menyusun regulasi keuangan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) guna menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.

“Regulasi berupa Perda sangat penting guna menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan,” ucapnya di Buntok, Rabu (13/8/2025). 

Ia menerangkan, dalam penglolaan keuangan harus transfaran, sebab, transpransi atau keterbukaan masalah keuangan sangat penting untuk menjaga integritas Pemerintahan.

“Sebab, dengan tranparansi keuangan daerah, akan menjadikan kinerja dari pemerintahan itu sendiri menjadi lebih baik di mata masyarakat,” terangnya. 

Ia mengatakan, bahwa masalah transparansi keuangan tidak bisa ditawar-tawar, sebab, jika tidak transparan, maka ditakutkan kemungkinan terjadi kerugian negara atau daerah dan berujung tersandung masalah hukum.

“Kita yakin, dengan transparansi keuangan yang dilakukan dengan tepat sasaran, itu membuktikan pemerintah daerah Barsel sangat menginginkan kemajuan pembangunan di daerah bersemboyan Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini,” kata H. Raden Sudarto. (AL) 

Reses ke Dapil II, Usulan Masyarakat Masih Didominasi Peningkatan Infrastruktur

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Ensilawatika Wijaya menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur masih mendominasi usulan masyarakat. 

“Pada saat kita melaksanakan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) II beberapa waktu lalu, usulan masyarakat masih di dominasi pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan,” ucapnya di Buntok, Senin (11/8/2025). 

Ia menerangkan, bahwa pada saat Reses masyarakat mengharapkan pembangunan maupun peningkatan infrastruktur jalan penghubung antar desa khususnya di wilayah Kecamatan Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai.

“Kalau akses jalan penghubung antar desa ini sudah bagus, tentunya hal itu sangat membantu masyarakat, terutama untuk mempermudah dalam mengangkut dan menjual hasil pertanian serta perkebunan milik masyarakat,” terangnya. 

Ia menuturkan, disamping infrastruktur jalan dan jembatan, pada saat reses, masyarakat disejumlah desa yang berada di Dapil II itu juga mengharapkan adanya perbaikan terhadap bangunan rumah ibadah.

“Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah kabupaten Barito Selatan bisa mengalokasikan dana hibah untuk perbaikan rumah ibadah,” tuturnya. 

Ia mengatakan, masyarakat mengharapkan usulan-usulan yang telah disampaikan tersebut, bisa terakomodir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barsel tahun anggaran 2026 mendatang.

“Selaku wakil rakyat di DPRD, saya berkomitmen dan berupaya maksimal untuk mengawal usulan-usulan masyarakat itu, agar bisa terakomodir di APBD 2026 mendatang, sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat bisa teratasi dengan baik,” kata Ensilawatika Wijaya. (AL) 

DPRD Barsel Minta Pengawasan Proyek Diperketat

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Sudiarto meminta kepada pemerintah daerah setempat khususnya pihak teknis untuk lebih memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

“Kita mengharapkan kepada pihak teknis nantinya dapat turun langsung kelapangan untuk lebih memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang akan dikerjakan,” ucapnya di Buntok, Jumat (8/8/2025). 

Ia menyampaikan, bahwa pengawasan terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan tersebut sangat penting dilakukan, agar kualitas pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor pelaksana di lapangan bisa bagus, dan dikerjakan secara optimal sesuai dengan harapan bersama.

“Terkadang ada sebagian proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan,” ujarnya

Ia mengatakan, maka dari itu semua pekerjaan proyek pembangunan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sangat perlu untuk diawasi secara ketat, sehingga pekerjaan proyek yang dilaksanakan tidak asal-asalan.

Sebab, lanjutnya, apabila pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), maka hal tersebut tentu saja sangat merugikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel dan masyarakat.

“Dalam pengawasn ini tidak hanya pihak teknis yang turun tangan, masyarakat juga harus turut serta dalam mengawasi jalannya pekerjaan proyek di daerahnya masing-masing, sehingga hasilnya dapat bermanfaat dan dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Barsel,” kata H. Sudiarto. (AL)

Literasi Digital Perlu Ditanamkan Kepada Generasi Muda

Nurul Hikmah, Anggota DPRD Barsel

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Nurul Hikmah menyebutkan bahwa literasi digitalisasi perlu terus ditanamkan kepada masyarakat terutama kepada kalangan generasi muda.

“Penanaman literasi digital ini penting dilakukan kepada masyarakat khususnya kepada generasi muda,” ucapnya di Buntok, Senin (7/8/2025). 

Sebab, lanjutnya, dengan menanamkan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya, maka pola bermedia digital dapat menjunjung etika serta tata krama.

“Dengan demikian, tidak ada berita-berota hoak maupun ujaran kebencian yang sering tersebar dimedia sosial,” ujar Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barsel otu. 

Karena, menurut wanita yang akrab disapa ibu Nurul itu, literasi digital untuk memberikan pemahaman kepada seluruh kalangan lapisan masyarakat, hal itu mengingat, sekarang media sosial menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi salah satu ruang berinteraksi antar sesama, sehingga berpotensi munculnya berita hoak, dan itu semua perlu dilawan secara bersama-sama.

Ia menambahkan, cara melawan hoax, dan ujaran kebencian tersebut, para pengguna media sosial harus mengerti apa itu literasi digital dan batasan mana saja yang boleh atau tidak untuk dipublikasikan ke khalayak ramai, serta pentingnya etika atau tata krama dalam ruang digital itu sendiri.

“Untuk bisa melawan hoax, dan ujaran kebencian ini perlu pemahaman dalam berliterasi media. Apa yang boleh di share dan batasan mana yang tidak boleh, ibaratnya saring dulu sebelum sharing,” kata Nurul Hikmah. (AL) 

Dewan Harapkan Pemkab Barsel Terus Tingkatkan Jalan Usaha Tani

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Sudiarto mengharapkan kepda pemerintah daerah setempat melalui Instansi terkait supaya terus meningkatkan jalan usaha tani di wilayah setempat. 

“Peningkatan jalan usaha tani ini sangat penting, sebab di sejumlah desa di daerah ini ada memiliki potensi pertanian,” ucapnya di Buntok, Senin (7/8/2025). 

Ia menyampaikan, bahwa peningkatan jalan usaha tani tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Barsel. 

Oleh karena itu, lanjutnya, agar jalan usaha tani di sejumlah desa di Kabupaten Barsel yang memiliki lahan yang berpotensi dapat dimanfaatkan menjadi lahan pertanian supaya bisa terus ditingkatkan.

“Peningkatan ini dapat dilakukan secara bertahap agar bisa merata untuk sentra pertanian yang ada di sejumlah desa yang tersebar di enam Kecamatan di Kabupaten Barsel ini,” ujar pria yang akrab disapa Haji Sudit itu. 

Ia mengatakan, peningkatan jalan usaha tani tersebut dilakukan dalam upaya memudahkan para petani di sejumlah desa untuk melakukan berbagai aktivitas dalam sektor pertanian.

“Termasuk juga memudahkan para petani dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunannya,” kata H. Sudiarto. (AL) 

Bahas Perjalanan Dinas, DPRD Barsel Laksanakan RDP

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Komisi III DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat guna membahas masalah perjalanan dinas dan rumah dinas para anggota Dewan, bertempat di ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD setempat, Kamis (4/8/2025). 

Ketua Komisi III DPRD Barsel, Hermanes menyampaikan, bahwa untuk RDP yang dilaksanakan tersebut digelar bersama dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Kabupaten.

“Dalam rapat ini, kita membahas mengenai Peraturan Bupati (Perbup) tentang perjalanan dinas dan rumah dinas DPRD yang tidak pernah ditempati para anggota dewan, yang berloksi di Desa Sababilah,” ujarnya. 

Ia menuturkan, berdasarkan hasil RDP yang dilaksanakan tersebut, pihaknya menyambut baik, karena menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Komisi III dalam rapat tersebut.

“Seperti rumah dinas DPRD yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah selama ini tidak pernah ditempati, karena fasilitas pada rumah itu tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan,” tutur Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu. 

Ia mengatakan, sesuai tata tertib DPRD, anggota Dewan Barsel berdomisili di dalam kota Buntok dan bukan berdomisili di Desa, sementara, rumah dinas tersebut berada di Desa Sababilah.

Sementara, lanjutnya, terkait dengan perjalanan dinas pihak DPRD menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) 33 tentang perjalanan dinas dan untuk lump sumnya sesuai Perpres 53 tahun 2023.

“Jadi, berdasarkan hasil dari RDP ini, pada anggaran perubahan, standar harga satuan perjalanan dinas DPRD akan disesuaikan berdasarkan Perpres 53 tahun 2023 terkait hal tersebut,” kata Hermanes. (AL) 

DPRD Barsel Harapkan APBD-P Diarahkan untuk Kepentingan Masyarakat Secara Optimal

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Badan Anggaran DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Hermanes, mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025 diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat di wilayah setempat secara optimal.

“Termasuk juga untuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya di Buntok, Rabu (3/8/2025).

Ia menuturkan, selain itu, program dan kegiatan setiap instansi daerah yang disusun dalam APBD-P tahun 2025 dapat menghasilkan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun, tetap memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Terutama pada beberapa sumber pendapatan yang masih memungkinkan hingga saat ini.,” tutur Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu.

Ia mengatakan, APBD-P 2025 tetap diarahkan pada skala prioritas dengan titik berat pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan sektor lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhan riil daerah.

“Untuk APBD-P tahun 2025 ini ditargetkan sebesar Rp1,6 triliun, angka ini juga sudah disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi pada Tahun 2025,” kata Hermanes. (AL) 

DPRD Dorong Pemkab Barsel Kembangkan Produk Unggulan

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Wakil Ketua (Waket) I DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Ideham mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat supaya mengembangkan produk-produk lokal unggulan.

“Karena di daerah ini ada beberapa produk lokal unggulan yang bisa dikembangkan,” ucapnya di Buntok, Srnin (7/7/2025). 

Ia mengatakan, adapun produk unggulan lokal yang ada dan akan terus dikembangkan tersebut diantaranya seperti ikan dan jagung yang mana produksinya dalam setiap tahun selalu surplus.

Selain itu, lanjutnya, produk unggulan lainnya yakni nenas parigi dan produk lokal lainnya yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai produk unggulan lokal daerah Barsel. 

“Produk-produk unggulan ini perlu terus dikembangkan, sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” kata Ideham. (AL) 

Anggota DPRD Barsel Reses Serap Aspirasi Masyarakat

LPLHNNEWS.com, Buntok – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Idariani memanfaatkan momen reses untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Idariani menerangkan, bahwa reses merupakan bagian dari tugas aktif anggota DPRD dalam menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat, melalui reses para wakil rakyat dapat mendengar langsung keluhan dan usulan masyarakat untuk kemudian diakomodasi dalam program pembangunan.

“Hasil dari pertemuan ini akan disusun sebagai pokok pemikiran atau Pokir DPRD, yang nantinya akan diusulkan kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan dalam program pembangunan,” ujarnya di Buntok, Rabu (3/7/2025). 

Idariani yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat menambahkan bahwa setiap aspirasi masyarakat akan disesuaikan dengan anggaran pemerintah dan diprioritaskan berdasarkan skala kepentingan. (AL) 

APBD 2026 Difokuskan Pada Infrastruktur dan Peningkatan SDM

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Ketua DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Farid Yusran menyampaikan berdasarkan hasil pembahasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 20246 mendatang lebih difokuskan pada bidang infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). 

“Untuk peningkatan SDM ini, pembangunannya diarahkan pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan,” ucapnya di Buntok, Jumat (25/7/2025). 

Ia menerangkan, sesuai ketentuan, bidang kesehatan dianggarkan minimal 10 persen dari jumlah APBD, dan bidang pendidikan dianggarkan minimal 20 persen dari jumlah APBD. 

Menurutnya, APBD Barsel 2026 mendatang, bidang kesehatan sudah dianggarkan lebih dari 10 persen dan begitu juga dalam bidang pendidikan juga sudah dianggarkan diatas 20 persen dari jumlah APBD.

“APBD Barsel tahun anggaran 2026 mendatang sebesar Rp1,668 triliun dan jumlah ini meningkat sebesar Rp411 miliar lebih dibandingkan APBD tahun sebelumnya,” terang Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu. 

Selain itu, ia mengatakan, untuk rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Barsel tahun anggaran 2026 tersebut memang panjang, sehingga dilaksanakan selama tiga hari.

“Hal itu karena adanya tambahan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, DBH lainnya serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya sangat signifikan, sehingga pembahasannya menjadi panjang,” kata Farid Yusran. (AL) 

Ini Pesan Anggota DPRD Barsel Kepada Para Kades

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Raden Sudarto, mengingatkan kepada para Kepala Desa (Kades) supaya bisa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun desanya masing-masing.

“Selain dengan BPD, seorang Kades harus bisa bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam membangun desa,” ucapnya di Buntok, Kamis (24/7/2025). 

Ia juga mengingatkan kepada para Kades agar dalam penggunaan Dana Desa (DD) sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya.

Seperti, lanjutnya, desa yang berada di daerah bantaran sungai, sehingga masyarakat memiliki pekerjaan, dan dari kegiatan-kegiatan penggunaan dana desa selama tidak bertentangan dengan juknis yang ada. 

“Kita juga meminta kepada kepala desa bisa membangun ekonomi masyarakat agar perekonomian masyarakat bisa meningkat,” kata H. Raden Sudarto. (AL) 

Dewan Minta Pemkab Barsel Kembangkan Sektor Pertanian Daerah

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Ketua Komisi III DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Sudiarto meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk terus mengembangkan sektor pertanian guna kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

“Kita mengharapkan dinas terkait dapat terus mengembangkan sektor pertanian secara sistematis yang terencana, dan tepat sasaran,” ucapnya di Buntok, Kamis (24/7/2025). 

Sebab, ia menuturkan, tidak hanya para petani tapi juga semua pihak menginginkan kedepannya, hasil sektor pertanian terus berkembang, dan produksinya mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

“Sehingga sektor pertanian di daerah ini bisa terus tumbuh, sehingga produksinya terus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya,” tutur Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barsel itu. 

Oleh karena itu, ia mengharapkan dinas terkait dapat terus menggenjot pertumbuhan pertanian, baik padi sawah maupun tadah hujan di wilayah setempat.

“Supaya produktifitasnya maksimal, harus dibuat perencanaan secara sistematis yang dimulai dari penyediaan bibit, pupuk, pemeliharaan hingga panen,” ujarnya. 

Ia mengatakan, para petani lokal juga harus diberikan pelatihan-pelatihan mengenai tata cara pengembangan pertanian yang baik, serta pemanfaatan lahan yang mereka miliki secara optimal.

Hal itu, lanjutnya, dilakukan agar hasil produktifitas pertaniannya bisa lebih maksimal sehingga kesejahteraan petani akan terus mengalami peningkatan.

“Disamping itu, petani lokal juga diberikan pelatihan agar mereka dapat mengembangkan tanaman pangan lainnya, supaya para petani tidak bergantung dari satu jenis tanaman saja,” kata H. Sudiarto. (AL) 

Aparat Desa Diminta Terus Tingkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Kalangan DPRD Barito Selatan meminta aparat desa meningkatkan kualitas kinerja pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, tidak terlepas dari kualitas dan kinerja para perangkat pemerintahan desanya sendiri terhadap masyarakat,” ujar Anggota DPRD Barsel, Ensilawatika Wijaya di Buntok, Rabu (23/7/2025). 

Oleh sebab itu, lanjut dia, aparatur pemerintahan diharapkan terus berbenah diri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, ia juga mengingatkan, perangkat pemerintahan baik para ASN maupun tenaga honor untuk menghindari perilaku-perilaku yang dianggap merugikan negara hingga diri.

Ini semua demi kemajuan suatu daerah yang tercermin dari pelayanan kepada masyarakatnya. (AL) 

DPRD Barsel Sarankan Pemkab Terus Mempromosikan Potensi Seni dan Budaya

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat terus mempromosikan potensi seni dan budaya di daerah itu.

“Kita menyarankan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) melalui dinas terkait terus mempromosikan seni dan budaya serta objek wisata yang ada di daerah ini,” kata Wakil ketua 1 DPRD Barsel, Ideham di Buntok, Rabu (22/7/2025).

Dikatakannya, seni dan budaya serta objek wisata di Barito Selatan ini perlu terus diperkenalkan agar nantinya bisa dikenal masyarakat secara luas.

“Dengan demikian, bisa menarik wisatawan domestik maupun mancanegara ke kabupaten yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini,” ucap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barito Selatan itu.

Selain memperkenalkan seni dan budaya lanjut dia, dirinya juga mendukung langkah dinas terkait yang terus menggali potensi pariwisata yang tersebar dienam kecamatan.

“Kita mendukung kebijakan pemerintah kabupaten setempat yang terus menggali potensi pariwisata yang ada di daerah ini,” tambah dia.

Karena lanjut Ideham, potensi pariwisata yang ada disejumlah kecamatan di daerah ini ada, dan perlu digali kembali dalam upaya memajukan sektor tersebut. (AL) 

Sebanyak 1.084 Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Hasil Reses Anggota DPRD Barsel

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Berdasarkan hasil reses anggota DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu, ada sebanyak 1.084 aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Anggota DPRD Barito Selatan, Ahmad Rizki mengatakan, aspirasi itu disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses pimpinan dan anggota dewan pada Daerah Pemilihan (Dapil) I, II, dan III.

“Usulan itu disampaikan masyarakat 45 desa yang tersebar dienam kecamatan di daerah ini dalam kegiatan reses yang dilaksanakan pada 23 sampai 28 Februari 2025 lalu,” ujarnya di Buntok, Rabu (23/7/2025). 

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Barito Selatan ini juga menyampaikan, usulan masyarakat tersebut dirangkum dalam lima bidang.

“Lima bidang itu terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bidang keagamaan dan fasilitas sosial serta bidang perekonomian,” ucap Ahmad Rizki.

Ia menjelaskan, pada bidang pendidikan, masyarakat disejumlah desa mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi sekolah Madrasah, SD, SMP, dan SMA.

“Masyarakat juga meminta penambahan tenaga pengajar dan tenaga pendidikan serta bantuan sarana pendidikan seperti buku dan seragam sekolah,” tambah Ahmad Rizki.

Dalam bidang kesehatan lanjut dia, masyarakat mengusulkan penyediaan fasilitas kesehatan dan peralatan medis pada sejumlah puskesmas serta poskesdes.

Kemudian, masyarakat mengusulkan penambahan tenaga medis dan paramedis serta pembangunan sarana kesehatan puskesmas dan posyandu.

Sedangkan di bidang infrastruktur, masyarakat mengharapkan rehabilitasi jembatan dan akses jalan di berbagai desa untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.

“Dalam reses itu, masyarakat mengusulkan penyediaan air bersih dan pembangunan siring penahan ablasi guna mengatasi masalah lingkungan dan sanitasi serta meminta peningkatan akses listrik dan perbaikan jaringan telekomunikasi guna mendukung konektivitas dan akses informasi,” bebernya.

Pada bidang keagamaan dan fasilitas sosial, kata Ahmad Rizki, masyarakat di sejumlah desa mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas keagamaan seperti masjid dan gereja serta penyediaan alat ibadah maupun fasilitas sosial.

“Pembangunan dan peningkatan pusat kegiatan masyarakat serta aula serbaguna, serta penyediaan alat ibadah dan fasilitas sosial,” terangnya.

Pada bidang perekonomian, masyarakat mengusulkan bantuan untuk nelayan, peternak dan petani serta penetapan dana pengembangan ekonomi seperti kawasan industri.

Ia menyampaikan, dalam bidang ini juga, masyarakat mengusulkan agar pengawasan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat ditingkatkan.

“Pengawasan ini dalam upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran ketentuan dan menghindari terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum,” jelasnya.

Dikatakannya, berdasarkan hasil rangkuman aspirasi masyarakat tersebut, diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program dan proyek yang responsif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (AL) 

Legislator Ini Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Alam dan Persaudaraan 

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Bupati Hermanes, mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan persaudaraan dalam kehgidupan majemuk yang beranekaragam suku bangsa, agama dan rasa.

“Perbedaan itu bukanlah penghalang bagi kita semua untuk bersatu,” ucap Hermanes di Buntok, Senin (21/7/2025). 

Serta lanjut dia bukan juga penghalang untuk bisa hidup dalam kebersamaan, saling menghormati, saling membantu, serta saling membangun solidaritas sosial yang kokoh.

Menurutnya, perbedaan itu tidak harus diseragamkan, tidak juga harus ditiadakan, dan bahkan dihilangkan.

Namun, lanjut dia, kesemuanya itu harus diikat oleh tali persaudaraan, tali kebersamaan, dan tali persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika.

