Arsip Bulanan: September 2025

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Sudiarto, meminta kepada pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait agar memberikan perhatian serius kepada para atlet olahraga yang ada di daerah setempat. 

“Sebab, bakat dan prestasi yang dimiliki sangat banyak, tetapi tanpa dukungan akan kurang maksimal,” ucapnya di Buntok, Kamis (14/8/ 2025).

Ia menuturkan, begitu banyak bibit dan bakat yang dimiliki insan olahraga yang ada di Barsel dan mereka mampu memberikan prestasi, tetapi tanpa adanya dukungan akan sangat kurang maksimal lagi ke depan.

“Kita berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel bisa terus mensupport para atlet baik yang berprestasi maupun tidak, agar mereka bisa mengukir prestasi dan mengharumkan serta menjadi kebanggaan daerah,” tutur Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barsel itu. 

Ia mengatakan, pemerintah daerah agar terus membantu melalui anggaran yang telah ditentukan, supaya bisa mendukung kemajuan dan pembinaan olahraga di Barsel.

“Kita terus mendorong kepada pihak terkait, supaya nantinya anggaran ataupun yang menjadi kebutuhan para atlet hendaknya bisa diakomodir, sehingga pada saatnya nanti mereka bisa mengikuti berbagai lomba dan mendapatkan hasil yang membanggakan,” kata H. Sudiarto. (AL)

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Raden Sudarto mengharapkan agar pihak Eksekutif menyusun regulasi keuangan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) guna menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.

“Regulasi berupa Perda sangat penting guna menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan,” ucapnya di Buntok, Rabu (13/8/2025). 

Ia menerangkan, dalam penglolaan keuangan harus transfaran, sebab, transpransi atau keterbukaan masalah keuangan sangat penting untuk menjaga integritas Pemerintahan.

“Sebab, dengan tranparansi keuangan daerah, akan menjadikan kinerja dari pemerintahan itu sendiri menjadi lebih baik di mata masyarakat,” terangnya. 

Ia mengatakan, bahwa masalah transparansi keuangan tidak bisa ditawar-tawar, sebab, jika tidak transparan, maka ditakutkan kemungkinan terjadi kerugian negara atau daerah dan berujung tersandung masalah hukum.

“Kita yakin, dengan transparansi keuangan yang dilakukan dengan tepat sasaran, itu membuktikan pemerintah daerah Barsel sangat menginginkan kemajuan pembangunan di daerah bersemboyan Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini,” kata H. Raden Sudarto. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Ensilawatika Wijaya menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur masih mendominasi usulan masyarakat. 

“Pada saat kita melaksanakan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) II beberapa waktu lalu, usulan masyarakat masih di dominasi pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan,” ucapnya di Buntok, Senin (11/8/2025). 

Ia menerangkan, bahwa pada saat Reses masyarakat mengharapkan pembangunan maupun peningkatan infrastruktur jalan penghubung antar desa khususnya di wilayah Kecamatan Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai.

“Kalau akses jalan penghubung antar desa ini sudah bagus, tentunya hal itu sangat membantu masyarakat, terutama untuk mempermudah dalam mengangkut dan menjual hasil pertanian serta perkebunan milik masyarakat,” terangnya. 

Ia menuturkan, disamping infrastruktur jalan dan jembatan, pada saat reses, masyarakat disejumlah desa yang berada di Dapil II itu juga mengharapkan adanya perbaikan terhadap bangunan rumah ibadah.

“Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah kabupaten Barito Selatan bisa mengalokasikan dana hibah untuk perbaikan rumah ibadah,” tuturnya. 

Ia mengatakan, masyarakat mengharapkan usulan-usulan yang telah disampaikan tersebut, bisa terakomodir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barsel tahun anggaran 2026 mendatang.

“Selaku wakil rakyat di DPRD, saya berkomitmen dan berupaya maksimal untuk mengawal usulan-usulan masyarakat itu, agar bisa terakomodir di APBD 2026 mendatang, sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat bisa teratasi dengan baik,” kata Ensilawatika Wijaya. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Sudiarto meminta kepada pemerintah daerah setempat khususnya pihak teknis untuk lebih memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

“Kita mengharapkan kepada pihak teknis nantinya dapat turun langsung kelapangan untuk lebih memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang akan dikerjakan,” ucapnya di Buntok, Jumat (8/8/2025). 

Ia menyampaikan, bahwa pengawasan terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan tersebut sangat penting dilakukan, agar kualitas pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor pelaksana di lapangan bisa bagus, dan dikerjakan secara optimal sesuai dengan harapan bersama.

“Terkadang ada sebagian proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan,” ujarnya

Ia mengatakan, maka dari itu semua pekerjaan proyek pembangunan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sangat perlu untuk diawasi secara ketat, sehingga pekerjaan proyek yang dilaksanakan tidak asal-asalan.

Sebab, lanjutnya, apabila pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), maka hal tersebut tentu saja sangat merugikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel dan masyarakat.

