PT.Perwata Rimba di Keluhkan Masyarakat…?

Buntok, Tgl 15 Desember 2024
lplhnnews.com.

JAKARIA DAN SAUDARA SAUDÍES SOBONO/SAUDI saat ditemui di kediamannya menuturkan terkait dengan adanya pencemaran lingkungan di desa mereka yaitu di Desa Bantai Bambure, Kec.Dusun Utara Kab.Barito Selatan, Propinsi. Kalimantan Tengah. mereka berdua mewakili masyarakat Desa menyampaikan keluhan mereka yang selama ini menjadi permasalahan di Desa mereka yang berkaitan dengan sulitnya mendapatkan Air mengingat untuk mendapatkan air bersih, karena sungai di Desa kami telah tercemar dan terjadi pendangkalan oleh aktifitas peruhaan PT.PERWATA RIMBA dan hal ini di akui oleh petugas DLHD Kab.Bar-sel.

pencemaran tersebud menurut mereka sudah lama terjadi yaitu dari Tahun 1992 dan hingga sampai dengan saat ini Tahun 2024 kami merasakannya, namun berkaitan dengan hal itu pihak perusahaan tidak pernah melakukan pencegahan dan maupun penanggulangan sehingga kami pun menjadi resah, sehingga kami meminta media ini untuk membuat beritanya agar kiranya dapat di lihatdan di ketahui oleh pihak kementrian dan Presiden kami tercinta Pak.PRABOWO sehingga pihak perusahaan mendapatkan sanksi dan bukan hanya pihak perusahaan bahkan menurut mereka pihak2 kepala Desa, Camat, serta petugas DLHD yang bernama Lambriana Sinaga pada saat pertemuan terkesan menyalahkan kami masyarakat yang melaporkan pencemaran tersebud, bukannya berpihak kepada pelapor malahan terkesan berpihak kepada perusahaan tuturnya kepada media ini.

dan lambriana sinaga juga menyalahkan perusahaan lain lah yang membuat air sungai itu tercemar katanya, lambriana sinaga menuding bahwa pencemaran itu terjadi akibat perusahaan tambang Batu Bara yaitu PT.ELECTRA GLOBAL, namun menurut Sobono hal ini sudah lama terjadi dan bukan datang dari perusahaan yang dia sebutkan melainkan datangnya dari PT.PERWATA RIMBA yang kami laporkan itu.

dan jika pun benar hal itu juga ada datangya dari perusahaan yang dia sebudkan kenapa dia tidak memanggil pihak perusahaan tambang itu, sementara dia adalah seorang petugas dari dinas lingkungan hidup daerah, berarti kalau diri mengetahui dan tidak melakukan pemanggilan terhadap perusahaan itu artinya apa sih tugas seorang LAMBRIANA SINAGA sekarang…?.

di tambahkan oleh Ketua LPLHN wilayah Das Barito Apakson mengecam keras atas terjadiya permasalahan ini yang mana tidak mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah yaitu DLHD Kab.Barito Selatan ada apa dengan DLHD kok tidak melakukan pemerocesan terhadap permasalahan ini, dengan adanya kejadian ini kami sebagai lembaga pencinta lingkungan hidup nusantara(LPLHN) akan membuat laporan ke kementrian KLH dan MENTRI PERTANIAN agar pihak Gakkum KLH melakukan pemanggilan terhadap perusahaan dan petugas DLHD serta Kepala Desa PLT dan juga Camat Dusun Utara.

karena menurut diri tidak layak petugas Negara berpihak kepada perusahaan melainkan menjadi tiang tengah di antara masyarakat dengan perusahaan, dan hal ini tidak boleh terjadi di Kab.Barito Selatan ini, serta Orang2 seperti ini tidak boleh ada di dalam lingkaran pemerintahan karena menurut Apakson bisa merusak pemerintahan itu sendiri di mata masyarakat Kab.Barito Selatan Ucapnya kepada media ini.

berbicara masalah kesejahteraan itu berawal dari lingkungan yang bersih dan lingkungan yang bebas dari pencemaran, karena bagaimana mau di bilang sejahtera kalau lingkungannya tercemar tutup Apakson.lplhnnews.com (Markus Subiatoro)

Pimpinan DPRD Barsel 2024 -2029 Resmi Dilantik

Foto : Tiga Pimpinan DPRD Barsel Periode 2024 – 2029 dilantik dan diambil sumpah janji.
LPLHN.News.com – Buntok-Tiga pimpinan definitif DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah periode 2024-2029 resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Barito Selatan, Ahmad Husaini dalam rapat paripurna ke-6 masa sidang I DPRD setempat, di Buntok, Kamis (31/10/2024).

Tiga pimpinan dewan yang dilantik tersebut yakni HM Farid Yusran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai ketua, Ideham dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai wakil ketua I, dan Rusinah dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai wakil ketua II.

Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Barito Selatan yang telah melantik tiga pimpinan DPRD kabupaten setempat.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang telah menetapkan surat keputusan Nomor 188.44/501/2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Barito Selatan masa jabatan 2024-2029,” katanya usai acara pelantikan.

Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pihaknya untuk memegang amanah sebagai pimpinan DPRD Barito Selatan.

Farid Yusran mengatakan, jabatan ini merupakan suatu kehormatan besar, dan juga sekaligus tanggung jawab yang sangat berat.

“Kepercayaan ini bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, komitmen, dan dedikasi untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan rekan-rekan anggota DPRD, mitra kerja dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan seluruh lapisan masyarakat.

“Kita tidak ada artinya apabila tidak didukung rekan-rekan anggota dewan, mitra kerja dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan seluruh lapisan masyarakat,” bebernya.

Penjabat Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan pada kesempatan itu mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua dan wakil ketua dewan yang telah dilantik.

“Semoga ketua dan wakil ketua beserta seluruh anggota dewan diberikan kekuatan dan kesehatan, serta senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dalam melaksanakan tugas dan amanah dari masyarakat kabupaten ini,” kata dia.

Dikatakannya, setelah ini, pihaknya bersama pimpinan dan anggota dewan akan paralel menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2025 mendatang.

“Karena, sesuai Amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kita diberikan tenggat atau batas waktu hingga 30 Nopember 2024 atau tahun berjalan sudah didapatkan persetujuan bersama RAPBD tahun berikutnya atau untuk tahun 2025,” jelasnya.

Jadi, lanjut Deddy Winarwan, hingga saat ini ada waktu satu bulan lagi untuk melaksanakan penyusunan APBD Barito Selatan tahun anggaran 2025 mendatang.

Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan atas dukungannya selama ini yang telah mendukung Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

Acara pelantikan pimpinan DPRD Barito Selatan tersebut dihadiri Forkopimda dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota dewan kabupaten setempat.

Kontingen Jambore Pendidikan Barsel Dilepas Oleh Kadisdik

Foto : Sebanyak 300 orang yang tergabung dalam kontingen Barsel menuju pelaksanaan Jambore Pendidikan Kalteng Berkah 2024 di Palangka Raya, dilepas oleh Kadisdik Barsel di Halaman SMAN 2 Buntok, Jumat (25/10/2025).

LPLHN.News.com – BUNTOK – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, Syahdani berharap agar ilmu dan informasi yang diperoleh pada kegiatan Jambore Pendidikan Kalteng Berkah Tahun 2024 dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing.

Harapan tersebut dia sampaikan usai melepas kontingen Barsel yang akan mengikuti Jambore Pendidikan Kalteng Berkah di komplek Tuah Pahoe Palangkaraya, Jum’at (25/10/2024).

“Semua informasi, ilmu maupun wawasan yang diperoleh pada kegiatan jambore pendidikan Kalteng berkah ini semoga dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing,” tuturnya.

Sebab kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kesamaan tekad untuk mewujudkan pendidikan di Kalteng yang unggul dan berkualitas.

Untuk itu, siswa-siswi yang juga mengikuti kegiatan tersebut bisa membawa nama baik Kabupaten berjuluk bumi dahani dahanai tuntung tulus di Ibukota Provinsi.

“Kita berharap siswa-siswi bersama guru-guru yang mengikuti kegiatan Jambore Guru yang juga menjadi ajang silaturahmi dan temu akbar pendidikan ini bisa mengharumkan nama daerah kita,” harap Syahdani.

Sementara itu ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Barsel, Zainul Hakim mengatakan untuk kontingen yang berangkat ini adalah dari MKKS Gabungan SMA, SMK dan SLB.

“Peserta keseluruhan yang berangkat hari ini sebanyak 300 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru serta siswa,” pungkasnya.(Tampetu)

Kedua Korban DT Nahas di PT. TriOP Berhasil Dievakuasi

Foto : Dua korban DT yang mengalami insiden di PT. TriOP berhasil dievakuasi, keduanya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam kabin DT.
LPLHN.News.com – Dua orang korban insiden DT bermuatan batu bara milik PT. Mitra Teknik Prasarana (MTP) yang terperosok ke sungai Hingan, kecamatan Timpah, Kapuas akibat runtuhnya jembatan di Km. 47 jalan hauling PT. Tri Oetama Persada (TriOP), Selasa (22/10/2024) ditemukan dalam keadaan tewas terjepit dalam kabin.

Berdasarkan dari informasi yang berhasil dihimpun, kedua korban berhasil dievakuasi pada siang hari, Selasa (22/10/2024) dalam keadaan sudah tidak bernyawa.

Kedua jenazah korban kemudian dilarikan ke RSUD Jaraga Sasameh Buntok, guna melakukan visum dan penanganan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi dari pihak perusahaan dan RSUD Jaraga Sasameh Buntok.

Peristiwa nahas yang menewaskan dua orang operator/driver dan helper atas nama Muhammad Yulia Rahman dan Heri Pidelis warga kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan tersebut, terjadi pada Selasa (22/10/2024) sekira pukul 03.00 WIB.

Berdasarkan informasi rilis yang diterbitkan oleh HGE PT. TriOP, kejadian bermula saat DT 030 milik PT. Mitra Teknik Prasarana (MTP) yang dibawa oleh kedua korban mengangkut batu bara dari tambang PT. TriOP yang berada di wilayah Kapuas menuju pelabuhan di wilayah desa Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel.

Pada saat melintas di jembatan Km. 47 jalan hauling PT. TriOP ruas Sungai Hingan, Kecamatan Timpah, Kapuas, tiba – tiba jembatan tersebut runtuh, menyebabkan DT yang mengakut batu bara puluhan ton tersebut nyungsep ke sungai.

Menanggapi hal ini, Ketua DPD Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) Provinsi Kalimantan Tengah, Nanang Suhaimi, mendesak penegak hukum untuk segera melakukan investigasi dan mengusut secara tuntas insiden fatality yang menelan korban jiwa tersebut.

“Kita minta penegak hukum segera melakukan pengusutan secara tuntas peristiwa insiden fatality di PT. TriOP ini, karena kita duga kejadian ini akibat pihak perusahaan tidak memenuhi kewajiban K3,” tegas Ketua DPD LPLHN Kalteng, Nanang Suhaimi, Selasa (22/10/2024).

“Sebab ini sudah masuknya ke dalam ranah pidana, karena akibat kelalaian managemen perusahaan terhadap K3 membuat insiden ini terjadi dan menelan korban jiwa,” sambung dia menjelaskan.

Diungkapkan dia, peristiwa ini merupakan pelajaran, bahwa pemenuhan kewajiban kelengkapan perizinan sebuah perusahaan sangat penting, agar bisa meminimalisir resiko pada dunia kerja.