“Sebab dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, maka kita akan tetap bersatu, dan dengan bersatu kita akan maju bersama untuk mencapai kesejahteraan dalam menyongsong masa depan yang gemilang,” kata Hermanes. (AL) 

DPRD Dorong Pemkab Barsel kembangkan Produk Unggulan

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, mendorong upaya pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat untuk mengembangkan produk lokal unggulan.

“Karena di daerah ini ada beberapa produk lokal unggulan yang bisa terus dikembangkan,” ucap Wakil ketua I DPRD Barito Selatan, Ideham, di Buntok, Senin (21/7/2025). 

Ia menjelaskan, adapun produk unggulan lokal yang ada dan akan terus dikembangkan tersebut diantaranya seperti ikan dan jagung yang mana produksinya dalam setiap tahun selalu surplus.

Kemudian kata dia, produk unggulan lainnya yakni nenas parigi dan produk lokal lainnya yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai produk unggulan lokal Barito Selatan.

“Produk unggulan tersebut perlu terus dikembangkan sebab dengan dikembangkannya produk tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” ucap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barito Selatan itu. (AL)

Komisi III DPRD Barito Selatan Sebut Pembangunan Kesehatan Tanggungjawab Bersama

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Ketua komisi III DPRD Barito Selatan, H. Sudiarto, SE menyebutkan pembangunan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama.

Ia mengatakan, bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat adalah tujuan utamanya. Sehingga peran semua pihak sangat diperlukan.

“Masalah kesehatan itu tanggungjawab bersama. Kalau hanya satu pihak saja maka akan sulit mencapai pembangunan kesehatan sesuai harapan,” ucapnya di Buntok, Minggu (20/7/2025). 

Ia menjelaskan, upaya demi terwujudnya pembangunan kesehatan harus dilandasi dengan nilai-nilai yang sejatinya dapat menjadi roh dalam proses penyelenggaraannya.

Dalam pelaksanaannya pembangunan kesehatan itu, sambung dia, semua kalangan haruslah proaktif dan responsif terhadap persoalan dan kebutuhan daerah.

Apalagi, dalam menjalankan program kesehatan tersebut menghadapi berbagai kendala di era globaliasasi saat ini.

“Salah satunya jumlah dan mutu tenaga kesehatan di Barsel, yang mana belum memenuhi kebutuhan,” ucap dia.

Ia menambahkan, meski demikain, sejauh ini semua dapat tertangani dan teratasi, dengan ditingkatkannya kemandirian masyarakat untuk bisa hidup sehat. (AL) 

DPRD Barsel Evaluasi Layanan Perumdam dan Skema Pendanaan Tenaga Kontrak

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) menutup rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan membahas evaluasi layanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) serta skema pendanaan bagi tenaga kontrak yang belum mencapai masa kerja dua tahun.

Menurut Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, pembahasan ini merupakan kelanjutan dari RDP sebelumnya yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barsel.

“Hari ini fokus kami adalah evaluasi terhadap Perumdam, sementara kemarin tenaga kontrak di sektor kesehatan dan pendidikan telah dibahas, termasuk peluang skema pendanaan bagi mereka yang masa kerjanya kurang dari dua tahun,” ujarnya di Ruang Gabungan Komisi DPRD Barsel.

Selain itu, katanya, tenaga kontrak yang belum memenuhi masa kerja dua tahun tidak lagi dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi tetap bisa menerima gaji melalui skema pendanaan tertentu.

“Bagi tenaga kontrak di sektor kesehatan, mereka masih bisa dibiayai melalui dana Floating BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), sedangkan di sektor pendidikan dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya.

DPRD Barsel menegaskan bahwa tenaga kontrak yang tetap bekerja akan digaji berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari kepala sekolah atau kepala puskesmas, dengan nomenklatur jabatan yang masih akan ditentukan lebih lanjut.

Dalam pembahasan mengenai layanan air bersih, DPRD Barsel meminta Perumdam Tirta Barito untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas air guna mengurangi keluhan masyarakat.

“Kami menerima laporan mengenai air yang tidak lancar dan kualitasnya yang kurang baik, sehingga harus ada perbaikan menyeluruh agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang optimal,” tambahnya.

DPRD Barsel juga menyoroti permasalahan tarif, dimana harga air Perumdam saat ini bahkan berada di bawah batas tarif terendah yang ditetapkan oleh gubernur, sehingga perusahaan terus mengalami kerugian.

“Oleh karena itu, kami meminta Perumdam untuk mengidentifikasi faktor penyebab kerugian dan segera menyusun strategi perbaikan agar perusahaan tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.

DPRD Barsel berharap koordinasi antar instansi tetap berjalan agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta memastikan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil. (AL)

Tiga Fraksi DPRD Barsel Sepakat Empat Raperda Dibahas Ketahap Berikutnya

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Tiga fraksi DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah menyetujui empat rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan pemerintah kabupaten setempat segera dibahas ke tahap berikutnya.

Hal itu disampaikan, Riri Fardani juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sudiarto dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Arbanu dari fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) dalam rapat paripurna, di Buntok, Jumat (18/7/2025). 

Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran mengatakan, dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi dewan ini semuanya sepakat empat raperda tersebut dibahas lebih lanjut.

Ia menyampaikan, empat raperda tersebut yakni raperda tentang penyelenggaraan kearsipan, dan raperda tentang masyarakat hukum adat.

Kemudian, raperda pencabutan peraturan daerah Nomor 2/2017 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah serta raperda tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten Barito Selatan.

Setelah ini lanjut dia, empat raperda ini akan dibahas dan dipelajari lebih mendalam, agar apabila empat raperda itu nantinya disyahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Barito Selatan.

Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tiga fraksi yang sepakat empat raperda dibahas pada tahap berikutnya.

“Kita juga mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas saran, usul dan pendapat anggota DPRD terkait dengan perbaikan, baik teknis penyusunan maupun substansi yang diatur dalam raperda ini,” ucapnya.

Menurut dia, setelah ini, empat raperda yang telah diajukan pemerintah kabupaten Barito Selatan itu akan dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang berlaku.

Termasuk juga lanjut Khristianto Yudha hal-hal lain yang secara tidak langsung terkait dengan materi empat raperda yang telah diajukan tersebut.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan serta semua pihak yang telah bekerja sama dalam membangun kabupaten yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini kearah lebih baik lagi,” demikian Khristianto Yudha. (AL) 

DPRD Bersama Pemkab Barsel Bahas Struktur APBD 2025

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan(Barsel), Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat sedang melakukan pembahasan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, berlangsung di ruang rapat gabungan komisi DPRD setempat, Senin (14/7/2025). 

“Pada hari ini, kita bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang membahas struktur anggaran APBD 2024 mendatang,” ucap ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran disela memimpin rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024.

Ia mengatakan, disamping membahas mengenai struktur anggaran dengan TAPD, pihaknya dalam rapat yang dilaksanakan ini juga membahas mengenai Pendapat Asli Daerah (PAD).

“Jadi kita pada hari ini membahas struktur anggaran. Termasuk juga membahas mengenai pendapatan dengan sejumlah dinas -dinas yang menghasilkan PAD,” kata Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu.

Menurut dia, dalam rapat yang dilaksanakan ini, pihaknya juga ingin bersama-sama mengetahui apakah masih ada sejumlah potensi-potensi pendapatan yang masih belum dibuka atau belum digali oleh sejumlah dinas tersebut.

“Oleh karena itu dalam rapat kali ini, kita bersama-sama dengan kepala dinas terkait untuk membahasnya,” terang politisi dari partai besutan Megawati Soekarnoputri ini.

Dikatakannya, hal tersebut dilakukan agar pendapatan asli daerah bagi kabupaten Barito Selatan pada 2024 mendatang bisa lebih meningkat lagi dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pembahasan struktur anggaran dan pendapatan ini sedang berlangsung dan pembahasannya masih belum selesai dilaksanakan,” tambah Farid Yusran.

Acara rapat pembahasan KUA-PPAS 2024 yang berlangsung diruang rapat gabungan komisi DPRD Barito Selatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD, Nyimas Artika, dan Enung Irawati serta sejumlah anggota dewan lainnya.

Sedangkan dari TAPD dihadiri Sekda Barito Selatan, Edy Purwanto dan sejumlah kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat. (AL) 

DPRD Barsel Dorong Pembangunan Sentra Peternakan untuk Tekan Harga Daging

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Putri Siti Rochmawati, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) setempat agar menjadikan pengembangan sektor peternakan sebagai salah satu skala prioritas pembangunan, khususnya dalam rangka mencapai swasembada daging.

“Sebab, pengembangan dalam bidang ini sangat penting agar kebutuhan daging ayam potong dan sapi bisa terpenuhi dari daerah sendiri,” ucapnya di Buntok, Senin (14/7/2025). 

Menurutnya, selama ini kebutuhan daging ayam dan sapi di Kabupaten Barsel masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama dari Kalimantan Selatan, hal itu menyebabkan lonjakan harga yang signifikan, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan.

Ia menyarankan agar Pemda melalui instansi terkait segera membangun kantong-kantong penyangga peternakan, seperti sentra ayam ras, kambing, sapi, maupun kerbau di wilayah Kabupaten Barsel.

“Jika sudah ada kantong penyangga, maka kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, dan harganya juga akan lebih stabil dibandingkan dengan daging dari luar daerah,” tutur Politisi dari Partai Demokrat Barsel itu. 

Putri meyakini, dengan pengelolaan yang serius dan berkelanjutan, Barito Selatan tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi menjadi daerah penyuplai ke wilayah lain.

Selain itu, ia juga menyoroti tentang perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemda Kabupaten Barsel, termasuk pemisahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) ke dalam beberapa OPD.

“Dengan struktur baru ini, pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan akan lebih terfokus dan bisa mengalami kemajuan signifikan di masa mendatang,” kata Putri Siti Rochmawati. (AL) 

Bahas Raperda RPJMD, DPRD Barsel Kunjungi DPRD Kalteng

LPLHNNEWS.com, BUNTOK, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Barito Selatan bertempat di ruang rapat gabungan DPRD Kalimantan Tengah, Kamis (3/7/2025). 

Rombongan DPRD Kabupaten Barito Selatan disambut baik oleh unsur DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Hj Siti Nafsiah beserta beberapa anggota DPRD Kalimantan Tengah lainnya.

Usai acara, H. Sudarsono menyebut kunjungan rombongan DPRD kabupaten Barito Selatan untuk mempelajari berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sudarsono mengatakan RPJMD baik di provinsi maupun kabupaten/kota itu harus selaras dan satu jalan dalam mewujudkan pembangunan yang merata di semua daerah

Menurut saya ini hal yang sangat positif, karena mestinya memang RPJMD Kabupaten/Kota itu harus selaras dengan RPJMD Provinsi supaya Pembangunan di Kalimantan Tengah bisa selaras,” ucapnya.

Legislator Fraksi Partai Golongan Karya ini menyambut baik solusi yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Barito Selatan, untuk kedepannya nanti DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pembahasan rapat dan RPJMD ini bersama DPRD di seluruh daerah Kalimantan Tengah.

“Saya berpendapat Pansus RPJMD Provinsi suatu saat bisa mengundang pansus-pansus RPJMD Kabupaten/kota,” kata H. Sudarsono. (AL) 

DPRD dan Pemkab Barsel Tandatangani Kesepakatan Bersama

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Menggelar Rapat Paripurna ke-22 masa persidangan III tahun 2025, yang berlangsung di gedung graha Paripurna DPRD setempat, Senin (7/7/2025). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barsel, H. M. Farid Yusran didampingi Wakil Ketua (Waket) I Ideham bersama Waket II Rusinah, dan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Kristianto Yudha, Plh. Sekda, Dr. Ita Minarni, unsur Forkopimda, Kepala OPD, serta anggota DPRD lainnya. 

Dalam rapat tersebut dibahas dua agenda penting, yakni tentang persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barsel nomor 2 tahun 2017 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, dan penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD masa sidang III tahun 2025.

Kristianto Yudha menyampaikan, bahwa pencabutan Perda tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 133 tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahra atau pejabat lain. 

“Ini merupakan kaloborasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam pembentukan produk hukum daerah serta bentuk sinergi dalam menyelenggarakan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” Wabup. 

Ia mengatakan, kerja sama tersebut diwujudkan dengan penandatangan persetujuan bersama antara Pemkab Barsel dan pimpinan DPRD terhadap Ranperda pencabutan Perda tersebut. 

“Sesuai Pasal 100 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, Ranperda ini wajib memperoleh nomor register dari Gubernur Kalimantan Tengah sebelum ditetapkan dan diundangkan,” kata Kristianto Yudha. (AL) 

Dewan Imbau Masyarakat di Bantaran DAS Barito Jaga Kebersihan Sungai

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Rida Sri Ahlina mengimbau kepada masyarakat yang berada di bantaran sungai DAS Barito supaya tidak membuang sampah dengan sembarangan.

“Karena, masih ada sebagian warga masyarakat di daerah ini yang masih kurang akan kesadarannya terhadap kebersihan sungai,” ucapnya di Buntok, Jumat (4/7/2025). 

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barsel itu mengatakan, bahwa dengan membuang sampah sembarangan ke sungai, tentunya akan berdampak pada tercemarnya sungai dan lingkungan.

Selain itu, lanjutnya, apabila terjadi hujan yang deras, maka sampah-sampah akan terbawa oleh air hujan hingga terjadi penumpukan di sungai yang menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyengat serta akan mengakibatkan banjir.

“Pemerintah daerah melalui dinas terkait sudah sering kali memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahkan membuat papan pengumuman yang ditempatkan di beberapa tempat yang bertuliskan “Jangan Membuang Sampah Sembarangan, Buanglah Sampah Pada Tempatnya,” kata Rida Sri Ahlina. (AL) 

Dewan Minta Orang Tua Dukung Anak Kembangkan Bakat

 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Ensilawatika Wijaya meminta kepada para orang tua di daerah setempat untuk selalu mendukung anak-anak mereka, khususnya dalam hal mengembangkan bakat dan minta yang dimiliki setiap anak. 

”Dalam pengembangan bakat yang dimiliki setiap anak, diperlukan dukungan dari orang tua, salah satunya adalah memberikan dukungan dengan memberi izin kepada anak untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah,” ujarnya di Buntok, Jumat (11/7/2025). 

Politisi PDIP Barsel itu menuturkan, selama anak melakukan berbagai kegiatan positif, seharusnya orang tua selalu mendukung dan memberikan kepercayaan.

“Setiap anak pasti memiliki bakat yang bisa terus dikembangkan secara kreatif, pengembangan bakat itu bisa di bidang olahraga, seni, dan bidang lainnya,” tuturnya. 

Ia mengatakan, apabila bakat anak dapat dikembangkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan lahir atlet atau seniman yang mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi, nasional hingga internasional. 

”Kami minta kepada anak-anak untuk selalu menjaga kepercayaan orang tua, dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, jangan berbohong berangkat ke sekolah untuk mengikuti ekstrakurikuler namun ternyata tidak, jaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua kalian, kalian kalian masa depan bangsa,” kata Ensilawatika Wijaya. (AL) 

DPRD Barsel Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Terhadap Investasi Daerah

H. Irawansyah, Anggota DPRD Barsel

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Irawansyah, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan investasi yang beroperasi di wilayah setempat. 

“Dengan pengawasan yang optimal setiap bentuk investasi yang masuk ke daerah ini dapat berjalan sesuai regulasi, dan tidak akan menyimpang dari aturan yang berlaku, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” ujarnya di Buntok, Rabu (9/7/2025). 

Ia menyampaikan, pengawasan bukan untuk menghambat investasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan kegiatan ekonomi berjalan sejalan dengan kepentingan publik.

“Dengan pengawasan yang optimal, diyakini kegiatan operasional dari investasi yang menanamkan modalnya tidak akan menyalahi aturan sedikitpun,” ucap Politisi dari Partai Golkar Barsel itu. 

Ia mengatakan, bahwa setiap perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab sosial, termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan ikut mendorong percepatan pembangunan di wilayah operasionalnya.

Menuurtnya, investasi yang sehat dan bertanggung jawab akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam memajukan Kabupaten Barsel.

Selain itu, lanjutnya, perusahaan wajib peduli terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga mereka juga dapat menikmati sumber daya daerah sendiri. 

“Sebagai wakil rakyat, Kita ingin memastikan apakah kegiatan mereka benar-benar sesuai aturan atau tidak, jangan sampai investasi yang masuk justru merugikan masyarakat dan daerah,” kata H. Irawansyah. (Red/AL) 

DPRD Barsel Ajak Pemdes Optimalkan Dana Desa

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Nurul Hikmah mengajak kepada seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) di daerah setempat agar kreatif dalam mengelola dan memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk kemajuan pembangunan desa serta daerah. 

“Kita mengajak seluruh Pemdes di Kabupaten Barsel agar lebih kreatif dalam memanfaatkan anggaran DD untuk pembangunan desa masing-masing,” ucap Nurul Hikmah, di Buntok, Senin (7/7/2025). 

Nurul Hikmah, Anggota DPRD Barsel

Ia menyampaikan, Pemdes dalam pengelolaan DD jangan hanya bergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, tapi juga dapat memanfaatkan peluang-peluang lain yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

 

“Gunakanlah DD tersebut sesuai dengan mekanismenya dalam upaya terus memajukan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 

Selain itu, menurut Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barsel itu menuturkan, peluang lain yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan DD, yakni potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai PADes serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Hal itu, lanjutnya, mengingat seluruh desa di Kabupaten Barsel memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk dijadikan produk unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan dan memajukan pembangunan di desa serta daerah. 

“Hanya saja, tinggal bagaimana menjalankan sistem pengelolaan serta mengembangkannya, dan yang terpenting tetap tertib administrasi, supaya lebih baik lagi kedepannya,” tutur wanita yang akrab disapa ibu Nurul itu. 

Ia mengatakan, seluruh Kepala Desa (Kades) beserta aparatur desa harus bekerjasama dalam mengembangkan potensi desa masing-masing, hal itu bertujuan agar anggaran pembangunan bisa didukung dengan sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang lebih baik.

“Kalau pengelolaan DDnya dilakukan secara efektif dan efisien, maka pelaksanaan pembangunan disetiap desa akan berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat,” kata Nurul Hikmah. (AL)

Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat, DPRD Barsel Gelar RDP

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Menindaklajuti aspirasi masyarakat Desa Sungai Telang, Kecamatan Dusun Utara, DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua perushaan tambang batu baru yang beraktivitas di wilayah setempat, yakni PT. Bintang Arwana, bertempat diruang rapat gabungan Komisi DPRD setempat, Kamis (2/10/2025).

Dipimpin Wakil Ketua (Waket) I DPRD Barsel, Ideham didampingi Waket II, Hj. Rusinah bersama anggota dewan lainnya, rapat tersebut di hadiri oleh Pj. Sekda Barsel, Dr. Ita Minarni, sejumlah Kepala OPD, Camat Dusun Utara, Kepala Desa (Kades) Sungai Telang, Mantir Adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari pihak PT. Bintang Arwana.

Ideham menerangkan, RDP tersebut dilaksanakan karena warga Desa Sungai Telang tidak setuju dengan rencana pembangunan jalan houling yang akan digarap oleh PT. Bintang Arwana yang dikhawatirkan akan berdampak tercemarnya sumber air bersih yang berada disekitar jalan houling tersebut.

Karena, lanjutnya, berdasarkan keterangan warga Desa Sungai Telang dan surat yang disampaikan mereka ke DPRD Barsel, bahwa rencana pembangunan jalan houling tersebut diduga belum memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka dari itu mereka memohon untuk dilaksanakan RDP.

“Mereka tidak mau sumber air bersih yang masih bisa dimanfaatkan oleh warga Desa tercemar dikemudian hari, akibat adanya jalan houling itu,” terangnya.

Ideham menuturkan, pada prinsipnya jajaran DPRD mendukung apa yang disampaikan oleh Pj. Sekda Barsel pada saat RDP tadi, bahwa pihak perusahaan sebelum melakukan aktivitas diwajibkan menyelesaikan masalah perizinan dalam bentuk apapun baru bisa bekerja.

“Sementara yang dilakukan oleh PT. Bintang Arwana tidak demikian, mereka malah melakukan aktivitas pekerjaan meskipun masalah perizinannya belum lengkap,” tutur Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barsel itu.

Ia mengatakan, semoga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel segera memanggil pimpinan perusahaan untuk duduk bersama dalam forum koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, supaya ada kepastian dan menghasilkan solusi yang terbaik tanpa merugikan kedua belah pihak, baik masyarakat maupun pihak perusahaan.