“Dalam pengawasn ini tidak hanya pihak teknis yang turun tangan, masyarakat juga harus turut serta dalam mengawasi jalannya pekerjaan proyek di daerahnya masing-masing, sehingga hasilnya dapat bermanfaat dan dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Barsel,” kata H. Sudiarto. (AL)

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Nurul Hikmah menyebutkan bahwa literasi digitalisasi perlu terus ditanamkan kepada masyarakat terutama kepada kalangan generasi muda.

“Penanaman literasi digital ini penting dilakukan kepada masyarakat khususnya kepada generasi muda,” ucapnya di Buntok, Senin (7/8/2025). 

Sebab, lanjutnya, dengan menanamkan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya, maka pola bermedia digital dapat menjunjung etika serta tata krama.

“Dengan demikian, tidak ada berita-berota hoak maupun ujaran kebencian yang sering tersebar dimedia sosial,” ujar Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barsel otu. 

Karena, menurut wanita yang akrab disapa ibu Nurul itu, literasi digital untuk memberikan pemahaman kepada seluruh kalangan lapisan masyarakat, hal itu mengingat, sekarang media sosial menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi salah satu ruang berinteraksi antar sesama, sehingga berpotensi munculnya berita hoak, dan itu semua perlu dilawan secara bersama-sama.

Ia menambahkan, cara melawan hoax, dan ujaran kebencian tersebut, para pengguna media sosial harus mengerti apa itu literasi digital dan batasan mana saja yang boleh atau tidak untuk dipublikasikan ke khalayak ramai, serta pentingnya etika atau tata krama dalam ruang digital itu sendiri.

“Untuk bisa melawan hoax, dan ujaran kebencian ini perlu pemahaman dalam berliterasi media. Apa yang boleh di share dan batasan mana yang tidak boleh, ibaratnya saring dulu sebelum sharing,” kata Nurul Hikmah. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Sudiarto mengharapkan kepda pemerintah daerah setempat melalui Instansi terkait supaya terus meningkatkan jalan usaha tani di wilayah setempat. 

“Peningkatan jalan usaha tani ini sangat penting, sebab di sejumlah desa di daerah ini ada memiliki potensi pertanian,” ucapnya di Buntok, Senin (7/8/2025). 

Ia menyampaikan, bahwa peningkatan jalan usaha tani tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Barsel. 

Oleh karena itu, lanjutnya, agar jalan usaha tani di sejumlah desa di Kabupaten Barsel yang memiliki lahan yang berpotensi dapat dimanfaatkan menjadi lahan pertanian supaya bisa terus ditingkatkan.

“Peningkatan ini dapat dilakukan secara bertahap agar bisa merata untuk sentra pertanian yang ada di sejumlah desa yang tersebar di enam Kecamatan di Kabupaten Barsel ini,” ujar pria yang akrab disapa Haji Sudit itu. 

Ia mengatakan, peningkatan jalan usaha tani tersebut dilakukan dalam upaya memudahkan para petani di sejumlah desa untuk melakukan berbagai aktivitas dalam sektor pertanian.

“Termasuk juga memudahkan para petani dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunannya,” kata H. Sudiarto. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Komisi III DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat guna membahas masalah perjalanan dinas dan rumah dinas para anggota Dewan, bertempat di ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD setempat, Kamis (4/8/2025). 

Ketua Komisi III DPRD Barsel, Hermanes menyampaikan, bahwa untuk RDP yang dilaksanakan tersebut digelar bersama dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Kabupaten.

“Dalam rapat ini, kita membahas mengenai Peraturan Bupati (Perbup) tentang perjalanan dinas dan rumah dinas DPRD yang tidak pernah ditempati para anggota dewan, yang berloksi di Desa Sababilah,” ujarnya. 

Ia menuturkan, berdasarkan hasil RDP yang dilaksanakan tersebut, pihaknya menyambut baik, karena menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Komisi III dalam rapat tersebut.

“Seperti rumah dinas DPRD yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah selama ini tidak pernah ditempati, karena fasilitas pada rumah itu tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan,” tutur Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu. 

Ia mengatakan, sesuai tata tertib DPRD, anggota Dewan Barsel berdomisili di dalam kota Buntok dan bukan berdomisili di Desa, sementara, rumah dinas tersebut berada di Desa Sababilah.

Sementara, lanjutnya, terkait dengan perjalanan dinas pihak DPRD menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) 33 tentang perjalanan dinas dan untuk lump sumnya sesuai Perpres 53 tahun 2023.

“Jadi, berdasarkan hasil dari RDP ini, pada anggaran perubahan, standar harga satuan perjalanan dinas DPRD akan disesuaikan berdasarkan Perpres 53 tahun 2023 terkait hal tersebut,” kata Hermanes. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Badan Anggaran DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Hermanes, mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025 diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat di wilayah setempat secara optimal.

“Termasuk juga untuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya di Buntok, Rabu (3/8/2025).

Ia menuturkan, selain itu, program dan kegiatan setiap instansi daerah yang disusun dalam APBD-P tahun 2025 dapat menghasilkan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun, tetap memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Terutama pada beberapa sumber pendapatan yang masih memungkinkan hingga saat ini.,” tutur Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu.

Ia mengatakan, APBD-P 2025 tetap diarahkan pada skala prioritas dengan titik berat pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan sektor lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhan riil daerah.