“Ini akibat lemahnya pengawasan pihak berwenang sehingga terjadilah Insiden ini. Jalan yang baru selesai dibangun dan pelabuhan juga belum mendapatkan izin yg jelas sudah beroperasi, padahal semua material buat membangun jln dan pelabuhan berasal dari galian C yang diduga Ilegal,” tukasnya.

“Ada apa dengan Perusahaan ini sehingga bisa bekerja dengan melanggar aturan?” pertanyakan Nanang.

Sebab, sambung dia lagi, uji kelayakan baik itu pada infrastruktur jalan maupun sarana dan prasarana tambang sebelum beroperasi itu wajib dilakukan, karena merupakan bagian dari kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) perusahaan, dalam menjamin bahwa ketika beroperasi perusahaan sudah benar- benar siap, agar semua pekerja bisa terlindungi dan lingkungan hidup bisa terjaga dengan baik.

“Semua infrastruktur tambang sebelum beroperasi harusnya diuji kelayakan. Itulah gunanya kelengkapan perizinan, agar pengawasan dari internal maupun eksternal bisa jalan dengan baik, untuk memastikan bahwa perusahaan ini berjalan sesuai koridor peraturan pada saat beroperasi,” imbuh dia.

“Ini lah akibat pekerjaan banyak mencuri, dan banyak barang haram di jalan dan pelabuhan milik mereka ini!” pungkas Nanang.(SST)

Diduga Tidak Jalankan K3, DPD LPLHN Minta Aparat Usut PT. TriOP Terkait Insiden Tewasnya Dua Driver

Foto : Proses evakuasi korban insiden terceburnya DT bermuatan batu bara di Jl. Hauling PT. TriOP, Selasa (22/10/2024).
LPLHN.News.com – BUNTOK – DPD Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) Provinsi Kalimantan Tengah mendesak agar penegak hukum segera mengusut tuntas peristiwa runtuhnya jembatan yang menewaskan dua operator/driver DT di PT. Tri Oetama Persada (TriOP), karena diduga pihak perusahaan tidak memenuhi kewajiban perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Kita minta penegak hukum segera melakukan pengusutan secara tuntas peristiwa insiden fatality di PT. TriOP ini, karena kita duga kejadian ini akibat pihak perusahaan tidak memenuhi kewajiban K3,” tegas Ketua DPD LPLHN Kalteng, Nanang Suhaimi, Selasa (22/10/2024).

“Sebab ini sudah masuknya ke dalam ranah pidana, karena akibat kelalaian managemen perusahaan terhadap K3 membuat insiden ini terjadi dan menelan korban jiwa,” sambung dia menjelaskan.

Menurut dia managemen perusahaan semestinya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Karena K3 merupakan bagian terpenting dari komitmen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) perusahaan.

“Kita minta pihak managemen PT. TriOP bertanggung jawab dan segera melakukan investigasi terkait persoalan ini, apalagi ini sudah menelan korban jiwa. Karena K3 ini merupakan bagian terpenting dari AMDAL perusahaan sebelum beroperasi,” tukasnya.

“Berarti patut diduga pihak managemen perusahaan tidak menjalankan AMDAL mereka selama ini sebagaimana mestinya, termasuk pengawasan dan pemantauan K3 serta safety tambang di PT. TriOP itu,” beber Nanang lagi.

Selanjutnya, dia juga meminta agar perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara tersebut untuk sementara dihentikan aktivitasnya, sebelum menyelesaikan dan menertibkan semua persoalan yang berkaitan dengan perizinan mereka termasuk AMDAL.

Sebab, kata dia, menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh LPLHN, masih ada perizinan mereka yang belum dibereskan, seperti koridor jalan, pinjam pakai kawasan hutan untuk tempat pembuatan jalan hauling, pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), izin mendirikan bangunan (IMB), izin pemanfaatan air tanah, dan sejumlah perizinan lainnya.

Apalagi selama ini, PT. TriOP pun diduga melakukan penimbunan pelabuhan dan jalan hauling mereka menggunakan material yang bersumber dari tambang galian C yang tidak berizin alias ilegal.

“Kita minta supaya perusahaan PT. TriOP untuk sementara dihentikan aktivitasnya, sampai semua yang berkaitan dengan perizinan dan AMDAL mereka dibereskan dan ditertibkan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Sebelumnya dikabarkan, bahwa telah terjadi insiden jembatan runtuh di ruas Km. 47 Jalan Hauling PT. TriOP, Selasa (22/10/2024) sekira pukul 03.00 WIB yang menyebabkan sebuah DT bermuatan batu bara nyungsep ke dalam sungai dan menelan korban jiwa sebanyak dua orang driver dan helper, yakni Muhammad Yulia Rahman dan Heri Pidelis warga Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan meninggal dunia.

Kedua jenazah korban yang terjebak di dalam DT tersebut, berhasil dievakuasi dan dibawa ke RUSD Jaraga Sasameh Buntok.(SST)

Insiden Jembatan Runtuh, Dua Orang Driver PT. TriOP Tewas

Foto : Proses evakuasi dua korban tewas di Jl. Hauling PT. TriOP
LPLHN.News.com, BUNTOK – Diakibatkan jembatan runtuh, DT 030 nyungsep ke sungai di Km. 47 jalan hauling batu bara milik PT. Tri Oetama Persada (TriOP), dua orang yakni operator dan penumpang diduga tewas karena masih terjebak di dalam DT, Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan rilis yang diterima oleh awak media, peristiwa nahas ini terjadi sekira pukul 03.00 WIB. Dua orang yang menjadi korban adalah operator/driver dan helper atas nama Muhammad Yulia Rahman dan Heri Pidelis, warga Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan.

Untuk kronologis kejadian, DT 030 milik PT. MTP bermuatan batu bara dari tambang PT. TriOP sedang mengarah ke pelabuhan yang berada di desa Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel, ketika melewati jembatan sta Km. 47 tiba – tiba jembatan runtuh dan mengakibatkan DT 030 terperosok ke dalam sungai.

Dari informasi yang diperoleh, hingga saat ini belum bisa dilakukan evakuasi dikarenakan kondisi arus sungai sangat deras dan mengakibatkan badan jalan terus longsor.

Informasi ini dibenarkan oleh HRD PT. TriOP, Peli, menurut dia saat ini pihak perusahaan tengah melakukan upaya evakuasi korban.

“Saya di Palangka Raya pak. Sedang menunggu info juga dari site. Kita tunggu ya pak,” jawabnya singkat.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh awak media, PJO PT. TriOP yakni Stefanus, belum memberikan jawaban terkait insiden nahas ini.(SST)

PSKS Tahun 2024 Dilaksanakan Oleh DSPMDes

Foto : DSPMDes Barsel laksanakan Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2024.
LPLHN.News.com – Buntok – DSPMD Barito Selatan melaksanakan kegiatan peningkatan dan penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial atau PSKS. Di KNPI setempat, Senin (21/10/2024).

Kegiatan ini diikuti empat unsur sosial masyarakat yakni LKS, Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM, TKSK dan Karang Taruna.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas LKS, PSM, TKSK dan Karang Taruna,” kata kepala DSPMD Barsel, Selviriyatmi usai membuka kegiatan.

Ia mengatakan kegiatan ini sekaligus menindaklanjuti sambutan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto usai pelantikan menegaskan para penerima bantuan jangan salah sasaran.

Hal ini dilakukan lanjut dia, agar pelaksanaan dilapangan benar-benar data update setiap bulan atau minimal 3 bulan sekali.

Jangan sampai masih terdata warga yang sudah pindah, meninggal dunia bahkan masyarakat yang sudah mampu tetap menerima bantuan.

“Ini kita lakukan sebagai salah satu upaya agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran,” kata dia.

Sementara Kabid Sosial, Rudianto menambahkan tujuan kegiatan peningkatan kapasitas PSKS ini dalam rangka meningkatkan kolaborasi antara empat unsur sosial masyarakat.

Empat unsur tersebut yakni LKS selaku penyelenggara kesejahteraan sosial di Kabupaten, PSM yang membantu dalam hal menyiapkan database kesejahteraan sosial.

Kemudian, lanjut dia, TKSK yang berada di Kecamatan membantu mengawasi mengevaluasi dan juga menyiapkan data-data dan karang taruna merupakan bagian dari unsur masyarakat yang membantu.

“Mereka ini selain juga sebagai pengawas distribusi Bansos untuk Desa dan Kecamatan mereka juga berfungsi untuk mengevaluasi apakah penerima bansos layak atau tidak,” ucap dia.

Ini Pesan Sekda Kepada Kafilah FASI Barsel

Foto : Sebelum melepas Kafilah FASI, Sekda Barsel, Edy Purwanto berpesan agar seluruh anggota Kafilah bisa menjadikan FASI sebagai wadah ukuwah Islamiyah
LPLHN.News.com – BUNTOK – Sekda Barito Selatan, Eddy Purwanto menyebutkan bahwa festival anak saleh Indonesia atau FASI sebagai wadah menjalin ukhuwah islamiyah dan pengembangan kualitas pendidikan anak.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat melepas kontingen Barito Selatan mengikuti FASI XII tingkat provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada 10-13 Oktober 2024, Selasa (8/10/2024).

Sekda mengatakan kegiatan Festival anak sholeh ini sarat dengan nilai ibadah dan aqidah bagi kalangan generasi usia dini.

“FASI juga sebagai wadah untuk menjalin ukhuwah islamiyah dan pengembangan kualitas pendidikan anak,” kata Eddy Purwanto.

Ia menyampaikan selain itu juga sebagai wahana pagelaran lomba kreativitas para santri berprestasi, kegiatan FASI ini tentu juga diharapkan sebagai wadah untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah dan pengembangan kualitas pendidikan anak menuju lahirnya generasi bangsa yang andal, tangguh, memiliki etika, motivasi, moral dan kepribadian yang baik, serta berakhlak mulia, sehingga dapat menjadi pemenang dalam persaingan global secara bermartabat.

Dirinya pun berpesan agar selalu menjunjung tinggi sportivitas, jaga nama baik daerah, jaga kesehatan dan jaga kekompakan. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak baik kepada official, pelatih, pembina yang telah mendidik anak anak santri kafilah FASI Barito Selatan.

“Saya berharap kepada pimpinan kafilah dan official agar anak-anak dapat selalu dipantau, diawasi, dijaga kesehatannya, dan terus dimotivasi, sehingga mereka dapat mempersembahkan prestasi terbaik dan mengharumkan nama Barito Selatan yang kita cintai ini,” ucap dia.

Ia menambahkan bahwa menjadi tugas pokok semua dalam upaya menyelamatkan moral dan menyehatkan mental anak-anak Indonesia, sehingga anak-anak dapat terjaga dengan baik terutama dari berbagai pengaruh negatif di tengah maraknya globalisasi.

Kafilah FASI Barsel Diberangkatkan

Foto : Kafilah FASI Barsel diberangkatkan oleh Pemkab setempat.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memberangkatkan kafilah untuk mengikuti Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) XII tingkat provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya pada 10-13 Oktober 2024.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan mengucapkan selamat dan sukses untuk mengikuti ajang tersebut ditingkat provinsi,” kata Sekda Barito Selatan, Eddy Purwanto, di Buntok, Selasa (8/10/2024).

Ia berharap, kafilah Barito Selatan mendapat hasil yang terbaik, sehingga bisa berlanjut ke tingkat nasional di Bekasi pada pada 24 – 27 Oktober 2024 mendatang.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan, kegiatan tersebut sarat dengan nilai ibadah dan aqidah bagi kalangan generasi usia dini dan tentu saja menjadi tugas pokok bagi semua dalam upaya menyelamatkan moral dan menyehatkan mental anak-anak Indonesia.