“Hasil dari RDP tadi, untuk sementara pihak PT. Bintang Arwana diminta menghentikan sementara semua aktivitas pembangunan jalan hauling sampai semua masalah perizinan lengkap sesuai peraturan yang berlaku. (AL)

Siap Hadapi POPNAS 2025, Pengkab Perbakin Barsel Gelar Seleksi Atlet

Foto : Sebanyak 74 siswa dan siswi di bawah binaan PBSC Barsel mengikuti seleksi atlet menembak POPNAS tahun 2025.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Guna mempersiapkan atlet untuk Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Kabupaten Barito Selatan, menggelar seleksi atlet menembak.

Kegiatan seleksi ini bertempat di Lapangan Tembak Polres Barsel Jalan Tugu No. 14 Buntok, Sabtu (10/5/2025).

Diterangkan oleh Pelaksana Harian (PLH) Ketua Pengurus Kabupaten (Pengkab) Perbakin Barsel, Zulkarnain Masdipura, kegiatan ini akan menentukan siapa saja atlet menembak yang akan mewakili Barsel di tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025 mendatang di Palangkaraya.

Ia menjelaskan, kegiatan seleksi saat ini untuk menyaring atlet – atlet muda berbakat untuk ikut seleksi di tingkat Provinsi Kalteng pada bulan Juni 2025 mendatang, menyongsong POPNAS sekitar bulan September 2025 nanti kemungkinan besar akan digelar di Jakarta.

Foto : Membuka seleksi atlet POPNAS 2025, Plh. Ketua Pengkab Perbakin Barsel, Zulkarnain Masdipura mengaku optimis bisa mendapatkan atlet menembak kelas nasional.

“Seleksi ini bisa menghasilkan penembak muda terbaik, sehingga mereka para atlet muda nanti bisa mengharumkan nama Barsel di kancah provinsi atau nasional, kita optimis karena sekitar 74 lebih pelajar yang sudah rutin berlatih di bawah binaan Polres Barsel Shooting Club (PBSC Junior) dalam 8 bulan terakhir, ” terang dia.

Selanjutnya, Zul juga mengungkapkan agenda kerja Pengkab Perbakin Barsel tahun 2025 selanjutnya adalah mendirikan Sekolah Menembak di Barsel.

“Ini juga merupakan implementasi program kerja PB Perbakin pusat dan provinsi agar cabor menembak secara sah melekat dalam kurikulum ekstrakurikuler di sekolah tingkat SMP dan SMA,” tuturnya menjelaskan.

“Bahkan di Pengkab perbakin Barsel saat ini sudah ada 2 siswa SD yang giat mengikuti latihan setiap Sabtu dan Minggu di lapangan tembak polres lama,” pungkas Zul.

DPRD Barsel Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Tangani Dampak Bencana Banjir

Foto : Rusinah Andelen.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan status tanggap darurat bencana banjir menyusul tingginya curah hujan yang menyebabkan sejumlah wilayah terendam.

Sebagai respons cepat Pemkab Barsel mulai menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir. Bupati H. Eddy Raya Samsuri dan Wakil Bupati Barito Selatan Khristianto Yudha, turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan tersebut kepada para warga.

Aksi cepat tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua I DPRD Barito Selatan Rusinah yang menilai langkah pemerintah sangat sigap dan berpihak pada masyarakat.

“Gerak cepat ini sangat kami hargai. Namun kami juga berharap pendistribusian bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang benar-benar terdampak banjir,” ujar Duin sapa akrabnya.

Dikatakan Ketua Partai Nasdem Barsel ini, bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi dampak banjir. Dengan penyaluran bantuan secara merata dan tepat sasaran, diharapkan pula penanganan dampak bencana banjir di Barito Selatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.(red)

Ketua Komisi II DPRD Barsel Soroti Kerusakan Jalan Trans Nasional di Wilayah Setempat

Foto : Hj. Yangsi Hartini.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Jalan nasional yang menghubungkan Buntok – Palangkaraya tepatnya di Desa Pararapak, yang diterjang banjir beberapa waktu lalu mendapat perhatian anggota legislatif. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito selatan (Barsel) Hj. Yangsi Hartini SH, soroti terkait pentingnya kondisi jalan nasional di Barito Selatan yang terdampak banjir beberapa waktu lalu.

Karena perbaikan jalan tersebut menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal.

“Pembenahan jalan nasional yang terkena banjir harus dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten. Ruas jalan ini sangat penting agar program strategis nasional yang direncanakan dapat hadir dan berjalan efektif di wilayah Barito Selatan. Dengan adanya sinergi yang baik, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat”, ucap Yangsi Hartini saat rapat gabungan komisi DPRD Barsel dengan eksekutif membahas rancangan awal RPJMD, Senin 5 Mei 2025.

Ia menambahkan, pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman utama dalam menentukan skala prioritas pembangunan di Barito Selatan. RPJMD harus benar-benar menjadi acuan dalam menetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, termasuk fokus pada perbaikan infrastruktur jalan yang sangat vital bagi kemajuan daerah.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, optimisme terhadap perbaikan jalan di Barito Selatan semakin menguat dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Diharapkan, dengan perbaikan infrastruktur yang baik, mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berjalan lebih lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Barito Selatan.(red)

Waket I DPRD Barsel Harapkan Kemajuan di Tangan Kepala Daerah yang Baru

Foto : Ideham.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Wakil Ketua I DPRD Barsel, Ideham berharap,  supaya Pemerintah Daerah Barsel Tingkatkan lagi  dalam menjalankan tugasnya guna memajukan roda pembangunan setiap tahunnya.  

Wakil rakyat asal PAN Barsel itu menyarankan, agar  Pemerintah Daerah Barsel bisa terus memprioritaskan pembangunan bidang infrastruktur setiap tahunnya.

 “Karena dengan baiknya infrastruktur di Kabupaten Barsel, maka hal itu merupakan bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar membangun,” kata Ideham, Rabu (8/01/2025).

Legislator dapil I Barsel itu berharap,   supaya Pemerintah Daerah Barsel serius menjalankan tugasnya guna memajukan roda pembangunan setiap tahunnya.  Sebab, kata dia, bila pembangunan di daerah berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus itu maju dan meningkat, maka para investor akan selalu melirik serta menanamkan modalnya di Barsel. 

”Dengan begitu Barsel akan sejajar dengan daerah lain,”ungkapnya. 

Menurut dia, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) pada tahun anggaran 2025 ini, harusnya mendapatkan pengawasan yang ketat dari semua elemen. 

“Pengawasan ketat ini dilakukan, agar pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Barsel agar  dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan serta dapat tepat seperti  apa yang diharapkan oleh masyarakat Barsel,”katanya. 

Dikatakan, masyarakat sangat berharap tahun 2025 ini, pelaksanaan pembangunan bisa lebih baik dari tahun–tahun sebelumnya, sehingga daerah yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini semakin maju.

Ia mengungkapkan, bahwa kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sangat banyak sekali, baik pembangunan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD Provinsi bahkan APBN.

“Maka selayaknya lah semua elemen bisa bersama–sama mengawasi pembangunan yang di bangun Pemerintah Daerah tersebut,” tutupnya.(red)

DPRD dan Pemkab Barsel Gelar Rapat Pembahasan RPJMD

Foto : DPRD dan Pemkab Barsel gelar rapat pembahasan RPJMD.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Selatan, Ideham, yang di dampingi Wakil Ketua II Rusinah Andelen, secara langsung memimpin rapat rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran (TA) 2025–2029 yang dilaksanakan di ruang Gedung Komisi DPRD setempat jalan Pelita Raya Buntok Senin (5/5/2025).

Saat memimpin rapat tersebut Ideham menyatakan bahwa rapat gabungan komisi ini merupakan langkah awal yang penting. “Rancangan awal sudah dipaparkan oleh Pak Jaya dengan cukup ringkas namun padat makna. Beberapa anggota DPRD juga telah memberikan masukan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan isi RPJMD,” kata Ideham.

Selain itu juga Ideham dari Fraksi PAN menambahkan, bahwa pembahasan lebih rinci akan dilakukan setelah konsultasi dengan pemerintah provinsi selesai dan rancangan Perda disiapkan.

“Karena RPJMD ini menjadi pedoman pembangunan daerah ke depan, jadi kami akan memastikan isinya benar-benar matang dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Proses pembahasan rancangan Perda RPJMD dijadwalkan berlangsung selama satu bulan hingga mencapai kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Disamping itu juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Jaya Wardana, memaparkan bahwa RPJMD TA 2025–2029 dalam rapat bersama antar DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Rapat ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Hari ini kita menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada DPRD. Ini adalah bagian dari tahapan yang telah ditetapkan, yakni pemaparan awal sebelum masuk ke tahap konsultasi ke provinsi,” ucap Jaya.

Dalam rapat tersebut, Bapperida memberikan gambaran umum arah pembangunan lima tahun ke depan. Rancangan awal ini akan menjadi bahan masukan bagi DPRD untuk memperkaya isi dokumen sebelum akhirnya dituangkan dalam nota kesepakatan.

“Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, rancangan ini akan dikonsultasikan ke pemerintah provinsi. Selanjutnya, akan dilaksanakan forum perangkat daerah, dan kemudian Musrenbang yang melibatkan seluruh stakeholder. Baru setelah itu, disusun rancangan Perda RPJMD untuk dibahas dan disahkan menjadi Perda,” jelas Jaya.(red)

Sudiharto : Mayday Ingatkan Pentingnya Buruh Bagi Pembangunan Daerah

Foto : Sudiharto.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Dalam momentum Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, Ketua Komisi III DPRD Barito Selatan (Barsel), H. Sudiarto, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pekerja dan buruh di Kabupaten Barito Selatan. 

Menurutnya, momentum ini menjadi waktu yang tepat untuk mengingatkan pentingnya peran buruh dalam pembangunan daerah dan nasional.

“Saya mengucapkan selamat Hari Buruh kepada seluruh pekerja di Barsel. Peran kalian sangat vital dalam mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semoga hak-hak buruh terus diperjuangkan dan kondisi kerja semakin membaik,” ujar H. Sudiarto, Kamis 1 Mei 2025. 

Sudit juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha dan buruh untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. 

“Saya berharap peringatan Hari Buruh ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja,” tutupnya.(red)

Tri Wahyuni Dorong Pemkab Maksimalkan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Foto : Tri Wahyuni.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tri Wahyuni, berharap, agar pemerintah daerah setempat maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentunya melalui peningkatan industri-industri yang dimiliki daerah setempat.

Hal itu dikatakan Tri Wahyuni anggota  DPRD Barsel,  Selasa (30/4/2025).

Politisi PDIP Barsel itu mengatakan, hendaknya pemerintah daerah Barsel dari tahun ke tahun bisa menciptakan kualitas dan kuantitas dari indutri-industri yang dimiliki daerah, sehingga memiliki kreatifitas dan daya saing keluar.

Anggota Fraksi PDIP itu menilai, bahwa kualitas dan kuantitas usaha kecil di Barsel saat ini masih belum begitu maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana serta kurangnya SDM untuk mengelolanya.

Sangat diketahui, kata wakil rakyat dapil III Barsel itu, Barsel sangat kaya akan hasil alam berupa hutan yang beraneka ragam, sehingga dengan pemanfaatan dan pengolahan tepat guna tentu akan memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakatnya.

Legislator wanita berkerudung itu  menyarankan, kiranya pemerintah daerah bisa terus melaksanakan berbagai program, guna peningkatan kesejahteraan rakyat dari tahun ke tahun.

 “Pastinya pemerintah daerah melalui dinas terkait, bisa mendatangkan tenaga pengrajin yang ahli, guna memberikan bimbingan bagi masyarakat, sehingga sumber daya manusia (SDM) yang ada mampu mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang ada,” pungkas Tri.(red)

Waket I DPRD Barsel Ikut Bukber Bersama Warga

Foto : Waket I DPRD Barsel, Ideham bukber bersama warga.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan, Ideham, hadiri pelaksanaan buka puasa bersama (Bukber) yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar), bertempat di Aula Kantor DPD Golkar Buntok, Sabtu (29/03/2025).

Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan tersebut ini, di hadiri pula oleh unsur Forkopimda, Sekda dan para asisten Sekda, Kepala SOPD setempat, Pimpinan Partai Politik, Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar se-Barsel, Tokoh agama dan tamu undangan lainnya. Anak-anak yatim piatu dan penyandang disabilitas dari Panti Asuhan Buntok tidak luput pula hadir dalam kegiatan ini.

“Kegiatan buka puasa bersama ini selain wadah memperkuat ukhuwah, keimanan serta ibadah kita kepada Allah Ta’ala, tentunya juga kegiatan ini sebagai bentuk sinergitas dan rasa kebesamaan kita guna silaturahmi antar sesama,” Ucap Wakil Ketua I DPRD Barsel, Ideham dalam konfirmasinya usai kegiatan.

Menurutnya kegiatan seperti ini merupakan momen kebersamaan dan kesejukan, dimana kita lihat bersama betapa raut muka bahagia Anak-anak yatim piatu serta penyandang disabilitas dari Panti Asuhan Buntok saat menerima bingkisan dari Ketua DPD Partai Golkar Buntok tadi.

“Momen kebersamaan dan sinergitas ini semoga terus berkesinambungan,” Imbuh Ideham.

Sementara Ketua DPD Golkar Barsel, H. Eddy Raya Samsuri dalam sambutannya mengatakan, bahwa kegiatan buka puasa bersama ini untuk mempererat tali silaturahmi, sinergitas baik dalam internal partai maupun dalam mendukung program pemerintah.

“Golkar harus selalu hadir memotivasi dan pemberi jalan keluar bagi siapa saja yang membutuhkan, guna menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan bisa membawa perubahan menuju lebih baik,” Ungkap Ketua DPD Golkar Barsel, H. Eddy Raya Samsuri yang juga sebagai Bupati Barito Selatan itu.

Dikatakannya juga, lewat semangat Ramadan tahun ini boleh menjadi inspirasi untuk selalu peduli dan berbagi dengan sesama. 

Ia juga mengingatkan kepada ASN yang ingin bepergian ke luar kota, walaupun libur agar tetap meminta ijin terlebih dahulu kepada pimpinan. 

“Karna kamipun meminta ijin kepada Bapak Gubernur jika ingin bepergian,” Ungkapnya lagi.

Pada kesempatan itu, Eddy juga berpesan agar ASN masuk kembali tepat waktu saat libur telah usai, agar pemerintahan di Barsel bisa berjalan dengan baik.

“Kita berharap jauh lebih baik lagi lewat program-program Bupati dan Wakil Bupati Barsel dengan didukung oleh semua pihak, ujarnya. 

Perkuat Silahturahmi, Ketua DPRD Barsel Bukber di Rumah Wabup

Foto : Ketua DPRD Barsel, HM. Farid Yusran hadiri bukber di kediaman Wabup Barsel.LPLHN.News.com, BUNTOK – Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, HM. Farid Yusran hadiri Safari Ramadan 1446 Hijriah / 2025 Masehi dan Buka Puasa Bersama Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, bertempat di kediaman pribadi Khristianto Yudha, Jalan Pahlawan atas Kota Buntok, Senin (24/03/2025).

Acara buka puasa bersama yang berlangsung hikmad ini dihadiri juga oleh Bupati Barsel Eddy Raya Samsuri, Unsur Forkopimda setempat, Wakil Ketua I,II DPRD Barsel dan Anggota, Sekda Setempat, Seluruh OPD lingkup Pemkab, serta undangan lainnya.

“Acara buka puasa bersama ini bukanlah sekadar tradisi, tetapi juga wadah untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita semua,” Ucap Ketua DPRD Barsel, HM. Farid Yusran saat di konfirmasi usai kegiatan.

Masih dikatakan Farid Yusran, Bulan Ramadan adalah bulan yang Istimewa, bukan hanya sebagai ladang ibadah, tetapi juga momentum untuk saling berbagi dan memperkuat tali persaudaraan, serta memperkokoh solidaritas, baik di lingkungan masyarakat, pemerintahan, maupun antar individu.

Semoga kegiatan buka puasa bersama ini lanjutnya, membawa keberkahan, mempererat persaudaraan, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Semoga kita semua lanjutnya lagi, diberikan kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa, serta dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang.

Terima kasih atas sambutan yang begitu hangat dari Bapak Khristianto Yudha sekeluarga,” tutupnya.(red)

LP3KRI Pertanyakan Urgensi Sejumlah Proyek Dana Hibah Dari APBD Barsel

Foto : Latif Kamaruddin.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Koordinator Lembaga Pendidikan, Pemantauan, Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (LP3KRI) untuk Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur, Latif Kamaruddin, mempertanyakan urgensi sejumlah proyek pembangunan dengan skema dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barsel tahun 2025.

Diungkapkan Latif, ada sejumlah proyek pembangunan yang menurut dia perlu dipertanyakan urgensinya, yaitu pembangunan kampus UNY di Yogyakarta sebesar Rp.5 miliar, pengadaan sarana prasarana Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sebesar Rp.100 juta, Penataan/pembangunan mess Kejari Barsel Rp.1,5 miliar, Penataan pembangunan pagar Kejari Barsel Rp.500 juta dan penataan / pembangunan Rumah Dinas (Rumdin) Kejari Barsel yang menelan anggaran sebesar Rp. 1,5 miliar.

“Ada apa dengan penganggaran proyek-proyek tersebut, seperti apa nanti status asetnya, dan apa urgensinya sehingga daerah harus menggelontorkan dana sedemikian banyak buat proyek yang sebenarnya bukan prioritas untuk kepentingan masyarakat Barsel?” ucapnya mempertanyakan.

“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Barito Selatan semestinya tidak perlu menganggarkan atau membantu instansi vertikal, karena mareka juga ada anggaran yang bersumber dari APBN,” tukasnya.

Apalagi, kata dia lagi, saat ini semua daerah mengalami defisit anggaran dan harus melakukan refocusing, dikarenakan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Sementara setiap daerah se-Indonesia sekarang ini diwajibkan melakukan refocusing atau pemangkasan anggaran, untuk program makan bergizi gratis dari sekolah TK sampai dengan SMA sederajat,” sayangkan Latif.

Oleh karena itu, dia kemudian meminta kepada Pemda Barsel khususnya kepada TAPD setempat, untuk lebih mempertimbangkan agar pada refocusing anggaran nantinya, supaya proyek-proyek tersebut bisa dialihkan menjadi proyek yang memang memprioritaskan kepada masyarakat Barsel.

“Saya selaku koordinator lembaga LP3kRI Barsel dan Bartim, berharap kepada Pemda khususnya TAPD, agar pada saat refocusing nanti, anggaran instansi vertikal tersebut bisa dialihkan,” pintanya.

“Karena di sejumlah wilayah di Barsel masih banyak yang lebih membutuhkan anggaran untuk renovasi jalan yang masih terisolir, salah satunya adalah jalan Bintang Kurung – Teluk Sampudau – Muara Talang, atau jalan menuju desa Malungai sehingga lebih bermanfaat demi kelancaran akses masyarakat, atau bisa juga dialihkan untuk merenovasi sekolah – sekolah dan masih banyak lainnya,” saran Latif mengakhiri.

Sebagaimana dipesankan oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, beberapa waktu lalu, supaya semua jaksa tidak boleh lagi ada yang meminta-minta proyek dengan pemerintah, dan apabila ada ditemukan kasus jaksa meminta proyek dengan pemerintah, maka akan diberikan sanksi tegas oleh Jaksa Agung sendiri. (red)

Dewan Barsel Gelar RDP Dengan Sejumlah Instansi Terkait Pengangkatan P3K dan Kinerja

Foto : Mempertanyakan terkait persoalan pengangkatan tenaga P3K dan soal kinerja Perumdam Tirta Barito, DPRD Barsel gelar Rapat Dengar Pendapat.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan menggelar rapat dengan pendapat  (RDP) dengan Sekretariat Daerah Barsel, BKPSDM Barsel, Inspektorat Barsel, Dinas Pendidikan Barsel, Dinas Kesehatan Barsel dan Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) Tirta Barito Barsel, Rabu (12/3/2025) di ruang rapat gabungan komisi.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan HM. Farid Yusran didampingi oleh Wakil Ketua I Ideham dan Wakil Ketua II Rusinah, serta dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan.

Sementara dari pihak eksekutif dipimpin oleh Asisten II Setda Barito Selatan Rahmat Nuryadin yang didampingi oleh Kadis Pendidikan Syahdani, Kepala BKPSDM Barsel Markani, Inspektur Daerah Yuristianti  Yudha, Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Inayah Ulfah dan Direktur Perumdam Tirta Barito Sari Sahayanie dan sejumlah pejabat lainnya.

Rapat dengar pendapat tersebut terkait dengan, 1. Pengangkatan, Penempatan, dan Pemindahan PPPK Guru 2. Pengangkatan, Penempatan, dan Pemindahan Tenaga Kesehatan dan Dokter. 3. Terkait Pendanaan dan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito.