“Untuk APBD-P tahun 2025 ini ditargetkan sebesar Rp1,6 triliun, angka ini juga sudah disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi pada Tahun 2025,” kata Hermanes. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Wakil Ketua (Waket) I DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Ideham mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat supaya mengembangkan produk-produk lokal unggulan.

“Karena di daerah ini ada beberapa produk lokal unggulan yang bisa dikembangkan,” ucapnya di Buntok, Srnin (7/7/2025). 

Ia mengatakan, adapun produk unggulan lokal yang ada dan akan terus dikembangkan tersebut diantaranya seperti ikan dan jagung yang mana produksinya dalam setiap tahun selalu surplus.

Selain itu, lanjutnya, produk unggulan lainnya yakni nenas parigi dan produk lokal lainnya yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai produk unggulan lokal daerah Barsel. 

“Produk-produk unggulan ini perlu terus dikembangkan, sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” kata Ideham. (AL) 

LPLHNNEWS.com, Buntok – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Idariani memanfaatkan momen reses untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Idariani menerangkan, bahwa reses merupakan bagian dari tugas aktif anggota DPRD dalam menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat, melalui reses para wakil rakyat dapat mendengar langsung keluhan dan usulan masyarakat untuk kemudian diakomodasi dalam program pembangunan.

“Hasil dari pertemuan ini akan disusun sebagai pokok pemikiran atau Pokir DPRD, yang nantinya akan diusulkan kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan dalam program pembangunan,” ujarnya di Buntok, Rabu (3/7/2025). 

Idariani yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat menambahkan bahwa setiap aspirasi masyarakat akan disesuaikan dengan anggaran pemerintah dan diprioritaskan berdasarkan skala kepentingan. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Ketua DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Farid Yusran menyampaikan berdasarkan hasil pembahasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 20246 mendatang lebih difokuskan pada bidang infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). 

“Untuk peningkatan SDM ini, pembangunannya diarahkan pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan,” ucapnya di Buntok, Jumat (25/7/2025). 

Ia menerangkan, sesuai ketentuan, bidang kesehatan dianggarkan minimal 10 persen dari jumlah APBD, dan bidang pendidikan dianggarkan minimal 20 persen dari jumlah APBD. 

Menurutnya, APBD Barsel 2026 mendatang, bidang kesehatan sudah dianggarkan lebih dari 10 persen dan begitu juga dalam bidang pendidikan juga sudah dianggarkan diatas 20 persen dari jumlah APBD.

“APBD Barsel tahun anggaran 2026 mendatang sebesar Rp1,668 triliun dan jumlah ini meningkat sebesar Rp411 miliar lebih dibandingkan APBD tahun sebelumnya,” terang Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu. 

Selain itu, ia mengatakan, untuk rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Barsel tahun anggaran 2026 tersebut memang panjang, sehingga dilaksanakan selama tiga hari.

“Hal itu karena adanya tambahan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, DBH lainnya serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya sangat signifikan, sehingga pembahasannya menjadi panjang,” kata Farid Yusran. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Raden Sudarto, mengingatkan kepada para Kepala Desa (Kades) supaya bisa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun desanya masing-masing.

“Selain dengan BPD, seorang Kades harus bisa bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam membangun desa,” ucapnya di Buntok, Kamis (24/7/2025). 

Ia juga mengingatkan kepada para Kades agar dalam penggunaan Dana Desa (DD) sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya.

Seperti, lanjutnya, desa yang berada di daerah bantaran sungai, sehingga masyarakat memiliki pekerjaan, dan dari kegiatan-kegiatan penggunaan dana desa selama tidak bertentangan dengan juknis yang ada. 

“Kita juga meminta kepada kepala desa bisa membangun ekonomi masyarakat agar perekonomian masyarakat bisa meningkat,” kata H. Raden Sudarto. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Ketua Komisi III DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Sudiarto meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk terus mengembangkan sektor pertanian guna kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

“Kita mengharapkan dinas terkait dapat terus mengembangkan sektor pertanian secara sistematis yang terencana, dan tepat sasaran,” ucapnya di Buntok, Kamis (24/7/2025). 

Sebab, ia menuturkan, tidak hanya para petani tapi juga semua pihak menginginkan kedepannya, hasil sektor pertanian terus berkembang, dan produksinya mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

“Sehingga sektor pertanian di daerah ini bisa terus tumbuh, sehingga produksinya terus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya,” tutur Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barsel itu. 

Oleh karena itu, ia mengharapkan dinas terkait dapat terus menggenjot pertumbuhan pertanian, baik padi sawah maupun tadah hujan di wilayah setempat.

“Supaya produktifitasnya maksimal, harus dibuat perencanaan secara sistematis yang dimulai dari penyediaan bibit, pupuk, pemeliharaan hingga panen,” ujarnya. 

Ia mengatakan, para petani lokal juga harus diberikan pelatihan-pelatihan mengenai tata cara pengembangan pertanian yang baik, serta pemanfaatan lahan yang mereka miliki secara optimal.

Hal itu, lanjutnya, dilakukan agar hasil produktifitas pertaniannya bisa lebih maksimal sehingga kesejahteraan petani akan terus mengalami peningkatan.