“Hal itu dilakukan agar anak-anak dapat terjaga dengan baik, terutama dari berbagai pengaruh negatif di tengah maraknya globalisasi,” ucapnya mewakili Penjabat Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan.

Ia juga berharap kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi wadah untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah dan pengembangan kualitas pendidikan anak.

“Selain sebagai wahana pagelaran lomba kreativitas para santri berprestasi, kegiatan FASI ini tentu juga diharapkan sebagai wadah untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah,” kata dia.

Termasuk juga lanjut dia, dalam pengembangan kualitas pendidikan anak menuju lahirnya generasi bangsa yang andal, tangguh, memiliki etika, motivasi, moral dan kepribadian yang baik, serta berakhlak mulia, sehingga dapat menjadi pemenang dalam persaingan global secara bermartabat.

“Saya ucapkan selamat jalan kepada kafilah FASI Barito Selatan. Semoga selamat sampai tujuan, dan junjung tinggi sportivitas, serta jaga nama baik daerah, jaga kesehatan dan jaga kekompakan,” harapnya.

Sementara mewakili ketua kafilah, Ustadz HM Iqbal Jauhari menyampaikan untuk jumlah kafilah yang diberangkatkan ini sebanyak 120 orang.

“Sebanyak 120 orang ini terdiri dari 50 orang santri sebagai peserta, dan 48 orang sebagai pelatih, serta pendamping dan 22 orang penggembira yang terdiri dari ustadz serta ustadzah dan orang tua santri,” terangnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang telah mendukung Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Barito Selatan untuk mengikuti FASI XII tingkat provinsi tersebut.

Disamping itu ia juga mengatakan, kafilah Barito Selatan pernah empat kali menjadi juara umum dan diharapkan pada kegiatan ini bisa mengembalikan kejayaan tersebut.

“Kita mengharapkan doakan dari seluruh masyarakat Barito Selatan, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selamat dalam perjalanan dan mudah-mudahan kita bisa meraih hasil yang terbaik,” kata dia.

Untuk Kedua Kalinya Pemkab Barsel Raih Penghargaan dari Kemenpan RB

Foto : Pemkab Barsel kembali menerima penghargaan dari Kemenpan RB RI.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah kembali berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

Penjabat Bupati Barito Selatan, DR H. Deddy Winarwan, M. Si, CGCAE, CRGP mengatakan, dirinya sangat bersyukur, karena Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kembali berhasil meraih predikat B (Baik) dari Kemenpan RB.

“Penghargaan tersebut diserahkan Menteri PAN RB dalam kegiatan SAKIP Award 2024,” katanya dalam press release diterima, Senin.

Dikatakannya, penghargaan yang telah diraih ini berkat kerja keras semuanya, sehingga kembali mempertahankan predikat nilai B (Baik) dalam hasil evaluasi SAKIP selama 2 tahun berturut-turut, yakni pada 2023 dan 2024, sedangkan pada 2022 lalu hanya mendapatkan nilai C (cukup).

“Tanpa koordinasi dan sinergitas antar seluruh pimpinan dan staf perangkat daerah, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan penghargaan ini selama dua tahun berturut-turut,” ucap pria yang memiliki dua orang putri tersebut.

Menurut dia, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta capaian kinerja, kualitas pembangunan, budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan Pemkab Barsel menunjukan hasil yang baik.

Oleh karena itu, Deddy meminta kepada semua harus tetap solid, kompak serta teruslah meningkatkan kinerja pelayanan publik menjadi lebih baik lagi.

Ia juga menyampaikan, Pemkab Barsel tetap konsisten melakukan berbagai perbaikan kinerja pelayanan publik, dan aparatur pemerintah kabupaten harus hadir untuk melayani masyarakat.

Salah seorang warga Kabupaten Barito Selatan, Imam menyampaikan sangat bangga atas prestasi yang diraih oleh Pemkab Barsel selama dua tahun berturut-turut tersebut.

Dikatakannya, prestasi yang didapatkan itu merupakan kebanggaan bagi masyarakat di kabupaten yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Penjabat Bupati Barsel, Deddy Winarwan, karena selama kepemimpinannya dua tahun ini telah berhasil meraih predikat tersebut dari Kemenpan RB, dan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa,” kata dia.

Selain itu ia juga berharap, semoga kedepannya Barito Selatan mendapatkan pemimpin yang sama seperti Deddy Winarwan, sehingga dapat memajukan daerah dan mensejajarkan kabupaten ini dengan kabupaten lainnya yang sudah maju di Indonesia.

Cegah Ekstrimisme, Kesbangpol Barsel Laksanakan Sosialisasi

Foto : Cegah ekstrimisme, Kesbangpol Barsel laksanakan sosialisasi kebangsaan.
LPLHN.News.com – Buntok – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Tengah melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme di Buntok, Kabupaten Barito Selatan.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Barito Selatan, Rahmat Nuryadin mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama antara Bakesbangpol Kalteng dan Bakesbangpol Barito Selatan tersebut.

“Tujuan dilaksanakannya rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (RAN PE) ini untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara,” katanya, di Buntok, Rabu (2/10/2024).

Dikatakannya, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak azasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional.

Menurut dia, dalam kegiatan yang dilaksanakan ini diikuti sebanyak 100 orang yang terdiri dari pengurus organisasi, yayasan dan lembaga masyarakat, serta tokoh adat, tokoh agama, serta kepemudaan yang ada di Barito Selatan. Kemudian dari ketua forum mitra dari Kesbangpol Barito Selatan.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini yakni Satgas wilayah Kalteng Densus 88 anti teror, Ganjar Satriyo, ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Tengah, Prof Khairil Anwar.

Kemudian narasumber Lainnya yakni Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Barito Selatan, H. Arbaja dan ketua lembaga kajian dan pengembangan SDM Nahdlatul ulama Indonesia, DR Mukhlas Rozikin

Ketua Komisi III DPRD Bar-Sel

Buntok,lplhnnews.com
Komisi III DPRD Bar-Sel berharap sumberdaya manusia (SDM) guru di Daerah Kab.Barito Selatan harus di perhatikan dengan serius, artinya SDM guru mesti terus di tingkatkan baik dalam tahun 2024 dan hingga erlanjut ke Tahun2 selanjutnya.
dengan meningkatnya SDM guru, maka dapat i pastikan Ilmu pendidikan yang di dapat kan oleh Anak-Anak kita di Kab.Barito Selatan tentu akan dapat bersaing dengan Kabupaten2 yang lainnya yang ada di Kalimantan Tengah, karena mendapatkan pendidikan dari guru yang berqualitas tentunya tutur Hermanes sebagai Ketua Komisi III di DPRD Kab.Barito Selatan 30 Juli 2024.

Hermanes juga adalah Ketua Komisi III DPRD yang berasal dari partai PDI-P ini, diri nya juga mengharapkan bahwa pendidikan juga buka hanya di sekolah saja namun bisa juga untuk menambah Ilmu bisa di laku kan di luar Jam sekolah, sehingga sumber daya manusia (SDM) yang handal yang nantinya dapat di andalkan didlam kemajuan pembangunan Daerah Kab. barito Selatan untuk kedepan, sehingga mendukung program2 Pemerintah nantinya katanya.

oleh sebab itu lah kita harus memberikan kesempatan kepada semua tenaga pendidik/ guru perlu di tingkatkan lagi dari yang baik agar menjadi jauh lebih baik lagi kedepan nya, agar Anak didik Daerah yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini, mengimbangi/ atau mensejajarkan dengan Anak2 didik yang ada di Kalimantan Tengah dan bahkan mampu mensejajarkan diri nya dengan Anak di didik di Propisi etangga kita seperti Kalimantan Selatan maka dari itu lah kita mengharapkan guru2 hendak nya dapat mengikuti pelatihan dan atau diklat, itu yang kita harapkan ucap nya sembari mengakhiri Statmentnya.lplhnnews.com (Markus)

Penting dan Perlunya Infrastruktur di…?

Buntok, lplhnnews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Barito Selatan, Rusinah Andelen menekankanakan perlunya adanya peningkatan pembangunan Infrasrutur yang merata dibidang pendidikan di Kab.Bar-Sel katanya.

Pemerintah Daerah hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap terhadap penyediaan dan perbaikan Infrastruktur fasilitas pendidikan yang terutama di DAerah pedesaan yang masih kekurangan sarana dan prasarana yang memadai yang mana salah satunya ialah pilar utama dalammembangun sumber daya manusia (SDM) di Bar-Sel yaitu adalah pendidikan yang di nilai masih sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah Kab.Barito Selatan seperti terlihat kondisi fisik ruang belajar yang kurang layak tutupnya kepada awak media.lplhnnews.com

Ketua DPRD Barsel Harap RPJPD di Optimakan…?

.lplhnnews.com
Buntok – Ketua DPRD Barito Selatan, Ir.HM. Farid Yusran,MM menekankan pentingnya optimalisasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan dokumen RPJPD yang lebih baik dan terarah.

“Musyawarah penyusunan RPJPD 2025-2045 sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan,” ujar Farid di Buntok, Rabu (29/5/2024).

Ia berharap dengan adanya RPJPD yang telah disusun, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Selatan akan terarah sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.

“Dokumen RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang berisikan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Barito Selatan,” jelasnya.

Ketua DPRD Barsel Ir.HM. Farid Yusran, MM selaku ketua DPC PDIP Barito Selatan juga mengingatkan bahwa penyusunan RPJPD 2025-2045 telah diwajibkan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Dokumen ini menjadi dasar dan pedoman bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2024 dan menjadi bahan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 mendatang.

“Penyusunan dokumen yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tersebut berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas,” tambah politisi PDIP Barsel itu.

Farid menilai kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu sangat bernilai penting karena merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah daerah untuk membuka secara luas partisipasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah tutupnya.lplhnnews.com

Pembangunan Wajib Memperhatikan Waktu…?

DPRD Barsel Tekankan Kualitas Proyek Fisik, Demi Kemakmuran Masyarakat

lplhnnews.com
Buntok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan mengimbau agar pengerjaan proyek fisik di wilayah tersebut harus dilakukan dengan kualitas yang baik. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Barsel, Raden Sudarto, pada Kamis, (30/5/2024).

Raden Sudarto menekankan pentingnya kualitas dalam setiap proyek pembangunan. Ia berharap agar proyek-proyek yang dikerjakan dapat bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat dan tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran.

“Kami berharap agar proyek-proyek fisik yang dikerjakan di Barsel dapat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Raden Sudarto, yang akrab di sapa H. Alex.

Ia juga mengingatkan agar para kontraktor memperhatikan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan dalam setiap proyek.

“Kontraktor harus memperhatikan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan, agar proyek yang dikerjakan dapat sesuai dengan harapan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.

Ia berharap dengan pengawasan yang ketat dan komitmen dari pihak terkait, proyek fisik di Barsel dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat tutup nya.lplhnnews.com

Wah ada Apa dengan Sekolah SD Pulosari…?