Lantaran banyaknya pertanyaan dan masukkan dari anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi maka rapat harus dilanjutkan di hari Jumat.

“Mengingat banyaknya pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh pihak eksekutif, karena waktu kita terbatas dan sudah pukul 16.00, maka rapat ini kita skor dan kita lanjutkan pada hari Jumat 14 Maret 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat”, ujar HM. Farid Yusran menutup rapat.(red)

Sertijab : Barsel Resmi Dipimpin Kepala Daerah Yang Baru

Foto : Sertijab dihadiri Ketua DPRD Barsel, HM. Farid Yusran, Eddy Raya Samsuri dan Khirstinto Yudha mulai menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 – 2030.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) menggelar serah terima jabatan (Sertijab) dari Penjabat (Pj) Bupati Deddy Winarwan kepada Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri dan Wakil Bupati Barito Selatan Khristianto Yudha, bertempat di Aula Kantor Bapperida Kab Barsel, Buntok, Rabu (12/3/2025).

Dalam sambutannya Penjabat (PJ) Bupati Deddy Winarwan mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak terkait, seluruh masyarakat Barito Selatan yang selalu mendukung pemerintah daerah. Perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Eddy Raya Samsuri dan Khristianto Yudha yang telah dilantik tanggal 20 Februari 2025.

“Selama saya bertugas di Barito Selatan sangat banyak sukanya, tak ada dukanya. Perlu juga saya sampaikan, potensi Kabupaten Barito Selatan, sangat luar biasa. Begitu juga kerjasama dengan Pejabat di Barito Selatan baik Asisten, Kepala Perangkat Daerah  juga luar biasa,” ungkapnya.

Sementara, Bupati Barito Selatan  H. Eddy Raya Samsuri, dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan yang telah dirintis sebelumnya. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, DPRD, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi daerah.

Dikatakan Bupati, empat prioritas utama yang akan dijalankan, yaitu sinkronisasi transisi pemerintahan, memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Keempat poin ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan transparan,” Ujarnya.

Turut hadir dalam Sertijab bupati ini, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Barsel HM. Farid Yusran, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Barsel, Ketua TP PKK Barsel Ny. Permana Sari Eddy Raya Samsuri, Ny. Erna Ardiani Palupi Deddy Winarwan, Ny. Ita Minarni Khristianto Yudha sekaligus sebagai Kepala Dinas PUPR Barsel, Sekda Barsel Eddy Purwanto dan Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Barsel, Kepala OPD Barsel, Camat Se Barsel serta undangan lainnya. 

Ketua DPRD Barsel Harapkan Kepala Daerah yang Baru Bisa Membawa Kemajuan

Foto : Ketua DPRD Barsel, HM. Farid Yusran berharap agar kepala daerah yang baru bisa memajukan Barsel.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, HM. Farid Yusran menghadiri acara serah terima jabatan (Sertijab) Bupati.

Sertijab yang dilaksanakan di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Barsel, Rabu (12/03/2025) itu, Pj. Bupati Deddy Winarwan resmi menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru, Eddy Raya Samsuri dan Khristianto Yudha.

Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran usai acara Sertijab Penjabat Bupati Barito Selatan periode 2023 – 2025 H. Deddy Minarwan kepada Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan tepilih periode 2025 – 2030, H. Eddy Raya Samsuri, Khristianto Yudha.

Dalam kesempatan itu juga, HM Farid Yusran mengucapkan selamat kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati, Eddy Raya Samsuri, Khristianto Yudha, atas Sertijab ini.

“Semoga momen ini sebagai langkah awal dalam kepemimpinan saudara Bupati dan wakil Bupati menuju Barito Selatan lebih Maju lagi dan sejahtera.

Begitu pula kepada Bapak H. Deddy Winarwan, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan royalitasnya selama ini kepada Barito Selatan,  Ujar HM. Farid Yusran mengakhiri Konfirmasinya.

Turut hadir dalam acara sertijab yang dilaksanakan di Aula Kantor Bapperida Barsel ini, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Barsel. Ketua TP PKK Barsel Ny. Permana Sari Eddy Raya Samsuri, Ny. Erna Ardiani Palupi Deddy Winarwan, Ny. Ita Minarni Khristianto Yudha sekaligus sebagai Kepala Dinas PUPR Barsel, Sekda Barsel Eddy Purwanto dan Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Barsel, kepala OPD lingkup Pemkab Barsel, Camat se Barsel serta undangan lainnya.(red)

Banmus : Ini Sejumlah Prioritas DPRD Barsel di Bulan Maret 2025

Foto : Ketua DPRD Barsel, HM. Farid Yusran.
LPLHN.News.com, BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Barito Selatan, Senin (3/3/2025) di ruang rapat gabungan komisi.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Selatan HM. Farid Yusran didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Barsel Ideham dan Wakil Ketua II DPRD Barsel Rusinah. Dihadiri anggota DPRD yang mewakili masing-masing komisi.

Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah Barsel Eddy Purwanto didampingi Asisten I serta Kepala Bagian Hukum.

Rapat ini bertujuan untuk memastikan semua agenda DPRD dan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Dalam rapat tersebut disepakati beberapa agenda penting selama bulan Maret 2025. 

“Salah satunya adalah rapat paripurna perdana oleh bupati yang akan menyampaikan pidato sambutan. Selain itu juga dijadwalkan rapat paripurna dengan agenda pemandangan fraksi terhadap rencana peraturan yang telah disampaikan oleh Pj. Bupati beberapa waktu lalu serta jawaban Bupati terhadap pandangan fraksi tersebut,” ujar HM. Farid usai Rapat.

Selain itu DPRD juga lanjutnya, mengagendakan rapat dengar pendapat dengan BKSDM Barsel terkait penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) serta rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah.  Ia berharap seluruh agenda yang telah menyepakati antara DPR dan pemerintah dapat berjalan lancar sesuai rencana.(red)

H. Alex Dorong Percepatan Digitalisasi Sampai Ke Pelosok Desa

Foto : H. Raden Sudarto.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), H. Raden Sudarto, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong percepatan digitalisasi di daerah pedesaan sebagai upaya untuk memastikan akses informasi yang merata bagi masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat di Barsel tidak tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah lain.

“Sebenarnya ini sangat penting untuk penanganan serius dari pemerintah dan instansi terkait terhadap masalah ini. Karena salah satu hambatan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan jaringan internet. Ketersediaan akses internet yang merata hingga ke wilayah pelosok pedesaan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, ” ujar H. Raden Sudarto, yang akrab disapa H. alex itu. Kamis (22/2/2024).

H. Alex juga mengatakankan. Tidak hanya memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, ketersediaan jaringan telekomunikasi itu juga mendukung peningkatan pendidikan dan ekonomi masyarakat.

“Saya meyakini bahwa pemerataan akses internet akan memberikan dukungan bagi masyarakat dalam berbagai aktivitas, termasuk mendukung mereka yang memiliki usaha mandiri, ” ucapnya.

Dengan adanya akses internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan menyebarkan informasi dengan cepat, sehingga memberikan dampak positif pada peningkatan pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Namun, H. Raden Sudarto juga menyadari bahwa penyedia layanan telekomunikasi menghadapi kendala dalam berinvestasi atau menjalankan program hingga ke pelosok pedesaan, dikarenakan jarak yang jauh dan minimnya infrastruktur pendukung seperti jalan.

Oleh karena itu, ia berharap adanya kerja sama antara pemerintah dan penyedia layanan internet untuk mempercepat pembangunan infrastruktur internet di Barsel.

“Ini sangat penting agar Barsel tidak tertinggal dalam menghadapi era digital saat ini, di mana akses internet yang merata memungkinkan akses informasi yang cepat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi daerah, ” tutur H. Alex.

Dorongan dari DPRD Barsel ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan akses informasi dan peningkatan pendidikan di daerah, terutama di pedesaan. Diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat mempercepat digitalisasi di Barsel dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.(red)

Waket I DPRD Barsel Ungkap Sejumlah Prioritas Kegiatan Dewan Tahun 2025

Foto : Ideham.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupten Barito Selatan (Barsel) Kalimantan Tengah ( Kalteng) akan fokus melakukan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sebelumnya telah diajukan oleh Pihak eksekutif dalam hal ini Pj. Bupati Barsel H. Deddy Winarwan.

“Dua Raperda yang akan kita bahas di Bulan Februari ini adalah tentang Kearsipan dan Hukum adat,” kata Wakil Ketua I DPRD Barsel Ideham, usai digelarnya rapat badan musyawarah  DPRD Barsel, Jumat (31/01/2025).

Ideham juga mengatakan, selain membahas dua Raperda yang dianggapnya Pekerjaan Rumah (PR) itu, pihaknya juga akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkup Pemkab Barsel dengan masing-masing komisi yang ada di lembaga legislatif Barsel ini.

“Pastinya  kita lembaga legislatif juga akan menggelar kegiatan-kegiatan lainnya, terkait konsultasi dan mekanisme menyangkut pembahasan RT RW,” terang Ideham.

Namun demikian, tambah Politisi PAN Barsel itu, sebelum dilakukannya pembahasan RT RW yang sebelumnya diajukan oleh Pj. Bupati Barsel itu, pihaknya terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak biro hukum. 

“Yang jelas kita akan menyelesaikannya secepatnya, karena legislatif dan eksekutif merupakan mitra, jadi sewajarnya lah kita saling bantu,” ujar legislator dapil I Barsel  itu.(red)

Rusinah Andelen Dukung Disporaparbud Lakukan Pengembangan Destinasi Wisata

Foto : Rusinah Andelen.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Wakil Ketua (Waket) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Barito Selatan (Barsel)  mengapresiasi rencana pemerintah daerah Barsel melalui Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Barsel yang melakukan pengembangan beberapa destinasi objek wisata di wilayah Barsel.

“Sangat bagus sekali rencana yang di buat pemerintah untuk mengembangkan wisata kita,  tentu itu sangat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ” kata Rusinah Wakil Ketua II DPRD Barsel, Minggu (26/01/2025).

Menurutnya, didalam rencana tersebut, harus dicantumkan beberapa destinasi wisata yang akan dikembangkan, dan selanjutnya akan dibuat Peraturan Daerah (Perda), serta Peraturan Bupati (Perbup).

“Kita berharap, destinasi wisata itu nantinya dapat dikembangkan, tentu akan memberikan banyak keuntungan untuk daerah apabila hal itu dapat dikembangkan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara Kepala Disporaparbud Barsel,  Manat Simanjuntak mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih fokus pada pengembangan objek wisata Sanggu dan Malawen Buntok serta  beberapa objek wisata lainnya. 

“Supaya beberapa objek wisata itu bisa dikembangkan, kita berharap dukungan infrastruktur yang mengacu pada 3A yakni amenitas, atraksi dan akses,”ujarnya.(red)

DPRD Barsel Gelar Rapat Evaluasi Perubahan Perbup dan Kinerja Perumdam Tirta Barito

Foto : Evaluasi kinerja Perumdam Tirta Barito, DPRD Barsel gelar rapat komisi gabungan.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat gabungan komisi terkait pembahas perubahan Peraturan Bupati (Perbup) dan evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Selatan.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barsel, HM. Farid Yusran, didampingi Wakil Ketua I DPRD Barsel, Ideham, dan Wakil Ketua II DPRD Barsel, Rusinah, bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD setempat, Senin (13/1/2025).

“Pembahasan mengenai perubahan Perbup berjalan lebih cepat karena langkah awal terkait pembatalan Perpres Nomor 53 Tahun 2003 oleh Mahkamah Agung telah dilaksanakan sebelumnya,” ucap HM. Farid Yusran usai kegiatan.

Menurutnya pembahasan sudah hampir selesai, tinggal penyempurnaan sebelum diajukan ke Gubernur untuk dievaluasi. Fokus rapat saat ini, hanya menyempurnakan Perbup yang akan segera diajukan untuk evaluasi lebih lanjut.

“Dengan masukan yang ada, kami harap Perbup yang disusun dapat berjalan sesuai harapan dan mendukung kepentingan daerah,” bebernya.

Masih dijelaskannya, terkait evaluasi PDAM, pembahasannya masih belum dapat diselesaikan, karena pihak terkait belum membawa data yang cukup untuk mendalami masalah yang ada.

“kita perlu pendalaman lebih lanjut untuk memahami masalah yang dihadapi PDAM dan mencari solusi yang tepat,” pungkasnya.(red)

DPRD Barsel Laksanakan Rapat Pembahasan Ranperda APBD 2025

[/caption]LPLHN.News.com, BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Tim Badan Anggaran Pemerintah Kabupaten setempat, gelar rapat Badan Anggaran terkait hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Rapat Penyempurnaan pembahasan hasil evaluasi terkait Ranperda APBD anggaran 2025 tersebut, di pimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Barsel, Ideham yang di dampingi oleh Wakil Ketua 2 DPRD Barsel Rusinah Andelen dan dihadiri oleh Tim Badan Anggaran DPRD Barsel, Tenaga Ahli DPRD Barsel serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten setempat, bertempat di ruang gabungan Komisi DPRD Barito Selatan, Selasa (7/01/2025).

“Alhamdulillah beberapa hal yang menjadi hasil evaluasi dan beberapa masukan dari hasil evaluasi gubernur terkait APBD anggaran Tahun 2025 tersebut sudah disempurnakan. Tentunya pembahasan penyempurnaan ini sesusai dengan ketentuan yang berlaku,” Kata, Wakil Ketua 1 DPRD, Ideham, Saat di konfirmasi usai pimpin pelaksanaan rapat tersebut, Selasa (7/01/2025).

Masih dikatakan Ideham, sebagaimana di ketahui bahwa prinsip pelaksanaan pembahasan dari hasil evaluasi terkait Ranperda ini, normativ dilakukan penyepurnaan hasil evaluasi, sebelum menjadi peraturan daerah nantinya.

“Karena sesuai ketentuan, sebelum di sepakati menjadi peraturan daerah APBD, maka harus di sempurnakan terlebih dahulu antara tim anggaran pemerintah dengan tim anggaran DPRD, terkait apa apa saja yang menjadi masukan dan apa saja yang menjadi permasalahan sesuai dengan hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh gubernur,” Imbuh, Ideham.

Sementara dalam berlangsungnya prosesi pembahasan tersebut, salah satu anggota tim Badan Anggaran DPRD Barsel dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sudiarto meminta agar kebijakan – kebijakan terkait hasil evaluasi anggaran tersebut di sesuaikan dengan prinsif kondisi daerah.

“Sehingga kebijakan itu nantinya dapat bermanpaat dan tepat guna,” Ujar Sudiarto.(red) 

Banmus : Waket I DPRD Barsel Soroti Pentingnya Agenda Kerja yang Terstruktur

Foto : DPRD gelar rapat Banmus.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Ideham, menyoroti pentingnya perencanaan agenda kerja yang terstruktur untuk mendukung kelancaran program pembangunan di daerah.

Hal itu disampaikan Ideham saat memimpin Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Barsel yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Jumat (3/1/ 2025).

Rapat tersebut bertujuan menyusun agenda kerja DPRD untuk bulan Januari 2025, sekaligus menyelaraskan dengan program Pemerintah Daerah.

“Rapat ini menjadi momen strategis bagi DPRD untuk memastikan semua agenda yang direncanakan dapat mendukung program prioritas pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah agenda penting yang disusun antara lain Rapat Dengar Pendapat dengan OPD, Rapat Bapemperda, dan Rapat Paripurna. Semua agenda ini dirancang untuk memastikan pembangunan di Barsel berjalan sesuai target.

“Kami berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah semakin kuat, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten III Sekretariat Daerah Barsel, Mirwansyah, mengapresiasi langkah DPRD yang terus berupaya menyelaraskan jadwal kerja dengan pemerintah daerah.

“Koordinasi yang baik seperti ini sangat penting untuk mendukung percepatan realisasi program-program strategis yang telah dirancang bersama,” ujarnya.(red)

PT.Perwata Rimba di Keluhkan Masyarakat…?

Buntok, Tgl 15 Desember 2024
lplhnnews.com.

JAKARIA DAN SAUDARA SAUDÍES SOBONO/SAUDI saat ditemui di kediamannya menuturkan terkait dengan adanya pencemaran lingkungan di desa mereka yaitu di Desa Bantai Bambure, Kec.Dusun Utara Kab.Barito Selatan, Propinsi. Kalimantan Tengah. mereka berdua mewakili masyarakat Desa menyampaikan keluhan mereka yang selama ini menjadi permasalahan di Desa mereka yang berkaitan dengan sulitnya mendapatkan Air mengingat untuk mendapatkan air bersih, karena sungai di Desa kami telah tercemar dan terjadi pendangkalan oleh aktifitas peruhaan PT.PERWATA RIMBA dan hal ini di akui oleh petugas DLHD Kab.Bar-sel.

pencemaran tersebud menurut mereka sudah lama terjadi yaitu dari Tahun 1992 dan hingga sampai dengan saat ini Tahun 2024 kami merasakannya, namun berkaitan dengan hal itu pihak perusahaan tidak pernah melakukan pencegahan dan maupun penanggulangan sehingga kami pun menjadi resah, sehingga kami meminta media ini untuk membuat beritanya agar kiranya dapat di lihatdan di ketahui oleh pihak kementrian dan Presiden kami tercinta Pak.PRABOWO sehingga pihak perusahaan mendapatkan sanksi dan bukan hanya pihak perusahaan bahkan menurut mereka pihak2 kepala Desa, Camat, serta petugas DLHD yang bernama Lambriana Sinaga pada saat pertemuan terkesan menyalahkan kami masyarakat yang melaporkan pencemaran tersebud, bukannya berpihak kepada pelapor malahan terkesan berpihak kepada perusahaan tuturnya kepada media ini.

dan lambriana sinaga juga menyalahkan perusahaan lain lah yang membuat air sungai itu tercemar katanya, lambriana sinaga menuding bahwa pencemaran itu terjadi akibat perusahaan tambang Batu Bara yaitu PT.ELECTRA GLOBAL, namun menurut Sobono hal ini sudah lama terjadi dan bukan datang dari perusahaan yang dia sebutkan melainkan datangnya dari PT.PERWATA RIMBA yang kami laporkan itu.

dan jika pun benar hal itu juga ada datangya dari perusahaan yang dia sebudkan kenapa dia tidak memanggil pihak perusahaan tambang itu, sementara dia adalah seorang petugas dari dinas lingkungan hidup daerah, berarti kalau diri mengetahui dan tidak melakukan pemanggilan terhadap perusahaan itu artinya apa sih tugas seorang LAMBRIANA SINAGA sekarang…?.

di tambahkan oleh Ketua LPLHN wilayah Das Barito Apakson mengecam keras atas terjadiya permasalahan ini yang mana tidak mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah yaitu DLHD Kab.Barito Selatan ada apa dengan DLHD kok tidak melakukan pemerocesan terhadap permasalahan ini, dengan adanya kejadian ini kami sebagai lembaga pencinta lingkungan hidup nusantara(LPLHN) akan membuat laporan ke kementrian KLH dan MENTRI PERTANIAN agar pihak Gakkum KLH melakukan pemanggilan terhadap perusahaan dan petugas DLHD serta Kepala Desa PLT dan juga Camat Dusun Utara.

karena menurut diri tidak layak petugas Negara berpihak kepada perusahaan melainkan menjadi tiang tengah di antara masyarakat dengan perusahaan, dan hal ini tidak boleh terjadi di Kab.Barito Selatan ini, serta Orang2 seperti ini tidak boleh ada di dalam lingkaran pemerintahan karena menurut Apakson bisa merusak pemerintahan itu sendiri di mata masyarakat Kab.Barito Selatan Ucapnya kepada media ini.

berbicara masalah kesejahteraan itu berawal dari lingkungan yang bersih dan lingkungan yang bebas dari pencemaran, karena bagaimana mau di bilang sejahtera kalau lingkungannya tercemar tutup Apakson.lplhnnews.com (Markus Subiatoro)

Pimpinan DPRD Barsel 2024 -2029 Resmi Dilantik

Foto : Tiga Pimpinan DPRD Barsel Periode 2024 – 2029 dilantik dan diambil sumpah janji.
LPLHN.News.com – Buntok-Tiga pimpinan definitif DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah periode 2024-2029 resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Barito Selatan, Ahmad Husaini dalam rapat paripurna ke-6 masa sidang I DPRD setempat, di Buntok, Kamis (31/10/2024).

Tiga pimpinan dewan yang dilantik tersebut yakni HM Farid Yusran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai ketua, Ideham dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai wakil ketua I, dan Rusinah dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai wakil ketua II.

Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Barito Selatan yang telah melantik tiga pimpinan DPRD kabupaten setempat.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang telah menetapkan surat keputusan Nomor 188.44/501/2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Barito Selatan masa jabatan 2024-2029,” katanya usai acara pelantikan.

Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pihaknya untuk memegang amanah sebagai pimpinan DPRD Barito Selatan.

Farid Yusran mengatakan, jabatan ini merupakan suatu kehormatan besar, dan juga sekaligus tanggung jawab yang sangat berat.

“Kepercayaan ini bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, komitmen, dan dedikasi untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan rekan-rekan anggota DPRD, mitra kerja dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan seluruh lapisan masyarakat.

“Kita tidak ada artinya apabila tidak didukung rekan-rekan anggota dewan, mitra kerja dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan seluruh lapisan masyarakat,” bebernya.

Penjabat Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan pada kesempatan itu mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua dan wakil ketua dewan yang telah dilantik.

“Semoga ketua dan wakil ketua beserta seluruh anggota dewan diberikan kekuatan dan kesehatan, serta senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dalam melaksanakan tugas dan amanah dari masyarakat kabupaten ini,” kata dia.

Dikatakannya, setelah ini, pihaknya bersama pimpinan dan anggota dewan akan paralel menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2025 mendatang.

“Karena, sesuai Amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kita diberikan tenggat atau batas waktu hingga 30 Nopember 2024 atau tahun berjalan sudah didapatkan persetujuan bersama RAPBD tahun berikutnya atau untuk tahun 2025,” jelasnya.

Jadi, lanjut Deddy Winarwan, hingga saat ini ada waktu satu bulan lagi untuk melaksanakan penyusunan APBD Barito Selatan tahun anggaran 2025 mendatang.

Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan atas dukungannya selama ini yang telah mendukung Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

Acara pelantikan pimpinan DPRD Barito Selatan tersebut dihadiri Forkopimda dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota dewan kabupaten setempat.

Kontingen Jambore Pendidikan Barsel Dilepas Oleh Kadisdik

Foto : Sebanyak 300 orang yang tergabung dalam kontingen Barsel menuju pelaksanaan Jambore Pendidikan Kalteng Berkah 2024 di Palangka Raya, dilepas oleh Kadisdik Barsel di Halaman SMAN 2 Buntok, Jumat (25/10/2025).

LPLHN.News.com – BUNTOK – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, Syahdani berharap agar ilmu dan informasi yang diperoleh pada kegiatan Jambore Pendidikan Kalteng Berkah Tahun 2024 dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing.

Harapan tersebut dia sampaikan usai melepas kontingen Barsel yang akan mengikuti Jambore Pendidikan Kalteng Berkah di komplek Tuah Pahoe Palangkaraya, Jum’at (25/10/2024).

“Semua informasi, ilmu maupun wawasan yang diperoleh pada kegiatan jambore pendidikan Kalteng berkah ini semoga dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing,” tuturnya.

Sebab kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kesamaan tekad untuk mewujudkan pendidikan di Kalteng yang unggul dan berkualitas.

Untuk itu, siswa-siswi yang juga mengikuti kegiatan tersebut bisa membawa nama baik Kabupaten berjuluk bumi dahani dahanai tuntung tulus di Ibukota Provinsi.

“Kita berharap siswa-siswi bersama guru-guru yang mengikuti kegiatan Jambore Guru yang juga menjadi ajang silaturahmi dan temu akbar pendidikan ini bisa mengharumkan nama daerah kita,” harap Syahdani.

Sementara itu ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Barsel, Zainul Hakim mengatakan untuk kontingen yang berangkat ini adalah dari MKKS Gabungan SMA, SMK dan SLB.

“Peserta keseluruhan yang berangkat hari ini sebanyak 300 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru serta siswa,” pungkasnya.(Tampetu)

Kedua Korban DT Nahas di PT. TriOP Berhasil Dievakuasi

Foto : Dua korban DT yang mengalami insiden di PT. TriOP berhasil dievakuasi, keduanya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam kabin DT.
LPLHN.News.com – Dua orang korban insiden DT bermuatan batu bara milik PT. Mitra Teknik Prasarana (MTP) yang terperosok ke sungai Hingan, kecamatan Timpah, Kapuas akibat runtuhnya jembatan di Km. 47 jalan hauling PT. Tri Oetama Persada (TriOP), Selasa (22/10/2024) ditemukan dalam keadaan tewas terjepit dalam kabin.

Berdasarkan dari informasi yang berhasil dihimpun, kedua korban berhasil dievakuasi pada siang hari, Selasa (22/10/2024) dalam keadaan sudah tidak bernyawa.

Kedua jenazah korban kemudian dilarikan ke RSUD Jaraga Sasameh Buntok, guna melakukan visum dan penanganan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi dari pihak perusahaan dan RSUD Jaraga Sasameh Buntok.

Peristiwa nahas yang menewaskan dua orang operator/driver dan helper atas nama Muhammad Yulia Rahman dan Heri Pidelis warga kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan tersebut, terjadi pada Selasa (22/10/2024) sekira pukul 03.00 WIB.

Berdasarkan informasi rilis yang diterbitkan oleh HGE PT. TriOP, kejadian bermula saat DT 030 milik PT. Mitra Teknik Prasarana (MTP) yang dibawa oleh kedua korban mengangkut batu bara dari tambang PT. TriOP yang berada di wilayah Kapuas menuju pelabuhan di wilayah desa Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel.

Pada saat melintas di jembatan Km. 47 jalan hauling PT. TriOP ruas Sungai Hingan, Kecamatan Timpah, Kapuas, tiba – tiba jembatan tersebut runtuh, menyebabkan DT yang mengakut batu bara puluhan ton tersebut nyungsep ke sungai.

Menanggapi hal ini, Ketua DPD Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) Provinsi Kalimantan Tengah, Nanang Suhaimi, mendesak penegak hukum untuk segera melakukan investigasi dan mengusut secara tuntas insiden fatality yang menelan korban jiwa tersebut.

“Kita minta penegak hukum segera melakukan pengusutan secara tuntas peristiwa insiden fatality di PT. TriOP ini, karena kita duga kejadian ini akibat pihak perusahaan tidak memenuhi kewajiban K3,” tegas Ketua DPD LPLHN Kalteng, Nanang Suhaimi, Selasa (22/10/2024).

“Sebab ini sudah masuknya ke dalam ranah pidana, karena akibat kelalaian managemen perusahaan terhadap K3 membuat insiden ini terjadi dan menelan korban jiwa,” sambung dia menjelaskan.

Diungkapkan dia, peristiwa ini merupakan pelajaran, bahwa pemenuhan kewajiban kelengkapan perizinan sebuah perusahaan sangat penting, agar bisa meminimalisir resiko pada dunia kerja.

“Ini akibat lemahnya pengawasan pihak berwenang sehingga terjadilah Insiden ini. Jalan yang baru selesai dibangun dan pelabuhan juga belum mendapatkan izin yg jelas sudah beroperasi, padahal semua material buat membangun jln dan pelabuhan berasal dari galian C yang diduga Ilegal,” tukasnya.

“Ada apa dengan Perusahaan ini sehingga bisa bekerja dengan melanggar aturan?” pertanyakan Nanang.

Sebab, sambung dia lagi, uji kelayakan baik itu pada infrastruktur jalan maupun sarana dan prasarana tambang sebelum beroperasi itu wajib dilakukan, karena merupakan bagian dari kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) perusahaan, dalam menjamin bahwa ketika beroperasi perusahaan sudah benar- benar siap, agar semua pekerja bisa terlindungi dan lingkungan hidup bisa terjaga dengan baik.

“Semua infrastruktur tambang sebelum beroperasi harusnya diuji kelayakan. Itulah gunanya kelengkapan perizinan, agar pengawasan dari internal maupun eksternal bisa jalan dengan baik, untuk memastikan bahwa perusahaan ini berjalan sesuai koridor peraturan pada saat beroperasi,” imbuh dia.

“Ini lah akibat pekerjaan banyak mencuri, dan banyak barang haram di jalan dan pelabuhan milik mereka ini!” pungkas Nanang.(SST)

Diduga Tidak Jalankan K3, DPD LPLHN Minta Aparat Usut PT. TriOP Terkait Insiden Tewasnya Dua Driver

Foto : Proses evakuasi korban insiden terceburnya DT bermuatan batu bara di Jl. Hauling PT. TriOP, Selasa (22/10/2024).
LPLHN.News.com – BUNTOK – DPD Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) Provinsi Kalimantan Tengah mendesak agar penegak hukum segera mengusut tuntas peristiwa runtuhnya jembatan yang menewaskan dua operator/driver DT di PT. Tri Oetama Persada (TriOP), karena diduga pihak perusahaan tidak memenuhi kewajiban perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Kita minta penegak hukum segera melakukan pengusutan secara tuntas peristiwa insiden fatality di PT. TriOP ini, karena kita duga kejadian ini akibat pihak perusahaan tidak memenuhi kewajiban K3,” tegas Ketua DPD LPLHN Kalteng, Nanang Suhaimi, Selasa (22/10/2024).

“Sebab ini sudah masuknya ke dalam ranah pidana, karena akibat kelalaian managemen perusahaan terhadap K3 membuat insiden ini terjadi dan menelan korban jiwa,” sambung dia menjelaskan.

Menurut dia managemen perusahaan semestinya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Karena K3 merupakan bagian terpenting dari komitmen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) perusahaan.

“Kita minta pihak managemen PT. TriOP bertanggung jawab dan segera melakukan investigasi terkait persoalan ini, apalagi ini sudah menelan korban jiwa. Karena K3 ini merupakan bagian terpenting dari AMDAL perusahaan sebelum beroperasi,” tukasnya.

“Berarti patut diduga pihak managemen perusahaan tidak menjalankan AMDAL mereka selama ini sebagaimana mestinya, termasuk pengawasan dan pemantauan K3 serta safety tambang di PT. TriOP itu,” beber Nanang lagi.

Selanjutnya, dia juga meminta agar perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara tersebut untuk sementara dihentikan aktivitasnya, sebelum menyelesaikan dan menertibkan semua persoalan yang berkaitan dengan perizinan mereka termasuk AMDAL.

Sebab, kata dia, menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh LPLHN, masih ada perizinan mereka yang belum dibereskan, seperti koridor jalan, pinjam pakai kawasan hutan untuk tempat pembuatan jalan hauling, pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), izin mendirikan bangunan (IMB), izin pemanfaatan air tanah, dan sejumlah perizinan lainnya.

Apalagi selama ini, PT. TriOP pun diduga melakukan penimbunan pelabuhan dan jalan hauling mereka menggunakan material yang bersumber dari tambang galian C yang tidak berizin alias ilegal.

“Kita minta supaya perusahaan PT. TriOP untuk sementara dihentikan aktivitasnya, sampai semua yang berkaitan dengan perizinan dan AMDAL mereka dibereskan dan ditertibkan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Sebelumnya dikabarkan, bahwa telah terjadi insiden jembatan runtuh di ruas Km. 47 Jalan Hauling PT. TriOP, Selasa (22/10/2024) sekira pukul 03.00 WIB yang menyebabkan sebuah DT bermuatan batu bara nyungsep ke dalam sungai dan menelan korban jiwa sebanyak dua orang driver dan helper, yakni Muhammad Yulia Rahman dan Heri Pidelis warga Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan meninggal dunia.

Kedua jenazah korban yang terjebak di dalam DT tersebut, berhasil dievakuasi dan dibawa ke RUSD Jaraga Sasameh Buntok.(SST)

Insiden Jembatan Runtuh, Dua Orang Driver PT. TriOP Tewas

Foto : Proses evakuasi dua korban tewas di Jl. Hauling PT. TriOP
LPLHN.News.com, BUNTOK – Diakibatkan jembatan runtuh, DT 030 nyungsep ke sungai di Km. 47 jalan hauling batu bara milik PT. Tri Oetama Persada (TriOP), dua orang yakni operator dan penumpang diduga tewas karena masih terjebak di dalam DT, Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan rilis yang diterima oleh awak media, peristiwa nahas ini terjadi sekira pukul 03.00 WIB. Dua orang yang menjadi korban adalah operator/driver dan helper atas nama Muhammad Yulia Rahman dan Heri Pidelis, warga Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan.

Untuk kronologis kejadian, DT 030 milik PT. MTP bermuatan batu bara dari tambang PT. TriOP sedang mengarah ke pelabuhan yang berada di desa Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel, ketika melewati jembatan sta Km. 47 tiba – tiba jembatan runtuh dan mengakibatkan DT 030 terperosok ke dalam sungai.

Dari informasi yang diperoleh, hingga saat ini belum bisa dilakukan evakuasi dikarenakan kondisi arus sungai sangat deras dan mengakibatkan badan jalan terus longsor.

Informasi ini dibenarkan oleh HRD PT. TriOP, Peli, menurut dia saat ini pihak perusahaan tengah melakukan upaya evakuasi korban.

“Saya di Palangka Raya pak. Sedang menunggu info juga dari site. Kita tunggu ya pak,” jawabnya singkat.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh awak media, PJO PT. TriOP yakni Stefanus, belum memberikan jawaban terkait insiden nahas ini.(SST)

PSKS Tahun 2024 Dilaksanakan Oleh DSPMDes

Foto : DSPMDes Barsel laksanakan Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2024.
LPLHN.News.com – Buntok – DSPMD Barito Selatan melaksanakan kegiatan peningkatan dan penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial atau PSKS. Di KNPI setempat, Senin (21/10/2024).

Kegiatan ini diikuti empat unsur sosial masyarakat yakni LKS, Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM, TKSK dan Karang Taruna.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas LKS, PSM, TKSK dan Karang Taruna,” kata kepala DSPMD Barsel, Selviriyatmi usai membuka kegiatan.

Ia mengatakan kegiatan ini sekaligus menindaklanjuti sambutan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto usai pelantikan menegaskan para penerima bantuan jangan salah sasaran.

Hal ini dilakukan lanjut dia, agar pelaksanaan dilapangan benar-benar data update setiap bulan atau minimal 3 bulan sekali.

Jangan sampai masih terdata warga yang sudah pindah, meninggal dunia bahkan masyarakat yang sudah mampu tetap menerima bantuan.

“Ini kita lakukan sebagai salah satu upaya agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran,” kata dia.

Sementara Kabid Sosial, Rudianto menambahkan tujuan kegiatan peningkatan kapasitas PSKS ini dalam rangka meningkatkan kolaborasi antara empat unsur sosial masyarakat.

Empat unsur tersebut yakni LKS selaku penyelenggara kesejahteraan sosial di Kabupaten, PSM yang membantu dalam hal menyiapkan database kesejahteraan sosial.

Kemudian, lanjut dia, TKSK yang berada di Kecamatan membantu mengawasi mengevaluasi dan juga menyiapkan data-data dan karang taruna merupakan bagian dari unsur masyarakat yang membantu.

“Mereka ini selain juga sebagai pengawas distribusi Bansos untuk Desa dan Kecamatan mereka juga berfungsi untuk mengevaluasi apakah penerima bansos layak atau tidak,” ucap dia.

Ini Pesan Sekda Kepada Kafilah FASI Barsel

Foto : Sebelum melepas Kafilah FASI, Sekda Barsel, Edy Purwanto berpesan agar seluruh anggota Kafilah bisa menjadikan FASI sebagai wadah ukuwah Islamiyah
LPLHN.News.com – BUNTOK – Sekda Barito Selatan, Eddy Purwanto menyebutkan bahwa festival anak saleh Indonesia atau FASI sebagai wadah menjalin ukhuwah islamiyah dan pengembangan kualitas pendidikan anak.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat melepas kontingen Barito Selatan mengikuti FASI XII tingkat provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada 10-13 Oktober 2024, Selasa (8/10/2024).

Sekda mengatakan kegiatan Festival anak sholeh ini sarat dengan nilai ibadah dan aqidah bagi kalangan generasi usia dini.

“FASI juga sebagai wadah untuk menjalin ukhuwah islamiyah dan pengembangan kualitas pendidikan anak,” kata Eddy Purwanto.

Ia menyampaikan selain itu juga sebagai wahana pagelaran lomba kreativitas para santri berprestasi, kegiatan FASI ini tentu juga diharapkan sebagai wadah untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah dan pengembangan kualitas pendidikan anak menuju lahirnya generasi bangsa yang andal, tangguh, memiliki etika, motivasi, moral dan kepribadian yang baik, serta berakhlak mulia, sehingga dapat menjadi pemenang dalam persaingan global secara bermartabat.

Dirinya pun berpesan agar selalu menjunjung tinggi sportivitas, jaga nama baik daerah, jaga kesehatan dan jaga kekompakan. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak baik kepada official, pelatih, pembina yang telah mendidik anak anak santri kafilah FASI Barito Selatan.

“Saya berharap kepada pimpinan kafilah dan official agar anak-anak dapat selalu dipantau, diawasi, dijaga kesehatannya, dan terus dimotivasi, sehingga mereka dapat mempersembahkan prestasi terbaik dan mengharumkan nama Barito Selatan yang kita cintai ini,” ucap dia.

Ia menambahkan bahwa menjadi tugas pokok semua dalam upaya menyelamatkan moral dan menyehatkan mental anak-anak Indonesia, sehingga anak-anak dapat terjaga dengan baik terutama dari berbagai pengaruh negatif di tengah maraknya globalisasi.

Kafilah FASI Barsel Diberangkatkan

Foto : Kafilah FASI Barsel diberangkatkan oleh Pemkab setempat.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memberangkatkan kafilah untuk mengikuti Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) XII tingkat provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya pada 10-13 Oktober 2024.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan mengucapkan selamat dan sukses untuk mengikuti ajang tersebut ditingkat provinsi,” kata Sekda Barito Selatan, Eddy Purwanto, di Buntok, Selasa (8/10/2024).

Ia berharap, kafilah Barito Selatan mendapat hasil yang terbaik, sehingga bisa berlanjut ke tingkat nasional di Bekasi pada pada 24 – 27 Oktober 2024 mendatang.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan, kegiatan tersebut sarat dengan nilai ibadah dan aqidah bagi kalangan generasi usia dini dan tentu saja menjadi tugas pokok bagi semua dalam upaya menyelamatkan moral dan menyehatkan mental anak-anak Indonesia.

“Hal itu dilakukan agar anak-anak dapat terjaga dengan baik, terutama dari berbagai pengaruh negatif di tengah maraknya globalisasi,” ucapnya mewakili Penjabat Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan.

Ia juga berharap kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi wadah untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah dan pengembangan kualitas pendidikan anak.

“Selain sebagai wahana pagelaran lomba kreativitas para santri berprestasi, kegiatan FASI ini tentu juga diharapkan sebagai wadah untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah,” kata dia.

Termasuk juga lanjut dia, dalam pengembangan kualitas pendidikan anak menuju lahirnya generasi bangsa yang andal, tangguh, memiliki etika, motivasi, moral dan kepribadian yang baik, serta berakhlak mulia, sehingga dapat menjadi pemenang dalam persaingan global secara bermartabat.

“Saya ucapkan selamat jalan kepada kafilah FASI Barito Selatan. Semoga selamat sampai tujuan, dan junjung tinggi sportivitas, serta jaga nama baik daerah, jaga kesehatan dan jaga kekompakan,” harapnya.

Sementara mewakili ketua kafilah, Ustadz HM Iqbal Jauhari menyampaikan untuk jumlah kafilah yang diberangkatkan ini sebanyak 120 orang.

“Sebanyak 120 orang ini terdiri dari 50 orang santri sebagai peserta, dan 48 orang sebagai pelatih, serta pendamping dan 22 orang penggembira yang terdiri dari ustadz serta ustadzah dan orang tua santri,” terangnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang telah mendukung Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Barito Selatan untuk mengikuti FASI XII tingkat provinsi tersebut.

Disamping itu ia juga mengatakan, kafilah Barito Selatan pernah empat kali menjadi juara umum dan diharapkan pada kegiatan ini bisa mengembalikan kejayaan tersebut.

“Kita mengharapkan doakan dari seluruh masyarakat Barito Selatan, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selamat dalam perjalanan dan mudah-mudahan kita bisa meraih hasil yang terbaik,” kata dia.

Untuk Kedua Kalinya Pemkab Barsel Raih Penghargaan dari Kemenpan RB

Foto : Pemkab Barsel kembali menerima penghargaan dari Kemenpan RB RI.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah kembali berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

Penjabat Bupati Barito Selatan, DR H. Deddy Winarwan, M. Si, CGCAE, CRGP mengatakan, dirinya sangat bersyukur, karena Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kembali berhasil meraih predikat B (Baik) dari Kemenpan RB.

“Penghargaan tersebut diserahkan Menteri PAN RB dalam kegiatan SAKIP Award 2024,” katanya dalam press release diterima, Senin.