“Disamping itu, petani lokal juga diberikan pelatihan agar mereka dapat mengembangkan tanaman pangan lainnya, supaya para petani tidak bergantung dari satu jenis tanaman saja,” kata H. Sudiarto. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Kalangan DPRD Barito Selatan meminta aparat desa meningkatkan kualitas kinerja pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, tidak terlepas dari kualitas dan kinerja para perangkat pemerintahan desanya sendiri terhadap masyarakat,” ujar Anggota DPRD Barsel, Ensilawatika Wijaya di Buntok, Rabu (23/7/2025). 

Oleh sebab itu, lanjut dia, aparatur pemerintahan diharapkan terus berbenah diri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, ia juga mengingatkan, perangkat pemerintahan baik para ASN maupun tenaga honor untuk menghindari perilaku-perilaku yang dianggap merugikan negara hingga diri.

Ini semua demi kemajuan suatu daerah yang tercermin dari pelayanan kepada masyarakatnya. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat terus mempromosikan potensi seni dan budaya di daerah itu.

“Kita menyarankan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) melalui dinas terkait terus mempromosikan seni dan budaya serta objek wisata yang ada di daerah ini,” kata Wakil ketua 1 DPRD Barsel, Ideham di Buntok, Rabu (22/7/2025).

Dikatakannya, seni dan budaya serta objek wisata di Barito Selatan ini perlu terus diperkenalkan agar nantinya bisa dikenal masyarakat secara luas.

“Dengan demikian, bisa menarik wisatawan domestik maupun mancanegara ke kabupaten yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini,” ucap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barito Selatan itu.

Selain memperkenalkan seni dan budaya lanjut dia, dirinya juga mendukung langkah dinas terkait yang terus menggali potensi pariwisata yang tersebar dienam kecamatan.

“Kita mendukung kebijakan pemerintah kabupaten setempat yang terus menggali potensi pariwisata yang ada di daerah ini,” tambah dia.

Karena lanjut Ideham, potensi pariwisata yang ada disejumlah kecamatan di daerah ini ada, dan perlu digali kembali dalam upaya memajukan sektor tersebut. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Berdasarkan hasil reses anggota DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu, ada sebanyak 1.084 aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Anggota DPRD Barito Selatan, Ahmad Rizki mengatakan, aspirasi itu disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses pimpinan dan anggota dewan pada Daerah Pemilihan (Dapil) I, II, dan III.

“Usulan itu disampaikan masyarakat 45 desa yang tersebar dienam kecamatan di daerah ini dalam kegiatan reses yang dilaksanakan pada 23 sampai 28 Februari 2025 lalu,” ujarnya di Buntok, Rabu (23/7/2025). 

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Barito Selatan ini juga menyampaikan, usulan masyarakat tersebut dirangkum dalam lima bidang.

“Lima bidang itu terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bidang keagamaan dan fasilitas sosial serta bidang perekonomian,” ucap Ahmad Rizki.

Ia menjelaskan, pada bidang pendidikan, masyarakat disejumlah desa mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi sekolah Madrasah, SD, SMP, dan SMA.

“Masyarakat juga meminta penambahan tenaga pengajar dan tenaga pendidikan serta bantuan sarana pendidikan seperti buku dan seragam sekolah,” tambah Ahmad Rizki.

Dalam bidang kesehatan lanjut dia, masyarakat mengusulkan penyediaan fasilitas kesehatan dan peralatan medis pada sejumlah puskesmas serta poskesdes.

Kemudian, masyarakat mengusulkan penambahan tenaga medis dan paramedis serta pembangunan sarana kesehatan puskesmas dan posyandu.

Sedangkan di bidang infrastruktur, masyarakat mengharapkan rehabilitasi jembatan dan akses jalan di berbagai desa untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.

“Dalam reses itu, masyarakat mengusulkan penyediaan air bersih dan pembangunan siring penahan ablasi guna mengatasi masalah lingkungan dan sanitasi serta meminta peningkatan akses listrik dan perbaikan jaringan telekomunikasi guna mendukung konektivitas dan akses informasi,” bebernya.

Pada bidang keagamaan dan fasilitas sosial, kata Ahmad Rizki, masyarakat di sejumlah desa mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas keagamaan seperti masjid dan gereja serta penyediaan alat ibadah maupun fasilitas sosial.

“Pembangunan dan peningkatan pusat kegiatan masyarakat serta aula serbaguna, serta penyediaan alat ibadah dan fasilitas sosial,” terangnya.

Pada bidang perekonomian, masyarakat mengusulkan bantuan untuk nelayan, peternak dan petani serta penetapan dana pengembangan ekonomi seperti kawasan industri.

Ia menyampaikan, dalam bidang ini juga, masyarakat mengusulkan agar pengawasan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat ditingkatkan.

“Pengawasan ini dalam upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran ketentuan dan menghindari terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum,” jelasnya.

Dikatakannya, berdasarkan hasil rangkuman aspirasi masyarakat tersebut, diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program dan proyek yang responsif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Barito Bupati Hermanes, mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan persaudaraan dalam kehgidupan majemuk yang beranekaragam suku bangsa, agama dan rasa.