Kerawang,25Juli 2024lplhnnews.com
parah sekolah SD Pulosari melakukan pungutan terhadap orang tua wali murit sebesar 250,000(Dua Ratus Lima puluh Ribu Rupiah dengan dalih membeli kursi padahal pemerintah Daerah sudah tidak memperbolehkan adanya pungutan di sekolah dari sd,smp,dan sma dalam bentuk apa pun juga.
karena mereka sudah mendapat kan dana BOS dan BOSDA, masyarakat yang anak2 nya bersekolah disanamengeluhkan ada nyapungutan itu di sebabkan jangan kan buat membayar uang kursi sebesar Rp.250.000,- buat makan sehari-hari saja kami sangat sulit sekali di tambah lagi dengan ada nya pula pungutan.
masyarakat sangat merasa kecewa dengan Kepsek yang bernama Maman Paturahman dan juga kepada Komite Bapak Embun menjadikan hasil rapat sebagai bentuk bahwa masyarakat sepakat dan setuju dengan adanya pungutan tersebut,padahal menurut masyarakat yang minta nama nya hanya di sebutkan inisial nya saja F dan R, berharap agar tidak ada biaya korsi dan biaya mingguan seperti biaya kipas angin dan biaya kebersihan tuturnya kepada media ini.
diduga Kepsek dan Ketua bersepakat melakukan pungli di sekolah SDN Pulosari sehingga ini menjadi beban bagi orang tua yang enyekolahkan anak nya di sekolah tersebut, F dan R berharap agar jangan ada penyalah gunaan abatan yang di titifkan di pundaknya sebagai KelapaSekolah dan Sebagai Ketua Komite untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945 alenia keempat salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaiamana tertera di pasal 31 ayat 1 UUD 1945.

bagamana ini akan tercifta kalau didalam proses belajar dan mengajar ada punglitan yang membuat beban berat para orang tua wali muritnya, yang ada banyak nya anak2 putus sekolah saja karena orang tua nya tidak mampu membayar uangpungutan tersebut, kami berharap agar ini dapat di tertifkan kata F dan R agar tidak ada anak2 yang disebut putus sekolah tutup F dan R lplhnnews.com(Wahyu)

IJTI Dukung LPLHN Kalteng Laporkan Dugaan Tambang Galian C Ilegal Oleh PT. TriOP

Foto : Ary Mampas.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Koordinator Daerah (Koorda) Ikatan Jurnalistik TV Indonesia (IJTI) Kabupaten Barito Selatan, Ary Mampas, mendukung penuh langkah Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) DPD Kalimantan Tengah untuk membongkar adanya dugaan aktivitas penambangan galian tipe C ilegal.

Hal ini disampaikan oleh salah satu jurnalis senior di Barsel tersebut, terkait dengan adanya pernyataan dari Ketua DPD LPLHN Kalteng, Nanang Suhaimi terhadap adanya dugaan tindak pidana tambang galian tipe C ilegal yang dilakukan oleh PT. Tri Oetama Persada (TriOP).

“Kejahatan lingkungan merupakan kejahatan luar biasa. Apabila ada oknum aparat yang turut bermain dalam kejahatan ini, kami akan dukung bila ada Lembaga yang akan mengugat pelaku kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

“Kita harus bersatu melawan kejahatan seperti ini. Kami mengapresiasi dukungan penuh Polri dan TNI, serta masyarakat dalam operasi penindakan tambang ilegal yang menimbulkan dampak lingkungan di sepanjang DAS Barito,” ucap dia menambahkan.

Penindakan itu menurut Ary Mampas, sangat penting dilaksanakan supaya menjadi peringatan bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya, baik itu perorangan maupun korporasi.

“Kita tidak boleh membiarkan para pelaku kejahatan tambang ilegal seperti Ini, mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri atas penderitaan dan keselamatan masyarakat, kerugian negara, serta kerusakan lingkungan,” pungkas dia.(Red)

 

LPLHN Minta Dinas ESDM dan Polda Kalteng Tindak Dugaan Ilegal Mining yang Dilakukan Oleh PT. TriOP

Foto : PT. TriOP diduga melakukan penambangan galian tipe C Ilegal di sejumlah kawasan untuk menimbun jalan hauling dan pelabuhan mereka di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Beritakalteng.com, BUNTOK – Semakin menjadi – jadi, PT. Tri Oetama Persada (TriOP) diduga kuat melakukan aktivitas penambangan pasir sungai dan tanah urug ilegal, untuk itu Ketua DPD Lembaga Pecinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) Kalimantan Tengah, Nanang Suhaimi meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Polda setempat melakukan penindakan hukum terhadap perusahaan tersebut.

“Kami selaku lembaga yang fokus terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, meminta kepada Dinas ESDM dan Polda Kalteng untuk segera melakukan penindakan hukum terhadap PT. TriOP!” tegas Nanang, Minggu (21/7/2024).

Permintaan penindakan hukum ini diutarakan oleh Nanang, karena berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh DPD LPLHN, bahwa perusahaan yang saat ini beroperasi di wilayah Desa Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan tersebut melakukan sejumlah aktivitas penambangan galian tipe C ilegal, baik itu berupa pasir sungai di aliran sungai Barito, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel maupun penambangan tanah urug (granit) ilegal di wilayah Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas.

“Kedua aktivitas penambangan ilegal tersebut diduga dilakukan oleh PT. TriOP untuk menimbun jalan akses dan pelabuhan dari tambang batu bara mereka di Kapuas menuju pelabuhan di desa Tanjung Jawa,” bebernya.

Diungkapkan Nanang lebih lanjut, ada dugaan kuat PT. TriOP memanipulasi izin penambangan galian C tersebut, seolah-olah pihak perusahaan menggunakan tanah dan pasir yang bersumber dari tambang galian C yang sah, karena sebagian memang ada yang mereka ambil dari tambang yang sudah berizin.

Namun, bongkarnya lagi, berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, hanya sebagian kecil tanah dan pasir yang mereka gunakan bersumber dari tambang yang memiliki izin, sedangkan sebagian besarnya bersumber dari galian ilegal.

“Aktivitas ini, selain merugikan para pemilik izin tambang galian C yang resmi, juga merugikan daerah dan negara, karena tidak ada pajak retribusi yang bisa diambil dari aktivitas tersebut,” tukasnya.

“Kan kalau itu bersumber dari tembang yang sah, ada yang namanya pajak retribusi daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pendapatan negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelasnya lagi.

Lanjut Nanang lagi, dengan adanya aktivitas penambangan ilegal tersebut akan berdampak buruk pada kerusakan lingkungan hidup yang berujung pada kerugian bagi masyarakat luas. Contohnya adalah terjadinya erosi maupun pencemaran limbah tambang.

“Yang namanya ilegal itu tidak ada pengawasannya, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup,” imbuh Nanang.

“Apalagi seperti kita semua tahu, DAS Barito ini sangat rentan terjadinya erosi, kalau wilayah penambangan itu tidak masuk ke dalam wilayah yang diperbolehkan ditambang maka akan menimbulkan dampak perubahan struktur sungai, bahaya terjadi erosi, ablasi atau bencana alam lainnya, kalau sudah begitu siapa yang rugi?” geramnya.

Selain itu, beber Nanang lagi, dari data lainnya yang berhasil juga dihimpun oleh LPLHN Kalteng, saat ini status pelabuhan PT. TriOP masih dalam tahap perizinan, alias belum memiliki izin resmi.

Foto : Diduga kapal keruk yang digunakan oleh PT. TriOP dalam melaksanakan aktivitas penambangan pasir sungai secara ilegal di wilayah desa Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel.

Tidak jauh berbeda, jalan akses perusahaan yang wilayah tambangnya terletak di Kabupaten Kapuas tersebut ternyata belum mengantongi perizinan koridor jalan yang sebenarnya masuk ke dalam wilayah Hutan Produksi (HP).

“Saya sampai saat ini masih bingung, ini perusahaan semua perizinannya diduga kuat belum ada yang beres, kenapa bisa dibiarkan beroperasi dengan lancar di wilayah Kalteng, ini para penegak hukum kita pada kemana, atau jangan-jangan ada oknum pejabat dan aparat yang ikut mengambil untung dari perusahaan tersebut?” pertanyakan Nanang.

“Pihak DPD LPLHN akan membuat surat laporan secara resmi menuju Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan ke Mabes Polri jika pihak-pihak terkait tetap membiarkan ada kelakuan perusahaan yang suka dengan kegiatan yang tidak memiliki izin sah,” tegas dia.

“Kami senang saja kalau Investasi mereka dapat memberikan dampak positif dan juga menguntungkan daerah. Namun kalau perbuatan mereka seperti itu, daerah dan juga masyarakat dirugikan baik secara ekonomi maupun juga kesehatan,” tambahnya.

Sementara itu, pada Januari 2024 lalu, Dinas ESDM Kalteng sudah menanggapi terkait adanya dugaan PT. TriOP melakukan penambangan pasir tidak mengantongi izin.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalteng, Vent Christway melalui Kepala Bidang Pertambangan, Susan Nadya Irawan menjelaskan, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah PT Tri Oetama Persada (TRIOP) memang melakukan penambangan pasir tanpa izin.

“Kita harus menggali lebih dalam lagi terhadap fakta di lapangan. PT TriOP sendiri memegang izin IUP (Izin Usaha Pertambangan) Batubara di Kabupaten Barito Selatan,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (17/1/2024).

Ia menjelaskan, PT. Tri Oetama Persada mempunyai rencana untuk membuat pelabuhan, yang memerlukan timbunan untuk menimbun pondasinya. Sehingga harus ditelusuri terlebih dahulu apakah perusahan ini melakukan penambangan pasir atau melakukan kerjasama.

“Jadi harus ditelusuri terlebih dahulu, apakah PT. TriOP itu ada kerjasama dengan IUP batuan atau pemegang surat izin penambangan batuan untuk menimbun itu. PT. TriOP itu kan tidak memiliki izin atas nama batuan, tapi mungkin ada kerjasama dengan pemegang izin batuan. Jadi harus kita telusuri dulu kesitu,” bebernya.

Susan menambahkan, misalnya ada informasi jika PT. TriOP melakukan kerjasama dengan PT A atau PT B, maka perusahaan tersebut harus dicek juga apakah statusnya sudah operasi produksi atau belum.

“Jadi kita tidak boleh langsung memberikan kesimpulan dalam hal ini, karena kita engga tau posisi kerjasamanya PT TRIOP ini, apakah kerjasama dengan siapa, artinya kita perlu pendalaman terlebih dahulu,” ujarnya.

Kemudian sambung Susan, untuk lokasi tempat galian pasir pasang yang digunakan untuk menimbun itu harus diketahui dimana.

“Setahu saja di Tanjung Jawa itu memang ada beberapa izin pasir sungai dan pasir uruk yang sudah kita keluarkan pengadangan wilayahnya dan juga kita keluarkan pertimbangan teknisnya, nanti yang mengeluarkan izinnya pihak berwenang,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan Surat Camat Dusun Selatan Nomor 300/562/KCDS-TRANTIBUM/XI/2023 perihal aktivitas penambangan pasir pasang di wilayah Desa Tanjung Jawa, oleh PT Tri Oetama Persada, diduga tidak mengantongi izin.

Sedangkan di lain pihak saat dikonfirmasi, PT. TriOP tidak memberikan tanggapan apapun.(Red)

Ketua Komisi II DPRD Barsel Inginkan Perhatian Serius

Buntok,lplhnnews.com

Buntok – Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Ensilawatika Wijaya, menekankan pentingnya perhatian serius terhadap pembangunan di tingkat desa. Ia berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan dan pengembangan desa.

“Kami ingin agar pembangunan di tingkat desa mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah,” ujar Ensilawatika Wijaya di Buntok, Senin (27/5/2024).

Ia menilai bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pembangunan di tingkat desa harus diprioritaskan dan didukung dengan program-program yang tepat.