Dikatakannya, penghargaan yang telah diraih ini berkat kerja keras semuanya, sehingga kembali mempertahankan predikat nilai B (Baik) dalam hasil evaluasi SAKIP selama 2 tahun berturut-turut, yakni pada 2023 dan 2024, sedangkan pada 2022 lalu hanya mendapatkan nilai C (cukup).

“Tanpa koordinasi dan sinergitas antar seluruh pimpinan dan staf perangkat daerah, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan penghargaan ini selama dua tahun berturut-turut,” ucap pria yang memiliki dua orang putri tersebut.

Menurut dia, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta capaian kinerja, kualitas pembangunan, budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan Pemkab Barsel menunjukan hasil yang baik.

Oleh karena itu, Deddy meminta kepada semua harus tetap solid, kompak serta teruslah meningkatkan kinerja pelayanan publik menjadi lebih baik lagi.

Ia juga menyampaikan, Pemkab Barsel tetap konsisten melakukan berbagai perbaikan kinerja pelayanan publik, dan aparatur pemerintah kabupaten harus hadir untuk melayani masyarakat.

Salah seorang warga Kabupaten Barito Selatan, Imam menyampaikan sangat bangga atas prestasi yang diraih oleh Pemkab Barsel selama dua tahun berturut-turut tersebut.

Dikatakannya, prestasi yang didapatkan itu merupakan kebanggaan bagi masyarakat di kabupaten yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Penjabat Bupati Barsel, Deddy Winarwan, karena selama kepemimpinannya dua tahun ini telah berhasil meraih predikat tersebut dari Kemenpan RB, dan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa,” kata dia.

Selain itu ia juga berharap, semoga kedepannya Barito Selatan mendapatkan pemimpin yang sama seperti Deddy Winarwan, sehingga dapat memajukan daerah dan mensejajarkan kabupaten ini dengan kabupaten lainnya yang sudah maju di Indonesia.

Cegah Ekstrimisme, Kesbangpol Barsel Laksanakan Sosialisasi

Foto : Cegah ekstrimisme, Kesbangpol Barsel laksanakan sosialisasi kebangsaan.
LPLHN.News.com – Buntok – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Tengah melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme di Buntok, Kabupaten Barito Selatan.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Barito Selatan, Rahmat Nuryadin mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama antara Bakesbangpol Kalteng dan Bakesbangpol Barito Selatan tersebut.

“Tujuan dilaksanakannya rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (RAN PE) ini untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara,” katanya, di Buntok, Rabu (2/10/2024).

Dikatakannya, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak azasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional.

Menurut dia, dalam kegiatan yang dilaksanakan ini diikuti sebanyak 100 orang yang terdiri dari pengurus organisasi, yayasan dan lembaga masyarakat, serta tokoh adat, tokoh agama, serta kepemudaan yang ada di Barito Selatan. Kemudian dari ketua forum mitra dari Kesbangpol Barito Selatan.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini yakni Satgas wilayah Kalteng Densus 88 anti teror, Ganjar Satriyo, ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Tengah, Prof Khairil Anwar.

Kemudian narasumber Lainnya yakni Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Barito Selatan, H. Arbaja dan ketua lembaga kajian dan pengembangan SDM Nahdlatul ulama Indonesia, DR Mukhlas Rozikin

Ketua Komisi III DPRD Bar-Sel

Buntok,lplhnnews.com
Komisi III DPRD Bar-Sel berharap sumberdaya manusia (SDM) guru di Daerah Kab.Barito Selatan harus di perhatikan dengan serius, artinya SDM guru mesti terus di tingkatkan baik dalam tahun 2024 dan hingga erlanjut ke Tahun2 selanjutnya.
dengan meningkatnya SDM guru, maka dapat i pastikan Ilmu pendidikan yang di dapat kan oleh Anak-Anak kita di Kab.Barito Selatan tentu akan dapat bersaing dengan Kabupaten2 yang lainnya yang ada di Kalimantan Tengah, karena mendapatkan pendidikan dari guru yang berqualitas tentunya tutur Hermanes sebagai Ketua Komisi III di DPRD Kab.Barito Selatan 30 Juli 2024.

Hermanes juga adalah Ketua Komisi III DPRD yang berasal dari partai PDI-P ini, diri nya juga mengharapkan bahwa pendidikan juga buka hanya di sekolah saja namun bisa juga untuk menambah Ilmu bisa di laku kan di luar Jam sekolah, sehingga sumber daya manusia (SDM) yang handal yang nantinya dapat di andalkan didlam kemajuan pembangunan Daerah Kab. barito Selatan untuk kedepan, sehingga mendukung program2 Pemerintah nantinya katanya.

oleh sebab itu lah kita harus memberikan kesempatan kepada semua tenaga pendidik/ guru perlu di tingkatkan lagi dari yang baik agar menjadi jauh lebih baik lagi kedepan nya, agar Anak didik Daerah yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini, mengimbangi/ atau mensejajarkan dengan Anak2 didik yang ada di Kalimantan Tengah dan bahkan mampu mensejajarkan diri nya dengan Anak di didik di Propisi etangga kita seperti Kalimantan Selatan maka dari itu lah kita mengharapkan guru2 hendak nya dapat mengikuti pelatihan dan atau diklat, itu yang kita harapkan ucap nya sembari mengakhiri Statmentnya.lplhnnews.com (Markus)

Penting dan Perlunya Infrastruktur di…?

Buntok, lplhnnews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Barito Selatan, Rusinah Andelen menekankanakan perlunya adanya peningkatan pembangunan Infrasrutur yang merata dibidang pendidikan di Kab.Bar-Sel katanya.

Pemerintah Daerah hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap terhadap penyediaan dan perbaikan Infrastruktur fasilitas pendidikan yang terutama di DAerah pedesaan yang masih kekurangan sarana dan prasarana yang memadai yang mana salah satunya ialah pilar utama dalammembangun sumber daya manusia (SDM) di Bar-Sel yaitu adalah pendidikan yang di nilai masih sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah Kab.Barito Selatan seperti terlihat kondisi fisik ruang belajar yang kurang layak tutupnya kepada awak media.lplhnnews.com

Ketua DPRD Barsel Harap RPJPD di Optimakan…?

.lplhnnews.com
Buntok – Ketua DPRD Barito Selatan, Ir.HM. Farid Yusran,MM menekankan pentingnya optimalisasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan dokumen RPJPD yang lebih baik dan terarah.

“Musyawarah penyusunan RPJPD 2025-2045 sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan,” ujar Farid di Buntok, Rabu (29/5/2024).

Ia berharap dengan adanya RPJPD yang telah disusun, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Selatan akan terarah sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.

“Dokumen RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang berisikan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Barito Selatan,” jelasnya.

Ketua DPRD Barsel Ir.HM. Farid Yusran, MM selaku ketua DPC PDIP Barito Selatan juga mengingatkan bahwa penyusunan RPJPD 2025-2045 telah diwajibkan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Dokumen ini menjadi dasar dan pedoman bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2024 dan menjadi bahan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 mendatang.

“Penyusunan dokumen yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tersebut berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas,” tambah politisi PDIP Barsel itu.

Farid menilai kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu sangat bernilai penting karena merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah daerah untuk membuka secara luas partisipasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah tutupnya.lplhnnews.com

Pembangunan Wajib Memperhatikan Waktu…?

DPRD Barsel Tekankan Kualitas Proyek Fisik, Demi Kemakmuran Masyarakat

lplhnnews.com
Buntok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan mengimbau agar pengerjaan proyek fisik di wilayah tersebut harus dilakukan dengan kualitas yang baik. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Barsel, Raden Sudarto, pada Kamis, (30/5/2024).

Raden Sudarto menekankan pentingnya kualitas dalam setiap proyek pembangunan. Ia berharap agar proyek-proyek yang dikerjakan dapat bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat dan tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran.

“Kami berharap agar proyek-proyek fisik yang dikerjakan di Barsel dapat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Raden Sudarto, yang akrab di sapa H. Alex.

Ia juga mengingatkan agar para kontraktor memperhatikan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan dalam setiap proyek.

“Kontraktor harus memperhatikan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan, agar proyek yang dikerjakan dapat sesuai dengan harapan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.

Ia berharap dengan pengawasan yang ketat dan komitmen dari pihak terkait, proyek fisik di Barsel dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat tutup nya.lplhnnews.com

IJTI Dukung LPLHN Kalteng Laporkan Dugaan Tambang Galian C Ilegal Oleh PT. TriOP

Foto : Ary Mampas.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Koordinator Daerah (Koorda) Ikatan Jurnalistik TV Indonesia (IJTI) Kabupaten Barito Selatan, Ary Mampas, mendukung penuh langkah Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) DPD Kalimantan Tengah untuk membongkar adanya dugaan aktivitas penambangan galian tipe C ilegal.

Hal ini disampaikan oleh salah satu jurnalis senior di Barsel tersebut, terkait dengan adanya pernyataan dari Ketua DPD LPLHN Kalteng, Nanang Suhaimi terhadap adanya dugaan tindak pidana tambang galian tipe C ilegal yang dilakukan oleh PT. Tri Oetama Persada (TriOP).

“Kejahatan lingkungan merupakan kejahatan luar biasa. Apabila ada oknum aparat yang turut bermain dalam kejahatan ini, kami akan dukung bila ada Lembaga yang akan mengugat pelaku kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

“Kita harus bersatu melawan kejahatan seperti ini. Kami mengapresiasi dukungan penuh Polri dan TNI, serta masyarakat dalam operasi penindakan tambang ilegal yang menimbulkan dampak lingkungan di sepanjang DAS Barito,” ucap dia menambahkan.

Penindakan itu menurut Ary Mampas, sangat penting dilaksanakan supaya menjadi peringatan bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya, baik itu perorangan maupun korporasi.

“Kita tidak boleh membiarkan para pelaku kejahatan tambang ilegal seperti Ini, mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri atas penderitaan dan keselamatan masyarakat, kerugian negara, serta kerusakan lingkungan,” pungkas dia.(Red)

 

LPLHN Minta Dinas ESDM dan Polda Kalteng Tindak Dugaan Ilegal Mining yang Dilakukan Oleh PT. TriOP

Foto : PT. TriOP diduga melakukan penambangan galian tipe C Ilegal di sejumlah kawasan untuk menimbun jalan hauling dan pelabuhan mereka di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Beritakalteng.com, BUNTOK – Semakin menjadi – jadi, PT. Tri Oetama Persada (TriOP) diduga kuat melakukan aktivitas penambangan pasir sungai dan tanah urug ilegal, untuk itu Ketua DPD Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) Kalimantan Tengah, Nanang Suhaimi meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Polda setempat melakukan penindakan hukum terhadap perusahaan tersebut.

“Kami selaku lembaga yang fokus terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, meminta kepada Dinas ESDM dan Polda Kalteng untuk segera melakukan penindakan hukum terhadap PT. TriOP!” tegas Nanang, Minggu (21/7/2024).

Permintaan penindakan hukum ini diutarakan oleh Nanang, karena berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh DPD LPLHN, bahwa perusahaan yang saat ini beroperasi di wilayah Desa Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan tersebut melakukan sejumlah aktivitas penambangan galian tipe C ilegal, baik itu berupa pasir sungai di aliran sungai Barito, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel maupun penambangan tanah urug (granit) ilegal di wilayah Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas.

“Kedua aktivitas penambangan ilegal tersebut diduga dilakukan oleh PT. TriOP untuk menimbun jalan akses dan pelabuhan dari tambang batu bara mereka di Kapuas menuju pelabuhan di desa Tanjung Jawa,” bebernya.

Diungkapkan Nanang lebih lanjut, ada dugaan kuat PT. TriOP memanipulasi izin penambangan galian C tersebut, seolah-olah pihak perusahaan menggunakan tanah dan pasir yang bersumber dari tambang galian C yang sah, karena sebagian memang ada yang mereka ambil dari tambang yang sudah berizin.

Namun, bongkarnya lagi, berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, hanya sebagian kecil tanah dan pasir yang mereka gunakan bersumber dari tambang yang memiliki izin, sedangkan sebagian besarnya bersumber dari galian ilegal.

“Aktivitas ini, selain merugikan para pemilik izin tambang galian C yang resmi, juga merugikan daerah dan negara, karena tidak ada pajak retribusi yang bisa diambil dari aktivitas tersebut,” tukasnya.

“Kan kalau itu bersumber dari tembang yang sah, ada yang namanya pajak retribusi daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pendapatan negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelasnya lagi.

Lanjut Nanang lagi, dengan adanya aktivitas penambangan ilegal tersebut akan berdampak buruk pada kerusakan lingkungan hidup yang berujung pada kerugian bagi masyarakat luas. Contohnya adalah terjadinya erosi maupun pencemaran limbah tambang.

“Yang namanya ilegal itu tidak ada pengawasannya, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup,” imbuh Nanang.

“Apalagi seperti kita semua tahu, DAS Barito ini sangat rentan terjadinya erosi, kalau wilayah penambangan itu tidak masuk ke dalam wilayah yang diperbolehkan ditambang maka akan menimbulkan dampak perubahan struktur sungai, bahaya terjadi erosi, ablasi atau bencana alam lainnya, kalau sudah begitu siapa yang rugi?” geramnya.

Selain itu, beber Nanang lagi, dari data lainnya yang berhasil juga dihimpun oleh LPLHN Kalteng, saat ini status pelabuhan PT. TriOP masih dalam tahap perizinan, alias belum memiliki izin resmi.

Foto : Diduga kapal keruk yang digunakan oleh PT. TriOP dalam melaksanakan aktivitas penambangan pasir sungai secara ilegal di wilayah desa Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel.

Tidak jauh berbeda, jalan akses perusahaan yang wilayah tambangnya terletak di Kabupaten Kapuas tersebut ternyata belum mengantongi perizinan koridor jalan yang sebenarnya masuk ke dalam wilayah Hutan Produksi (HP).

“Saya sampai saat ini masih bingung, ini perusahaan semua perizinannya diduga kuat belum ada yang beres, kenapa bisa dibiarkan beroperasi dengan lancar di wilayah Kalteng, ini para penegak hukum kita pada kemana, atau jangan-jangan ada oknum pejabat dan aparat yang ikut mengambil untung dari perusahaan tersebut?” pertanyakan Nanang.

“Pihak DPD LPLHN akan membuat surat laporan secara resmi menuju Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan ke Mabes Polri jika pihak-pihak terkait tetap membiarkan ada kelakuan perusahaan yang suka dengan kegiatan yang tidak memiliki izin sah,” tegas dia.

“Kami senang saja kalau Investasi mereka dapat memberikan dampak positif dan juga menguntungkan daerah. Namun kalau perbuatan mereka seperti itu, daerah dan juga masyarakat dirugikan baik secara ekonomi maupun juga kesehatan,” tambahnya.

Sementara itu, pada Januari 2024 lalu, Dinas ESDM Kalteng sudah menanggapi terkait adanya dugaan PT. TriOP melakukan penambangan pasir tidak mengantongi izin.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalteng, Vent Christway melalui Kepala Bidang Pertambangan, Susan Nadya Irawan menjelaskan, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah PT Tri Oetama Persada (TRIOP) memang melakukan penambangan pasir tanpa izin.

“Kita harus menggali lebih dalam lagi terhadap fakta di lapangan. PT TriOP sendiri memegang izin IUP (Izin Usaha Pertambangan) Batubara di Kabupaten Barito Selatan,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (17/1/2024).

Ia menjelaskan, PT. Tri Oetama Persada mempunyai rencana untuk membuat pelabuhan, yang memerlukan timbunan untuk menimbun pondasinya. Sehingga harus ditelusuri terlebih dahulu apakah perusahan ini melakukan penambangan pasir atau melakukan kerjasama.

“Jadi harus ditelusuri terlebih dahulu, apakah PT. TriOP itu ada kerjasama dengan IUP batuan atau pemegang surat izin penambangan batuan untuk menimbun itu. PT. TriOP itu kan tidak memiliki izin atas nama batuan, tapi mungkin ada kerjasama dengan pemegang izin batuan. Jadi harus kita telusuri dulu kesitu,” bebernya.

Susan menambahkan, misalnya ada informasi jika PT. TriOP melakukan kerjasama dengan PT A atau PT B, maka perusahaan tersebut harus dicek juga apakah statusnya sudah operasi produksi atau belum.

“Jadi kita tidak boleh langsung memberikan kesimpulan dalam hal ini, karena kita engga tau posisi kerjasamanya PT TRIOP ini, apakah kerjasama dengan siapa, artinya kita perlu pendalaman terlebih dahulu,” ujarnya.

Kemudian sambung Susan, untuk lokasi tempat galian pasir pasang yang digunakan untuk menimbun itu harus diketahui dimana.

“Setahu saja di Tanjung Jawa itu memang ada beberapa izin pasir sungai dan pasir uruk yang sudah kita keluarkan pengadangan wilayahnya dan juga kita keluarkan pertimbangan teknisnya, nanti yang mengeluarkan izinnya pihak berwenang,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan Surat Camat Dusun Selatan Nomor 300/562/KCDS-TRANTIBUM/XI/2023 perihal aktivitas penambangan pasir pasang di wilayah Desa Tanjung Jawa, oleh PT Tri Oetama Persada, diduga tidak mengantongi izin.

Sedangkan di lain pihak saat dikonfirmasi, PT. TriOP tidak memberikan tanggapan apapun.(Red)

Ketua Komisi II DPRD Barsel Inginkan Perhatian Serius

Buntok,lplhnnews.com

Buntok – Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Ensilawatika Wijaya, menekankan pentingnya perhatian serius terhadap pembangunan di tingkat desa. Ia berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan dan pengembangan desa.

“Kami ingin agar pembangunan di tingkat desa mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah,” ujar Ensilawatika Wijaya di Buntok, Senin (27/5/2024).

Ia menilai bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pembangunan di tingkat desa harus diprioritaskan dan didukung dengan program-program yang tepat.

“Desa merupakan ujung tombak pembangunan di daerah. Jika desa maju, maka daerah akan maju,” tegasnya.

Ketua Komisi II DRPD Barsel Ensilawatika dari fraksi PDIP ia juga mendorong agar pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

“Kami berharap agar masyarakat desa dapat terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa mereka,” tambahnya.

Dengan melibatkan masyarakat desa, diharapkan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.Pimpred.

Ketua DPRD Kab.Bar-Sel berharap proyek..?

Buntok,lplhnnews.com

Buntok – Ketua DPRD Barito Selatan, Ir.HM. Farid Yusran,MM menekankan pentingnya optimalisasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan dokumen RPJPD yang lebih baik dan terarah.

“Musyawarah penyusunan RPJPD 2025-2045 sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan,” ujar Farid di Buntok, Rabu (29/5/2024).

Ia berharap dengan adanya RPJPD yang telah disusun, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Selatan akan terarah sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.

“Dokumen RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang berisikan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Barito Selatan,” jelasnya.

Ketua DPRD Barsel Ir.HM. Farid Yusran, MM selaku ketua DPC PDIP Barito Selatan juga mengingatkan bahwa penyusunan RPJPD 2025-2045 telah diwajibkan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Dokumen ini menjadi dasar dan pedoman bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2024 dan menjadi bahan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 mendatang.

“Penyusunan dokumen yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tersebut berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas,” tambah politisi PDIP Barsel itu.

Farid menilai kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu sangat bernilai penting karena merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah daerah untuk membuka secara luas partisipasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.Pimpred

DPRD Bar-Sel Tekankan Kualitas Proyek Fisik seperti…?

Buntok, lplhnnews.comB

Buntok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan mengimbau agar pengerjaan proyek fisik di wilayah tersebut harus dilakukan dengan kualitas yang baik. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Barsel, Raden Sudarto, pada Kamis, (30/5/2024).

Raden Sudarto menekankan pentingnya kualitas dalam setiap proyek pembangunan,Ia berharap agar proyek-proyek yang dikerjakan dapat bermanfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat dan tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran saja ucapya

Kami berharap agar proyek-proyek fisik yang dikerjakan di Bar-Sel dapat berkualitas dan di rasakan serta bermanfaat tentunya bagi masyarakat, Kab.Bar-Sel tutur Raden Sudarto, yang akrab di sapa H. Alex.

 

Ia juga mengingatkan agar para kontraktor memperhatikan spesifikasi atau setandar nasional Indoesia (SNI) yang telah ditetapkan dalam setiap proyek.

” Kontraktor harus memperhatikan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan, agar proyek yang dikerjakan dapat sesuai dengan harapan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.