“Perbedaan itu bukanlah penghalang bagi kita semua untuk bersatu,” ucap Hermanes di Buntok, Senin (21/7/2025). 

Serta lanjut dia bukan juga penghalang untuk bisa hidup dalam kebersamaan, saling menghormati, saling membantu, serta saling membangun solidaritas sosial yang kokoh.

Menurutnya, perbedaan itu tidak harus diseragamkan, tidak juga harus ditiadakan, dan bahkan dihilangkan.

Namun, lanjut dia, kesemuanya itu harus diikat oleh tali persaudaraan, tali kebersamaan, dan tali persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika.

“Sebab dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, maka kita akan tetap bersatu, dan dengan bersatu kita akan maju bersama untuk mencapai kesejahteraan dalam menyongsong masa depan yang gemilang,” kata Hermanes. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, mendorong upaya pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat untuk mengembangkan produk lokal unggulan.

“Karena di daerah ini ada beberapa produk lokal unggulan yang bisa terus dikembangkan,” ucap Wakil ketua I DPRD Barito Selatan, Ideham, di Buntok, Senin (21/7/2025). 

Ia menjelaskan, adapun produk unggulan lokal yang ada dan akan terus dikembangkan tersebut diantaranya seperti ikan dan jagung yang mana produksinya dalam setiap tahun selalu surplus.

Kemudian kata dia, produk unggulan lainnya yakni nenas parigi dan produk lokal lainnya yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai produk unggulan lokal Barito Selatan.

“Produk unggulan tersebut perlu terus dikembangkan sebab dengan dikembangkannya produk tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” ucap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barito Selatan itu. (AL)

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Ketua komisi III DPRD Barito Selatan, H. Sudiarto, SE menyebutkan pembangunan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama.

Ia mengatakan, bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat adalah tujuan utamanya. Sehingga peran semua pihak sangat diperlukan.

“Masalah kesehatan itu tanggungjawab bersama. Kalau hanya satu pihak saja maka akan sulit mencapai pembangunan kesehatan sesuai harapan,” ucapnya di Buntok, Minggu (20/7/2025). 

Ia menjelaskan, upaya demi terwujudnya pembangunan kesehatan harus dilandasi dengan nilai-nilai yang sejatinya dapat menjadi roh dalam proses penyelenggaraannya.

Dalam pelaksanaannya pembangunan kesehatan itu, sambung dia, semua kalangan haruslah proaktif dan responsif terhadap persoalan dan kebutuhan daerah.

Apalagi, dalam menjalankan program kesehatan tersebut menghadapi berbagai kendala di era globaliasasi saat ini.

“Salah satunya jumlah dan mutu tenaga kesehatan di Barsel, yang mana belum memenuhi kebutuhan,” ucap dia.

Ia menambahkan, meski demikain, sejauh ini semua dapat tertangani dan teratasi, dengan ditingkatkannya kemandirian masyarakat untuk bisa hidup sehat. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) menutup rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan membahas evaluasi layanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) serta skema pendanaan bagi tenaga kontrak yang belum mencapai masa kerja dua tahun.

Menurut Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, pembahasan ini merupakan kelanjutan dari RDP sebelumnya yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barsel.

“Hari ini fokus kami adalah evaluasi terhadap Perumdam, sementara kemarin tenaga kontrak di sektor kesehatan dan pendidikan telah dibahas, termasuk peluang skema pendanaan bagi mereka yang masa kerjanya kurang dari dua tahun,” ujarnya di Ruang Gabungan Komisi DPRD Barsel.

Selain itu, katanya, tenaga kontrak yang belum memenuhi masa kerja dua tahun tidak lagi dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi tetap bisa menerima gaji melalui skema pendanaan tertentu.

“Bagi tenaga kontrak di sektor kesehatan, mereka masih bisa dibiayai melalui dana Floating BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), sedangkan di sektor pendidikan dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya.

DPRD Barsel menegaskan bahwa tenaga kontrak yang tetap bekerja akan digaji berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari kepala sekolah atau kepala puskesmas, dengan nomenklatur jabatan yang masih akan ditentukan lebih lanjut.

Dalam pembahasan mengenai layanan air bersih, DPRD Barsel meminta Perumdam Tirta Barito untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas air guna mengurangi keluhan masyarakat.

“Kami menerima laporan mengenai air yang tidak lancar dan kualitasnya yang kurang baik, sehingga harus ada perbaikan menyeluruh agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang optimal,” tambahnya.

DPRD Barsel juga menyoroti permasalahan tarif, dimana harga air Perumdam saat ini bahkan berada di bawah batas tarif terendah yang ditetapkan oleh gubernur, sehingga perusahaan terus mengalami kerugian.

“Oleh karena itu, kami meminta Perumdam untuk mengidentifikasi faktor penyebab kerugian dan segera menyusun strategi perbaikan agar perusahaan tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.

DPRD Barsel berharap koordinasi antar instansi tetap berjalan agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta memastikan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil. (AL)

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Tiga fraksi DPRD Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah menyetujui empat rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan pemerintah kabupaten setempat segera dibahas ke tahap berikutnya.