“Desa merupakan ujung tombak pembangunan di daerah. Jika desa maju, maka daerah akan maju,” tegasnya.

Ketua Komisi II DRPD Barsel Ensilawatika dari fraksi PDIP ia juga mendorong agar pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

“Kami berharap agar masyarakat desa dapat terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa mereka,” tambahnya.

Dengan melibatkan masyarakat desa, diharapkan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.Pimpred.

Ketua DPRD Kab.Bar-Sel berharap proyek..?

Buntok,lplhnnews.com

Buntok – Ketua DPRD Barito Selatan, Ir.HM. Farid Yusran,MM menekankan pentingnya optimalisasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan dokumen RPJPD yang lebih baik dan terarah.

“Musyawarah penyusunan RPJPD 2025-2045 sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan,” ujar Farid di Buntok, Rabu (29/5/2024).

Ia berharap dengan adanya RPJPD yang telah disusun, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Selatan akan terarah sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.

“Dokumen RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang berisikan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Barito Selatan,” jelasnya.

Ketua DPRD Barsel Ir.HM. Farid Yusran, MM selaku ketua DPC PDIP Barito Selatan juga mengingatkan bahwa penyusunan RPJPD 2025-2045 telah diwajibkan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Dokumen ini menjadi dasar dan pedoman bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2024 dan menjadi bahan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 mendatang.

“Penyusunan dokumen yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tersebut berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas,” tambah politisi PDIP Barsel itu.

Farid menilai kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu sangat bernilai penting karena merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah daerah untuk membuka secara luas partisipasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.Pimpred

DPRD Bar-Sel Tekankan Kualitas Proyek Fisik seperti…?

Buntok, lplhnnews.comB

Buntok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan mengimbau agar pengerjaan proyek fisik di wilayah tersebut harus dilakukan dengan kualitas yang baik. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Barsel, Raden Sudarto, pada Kamis, (30/5/2024).

Raden Sudarto menekankan pentingnya kualitas dalam setiap proyek pembangunan,Ia berharap agar proyek-proyek yang dikerjakan dapat bermanfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat dan tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran saja ucapya

Kami berharap agar proyek-proyek fisik yang dikerjakan di Bar-Sel dapat berkualitas dan di rasakan serta bermanfaat tentunya bagi masyarakat, Kab.Bar-Sel tutur Raden Sudarto, yang akrab di sapa H. Alex.

 

Ia juga mengingatkan agar para kontraktor memperhatikan spesifikasi atau setandar nasional Indoesia (SNI) yang telah ditetapkan dalam setiap proyek.

” Kontraktor harus memperhatikan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan, agar proyek yang dikerjakan dapat sesuai dengan harapan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.

Ia berharap dengan pengawasan yang ketat dan komitmen dari pihak terkait, proyek fisik di Barsel dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Turnamen Menembak Daha Tutu Cup III Tahun 2024 Berakhir

Foto : Kejuaraan menembak Daha Tutu Cup III Tahun 2024 berlangsung sukses, mendapat apresiasi dari Pengprov Perbakin Kalteng.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Meskipun beberapa kali ulang diguyur hujan deras, pelaksanaan putaran akhir kejuaraan menembak Daha Tutu Cup III tetap berlangsung sesuai jadwal dan ditutup, Minggu (7/7/2024).

Bertempat di lapangan Stadion Batuah, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, puluhan penembak yang dari berbagai daerah bertarung sengit walaupun beberapa kali pertandingan harus dijeda karena diguyur hujan deras.

Dihadiri oleh Sekretaris Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Provinsi Kalimantan Tengah, Isa Ansari, kejuaraan menembak yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp99 juta tersebut resmi ditutup.

“ Alhamdulillah selama kegiatan berjalan lancar, aman dan sukses,” ujarnya kepada awak media usai kegiatan.

Ia mengapresiasi Pengcab Perbakin Kabupaten Barito Selatan, karena selalu sukses menggelar Kejuaraan menembak, sejak Daha Tutu Cup Seri I tahun 2022, Daha Tutu Cup II tahun 2023 hingga seri ke III tahun 2024.

“Semua  kelas yang di perlombaan juga juga sukses, meskipun di hari terakhir ada hujan  yang cukup lebat, mengguyur kota Buntok sehingga ada beberapa peserta yang tidak bisa melanjutkan lomba” ujarnya

Dirinya juga mengucap terimakasih kasih kepada semua pihak yang telah membatu, sehingga kegiatan sukses sesuai harapan.

“Tanpa adanya bantuan dari semua pihak, kejuaraan menembak yang kita laksanakan ini sukses sesuai harapan,” ucapnya.

Ditempat yang sama, ketua Perbakin Barsel Ir. HM. Farid Yusran diwakili Sekertaris Perbaikan Barsel Zulkarnain Masdipura, mengucapkan rasa terima kasih dan salut kepada seluruh panitia Kejuaraan Menembak Daha Tutu Cup seri III atas terselenggaranya kegiatan dengan Sukses.

“Kita melihat antusias peserta lokal, terutama pelajar dari tahun ke tahun mengalami lonjakan yang cukup banyak, untuk itu kita berharap di tahun – tahun mendatang akan lebih banyak lagi, tutupnya.(sst)

 

 

 

 

Masuk Hari Kedua Turnamen Daha Tutu Cup III Kelas Open Turnamen Mulai Dipertandingkan

Foto : Memasuki hari kedua kejuaraan menembak Daha Tutu Cup III yang diselenggarakan oleh Pengkab Perbakin Barito Selatan telah mempertandingkan puluhan kelas, baik itu kelas lokal pelajar, lokal umum, kelas lokal pelajar dan umum prestasi, serta open turnamen.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Hari kedua pelaksanaan kejuaraan menembak Daha tutu Cup III Tahun 2024, Sabtu (6/7/2024), panitia pelaksana mempertandingkan kelas lokal umum prestasi dan open turnamen.

Diterangkan olen ketua panitia dr. Yardi Nasar, pada hari kedua ini kejuaraan menembak Daha Tutu Cup III mempertandingkan sejumlah kelas, yakni kelas lokal umum prestasi dan open turnamen.

“Hari ini kita mempertandingkan lanjutan kelas lokal umum prestasi yang belum selesai dipertandingkan kemaren (Jumat), sama open turnamen, baik itu kelas multirange, tripos 33 m dan benchrest,” terangnya.

Sementara itu, lanjut Yardi lagi, untuk Minggu (7/7/2024), adalah pelaksanan final round open turnamen di semua kelas.

“Besok Minggu, kita akan melaksanakan final semua kelas open turnamen,” tuturnya.(sst)

Dibuka Kelas Pelajar, Turnamen Menembak Daha Tutu Cup III Dimulai

Foto : Open turnamen Daha Tutu Cup III resmi dimulai, Jumat (5/7/2024).

LPLHN.News.com – BUNTOK – Open turnamen menembak Dahani Dahanai Tuntung Tulus (Daha Tutu) Cup seri III dimulai, kelas lokal pelajar menjadi pertandingan pembuka, Jumat (5/7/2024).

Bertempat di lapangan Stadion Batuah, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, pertandingan dimulai pukul 8.00 WIB.

Dijelaskan oleh Ketua Panitia, dr. Yardi Nazar, pada hari pertama pelaksanaan kejuaraan menembak Daha Tutu Cup III tahun 2024 ini, dari 13 kategori yang diperlombakan, pada hari pertama kelas yang dipertandingkan adalah kelas lokal pelajar prestasi dan kelas lokal umum prestasi.

“Untuk pembukaan kita pertandingkan kelas lokal pelajar prestasi, untuk jam kedua (siang) baru kita mulai pertandingkan kelas lokal umum prestasi,” terangnya.

“Harapan kita melalui kelas ini bisa menemukan bibit atlet menembak potensial bagi Barsel, terutama di kelas lokal pelajar ini,” ucapnya.(sst)

Persiapan Capai 90 Persen, Panitia Optimis Turnamen Daha Tutu Cup III Berjalan Sukses

Foto : Persiapan open turnamen menembak Daha Tutu Cup III Tahun 2024 sudah mencapai 90 persen.

LPLHN.News.com – BUNTOK – H-3 jelang pelaksanaan turnamen menembak Dahani Dahanai Tuntung Tulus (DaHa TuTu) Cup III tahun 2024, panitia telah rampungkan 90 persen persiapan.

Ketua panitia turnamen DaHa TuTu Cup III, dr. Yardi Nazar mengatakan, bahwa sampai dengan saat ini persiapan turnamen sudah mencapai 90 persen, baik itu dari segi teknis maupun non teknis.

“Tinggal beberapa yang masih perlu diperhatikan lagi, terkait logistik, arena perlombaan, maupun hal-hal lainnya yang menyangkut non teknis,” ungkap dia.

“Kami panitia optimis penyelenggaraan turnamen akan berjalan sesuai rencana dan lebih baik dibanding tahun – tahun sebelumnya,” tambahkan Yardi.

Selanjutnya, Yardi juga menerangkan, turnamen yang diselenggarakan oleh Pengurus Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Kabupaten Barito Selatan itu, mempunyai target utama yakni melahirkan para atlet menembak potensial bagi daerah setempat.

“Target Pengkab Perbakin Barsel adalah kelas lokal baik itu pelajar dan lokal umum, bisa menjaring atlet menembak yang potensial dan menjadi andalan bagi kabupaten Barsel,” terangnya.

Turnamen yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 5-7 Juli 2024 itu memperebutkan total hadiah sebesar Rp99 juta di 13 kategori perlombaan.

Hingga penutupan pendaftaran tanggal 30 Juni 2024, sudah ratusan peserta yang mendaftar, yakni kelas lokal pelajar 26 orang, kelas lokal umum 63 orang, kelas umum sipil/TNI/Polri open 38 orang, kelas umum sipil/TNI/Polri Prestasi 40 orang.

Sementara itu, untuk kelas open turnamen sipil/TNI/Polri, pendaftaran akan dibuka sampai dengan hari H pelaksanaan lomba.(sst)

 

Turnamen Menembak DaHa TuTu Cup 2024 Kembali Digelar

LPLHN.NEWS.com BUNTOK – Setelah sukses pada dua penyelenggaraan turnamen menembak di dua edisi sebelumnya, Pengurus Kabupaten Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, kembali menggelar open turnamen (Dahani Dahanai Tuntung Tulus) DaHa TuTu.

Open turnamen dengan judul “DaHa TuTu Cup III” yang berhadiah jutaan rupiah ini, direncanakan diselenggarakan selama tiga hari yakni tanggal 5 – 7 Juli 2024 di lapangan Stadion Batuah Buntok dan lapangan tembak Polres Barsel di Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan.

Diterangkan oleh Ketua Perbakin Barsel, Ir. HM. Farid Yusran, melalui ketua panitia turnamen, dr. Yardi Nazar, kali ini kategori yang diperlombakan bertambah, yaitu kelas pelajar pria dan wanita prestasi air rifle hunting pompa/ spring 3 posisi 17 meter visir/pejera, air rifle hunting pompa/spring 3 posisi 27 meter telescope.

Kelas lokal umum prestasi air rifle hunting pompa/ spring 3 posisi 17 meter visir/pejera, air rifle hunting pompa/ spring 3 posisi 27 meter telescope, air rifle PCP 3 posisi 33 meter dan air rifle PCP benchrest target HR 25 meter.

Kelas umum sipil /TNI/Polri (open nasional) air rifle PCP multirange standing 18 – 41 meter, air rifle PCP 3 posisi 33 meter dan air rifle benchrest target HR 25 meter.