Ia berharap dengan pengawasan yang ketat dan komitmen dari pihak terkait, proyek fisik di Barsel dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Turnamen Menembak Daha Tutu Cup III Tahun 2024 Berakhir

Foto : Kejuaraan menembak Daha Tutu Cup III Tahun 2024 berlangsung sukses, mendapat apresiasi dari Pengprov Perbakin Kalteng.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Meskipun beberapa kali ulang diguyur hujan deras, pelaksanaan putaran akhir kejuaraan menembak Daha Tutu Cup III tetap berlangsung sesuai jadwal dan ditutup, Minggu (7/7/2024).

Bertempat di lapangan Stadion Batuah, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, puluhan penembak yang dari berbagai daerah bertarung sengit walaupun beberapa kali pertandingan harus dijeda karena diguyur hujan deras.

Dihadiri oleh Sekretaris Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Provinsi Kalimantan Tengah, Isa Ansari, kejuaraan menembak yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp99 juta tersebut resmi ditutup.

“ Alhamdulillah selama kegiatan berjalan lancar, aman dan sukses,” ujarnya kepada awak media usai kegiatan.

Ia mengapresiasi Pengcab Perbakin Kabupaten Barito Selatan, karena selalu sukses menggelar Kejuaraan menembak, sejak Daha Tutu Cup Seri I tahun 2022, Daha Tutu Cup II tahun 2023 hingga seri ke III tahun 2024.

“Semua  kelas yang di perlombaan juga juga sukses, meskipun di hari terakhir ada hujan  yang cukup lebat, mengguyur kota Buntok sehingga ada beberapa peserta yang tidak bisa melanjutkan lomba” ujarnya

Dirinya juga mengucap terimakasih kasih kepada semua pihak yang telah membatu, sehingga kegiatan sukses sesuai harapan.

“Tanpa adanya bantuan dari semua pihak, kejuaraan menembak yang kita laksanakan ini sukses sesuai harapan,” ucapnya.

Ditempat yang sama, ketua Perbakin Barsel Ir. HM. Farid Yusran diwakili Sekertaris Perbaikan Barsel Zulkarnain Masdipura, mengucapkan rasa terima kasih dan salut kepada seluruh panitia Kejuaraan Menembak Daha Tutu Cup seri III atas terselenggaranya kegiatan dengan Sukses.

“Kita melihat antusias peserta lokal, terutama pelajar dari tahun ke tahun mengalami lonjakan yang cukup banyak, untuk itu kita berharap di tahun – tahun mendatang akan lebih banyak lagi, tutupnya.(sst)

 

 

 

 

Masuk Hari Kedua Turnamen Daha Tutu Cup III Kelas Open Turnamen Mulai Dipertandingkan

Foto : Memasuki hari kedua kejuaraan menembak Daha Tutu Cup III yang diselenggarakan oleh Pengkab Perbakin Barito Selatan telah mempertandingkan puluhan kelas, baik itu kelas lokal pelajar, lokal umum, kelas lokal pelajar dan umum prestasi, serta open turnamen.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Hari kedua pelaksanaan kejuaraan menembak Daha tutu Cup III Tahun 2024, Sabtu (6/7/2024), panitia pelaksana mempertandingkan kelas lokal umum prestasi dan open turnamen.

Diterangkan olen ketua panitia dr. Yardi Nasar, pada hari kedua ini kejuaraan menembak Daha Tutu Cup III mempertandingkan sejumlah kelas, yakni kelas lokal umum prestasi dan open turnamen.

“Hari ini kita mempertandingkan lanjutan kelas lokal umum prestasi yang belum selesai dipertandingkan kemaren (Jumat), sama open turnamen, baik itu kelas multirange, tripos 33 m dan benchrest,” terangnya.

Sementara itu, lanjut Yardi lagi, untuk Minggu (7/7/2024), adalah pelaksanan final round open turnamen di semua kelas.

“Besok Minggu, kita akan melaksanakan final semua kelas open turnamen,” tuturnya.(sst)

Dibuka Kelas Pelajar, Turnamen Menembak Daha Tutu Cup III Dimulai

Foto : Open turnamen Daha Tutu Cup III resmi dimulai, Jumat (5/7/2024).

LPLHN.News.com – BUNTOK – Open turnamen menembak Dahani Dahanai Tuntung Tulus (Daha Tutu) Cup seri III dimulai, kelas lokal pelajar menjadi pertandingan pembuka, Jumat (5/7/2024).

Bertempat di lapangan Stadion Batuah, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, pertandingan dimulai pukul 8.00 WIB.

Dijelaskan oleh Ketua Panitia, dr. Yardi Nazar, pada hari pertama pelaksanaan kejuaraan menembak Daha Tutu Cup III tahun 2024 ini, dari 13 kategori yang diperlombakan, pada hari pertama kelas yang dipertandingkan adalah kelas lokal pelajar prestasi dan kelas lokal umum prestasi.

“Untuk pembukaan kita pertandingkan kelas lokal pelajar prestasi, untuk jam kedua (siang) baru kita mulai pertandingkan kelas lokal umum prestasi,” terangnya.

“Harapan kita melalui kelas ini bisa menemukan bibit atlet menembak potensial bagi Barsel, terutama di kelas lokal pelajar ini,” ucapnya.(sst)

Persiapan Capai 90 Persen, Panitia Optimis Turnamen Daha Tutu Cup III Berjalan Sukses

Foto : Persiapan open turnamen menembak Daha Tutu Cup III Tahun 2024 sudah mencapai 90 persen.

LPLHN.News.com – BUNTOK – H-3 jelang pelaksanaan turnamen menembak Dahani Dahanai Tuntung Tulus (DaHa TuTu) Cup III tahun 2024, panitia telah rampungkan 90 persen persiapan.

Ketua panitia turnamen DaHa TuTu Cup III, dr. Yardi Nazar mengatakan, bahwa sampai dengan saat ini persiapan turnamen sudah mencapai 90 persen, baik itu dari segi teknis maupun non teknis.

“Tinggal beberapa yang masih perlu diperhatikan lagi, terkait logistik, arena perlombaan, maupun hal-hal lainnya yang menyangkut non teknis,” ungkap dia.

“Kami panitia optimis penyelenggaraan turnamen akan berjalan sesuai rencana dan lebih baik dibanding tahun – tahun sebelumnya,” tambahkan Yardi.

Selanjutnya, Yardi juga menerangkan, turnamen yang diselenggarakan oleh Pengurus Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Kabupaten Barito Selatan itu, mempunyai target utama yakni melahirkan para atlet menembak potensial bagi daerah setempat.

“Target Pengkab Perbakin Barsel adalah kelas lokal baik itu pelajar dan lokal umum, bisa menjaring atlet menembak yang potensial dan menjadi andalan bagi kabupaten Barsel,” terangnya.

Turnamen yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 5-7 Juli 2024 itu memperebutkan total hadiah sebesar Rp99 juta di 13 kategori perlombaan.

Hingga penutupan pendaftaran tanggal 30 Juni 2024, sudah ratusan peserta yang mendaftar, yakni kelas lokal pelajar 26 orang, kelas lokal umum 63 orang, kelas umum sipil/TNI/Polri open 38 orang, kelas umum sipil/TNI/Polri Prestasi 40 orang.

Sementara itu, untuk kelas open turnamen sipil/TNI/Polri, pendaftaran akan dibuka sampai dengan hari H pelaksanaan lomba.(sst)

 

Turnamen Menembak DaHa TuTu Cup 2024 Kembali Digelar

LPLHN.NEWS.com BUNTOK – Setelah sukses pada dua penyelenggaraan turnamen menembak di dua edisi sebelumnya, Pengurus Kabupaten Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, kembali menggelar open turnamen (Dahani Dahanai Tuntung Tulus) DaHa TuTu.

Open turnamen dengan judul “DaHa TuTu Cup III” yang berhadiah jutaan rupiah ini, direncanakan diselenggarakan selama tiga hari yakni tanggal 5 – 7 Juli 2024 di lapangan Stadion Batuah Buntok dan lapangan tembak Polres Barsel di Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan.

Diterangkan oleh Ketua Perbakin Barsel, Ir. HM. Farid Yusran, melalui ketua panitia turnamen, dr. Yardi Nazar, kali ini kategori yang diperlombakan bertambah, yaitu kelas pelajar pria dan wanita prestasi air rifle hunting pompa/ spring 3 posisi 17 meter visir/pejera, air rifle hunting pompa/spring 3 posisi 27 meter telescope.

Kelas lokal umum prestasi air rifle hunting pompa/ spring 3 posisi 17 meter visir/pejera, air rifle hunting pompa/ spring 3 posisi 27 meter telescope, air rifle PCP 3 posisi 33 meter dan air rifle PCP benchrest target HR 25 meter.

Kelas umum sipil /TNI/Polri (open nasional) air rifle PCP multirange standing 18 – 41 meter, air rifle PCP 3 posisi 33 meter dan air rifle benchrest target HR 25 meter.

Dan terakhir adalah kelas umum sipil/TNI/Polri prestasi, air rifle PCP multirange standing 18 – 41 meter (IMSSU), air rifle PCP benchrest target HR 25 meter (WRABF).

Pada kelas pejalar pendaftaran tidak dikenakan biaya apapun alias gratis, sementara untuk open turnamen, dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp250 ribu, dengan pendaftaran ulang (remedial) bebas sebesar Rp100 ribu, dan atau Rp200 ribu dan daftar ulang bebas Rp100 ribu.

“Khusus untuk kelas pelajar dan lokal umum ini pendaftarannya gratis, alias tidak dipungut biaya sepeserpun,” terang dia.

Total hadiah yang diperebutkan adalah sebesar Rp99 juta. Jumlah ini lebih besar dibandingkan daripada tahun 2023 yang total hadiahnya sebesar Rp 62 juta.

Yardi optimis jumlah peserta turnamen tahun ini akan lebih banyak dibandingkan sebelumnya, sebab sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 70 orang lebih yang mendaftar secara daring.

“Untuk open turnamen kita perkirakan akan diikuti oleh sekitar 200 peserta,” optimis dia.

Dikatakan dia lagi, bagi masyarakat yang ingin mengikuti turnamen dan lomba, bisa langsung melakukan pendaftaran di nomor kontak 0852 8024 2119 atau scan barcode yang ada di brosur/selebaran yang disebar oleh panitia melalui media sosial.(Sst)

 

 

Pemkab Barsel Perpanjang Masa Jabatan Kades dan BPD

Foto : Pemkab Barsel perpanjang masa jabatan Kades dan BPD di daerah setempat.
LPLHN.News.com – Buntok – Pj Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan mengukuhkan perpanjangan masa jabatan 79 Kepala Desa dan 86 Badan Permusyawaratan Desa.di halaman kantor Bupati. Jumat (21/6/2024).

“Dari 86 Desa di Barito Selatan sebanyak 79 Kades mendapatkan perpanjangan masa jabatan dan 86 BPD juga mendapatkan perpanjangan masa keanggotaan,” kata Deddy Winarwan.

Ia mengatakan sementara untuk 7 Desa dipimpin Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati Barsel Nomor 11/2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kades.

Ia membeberkan perpanjangan masa jabatan kades dan BPD tersebut melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Salah satu dari beberapa kebijakan penting di dalamnya yakni perubahan terhadap masa jabatan Kepala Desa dan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8.

Ia menyebutkan konsekuensi dengan perpanjangan masa jabatan dan masa keanggotaan Badan permusyawaratan Desa yakni berubahnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta Rencana Kerja Pemerintah Desa.

“Untuk itu saya meminta kepada seluruh Kepala Desa, Pj.Kepala Desa dan BPD agar segera melakukan perubahan sesuai perintah Mendagri,” tegas dia.

Perintah Mendagri tersebut melalui suratnya Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 tentang Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ia juga mengingatkan para Kades akan tugas dan tanggung jawab selaku pucuk pimpinan di Desa serta kepada seluruh BPD akan tugas dan tanggung jawab di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

“Saya berharap kedua lembaga ini dapat terus saling bekerja sama sebagai mitra kerja yang harmonis untuk terciptanya pembangunan masyarakat desa yang lebih baik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial,” pinta dia.

Pastikan Harga Sembako Stabil, Pj. Bupati Barsel Pantau Pasar

Foto : Pastikan harga bahan pokok stabil jelang hari raya kurban, Pj. Bupati Barsel, Deddy Winarwan cek pasar.
LPLHN.News.com – Buntok – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah, Pemkab Barito Selatan memantau harga sejumlah bahan pokok di Plaza beringin Buntok, pasar saik dan pasar terowongan. Sabtu (15/6/2024).

“Menjelang hari besar keagamaan dalam hal ini hari raya idul adha sesuai arahan dari pemerintah pusat kita melakukan sidak pasar untuk memantau harga sembako,” kata Pj Bupati Barsel, Deddy Winarwan.

Ia mengatakan berdasarkan hasil pantauan harga beras, minyak goreng dan telur masih stabil serta stok aman.

Yang sedikit mengalami kenaikan harga yakni daging ayam dan cabai, namun masih dalam batas wajar. Khusus untuk daging dimana semakin banyak permintaan otomatis harga juga akan mengalami kenaikan.

“Terkait harga baik stabil dan yang mengalami kenaikan setiap jenjang baik kepada pemprov dan pemerintah pusat,” ucap dia.

Menurutnya apabila ada lonjakan harga sembako terlalu tinggi, pihaknya dalam hal ini Pemkab Barsel akan melaksanakan operasi pasar untuk menstabilkan harga.

Namun, sambung dia, berdasarkan pemantauan hari ini harga kebutuhan pokok masih stabil meski ada beberapa yang mengalami kenaikan tapi masih dalam batas wajar.

Ia menyampaikan selain memantau harga pihaknya juga melihat kondisi pasar saik. Sebab pada tahun ini mulai dilakukan revitalisasi supaya pasar ini kembali bisa hidup serta para pedagang bisa mendapatkan untung.

Serta pembeli juga bisa nyaman masuk kedalam pasar saik ini. Meski keterbatasan anggaran pihaknya akan mmmemmbangun secara bertahap.

“Untuk itu kita perlukan sinergitas dan dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD setempat. Kita doakan penataan pasar saik ini berjalan dengan aman dan lancar,” kata dia.

Pemkab Barsel Salurkan Hewan Kurban

Foto : Sebanyak 135 hewan kurban disalurkan oleh Pemkab Barsel.
LPLHN.news.com – Buntok – Pj Bupati Barsel, Deddy Winarwan menyalurkan 135 ekor sapi qurban secara simbolis kepada seluruh Langgar dan Masjid se- Barito Selatan, di halaman Masjid Agung Baiturrahman Buntok. Sabtu (15/6/2024).

“Yang dianggarkan melalui APBD Barsel sebanyak 100 ekor sapi dan bantuan dari Pemprov Kalteng 35 ekor. Jadi total yang kita bagikan hari ini sebanyak 135 ekor sapi,” kata Deddy Winarwan.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalteng yang telah berkenan mengalokasi atau memberikan bantuan 35 sapi untuk Barsel.

“Kita meminta di bawah pengawasan Sekda agar seluruh sapi-sapi tersebut didistribusikan kepada seluruh pengurus langgar dan pengurus Masjid yang belum pernah dapat bantuan tahun sebelumnya,” tandas dia.

Ia juga berpesan kepada seluruh pengurus Masjid dan Langgar agar pada saat pemotongan hewan qurban nanti distribusi dagingnya mengutamakan serta memprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu, miskin dan lansia.

Sehingga, sambung dia, mereka semua bisa merasakan kemeriahan hari raya idul Adha.

“Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat mari melaksanakan dan merayakan hari raya idul adha, jaga keamanan, ketertiban dan kerukunan antar umat beragama,” ucap dia.

Legislatif dan Eksekutif Sepakat Evaluasi Peraturan Bupati Terkait ini…?

Berita

Legislatif dan Eksekutif Sepakat Evaluasi Peraturan Bupati Terkait ini…?

lplhnnews.com-BUNTOK – DPRD dan Pemerintah Daerah Barito Selatan sepakat mengevaluasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2021 tentang perjalanan dinas, karena menimbulkan perbedaan tafsir, Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD M. Farid Yusran kepada wartawan setelah memimpin rapat dengar pendapat bersama tim pemerintah daerah di ruang rapat gabungan komisi DPRD,.

Ia mengatakan, selama 1 tahun berlakunya Perbup tersebut, ternyata ada hal-hal yang menimbulkan multi tafsir dan ada beberapa peraturan yang belum diatur di dalamnya Khususnya berkaitan reses anggota Dewan,” katanya.

Ia melanjutkan, reses seharusnya ada pengaturan tersendiri, karena wajib bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masin, Jadi seharusnya ada muatan tersendiri di dalam Perbup tersebut.

Ia menyepakati Perbup tersebut untuk dievaluasi dan diatur dengan sebaik-baiknya supaya tidak menimbulkan hal-hal tidak yang diinginkan, Hal ini biasa karena setiap aturan perlu dievaluasi setiap waktu, kata Farid Yusran tutupnya. lplhnnews.com (NS)

Kegiatan Festival Seni dan Budaya Bukti Keseriusan Pemkab Barito Selatan

Kegiatan Festival Seni dan Budaya Bukti Keseriusan Pemkab Barito Selatan

Kegiatan Festival Seni dan Budaya Bukti Keseriusan Pemkab

lplhnnews.com-BUNTOK –  Ini sebuah bukti keseriusan Kabupaten Barito Selatan, tutur Bupati, H.Eddy Raya Samsuri.S.T kepada awak media usai kegiatan di depan Gedung serbaguna Jaro Pirarahan.

Menurutnya kegiatan ini adalah sebagai bukti keseriusan kita untuk menggalang seni dan budaya yang ada di Kabupaten Barito Selatan.

“Karena menurutnya dengan menghargai seni dan budaya ini, maka kita bisa menghargai tentang tatacara hidup kita yang baik, dimana kita ingin agar seni dan budaya menjadi prioritas kita untuk membangun Barito Selatan.” ujarnya.

Dengan menghargai maka kita bisa menghargai hidup kita, dan kita bisa untuk berkembang apa lagi dimasa Vandemi Covid-19 dan kami rasa semoga nanti kita bisa memasuki new normal dengan baik, dan kita juga bisa menjaga kelangsungan hidup kita, dengan tetap menjaga prokes sesuai dengan petunjuk Presiden dan Gubernur Kalimantan Tengah,  kami harapkan semoga dengan dimulainya festival seni dan budaya ini.

“Kita bisa memulai sesuatu yang baru di Barito Selatan, untuk hidup agar selalu berdampingan satu sama lainnya, dan pembangun ini dapat sedikit mengurangi kesulitan Masyarakat Kabupaten, Barito Selatan didalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari, seperti membawa hasil-hasil kebun mereka.” tutupnya. lplhnnews.com (NS)

Legislatif dan Eksekutif Sepakat Evaluasi Peraturan Bupati Barito Selatan

Legislatif dan Eksekutif Sepakat Evaluasi Peraturan Bupati Barito Selatan

Legislatif dan Eksekutif Sepakat Evaluasi Peraturan Bupati Terkait ini…?

lplhnnews.com-|BUNTOK -:DPRD dan Pemerintah Daerah Barito Selatan sepakat mengevaluasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2021 tentang perjalanan dinas, karena menimbulkan perbedaan tafsir, Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD M. Farid Yusran kepada wartawan setelah memimpin rapat dengar pendapat bersama tim pemerintah daerah di ruang rapat gabungan komisi DPRD.

Ia mengatakan, selama 1 tahun berlakunya Perbup tersebut, ternyata ada hal-hal yang menimbulkan multi tafsir dan ada beberapa peraturan yang belum diatur di dalamnya Khususnya berkaitan reses anggota Dewan,” katanya.

Ia melanjutkan, reses seharusnya ada pengaturan tersendiri, karena wajib bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masin, Jadi seharusnya ada muatan tersendiri di dalam Perbup tersebut,” ujarnya.

Ia menyepakati Perbup tersebut untuk dievaluasi dan diatur dengan sebaik-baiknya supaya tidak menimbulkan hal-hal tidak yang diinginkan, Hal ini biasa karena setiap aturan perlu dievaluasi setiap waktu,” kata Farid Yusran tutupnya.lplhnnews.com (NS)

Menyayangkan Jika Ada Pelabuhan diduga…?

Berita

lplhnnews.com,BUNTOK – ,
” Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Ensilawatika Wijaya saat diwawancarai di Buntok.
Komisi II DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dalam waktu dekat ini akan berencana melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Perhubungan setempat terkait dugaan adanya pelabuhan yang beroperasi namun diduga tidak mengantongi perizinan atau ilegal.

“Kita dalam waktu dekat ini akan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan Barito Selatan terkait hal itu,” kata ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Ensilawatika Wijaya, di Buntok.

Dikatakannya, RDP ini dilaksanakan karena adanya pemberitaan yang menyebar. Di samping itu juga adanya laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya pelabuhan yang beroperasi, tapi diduga tidak memiliki perizinan sesuai aturan tersebut.