Hal itu disampaikan, Riri Fardani juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sudiarto dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Arbanu dari fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) dalam rapat paripurna, di Buntok, Jumat (18/7/2025). 

Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran mengatakan, dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi dewan ini semuanya sepakat empat raperda tersebut dibahas lebih lanjut.

Ia menyampaikan, empat raperda tersebut yakni raperda tentang penyelenggaraan kearsipan, dan raperda tentang masyarakat hukum adat.

Kemudian, raperda pencabutan peraturan daerah Nomor 2/2017 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah serta raperda tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten Barito Selatan.

Setelah ini lanjut dia, empat raperda ini akan dibahas dan dipelajari lebih mendalam, agar apabila empat raperda itu nantinya disyahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Barito Selatan.

Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tiga fraksi yang sepakat empat raperda dibahas pada tahap berikutnya.

“Kita juga mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas saran, usul dan pendapat anggota DPRD terkait dengan perbaikan, baik teknis penyusunan maupun substansi yang diatur dalam raperda ini,” ucapnya.

Menurut dia, setelah ini, empat raperda yang telah diajukan pemerintah kabupaten Barito Selatan itu akan dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang berlaku.

Termasuk juga lanjut Khristianto Yudha hal-hal lain yang secara tidak langsung terkait dengan materi empat raperda yang telah diajukan tersebut.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan serta semua pihak yang telah bekerja sama dalam membangun kabupaten yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini kearah lebih baik lagi,” demikian Khristianto Yudha. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan(Barsel), Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat sedang melakukan pembahasan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, berlangsung di ruang rapat gabungan komisi DPRD setempat, Senin (14/7/2025). 

“Pada hari ini, kita bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang membahas struktur anggaran APBD 2024 mendatang,” ucap ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran disela memimpin rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024.

Ia mengatakan, disamping membahas mengenai struktur anggaran dengan TAPD, pihaknya dalam rapat yang dilaksanakan ini juga membahas mengenai Pendapat Asli Daerah (PAD).

“Jadi kita pada hari ini membahas struktur anggaran. Termasuk juga membahas mengenai pendapatan dengan sejumlah dinas -dinas yang menghasilkan PAD,” kata Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu.

Menurut dia, dalam rapat yang dilaksanakan ini, pihaknya juga ingin bersama-sama mengetahui apakah masih ada sejumlah potensi-potensi pendapatan yang masih belum dibuka atau belum digali oleh sejumlah dinas tersebut.

“Oleh karena itu dalam rapat kali ini, kita bersama-sama dengan kepala dinas terkait untuk membahasnya,” terang politisi dari partai besutan Megawati Soekarnoputri ini.

Dikatakannya, hal tersebut dilakukan agar pendapatan asli daerah bagi kabupaten Barito Selatan pada 2024 mendatang bisa lebih meningkat lagi dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pembahasan struktur anggaran dan pendapatan ini sedang berlangsung dan pembahasannya masih belum selesai dilaksanakan,” tambah Farid Yusran.

Acara rapat pembahasan KUA-PPAS 2024 yang berlangsung diruang rapat gabungan komisi DPRD Barito Selatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD, Nyimas Artika, dan Enung Irawati serta sejumlah anggota dewan lainnya.

Sedangkan dari TAPD dihadiri Sekda Barito Selatan, Edy Purwanto dan sejumlah kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Putri Siti Rochmawati, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) setempat agar menjadikan pengembangan sektor peternakan sebagai salah satu skala prioritas pembangunan, khususnya dalam rangka mencapai swasembada daging.

“Sebab, pengembangan dalam bidang ini sangat penting agar kebutuhan daging ayam potong dan sapi bisa terpenuhi dari daerah sendiri,” ucapnya di Buntok, Senin (14/7/2025). 

Menurutnya, selama ini kebutuhan daging ayam dan sapi di Kabupaten Barsel masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama dari Kalimantan Selatan, hal itu menyebabkan lonjakan harga yang signifikan, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan.

Ia menyarankan agar Pemda melalui instansi terkait segera membangun kantong-kantong penyangga peternakan, seperti sentra ayam ras, kambing, sapi, maupun kerbau di wilayah Kabupaten Barsel.

“Jika sudah ada kantong penyangga, maka kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, dan harganya juga akan lebih stabil dibandingkan dengan daging dari luar daerah,” tutur Politisi dari Partai Demokrat Barsel itu. 

Putri meyakini, dengan pengelolaan yang serius dan berkelanjutan, Barito Selatan tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi menjadi daerah penyuplai ke wilayah lain.

Selain itu, ia juga menyoroti tentang perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemda Kabupaten Barsel, termasuk pemisahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) ke dalam beberapa OPD.

“Dengan struktur baru ini, pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan akan lebih terfokus dan bisa mengalami kemajuan signifikan di masa mendatang,” kata Putri Siti Rochmawati. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Barito Selatan bertempat di ruang rapat gabungan DPRD Kalimantan Tengah, Kamis (3/7/2025). 

Rombongan DPRD Kabupaten Barito Selatan disambut baik oleh unsur DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Hj Siti Nafsiah beserta beberapa anggota DPRD Kalimantan Tengah lainnya.