Dan terakhir adalah kelas umum sipil/TNI/Polri prestasi, air rifle PCP multirange standing 18 – 41 meter (IMSSU), air rifle PCP benchrest target HR 25 meter (WRABF).

Pada kelas pejalar pendaftaran tidak dikenakan biaya apapun alias gratis, sementara untuk open turnamen, dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp250 ribu, dengan pendaftaran ulang (remedial) bebas sebesar Rp100 ribu, dan atau Rp200 ribu dan daftar ulang bebas Rp100 ribu.

“Khusus untuk kelas pelajar dan lokal umum ini pendaftarannya gratis, alias tidak dipungut biaya sepeserpun,” terang dia.

Total hadiah yang diperebutkan adalah sebesar Rp99 juta. Jumlah ini lebih besar dibandingkan daripada tahun 2023 yang total hadiahnya sebesar Rp 62 juta.

Yardi optimis jumlah peserta turnamen tahun ini akan lebih banyak dibandingkan sebelumnya, sebab sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 70 orang lebih yang mendaftar secara daring.

“Untuk open turnamen kita perkirakan akan diikuti oleh sekitar 200 peserta,” optimis dia.

Dikatakan dia lagi, bagi masyarakat yang ingin mengikuti turnamen dan lomba, bisa langsung melakukan pendaftaran di nomor kontak 0852 8024 2119 atau scan barcode yang ada di brosur/selebaran yang disebar oleh panitia melalui media sosial.(Sst)

 

 

Pemkab Barsel Perpanjang Masa Jabatan Kades dan BPD

Foto : Pemkab Barsel perpanjang masa jabatan Kades dan BPD di daerah setempat.
LPLHN.News.com – Buntok – Pj Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan mengukuhkan perpanjangan masa jabatan 79 Kepala Desa dan 86 Badan Permusyawaratan Desa.di halaman kantor Bupati. Jumat (21/6/2024).

“Dari 86 Desa di Barito Selatan sebanyak 79 Kades mendapatkan perpanjangan masa jabatan dan 86 BPD juga mendapatkan perpanjangan masa keanggotaan,” kata Deddy Winarwan.

Ia mengatakan sementara untuk 7 Desa dipimpin Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati Barsel Nomor 11/2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kades.

Ia membeberkan perpanjangan masa jabatan kades dan BPD tersebut melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Salah satu dari beberapa kebijakan penting di dalamnya yakni perubahan terhadap masa jabatan Kepala Desa dan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8.

Ia menyebutkan konsekuensi dengan perpanjangan masa jabatan dan masa keanggotaan Badan permusyawaratan Desa yakni berubahnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta Rencana Kerja Pemerintah Desa.

“Untuk itu saya meminta kepada seluruh Kepala Desa, Pj.Kepala Desa dan BPD agar segera melakukan perubahan sesuai perintah Mendagri,” tegas dia.

Perintah Mendagri tersebut melalui suratnya Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 tentang Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ia juga mengingatkan para Kades akan tugas dan tanggung jawab selaku pucuk pimpinan di Desa serta kepada seluruh BPD akan tugas dan tanggung jawab di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

“Saya berharap kedua lembaga ini dapat terus saling bekerja sama sebagai mitra kerja yang harmonis untuk terciptanya pembangunan masyarakat desa yang lebih baik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial,” pinta dia.

Pastikan Harga Sembako Stabil, Pj. Bupati Barsel Pantau Pasar

Foto : Pastikan harga bahan pokok stabil jelang hari raya kurban, Pj. Bupati Barsel, Deddy Winarwan cek pasar.
LPLHN.News.com – Buntok – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah, Pemkab Barito Selatan memantau harga sejumlah bahan pokok di Plaza beringin Buntok, pasar saik dan pasar terowongan. Sabtu (15/6/2024).

“Menjelang hari besar keagamaan dalam hal ini hari raya idul adha sesuai arahan dari pemerintah pusat kita melakukan sidak pasar untuk memantau harga sembako,” kata Pj Bupati Barsel, Deddy Winarwan.

Ia mengatakan berdasarkan hasil pantauan harga beras, minyak goreng dan telur masih stabil serta stok aman.

Yang sedikit mengalami kenaikan harga yakni daging ayam dan cabai, namun masih dalam batas wajar. Khusus untuk daging dimana semakin banyak permintaan otomatis harga juga akan mengalami kenaikan.

“Terkait harga baik stabil dan yang mengalami kenaikan setiap jenjang baik kepada pemprov dan pemerintah pusat,” ucap dia.

Menurutnya apabila ada lonjakan harga sembako terlalu tinggi, pihaknya dalam hal ini Pemkab Barsel akan melaksanakan operasi pasar untuk menstabilkan harga.

Namun, sambung dia, berdasarkan pemantauan hari ini harga kebutuhan pokok masih stabil meski ada beberapa yang mengalami kenaikan tapi masih dalam batas wajar.

Ia menyampaikan selain memantau harga pihaknya juga melihat kondisi pasar saik. Sebab pada tahun ini mulai dilakukan revitalisasi supaya pasar ini kembali bisa hidup serta para pedagang bisa mendapatkan untung.

Serta pembeli juga bisa nyaman masuk kedalam pasar saik ini. Meski keterbatasan anggaran pihaknya akan mmmemmbangun secara bertahap.

“Untuk itu kita perlukan sinergitas dan dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD setempat. Kita doakan penataan pasar saik ini berjalan dengan aman dan lancar,” kata dia.

Pemkab Barsel Salurkan Hewan Kurban

Foto : Sebanyak 135 hewan kurban disalurkan oleh Pemkab Barsel.
LPLHN.news.com – Buntok – Pj Bupati Barsel, Deddy Winarwan menyalurkan 135 ekor sapi qurban secara simbolis kepada seluruh Langgar dan Masjid se- Barito Selatan, di halaman Masjid Agung Baiturrahman Buntok. Sabtu (15/6/2024).

“Yang dianggarkan melalui APBD Barsel sebanyak 100 ekor sapi dan bantuan dari Pemprov Kalteng 35 ekor. Jadi total yang kita bagikan hari ini sebanyak 135 ekor sapi,” kata Deddy Winarwan.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalteng yang telah berkenan mengalokasi atau memberikan bantuan 35 sapi untuk Barsel.

“Kita meminta di bawah pengawasan Sekda agar seluruh sapi-sapi tersebut didistribusikan kepada seluruh pengurus langgar dan pengurus Masjid yang belum pernah dapat bantuan tahun sebelumnya,” tandas dia.

Ia juga berpesan kepada seluruh pengurus Masjid dan Langgar agar pada saat pemotongan hewan qurban nanti distribusi dagingnya mengutamakan serta memprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu, miskin dan lansia.

Sehingga, sambung dia, mereka semua bisa merasakan kemeriahan hari raya idul Adha.

“Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat mari melaksanakan dan merayakan hari raya idul adha, jaga keamanan, ketertiban dan kerukunan antar umat beragama,” ucap dia.

Legislatif dan Eksekutif Sepakat Evaluasi Peraturan Bupati Terkait ini…?

Berita

Legislatif dan Eksekutif Sepakat Evaluasi Peraturan Bupati Terkait ini…?

lplhnnews.com-BUNTOK – DPRD dan Pemerintah Daerah Barito Selatan sepakat mengevaluasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2021 tentang perjalanan dinas, karena menimbulkan perbedaan tafsir, Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD M. Farid Yusran kepada wartawan setelah memimpin rapat dengar pendapat bersama tim pemerintah daerah di ruang rapat gabungan komisi DPRD,.

Ia mengatakan, selama 1 tahun berlakunya Perbup tersebut, ternyata ada hal-hal yang menimbulkan multi tafsir dan ada beberapa peraturan yang belum diatur di dalamnya Khususnya berkaitan reses anggota Dewan,” katanya.

Ia melanjutkan, reses seharusnya ada pengaturan tersendiri, karena wajib bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masin, Jadi seharusnya ada muatan tersendiri di dalam Perbup tersebut.

Ia menyepakati Perbup tersebut untuk dievaluasi dan diatur dengan sebaik-baiknya supaya tidak menimbulkan hal-hal tidak yang diinginkan, Hal ini biasa karena setiap aturan perlu dievaluasi setiap waktu, kata Farid Yusran tutupnya. lplhnnews.com (NS)

Kegiatan Festival Seni dan Budaya Bukti Keseriusan Pemkab Barito Selatan

Kegiatan Festival Seni dan Budaya Bukti Keseriusan Pemkab Barito Selatan

Kegiatan Festival Seni dan Budaya Bukti Keseriusan Pemkab

lplhnnews.com-BUNTOK –  Ini sebuah bukti keseriusan Kabupaten Barito Selatan, tutur Bupati, H.Eddy Raya Samsuri.S.T kepada awak media usai kegiatan di depan Gedung serbaguna Jaro Pirarahan.

Menurutnya kegiatan ini adalah sebagai bukti keseriusan kita untuk menggalang seni dan budaya yang ada di Kabupaten Barito Selatan.

“Karena menurutnya dengan menghargai seni dan budaya ini, maka kita bisa menghargai tentang tatacara hidup kita yang baik, dimana kita ingin agar seni dan budaya menjadi prioritas kita untuk membangun Barito Selatan.” ujarnya.

Dengan menghargai maka kita bisa menghargai hidup kita, dan kita bisa untuk berkembang apa lagi dimasa Vandemi Covid-19 dan kami rasa semoga nanti kita bisa memasuki new normal dengan baik, dan kita juga bisa menjaga kelangsungan hidup kita, dengan tetap menjaga prokes sesuai dengan petunjuk Presiden dan Gubernur Kalimantan Tengah,  kami harapkan semoga dengan dimulainya festival seni dan budaya ini.

“Kita bisa memulai sesuatu yang baru di Barito Selatan, untuk hidup agar selalu berdampingan satu sama lainnya, dan pembangun ini dapat sedikit mengurangi kesulitan Masyarakat Kabupaten, Barito Selatan didalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari, seperti membawa hasil-hasil kebun mereka.” tutupnya. lplhnnews.com (NS)

Legislatif dan Eksekutif Sepakat Evaluasi Peraturan Bupati Barito Selatan

Legislatif dan Eksekutif Sepakat Evaluasi Peraturan Bupati Barito Selatan

Legislatif dan Eksekutif Sepakat Evaluasi Peraturan Bupati Terkait ini…?

lplhnnews.com-|BUNTOK -:DPRD dan Pemerintah Daerah Barito Selatan sepakat mengevaluasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2021 tentang perjalanan dinas, karena menimbulkan perbedaan tafsir, Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD M. Farid Yusran kepada wartawan setelah memimpin rapat dengar pendapat bersama tim pemerintah daerah di ruang rapat gabungan komisi DPRD.

Ia mengatakan, selama 1 tahun berlakunya Perbup tersebut, ternyata ada hal-hal yang menimbulkan multi tafsir dan ada beberapa peraturan yang belum diatur di dalamnya Khususnya berkaitan reses anggota Dewan,” katanya.

Ia melanjutkan, reses seharusnya ada pengaturan tersendiri, karena wajib bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masin, Jadi seharusnya ada muatan tersendiri di dalam Perbup tersebut,” ujarnya.

Ia menyepakati Perbup tersebut untuk dievaluasi dan diatur dengan sebaik-baiknya supaya tidak menimbulkan hal-hal tidak yang diinginkan, Hal ini biasa karena setiap aturan perlu dievaluasi setiap waktu,” kata Farid Yusran tutupnya.lplhnnews.com (NS)

Menyayangkan Jika Ada Pelabuhan diduga…?