Menurutnya, kalau pelabuhan yang beroperasi itu ada mengantongi perizinan, tentu akan ada pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) Barito Selatan.

“Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita terlebih dahulu dalam waktu dekat ini akan melaksanakan RDP dengan Dinas Perhubungan, termasuk dengan Syahbandar yang berada di Ranggailung, Kecamatan Jenamas,” tegas Ensilawatika Wijaya.

Selain melaksanakan RPD dengan Dinas Perhubungan, pihaknya juga akan melaksanakan monitor atau memantau pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan di lapangan.

“Kita dalam waktu dekat ini juga akan turun ke lapangan untuk memonitor pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilaksanakan pada kata dia.

Dikatakannya, tujuan dari pengawasan ini untuk mengetahui pekerjaan proyek mana yang sudah selesai dikerjakan dengan tepat waktu dan yang belum selesai dikerjakan.

“Dalam kegiatan ini juga kita akan memantau pekerjaan proyek yang sedang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana di lapangan,” ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.

Menurut dia, melalui pemantauan tersebut nantinya akan diketahui dengan jelas pekerjaan proyek yang mana saja sudah selesai dikerjakan dan yang belum selesai dikerjakan.

“Apabila nantinya ada pekerjaan proyek yang belum selesai dikerjakan, kita akan mendorong supaya kontraktor pelaksana memacu pekerjaannya di lapangan, sehingga semua pekerjaan proyek pembangunan pada tahun 2021 ini bisa terlaksana dengan baik,”demikian Ensilawatika Wijaya tuturnya. lplhnnews.com (NS)

Waduh Viral Surat Edaran…?

Waduh Viral Surat Edaran…?

Waduh viral Surat Edaran…?

Buntok-lplhnnews.comcom .

Viralnya surat Edaran pengumuman. memberlakukan Tarif umum bagi peserta anggota BPJS kesehatan yang bakal diberlakukan, yang disampikan Kepala Puskesmas Buntok dr. Zul Fantri menjadi sorotan berbagai pihak yang salah satunya ketua DPRD Barsel Ir Farid Yusran, MM.

“Hendaknya hal seperti ini jangan sampai terjadi, mengingat BPJS itu sangat membantu untuk masyarakat, khususnya Barsel ketika hendak berobat,” kata Farid.

” Ketua DPRD Barsel Ir. HM Farid Yusran, MM angkat bicara, “Bahwa hal tersebut
tidak boleh terjadi, sebab kartu BPJS adalah jaminan kesehatan yang sangat di perlukan masyarakat Barito Selatan, kenapa bisa terjadi seperti itu, itu tidak boleh, Karena namanya saja kartu BPJS itu adalah kartu jaminan kesehatan untuk masyarakat kita ketika mau berobat,” tegas dia.

” Menurut orang nomor satu di jajaran legislatif Barsel, pihaknya meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) setempat, agar rapat terlebih dahulu menyangkut permasalahan ini. Namun, pihaknya tidak akan tinggal diam dalam persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak khususnya masyarakat Bar-sel.

“ Mereka harus rapat dengan pihak yang bersangkutan bagaimana mencari jalan keluarnya dalam persoalan ini,
Hari Jumat, akan kita RDP kan persoalan ini, semua berkumpul dan kita cari tahu akar permasalahan serta titik terangnya, guna membahas terkait permasalahan ini. nanti,” tegas orang ini dari politisi PDIP Kabupaten Barito Selatan Bar-sel Kalimantan Tengah (Kalteng).

Menurut dia, rencana pemberlakuan tersebut seharusnya tidak boleh
pihak puskesmas melakukan hal itu terhadap anggota peserta pemegang kartu BPJS. “Maka apabila ada permasalahan mengenai hal seperti ini seharusnya,
kita rapatkan dulu jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” ujarnya.

” Karena adanya surat
edaran pemberitahuan dari kepala Puskesmas Buntok dr Zulfantri dengan Nomor 079/TU-2/065/3-2022. Di dalam surat tersebut, puskesmas Buntok menyampaikan kepada seluruh masyarakat akan memberlakukan tarif umum kepada anggota peserta BPJS Kesehatan.

Hal itu disebabkan oleh pihak BPJS kesehatan tidak melakukan kewajiban membayar selama tiga bulan berturut-turut hingga saat ini, dan tidak ada tanggapan nya dari pihak BPJS, juga Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Buntok, kepada Badan Pengelolaan Keuangan Asli Daerah (BPKAD) Bar-sel.

” Berdasarkan pertimbangan keuangan untuk biaya operasional BHP obat-obatan, BHP laboratorium, listrik, air, wifi dan lain-lain, puskesmas Buntok akan memberlakukan tarif umum sesuai ketentuan yang berlaku.

” Terutama kepada anggota peserta BPJS kesehatan agar pelayanan tidak terjadi korlaps. Maka kepala puskesmas Buntok.
Membuat surat edaran
Pengumuman bahwa pemegang kartu BPJS akan di pungut biaya secara umum, dengan
ketentuan tarif bagi anggota peserta itu melaksanakan kewajiban pembayarannya.

“Kenapa bisa seperti itu, itu kan tidak boleh, karena dari namanya saja kartu BPJS itu adalah kartu jaminan kesehatan untuk masyarakat kita di barsel ini,” tutupnya. lplhnnews.com (Pimred)

Komisi II DPRD Barsel RDP DKP3 … ?

Berita

 

Komisi II DPRD Barsel RDP DKP3 … ?

lplhnnews.com|Buntok – Ketua komisi II. Ensilawatika Wijaya DPRD Barito Selatan mengadakan RDP dengan mitra kerjanya yaitu, dinas ketahanan pangan pertanian dan peternakan, dalam bagian kemitraan Karena yang namanya Mitra itu kan teman berarti kan harus selalu komunikasi dan juga harus selalu berkoordinasi serta sinkronisasi terkait bahwa tidak lama lagi kan satu sebulan lagi apa namanya kepala daerah kita sudah berakhir masa, dan berarti RJPMDnya sudah selesai dalam laksanakan visi misinya.

” Jadi masa transisi untuk menuju pemilu 2004 kementerian dalam Negeri mengintruksikan lewat permen Nomor 70 Tahun 2001 terkait dengan penyusunan rencana dokumen pembangunan Daerah maka oleh sebab itu kami ingin keselarasan dan menginginkan satu tujuan dengan Pemerintah Daerah, kebetulan kami juga baru menyelesaikan reses masa reses yang pertama di Tahun 2023 ini, kami ingin menyingkronkan hasil reses kami komunikasikan agar supaya kami bisa dilibatkan dalam menyusun kegiatan-kegiatan dalam pembangunan Daerah,” ucap Ensilawatika.

Karena, reses merupakan hal yang wajib bagi kami sebagaimana yang tertuang di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 104 bahwa reses itu merupakan wajib dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan untuk diakumodir Ucap Ketua komisi II DPRD Kab.Bupaten Barito Selatan, kepada awak media yang menyambanginya usai melaksanakan RDP dengan mitra kerjanya.

“Makanya kami duduk bersama untuk bersama-sama membangun Barito Selatan ini agar supaya dalam satu impian satu kehendak yang sama Legislatif dan Eksekutif untuk membangun Barito Selatan agar masyarakatnya agar masyarakatnya bisa sejahtera dan Princess bisa terakomodir itu salah satu tujuan kami melakukan RDP dengan dinas ketahanan perikanan dan untuk menyinkronkan untuk bisa melakukan 2023 nanti,” jelasnya.

“Pembahasan yang di fokus kan berkembang-berkembang dalam artian ada dua masalah tadi ditemukan yang pertama masalah Perda yang harus dibuat karena masyarakat banyak yang meminta tentang jalan usaha tani tetapi tidak bisa terealisasi kalau tidak ada Perda nya dan kita Barito Selatan belum punya Perda itu makanya bersama dengan Dinas pertanian tadi akan dibuat perda itu, agar supaya harapan masyarakat dapat terlaksana bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah pusat, yang kedua ada banyak berkembang yang berkaitan dengan permasalahan pertanian seperti di wilayah Kecamatan,” beber nya.

Gunung Bintang Awai, karena disitu ada cetak sawah namun cetak sawah itu tidak selesai dan manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat di sana.
Dan imbasnya sering terjadi banjir di sana kalau hujan deras beberapa jam maka akan terjadi banjir berkaitan dengan adanya keterangan Kepala Dinas DKP3, Ida Safitri. Bahwa adanya pembangunan yang tedabling dengan Dinas PUPR ini kata Kadis DKP3.

Menurutnya, bahwa untuk irigasi itu ada dua kewenangannya, ada yang dikelola oleh dinas PUPR dan ada yang dikelola oleh DKP3 namun kita lihat nanti itigasi terseyer dan frimernya, jadi nanti yang mana yang dikelola oleh PUPR dan yang yang dikelola oleh DKP3 dan kami sangat berterimakasih juga kepda Dinas PUPR yang sudah membantu kerja kami, namun disini juga tepat sasarannya, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan(DKP3).

“Mempunyai enam bidang dan satu sekretariat namun di dalam satu bidang Cuma ada satu ASNnya dan kami sekarang Cuma memiliki Cuma dua ASN saja jadi menurutnya mereka sangat membutuhkan adanya tenaga kontrak itu guna didalam menunjang kegiatan kami,” tuturnya,

“Dan dimana kami DKP3 ini hampir dikatakan 70/30, untuk 70 berada di lapangan dan 30nya berada di kantor maka dari itu kami juga sangat membutuhkan adanya tenaga kontrak, dan yang kedua juga disitu juga kita untuk penambahan PPL, karena kami pengennya satu PPL satu desa namun hal ini belum bisa terealisasi, sehingga melalui dana APBD II lah mengangkat PPL kita dengan kontrak, kami sangat berterimakasih kepada komisi II, karena dengan adanya RDP ini kami dapat menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan kinerja kami,” tutupnya.lplhnnews.com (NS)

DPRD Bar-sel akan Mengadakan RDP Khusus Terkait Permasalahan BPJS ada apa ya…?

Berita

lplhnnews.com- BUNTOK –

Wakil ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Nyimas Artika mengatakan pihaknya berencana ingin laksanakan RDP membahas berbagai permasalahan yang bersangkutan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di tingkat puskesmas.

“Rencana tersebut dibuat dari hasil rapat hari ini, yang        ternyata muncul banyak permasalahan,” tutur Nyimas Artika usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama eksekutif, puskesmas dan BPJS di Buntok, Jumat (18/03/2022)

Dirinya menjelaskan, permasalahan yang terjadi di puskesmas Buntok Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ternyata pihak dari BPJS pun juga tidak mengetahui terkait hal tersebut. Hal itulah yang membuat DPRD Bar-sel berencana laksanakan RDP khusus, supaya bisa jelas dan berbagai permasalahan pun bisa dapat di selesaikan dengan baik.

“Dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan RDP khusus untuk menggali terkait hal itu,” ucapnya.RDP yang dilaksanakan DPRD Barsel itu terkait beredar surat pemberitahuan dari kepala Puskesmas Buntok Zulfantri dengan Nomor 079/TU-2/065/3-2022 tertanggal 14 Maret 2022. Di dalam isi surat tersebut, puskesmas Buntok menyampaikan kepada seluruh masyarakat akan memberlakukan tarif umum kepada peserta BPJS kesehatan.

Hal itu di karenakan pihak BPJS tidak melakukan kewajiban membayar selama tiga bulan berturut-turut dari bulan Januari 2022 sampai saat ini dan tidak ada tanggapan dari pihak BPJS kepada BPKAD, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Buntok terhadap perihal tersebut.

Apakah pembayaran menggunakan dana SILPA tersebut sesuai dengan prosedur, Ketika ditanyakan, berdasarkan press release yang diterima dari BPJS Muara Teweh bahwa pelayanan dipastikan berjalan secara optimal sebab pembayaran apital kepada seluruh puskesmas, sudah dilaksanakan menggunakan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Hal tersebut juga telah sesuai dengan laporan BPKAD Kabupaten Barito Selatan pada bulan Desember 2023.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari Sekertaris Daerah (Sekda) Barsel pembayaranya sudah sesuai prosedur, akan tetapi hal tersebut tetap akan digali kembali pada RDP selanjutnya.tutupnya. lplhnnews.com (MK)

Komisi I DPRD Bar-sel Secara Ketat Lakukan Pengawasan Terhadap Kinerja ASN

1 min read

lplhnnews.com, BUNTOK – Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menjadi buah bibir. Terlebih bagi ASN yang berkecimpung di instansi yang berkaitan dengan pelayanan.

Anggota Komisi I DPRD Barito Selatan (Barsel), Tamarzam akan melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap kinerja ASN sebagai aparatur pemerintahan.

“Dimana pemantauan tersebut bakal terus diperketat pada tahun 2022 ini,” tuturnya, Senin (28/3/2023)

Hal itu Kata Tamarzam Anggota Komisi I DPRD Barsel itu, pihaknya melakukan hal tersebut demi perbaikan kinerja para ASN di dalam menjalankan tugas dan fungsi utama yang sudah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

“Disiplin ASN Barsel di tahun sebelumnya sudah baik. Namun diharapkan ada peningkatan lagi kedepannya,” katanya.

Pasalnya, selain berpengaruh pada kinerja dan ketepatan waktu, peningkatan tersebut pun juga pasti berdampak terhadap penilaian masyarakat kepada para ASN.

“Kita tidak mau ASN dicap sebagai aparatur yang hanya bisanya duduk diam di belakang meja saja. Tapi kita ingin ASN Barsel ini mengedepankan aksi dan kinerja yang baik,” ungkapnya.

Tamarzam Anggota Komisi I DPRD Barsel tersebut ditahun 2023 ini, memiliki harapan besar agar seluruh unsur ASN yang ada di Barsel melakukan gebrakan terhadap perbaikan kinerja. Setidaknya ada transformasi yang bermanfaat bagi umum, khusus dalam pelayanan publik. lplhnnews.com (Pimred)

Perubahan Susunan AKD DPRD Barsel

lplhnnews.com,|BUNTOK – Berdasarkan dari hasil pemilihan pada rapat paripurna perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Barito Selatan, Kamis (31/3/2022) pukul 13.00 WIB. Diputuskan bahwa ada beberapa AKD dirotasi, hal itu guna menciptakan keharmonisan dan kesolidan dalam menjalankan tugas.

Dan hasil pemilihan pimpinan AKD yakni, Komisi I diketuai oleh Jarliansyah (PDIP), komisi II diketuai Ensilawatika wijaya (PDIP) dan komisi III diketuai oleh Hermanes (PDIP). Sedangkan Ketua Bapemperda H. Raden Sudarto (PDIP) dan Badan Kehormatan ketua Nurul Hikmah (PPP).

“Kepada para pimpinan AKD beserta anggota masing-masing, diharapkan dapat bekerja maksimal secara sinergi. Untuk melaksanakan 3 fungsi DPRD (legislasi, penganggaran dan pengawasan),” kata Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran,SH MM kepada awak media usai rapat paripurna.

Dia juga menambahkan, kepada AKD yang baru agar bisa menjalankan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang undangan.

“Laksanakan tugas dan wewenang sesuai aturan, untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya. lplhnnews.com(Pimred)

Jabatan Bupati Barsel Berakhir, DPRD Laksanakan Sidang Paripurna

1 min read

lplhnnews.com, Buntok, – Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) HM Farid Yusran mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan sidang paripurna dengan agenda pengumuman akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati periode 2017-2022, sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Masa jabatan bupati dan wakil bupati Barsel akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2022 mendatang,” katanya usai memimpin rapat Paripurna yang digelar di ruang Paripurna DPRD Buntok, Kamis,(31/3/2022).

ia menyebut, risalah rapat paripurna terkait pengumuman masa berakhir jabatan bupati dan wakil bupati Barito Selatan ini nantinya akan dikirim kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

“Risalah rapat paripurna terkait hal tersebut akan dijadikan sebagai lampiran atau berkas yang akan diteruskan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar diterbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian karena sudah berakhir masa jabatan,” jelasnya.

Selain itu, HM Farid Yusran juga menyampaikan, dalam rapat paripurna ini juga, bupati menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2021.

“Kita akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPj menindaklanjuti LKPj bupati Barito Selatan tahun 2021 tersebut,” tutur Ketua DPRD Barsel HM Farid Yusran.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu mengatakan, pansus LKPj DPRD itu rencananya akan dibentuk pihaknya dalam rapat yang rencananya akan dilaksanakan (01/04/2022)

Setelah itu, lanjut dia, pansus LKPj DPRD Barito Selatan akan turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan secara langsung terkait pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 lalu.

“Pemantauan itu dilakukan sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah atau Penjabat (Pj) bupati nantinya dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan di tahun berikutnya,” pungkasnya.lplhnnews.com (Pimred)

Pemerintah itu Wajib Hadir Untuk…?

lplhnnews.com, BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) meminta agar pemerintah daerah melalui instansi terkait membantu atau mempermudah pengusaha galian C yang berstatus ilegal mengurus segala perijinannya agar menjadi legal atau memiliki perijinan yang lengkap sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Barsel, Ir. H.M. Farid Yusran, MM kepada awak media seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat(RDP) gabung Komisi I, II dan III dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Camat se-Barito Selatan, di ruang rapat gabung komisi DPRD setempat, Rabu (6/4).

“Pemerintah itu harus hadir untuk membantu masyarakat, bukan mempersulit masyarakat, begitu juga halnya dengan pengusaha galian C di Barsel ini, mereka juga merupakan bagian dari masyarakat, yang selama ini mengeluh sukarnya mengurus perijinan galian C, karena harus ke pemerintah pusat” ucap Ketua DPRD Barsel, Ir. H.M. Farid Yusran, MM.

Lanjutnya, disitulah pentingnya keberadaan pemerintah daerah, harus hadir untuk mempermudah hal itu.

“Jangan biarkan masyarakat atau pengusaha berkerja menambang ilegal terlebih bila usaha/pekerjaan mereka itu untuk urusan penghidupan juga untuk kepentingan umum, bantu mereka supaya apa yang mereka kerjakan menjadi legal, memiliki perijinan lengkap,” tegasnya.

Disisi lain ,Ketua DPRD Barsel, Ir. H.M. Farid Yusran, MM menekankan bahwa dengan lengkapnya perijinan yang mereka miliki secara langsung atau tidak langsung akan membantu pemerintah daerah dari sektor pajak atau retribusi yang mereka bayar.

“Tentunya, kami dari DPRD mendorong pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait untuk melakukan hal-hal strategis, hadir membantu masyarakat dalam hal ini pengusaha galian C ilegal menjadi legal, sehingga pada akhirnya justru memberi dampak positif bagi daerah itu sendiri,” pungkasnya. lplhnnews.com (Pimred)

DPRD TUNDA RDP DENGAN MITRA KERJANYA…?

lplhnnews.com BUNTOK – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Barito Selatan (Barsel) dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Barsel yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Hj Enung Irawati yang Didampingi Wakil Ketua I Hj Nyimas Artika, dilakukan penundaan.

“Salah satu alasan kami menunda RDP ini, karena sebagian besar anggota komisi II orang baru (perubahan AKD) dan ingin bertatap muka langsung dengan kepala Dinas PUPR, salah satu kepala Dinas mitra kerja komisi II,” kata Wakil Ketua II DPRD Barsel Hj Enung Irawati , Selasa (5/4).

Ia menjelaskan, karena kegagalan tidak menghargai pejabat lain yang datang pada hari itu, namun beberapa kali RDP dengan Dinas PUPR, kadis selalu tidak hadir maka, menunggu ketersedian waktu Kadis PUPR untuk hadir saat RDP, maka RDP dilakukan penundaan.

“Kita berharap saat RDP berikutnya Kadis PUPR Barsel bisa hadir, sehingga RDP bisa dilaksanakan sesuai harapan,” pintanya.

Hal serupa juga diutarakan Ketua Komisi II Ensilawatika Wijaya membeberkan, bahwa rencana akan menjadwalkan ulang RDP dengan DPUPR Barsel, terkait progres pelelangan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dinas tersebut.

“Kehadiran Kepala Dinas akan memberikan semangat dan motivasi, tentunya berbeda jika hanya dihadiri oleh sekretaris dan kabid seperti RDP yang telah dilaksanakan sebelumnya,” jelas Ensilawatika.

Masih dikatakan politik PDIP Barsel itu, kebetulan saat ini ada perubahan AKD dan banyak anggota DPRD yang baru masuk komisi II, jadi momen itu bisa dijadikan wadah untuk berkenalan dengan kepala dinas.

“Dengan menimbang hal-hal tersebut, kami berinisiatif dan atas persetujuan pimpinan, menunda RDP dan menjadwalkan ulang. Dengan catatan Kepala DPUPR bisa hadir,” tuturnya.lplhnnews.com(Pimred)