Usai acara, H. Sudarsono menyebut kunjungan rombongan DPRD kabupaten Barito Selatan untuk mempelajari berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sudarsono mengatakan RPJMD baik di provinsi maupun kabupaten/kota itu harus selaras dan satu jalan dalam mewujudkan pembangunan yang merata di semua daerah

Menurut saya ini hal yang sangat positif, karena mestinya memang RPJMD Kabupaten/Kota itu harus selaras dengan RPJMD Provinsi supaya Pembangunan di Kalimantan Tengah bisa selaras,” ucapnya.

Legislator Fraksi Partai Golongan Karya ini menyambut baik solusi yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Barito Selatan, untuk kedepannya nanti DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan pembahasan rapat dan RPJMD ini bersama DPRD di seluruh daerah Kalimantan Tengah.

“Saya berpendapat Pansus RPJMD Provinsi suatu saat bisa mengundang pansus-pansus RPJMD Kabupaten/kota,” kata H. Sudarsono. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Menggelar Rapat Paripurna ke-22 masa persidangan III tahun 2025, yang berlangsung di gedung graha Paripurna DPRD setempat, Senin (7/7/2025). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barsel, H. M. Farid Yusran didampingi Wakil Ketua (Waket) I Ideham bersama Waket II Rusinah, dan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Kristianto Yudha, Plh. Sekda, Dr. Ita Minarni, unsur Forkopimda, Kepala OPD, serta anggota DPRD lainnya. 

Dalam rapat tersebut dibahas dua agenda penting, yakni tentang persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barsel nomor 2 tahun 2017 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, dan penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD masa sidang III tahun 2025.

Kristianto Yudha menyampaikan, bahwa pencabutan Perda tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 133 tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahra atau pejabat lain. 

“Ini merupakan kaloborasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam pembentukan produk hukum daerah serta bentuk sinergi dalam menyelenggarakan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” Wabup. 

Ia mengatakan, kerja sama tersebut diwujudkan dengan penandatangan persetujuan bersama antara Pemkab Barsel dan pimpinan DPRD terhadap Ranperda pencabutan Perda tersebut. 

“Sesuai Pasal 100 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, Ranperda ini wajib memperoleh nomor register dari Gubernur Kalimantan Tengah sebelum ditetapkan dan diundangkan,” kata Kristianto Yudha. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Rida Sri Ahlina mengimbau kepada masyarakat yang berada di bantaran sungai DAS Barito supaya tidak membuang sampah dengan sembarangan.

“Karena, masih ada sebagian warga masyarakat di daerah ini yang masih kurang akan kesadarannya terhadap kebersihan sungai,” ucapnya di Buntok, Jumat (4/7/2025). 

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barsel itu mengatakan, bahwa dengan membuang sampah sembarangan ke sungai, tentunya akan berdampak pada tercemarnya sungai dan lingkungan.

Selain itu, lanjutnya, apabila terjadi hujan yang deras, maka sampah-sampah akan terbawa oleh air hujan hingga terjadi penumpukan di sungai yang menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyengat serta akan mengakibatkan banjir.

“Pemerintah daerah melalui dinas terkait sudah sering kali memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahkan membuat papan pengumuman yang ditempatkan di beberapa tempat yang bertuliskan “Jangan Membuang Sampah Sembarangan, Buanglah Sampah Pada Tempatnya,” kata Rida Sri Ahlina. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Ensilawatika Wijaya meminta kepada para orang tua di daerah setempat untuk selalu mendukung anak-anak mereka, khususnya dalam hal mengembangkan bakat dan minta yang dimiliki setiap anak. 

”Dalam pengembangan bakat yang dimiliki setiap anak, diperlukan dukungan dari orang tua, salah satunya adalah memberikan dukungan dengan memberi izin kepada anak untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah,” ujarnya di Buntok, Jumat (11/7/2025). 

Politisi PDIP Barsel itu menuturkan, selama anak melakukan berbagai kegiatan positif, seharusnya orang tua selalu mendukung dan memberikan kepercayaan.

“Setiap anak pasti memiliki bakat yang bisa terus dikembangkan secara kreatif, pengembangan bakat itu bisa di bidang olahraga, seni, dan bidang lainnya,” tuturnya. 

Ia mengatakan, apabila bakat anak dapat dikembangkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan lahir atlet atau seniman yang mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi, nasional hingga internasional. 

”Kami minta kepada anak-anak untuk selalu menjaga kepercayaan orang tua, dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, jangan berbohong berangkat ke sekolah untuk mengikuti ekstrakurikuler namun ternyata tidak, jaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua kalian, kalian kalian masa depan bangsa,” kata Ensilawatika Wijaya. (AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, H. Irawansyah, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan investasi yang beroperasi di wilayah setempat. 

“Dengan pengawasan yang optimal setiap bentuk investasi yang masuk ke daerah ini dapat berjalan sesuai regulasi, dan tidak akan menyimpang dari aturan yang berlaku, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” ujarnya di Buntok, Rabu (9/7/2025). 

Ia menyampaikan, pengawasan bukan untuk menghambat investasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan kegiatan ekonomi berjalan sejalan dengan kepentingan publik.

“Dengan pengawasan yang optimal, diyakini kegiatan operasional dari investasi yang menanamkan modalnya tidak akan menyalahi aturan sedikitpun,” ucap Politisi dari Partai Golkar Barsel itu. 

Ia mengatakan, bahwa setiap perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab sosial, termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan ikut mendorong percepatan pembangunan di wilayah operasionalnya.

Menuurtnya, investasi yang sehat dan bertanggung jawab akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam memajukan Kabupaten Barsel.

Selain itu, lanjutnya, perusahaan wajib peduli terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga mereka juga dapat menikmati sumber daya daerah sendiri. 

“Sebagai wakil rakyat, Kita ingin memastikan apakah kegiatan mereka benar-benar sesuai aturan atau tidak, jangan sampai investasi yang masuk justru merugikan masyarakat dan daerah,” kata H. Irawansyah. (Red/AL) 

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, Nurul Hikmah mengajak kepada seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) di daerah setempat agar kreatif dalam mengelola dan memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk kemajuan pembangunan desa serta daerah. 

“Kita mengajak seluruh Pemdes di Kabupaten Barsel agar lebih kreatif dalam memanfaatkan anggaran DD untuk pembangunan desa masing-masing,” ucap Nurul Hikmah, di Buntok, Senin (7/7/2025). 

Ia menyampaikan, Pemdes dalam pengelolaan DD jangan hanya bergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, tapi juga dapat memanfaatkan peluang-peluang lain yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Gunakanlah DD tersebut sesuai dengan mekanismenya dalam upaya terus memajukan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 

Selain itu, menurut Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barsel itu menuturkan, peluang lain yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan DD, yakni potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai PADes serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Hal itu, lanjutnya, mengingat seluruh desa di Kabupaten Barsel memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk dijadikan produk unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan dan memajukan pembangunan di desa serta daerah. 

“Hanya saja, tinggal bagaimana menjalankan sistem pengelolaan serta mengembangkannya, dan yang terpenting tetap tertib administrasi, supaya lebih baik lagi kedepannya,” tutur wanita yang akrab disapa ibu Nurul itu. 

Ia mengatakan, seluruh Kepala Desa (Kades) beserta aparatur desa harus bekerjasama dalam mengembangkan potensi desa masing-masing, hal itu bertujuan agar anggaran pembangunan bisa didukung dengan sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang lebih baik.

“Kalau pengelolaan DDnya dilakukan secara efektif dan efisien, maka pelaksanaan pembangunan disetiap desa akan berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat,” kata Nurul Hikmah. (AL)

LPLHNNEWS.com, BUNTOK – Menindaklajuti aspirasi masyarakat Desa Sungai Telang, Kecamatan Dusun Utara, DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua perushaan tambang batu baru yang beraktivitas di wilayah setempat, yakni PT. Bintang Arwana, bertempat diruang rapat gabungan Komisi DPRD setempat, Kamis (2/10/2025).

Dipimpin Wakil Ketua (Waket) I DPRD Barsel, Ideham didampingi Waket II, Hj. Rusinah bersama anggota dewan lainnya, rapat tersebut di hadiri oleh Pj. Sekda Barsel, Dr. Ita Minarni, sejumlah Kepala OPD, Camat Dusun Utara, Kepala Desa (Kades) Sungai Telang, Mantir Adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari pihak PT. Bintang Arwana.

Ideham menerangkan, RDP tersebut dilaksanakan karena warga Desa Sungai Telang tidak setuju dengan rencana pembangunan jalan houling yang akan digarap oleh PT. Bintang Arwana yang dikhawatirkan akan berdampak tercemarnya sumber air bersih yang berada disekitar jalan houling tersebut.

Karena, lanjutnya, berdasarkan keterangan warga Desa Sungai Telang dan surat yang disampaikan mereka ke DPRD Barsel, bahwa rencana pembangunan jalan houling tersebut diduga belum memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka dari itu mereka memohon untuk dilaksanakan RDP.

“Mereka tidak mau sumber air bersih yang masih bisa dimanfaatkan oleh warga Desa tercemar dikemudian hari, akibat adanya jalan houling itu,” terangnya.

Ideham menuturkan, pada prinsipnya jajaran DPRD mendukung apa yang disampaikan oleh Pj. Sekda Barsel pada saat RDP tadi, bahwa pihak perusahaan sebelum melakukan aktivitas diwajibkan menyelesaikan masalah perizinan dalam bentuk apapun baru bisa bekerja.

“Sementara yang dilakukan oleh PT. Bintang Arwana tidak demikian, mereka malah melakukan aktivitas pekerjaan meskipun masalah perizinannya belum lengkap,” tutur Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Barsel itu.

Ia mengatakan, semoga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel segera memanggil pimpinan perusahaan untuk duduk bersama dalam forum koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, supaya ada kepastian dan menghasilkan solusi yang terbaik tanpa merugikan kedua belah pihak, baik masyarakat maupun pihak perusahaan.

“Hasil dari RDP tadi, untuk sementara pihak PT. Bintang Arwana diminta menghentikan sementara semua aktivitas pembangunan jalan hauling sampai semua masalah perizinan lengkap sesuai peraturan yang berlaku. (AL)