Berita

lplhnnews.com,BUNTOK – ,
” Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Ensilawatika Wijaya saat diwawancarai di Buntok.
Komisi II DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dalam waktu dekat ini akan berencana melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Perhubungan setempat terkait dugaan adanya pelabuhan yang beroperasi namun diduga tidak mengantongi perizinan atau ilegal.

“Kita dalam waktu dekat ini akan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan Barito Selatan terkait hal itu,” kata ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Ensilawatika Wijaya, di Buntok.

Dikatakannya, RDP ini dilaksanakan karena adanya pemberitaan yang menyebar. Di samping itu juga adanya laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya pelabuhan yang beroperasi, tapi diduga tidak memiliki perizinan sesuai aturan tersebut.

Menurutnya, kalau pelabuhan yang beroperasi itu ada mengantongi perizinan, tentu akan ada pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) Barito Selatan.

“Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita terlebih dahulu dalam waktu dekat ini akan melaksanakan RDP dengan Dinas Perhubungan, termasuk dengan Syahbandar yang berada di Ranggailung, Kecamatan Jenamas,” tegas Ensilawatika Wijaya.

Selain melaksanakan RPD dengan Dinas Perhubungan, pihaknya juga akan melaksanakan monitor atau memantau pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan di lapangan.

“Kita dalam waktu dekat ini juga akan turun ke lapangan untuk memonitor pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilaksanakan pada kata dia.

Dikatakannya, tujuan dari pengawasan ini untuk mengetahui pekerjaan proyek mana yang sudah selesai dikerjakan dengan tepat waktu dan yang belum selesai dikerjakan.

“Dalam kegiatan ini juga kita akan memantau pekerjaan proyek yang sedang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana di lapangan,” ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.

Menurut dia, melalui pemantauan tersebut nantinya akan diketahui dengan jelas pekerjaan proyek yang mana saja sudah selesai dikerjakan dan yang belum selesai dikerjakan.

“Apabila nantinya ada pekerjaan proyek yang belum selesai dikerjakan, kita akan mendorong supaya kontraktor pelaksana memacu pekerjaannya di lapangan, sehingga semua pekerjaan proyek pembangunan pada tahun 2021 ini bisa terlaksana dengan baik,”demikian Ensilawatika Wijaya tuturnya. lplhnnews.com (NS)

Waduh Viral Surat Edaran…?

Waduh Viral Surat Edaran…?

Waduh viral Surat Edaran…?

Buntok-lplhnnews.comcom .

Viralnya surat Edaran pengumuman. memberlakukan Tarif umum bagi peserta anggota BPJS kesehatan yang bakal diberlakukan, yang disampikan Kepala Puskesmas Buntok dr. Zul Fantri menjadi sorotan berbagai pihak yang salah satunya ketua DPRD Barsel Ir Farid Yusran, MM.

“Hendaknya hal seperti ini jangan sampai terjadi, mengingat BPJS itu sangat membantu untuk masyarakat, khususnya Barsel ketika hendak berobat,” kata Farid.

” Ketua DPRD Barsel Ir. HM Farid Yusran, MM angkat bicara, “Bahwa hal tersebut
tidak boleh terjadi, sebab kartu BPJS adalah jaminan kesehatan yang sangat di perlukan masyarakat Barito Selatan, kenapa bisa terjadi seperti itu, itu tidak boleh, Karena namanya saja kartu BPJS itu adalah kartu jaminan kesehatan untuk masyarakat kita ketika mau berobat,” tegas dia.

” Menurut orang nomor satu di jajaran legislatif Barsel, pihaknya meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) setempat, agar rapat terlebih dahulu menyangkut permasalahan ini. Namun, pihaknya tidak akan tinggal diam dalam persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak khususnya masyarakat Bar-sel.

“ Mereka harus rapat dengan pihak yang bersangkutan bagaimana mencari jalan keluarnya dalam persoalan ini,
Hari Jumat, akan kita RDP kan persoalan ini, semua berkumpul dan kita cari tahu akar permasalahan serta titik terangnya, guna membahas terkait permasalahan ini. nanti,” tegas orang ini dari politisi PDIP Kabupaten Barito Selatan Bar-sel Kalimantan Tengah (Kalteng).

Menurut dia, rencana pemberlakuan tersebut seharusnya tidak boleh
pihak puskesmas melakukan hal itu terhadap anggota peserta pemegang kartu BPJS. “Maka apabila ada permasalahan mengenai hal seperti ini seharusnya,
kita rapatkan dulu jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” ujarnya.

” Karena adanya surat
edaran pemberitahuan dari kepala Puskesmas Buntok dr Zulfantri dengan Nomor 079/TU-2/065/3-2022. Di dalam surat tersebut, puskesmas Buntok menyampaikan kepada seluruh masyarakat akan memberlakukan tarif umum kepada anggota peserta BPJS Kesehatan.

Hal itu disebabkan oleh pihak BPJS kesehatan tidak melakukan kewajiban membayar selama tiga bulan berturut-turut hingga saat ini, dan tidak ada tanggapan nya dari pihak BPJS, juga Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Buntok, kepada Badan Pengelolaan Keuangan Asli Daerah (BPKAD) Bar-sel.

” Berdasarkan pertimbangan keuangan untuk biaya operasional BHP obat-obatan, BHP laboratorium, listrik, air, wifi dan lain-lain, puskesmas Buntok akan memberlakukan tarif umum sesuai ketentuan yang berlaku.

” Terutama kepada anggota peserta BPJS kesehatan agar pelayanan tidak terjadi korlaps. Maka kepala puskesmas Buntok.
Membuat surat edaran
Pengumuman bahwa pemegang kartu BPJS akan di pungut biaya secara umum, dengan
ketentuan tarif bagi anggota peserta itu melaksanakan kewajiban pembayarannya.

“Kenapa bisa seperti itu, itu kan tidak boleh, karena dari namanya saja kartu BPJS itu adalah kartu jaminan kesehatan untuk masyarakat kita di barsel ini,” tutupnya. lplhnnews.com (Pimred)

Komisi II DPRD Barsel RDP DKP3 … ?

Berita

 

Komisi II DPRD Barsel RDP DKP3 … ?

lplhnnews.com|Buntok – Ketua komisi II. Ensilawatika Wijaya DPRD Barito Selatan mengadakan RDP dengan mitra kerjanya yaitu, dinas ketahanan pangan pertanian dan peternakan, dalam bagian kemitraan Karena yang namanya Mitra itu kan teman berarti kan harus selalu komunikasi dan juga harus selalu berkoordinasi serta sinkronisasi terkait bahwa tidak lama lagi kan satu sebulan lagi apa namanya kepala daerah kita sudah berakhir masa, dan berarti RJPMDnya sudah selesai dalam laksanakan visi misinya.

” Jadi masa transisi untuk menuju pemilu 2004 kementerian dalam Negeri mengintruksikan lewat permen Nomor 70 Tahun 2001 terkait dengan penyusunan rencana dokumen pembangunan Daerah maka oleh sebab itu kami ingin keselarasan dan menginginkan satu tujuan dengan Pemerintah Daerah, kebetulan kami juga baru menyelesaikan reses masa reses yang pertama di Tahun 2023 ini, kami ingin menyingkronkan hasil reses kami komunikasikan agar supaya kami bisa dilibatkan dalam menyusun kegiatan-kegiatan dalam pembangunan Daerah,” ucap Ensilawatika.

Karena, reses merupakan hal yang wajib bagi kami sebagaimana yang tertuang di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 104 bahwa reses itu merupakan wajib dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan untuk diakumodir Ucap Ketua komisi II DPRD Kab.Bupaten Barito Selatan, kepada awak media yang menyambanginya usai melaksanakan RDP dengan mitra kerjanya.

“Makanya kami duduk bersama untuk bersama-sama membangun Barito Selatan ini agar supaya dalam satu impian satu kehendak yang sama Legislatif dan Eksekutif untuk membangun Barito Selatan agar masyarakatnya agar masyarakatnya bisa sejahtera dan Princess bisa terakomodir itu salah satu tujuan kami melakukan RDP dengan dinas ketahanan perikanan dan untuk menyinkronkan untuk bisa melakukan 2023 nanti,” jelasnya.

“Pembahasan yang di fokus kan berkembang-berkembang dalam artian ada dua masalah tadi ditemukan yang pertama masalah Perda yang harus dibuat karena masyarakat banyak yang meminta tentang jalan usaha tani tetapi tidak bisa terealisasi kalau tidak ada Perda nya dan kita Barito Selatan belum punya Perda itu makanya bersama dengan Dinas pertanian tadi akan dibuat perda itu, agar supaya harapan masyarakat dapat terlaksana bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah pusat, yang kedua ada banyak berkembang yang berkaitan dengan permasalahan pertanian seperti di wilayah Kecamatan,” beber nya.

Gunung Bintang Awai, karena disitu ada cetak sawah namun cetak sawah itu tidak selesai dan manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat di sana.
Dan imbasnya sering terjadi banjir di sana kalau hujan deras beberapa jam maka akan terjadi banjir berkaitan dengan adanya keterangan Kepala Dinas DKP3, Ida Safitri. Bahwa adanya pembangunan yang tedabling dengan Dinas PUPR ini kata Kadis DKP3.

Menurutnya, bahwa untuk irigasi itu ada dua kewenangannya, ada yang dikelola oleh dinas PUPR dan ada yang dikelola oleh DKP3 namun kita lihat nanti itigasi terseyer dan frimernya, jadi nanti yang mana yang dikelola oleh PUPR dan yang yang dikelola oleh DKP3 dan kami sangat berterimakasih juga kepda Dinas PUPR yang sudah membantu kerja kami, namun disini juga tepat sasarannya, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan(DKP3).

“Mempunyai enam bidang dan satu sekretariat namun di dalam satu bidang Cuma ada satu ASNnya dan kami sekarang Cuma memiliki Cuma dua ASN saja jadi menurutnya mereka sangat membutuhkan adanya tenaga kontrak itu guna didalam menunjang kegiatan kami,” tuturnya,

“Dan dimana kami DKP3 ini hampir dikatakan 70/30, untuk 70 berada di lapangan dan 30nya berada di kantor maka dari itu kami juga sangat membutuhkan adanya tenaga kontrak, dan yang kedua juga disitu juga kita untuk penambahan PPL, karena kami pengennya satu PPL satu desa namun hal ini belum bisa terealisasi, sehingga melalui dana APBD II lah mengangkat PPL kita dengan kontrak, kami sangat berterimakasih kepada komisi II, karena dengan adanya RDP ini kami dapat menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan kinerja kami,” tutupnya.lplhnnews.com (NS)

DPRD Bar-sel akan Mengadakan RDP Khusus Terkait Permasalahan BPJS ada apa ya…?

Berita

lplhnnews.com- BUNTOK –

Wakil ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Nyimas Artika mengatakan pihaknya berencana ingin laksanakan RDP membahas berbagai permasalahan yang bersangkutan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di tingkat puskesmas.

“Rencana tersebut dibuat dari hasil rapat hari ini, yang        ternyata muncul banyak permasalahan,” tutur Nyimas Artika usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama eksekutif, puskesmas dan BPJS di Buntok, Jumat (18/03/2022)

Dirinya menjelaskan, permasalahan yang terjadi di puskesmas Buntok Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ternyata pihak dari BPJS pun juga tidak mengetahui terkait hal tersebut. Hal itulah yang membuat DPRD Bar-sel berencana laksanakan RDP khusus, supaya bisa jelas dan berbagai permasalahan pun bisa dapat di selesaikan dengan baik.

“Dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan RDP khusus untuk menggali terkait hal itu,” ucapnya.RDP yang dilaksanakan DPRD Barsel itu terkait beredar surat pemberitahuan dari kepala Puskesmas Buntok Zulfantri dengan Nomor 079/TU-2/065/3-2022 tertanggal 14 Maret 2022. Di dalam isi surat tersebut, puskesmas Buntok menyampaikan kepada seluruh masyarakat akan memberlakukan tarif umum kepada peserta BPJS kesehatan.

Hal itu di karenakan pihak BPJS tidak melakukan kewajiban membayar selama tiga bulan berturut-turut dari bulan Januari 2022 sampai saat ini dan tidak ada tanggapan dari pihak BPJS kepada BPKAD, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Buntok terhadap perihal tersebut.

Apakah pembayaran menggunakan dana SILPA tersebut sesuai dengan prosedur, Ketika ditanyakan, berdasarkan press release yang diterima dari BPJS Muara Teweh bahwa pelayanan dipastikan berjalan secara optimal sebab pembayaran apital kepada seluruh puskesmas, sudah dilaksanakan menggunakan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Hal tersebut juga telah sesuai dengan laporan BPKAD Kabupaten Barito Selatan pada bulan Desember 2023.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari Sekertaris Daerah (Sekda) Barsel pembayaranya sudah sesuai prosedur, akan tetapi hal tersebut tetap akan digali kembali pada RDP selanjutnya.tutupnya. lplhnnews.com (MK)

Komisi I DPRD Bar-sel Secara Ketat Lakukan Pengawasan Terhadap Kinerja ASN

1 min read

lplhnnews.com, BUNTOK – Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menjadi buah bibir. Terlebih bagi ASN yang berkecimpung di instansi yang berkaitan dengan pelayanan.

Anggota Komisi I DPRD Barito Selatan (Barsel), Tamarzam akan melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap kinerja ASN sebagai aparatur pemerintahan.

“Dimana pemantauan tersebut bakal terus diperketat pada tahun 2022 ini,” tuturnya, Senin (28/3/2023)

Hal itu Kata Tamarzam Anggota Komisi I DPRD Barsel itu, pihaknya melakukan hal tersebut demi perbaikan kinerja para ASN di dalam menjalankan tugas dan fungsi utama yang sudah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

“Disiplin ASN Barsel di tahun sebelumnya sudah baik. Namun diharapkan ada peningkatan lagi kedepannya,” katanya.

Pasalnya, selain berpengaruh pada kinerja dan ketepatan waktu, peningkatan tersebut pun juga pasti berdampak terhadap penilaian masyarakat kepada para ASN.

“Kita tidak mau ASN dicap sebagai aparatur yang hanya bisanya duduk diam di belakang meja saja. Tapi kita ingin ASN Barsel ini mengedepankan aksi dan kinerja yang baik,” ungkapnya.

Tamarzam Anggota Komisi I DPRD Barsel tersebut ditahun 2023 ini, memiliki harapan besar agar seluruh unsur ASN yang ada di Barsel melakukan gebrakan terhadap perbaikan kinerja. Setidaknya ada transformasi yang bermanfaat bagi umum, khusus dalam pelayanan publik. lplhnnews.com (Pimred)

Perubahan Susunan AKD DPRD Barsel

lplhnnews.com,|BUNTOK – Berdasarkan dari hasil pemilihan pada rapat paripurna perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Barito Selatan, Kamis (31/3/2022) pukul 13.00 WIB. Diputuskan bahwa ada beberapa AKD dirotasi, hal itu guna menciptakan keharmonisan dan kesolidan dalam menjalankan tugas.

Dan hasil pemilihan pimpinan AKD yakni, Komisi I diketuai oleh Jarliansyah (PDIP), komisi II diketuai Ensilawatika wijaya (PDIP) dan komisi III diketuai oleh Hermanes (PDIP). Sedangkan Ketua Bapemperda H. Raden Sudarto (PDIP) dan Badan Kehormatan ketua Nurul Hikmah (PPP).

“Kepada para pimpinan AKD beserta anggota masing-masing, diharapkan dapat bekerja maksimal secara sinergi. Untuk melaksanakan 3 fungsi DPRD (legislasi, penganggaran dan pengawasan),” kata Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran,SH MM kepada awak media usai rapat paripurna.

Dia juga menambahkan, kepada AKD yang baru agar bisa menjalankan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang undangan.

“Laksanakan tugas dan wewenang sesuai aturan, untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya. lplhnnews.com(Pimred)

Jabatan Bupati Barsel Berakhir, DPRD Laksanakan Sidang Paripurna

1 min read

lplhnnews.com, Buntok, – Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) HM Farid Yusran mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan sidang paripurna dengan agenda pengumuman akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati periode 2017-2022, sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Masa jabatan bupati dan wakil bupati Barsel akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2022 mendatang,” katanya usai memimpin rapat Paripurna yang digelar di ruang Paripurna DPRD Buntok, Kamis,(31/3/2022).

ia menyebut, risalah rapat paripurna terkait pengumuman masa berakhir jabatan bupati dan wakil bupati Barito Selatan ini nantinya akan dikirim kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

“Risalah rapat paripurna terkait hal tersebut akan dijadikan sebagai lampiran atau berkas yang akan diteruskan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar diterbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian karena sudah berakhir masa jabatan,” jelasnya.

Selain itu, HM Farid Yusran juga menyampaikan, dalam rapat paripurna ini juga, bupati menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2021.

“Kita akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPj menindaklanjuti LKPj bupati Barito Selatan tahun 2021 tersebut,” tutur Ketua DPRD Barsel HM Farid Yusran.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu mengatakan, pansus LKPj DPRD itu rencananya akan dibentuk pihaknya dalam rapat yang rencananya akan dilaksanakan (01/04/2022)

Setelah itu, lanjut dia, pansus LKPj DPRD Barito Selatan akan turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan secara langsung terkait pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 lalu.

“Pemantauan itu dilakukan sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah atau Penjabat (Pj) bupati nantinya dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan di tahun berikutnya,” pungkasnya.lplhnnews.com (Pimred)

Pemerintah itu Wajib Hadir Untuk…?

lplhnnews.com, BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) meminta agar pemerintah daerah melalui instansi terkait membantu atau mempermudah pengusaha galian C yang berstatus ilegal mengurus segala perijinannya agar menjadi legal atau memiliki perijinan yang lengkap sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Barsel, Ir. H.M. Farid Yusran, MM kepada awak media seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat(RDP) gabung Komisi I, II dan III dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Camat se-Barito Selatan, di ruang rapat gabung komisi DPRD setempat, Rabu (6/4).

“Pemerintah itu harus hadir untuk membantu masyarakat, bukan mempersulit masyarakat, begitu juga halnya dengan pengusaha galian C di Barsel ini, mereka juga merupakan bagian dari masyarakat, yang selama ini mengeluh sukarnya mengurus perijinan galian C, karena harus ke pemerintah pusat” ucap Ketua DPRD Barsel, Ir. H.M. Farid Yusran, MM.

Lanjutnya, disitulah pentingnya keberadaan pemerintah daerah, harus hadir untuk mempermudah hal itu.

“Jangan biarkan masyarakat atau pengusaha berkerja menambang ilegal terlebih bila usaha/pekerjaan mereka itu untuk urusan penghidupan juga untuk kepentingan umum, bantu mereka supaya apa yang mereka kerjakan menjadi legal, memiliki perijinan lengkap,” tegasnya.

Disisi lain ,Ketua DPRD Barsel, Ir. H.M. Farid Yusran, MM menekankan bahwa dengan lengkapnya perijinan yang mereka miliki secara langsung atau tidak langsung akan membantu pemerintah daerah dari sektor pajak atau retribusi yang mereka bayar.

“Tentunya, kami dari DPRD mendorong pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait untuk melakukan hal-hal strategis, hadir membantu masyarakat dalam hal ini pengusaha galian C ilegal menjadi legal, sehingga pada akhirnya justru memberi dampak positif bagi daerah itu sendiri,” pungkasnya. lplhnnews.com (Pimred)

DPRD TUNDA RDP DENGAN MITRA KERJANYA…?

lplhnnews.com BUNTOK – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Barito Selatan (Barsel) dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Barsel yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Hj Enung Irawati yang Didampingi Wakil Ketua I Hj Nyimas Artika, dilakukan penundaan.

“Salah satu alasan kami menunda RDP ini, karena sebagian besar anggota komisi II orang baru (perubahan AKD) dan ingin bertatap muka langsung dengan kepala Dinas PUPR, salah satu kepala Dinas mitra kerja komisi II,” kata Wakil Ketua II DPRD Barsel Hj Enung Irawati , Selasa (5/4).

Ia menjelaskan, karena kegagalan tidak menghargai pejabat lain yang datang pada hari itu, namun beberapa kali RDP dengan Dinas PUPR, kadis selalu tidak hadir maka, menunggu ketersedian waktu Kadis PUPR untuk hadir saat RDP, maka RDP dilakukan penundaan.

“Kita berharap saat RDP berikutnya Kadis PUPR Barsel bisa hadir, sehingga RDP bisa dilaksanakan sesuai harapan,” pintanya.

Hal serupa juga diutarakan Ketua Komisi II Ensilawatika Wijaya membeberkan, bahwa rencana akan menjadwalkan ulang RDP dengan DPUPR Barsel, terkait progres pelelangan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dinas tersebut.

“Kehadiran Kepala Dinas akan memberikan semangat dan motivasi, tentunya berbeda jika hanya dihadiri oleh sekretaris dan kabid seperti RDP yang telah dilaksanakan sebelumnya,” jelas Ensilawatika.

Masih dikatakan politik PDIP Barsel itu, kebetulan saat ini ada perubahan AKD dan banyak anggota DPRD yang baru masuk komisi II, jadi momen itu bisa dijadikan wadah untuk berkenalan dengan kepala dinas.

“Dengan menimbang hal-hal tersebut, kami berinisiatif dan atas persetujuan pimpinan, menunda RDP dan menjadwalkan ulang. Dengan catatan Kepala DPUPR bisa hadir,” tuturnya.lplhnnews.com(Pimred)

memory lembaga pencinta lingkungan hidup nusantara

KANTOR SEKRETARIAT DPD Kalteng :Jalan Sepakat 1 No.57. Rt/Rw.005/001 Nomor
Hp=0852-5299-09999

LEMBAGA PENCITA LINGKUNGAN HIDUP NUSANTAR(LPLHAN)
DAMPAK PENAMBANGAN BATU BARA TERHADAP LINGKUNGAN

LEMBAGA PENCINTA LINGKUNGAN HIDUP NUSANTARA(LPLHN)

Aktifitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (open pit mining) dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu penambangan batu bara juga bisa mengakibatkan perubahan social ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batu bara perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga akan dapat mengurangi pencemaran akibat aktivitas pertambangan batubara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar pertambangan.
Pendahuluan
Batu bara merupakan salah satu bahan galian strategis yang sekaligus menjadi sumber daya energy yang sangat besar. Indonesia pada tahun 2006 mampu memproduksi batu bara sebesar 162 juta ton dan 120 juta ton diantaranya diekspor. Sementara itu sekitar 29 juta ton diekspor ke Jepang. indonesia memiliki cadangan batu bara yang tersebar di Pulau Kalimantan dan Pulau

Sumatera, sedangkan dalam jumlah kecil, batu bara berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua dan Sulawesi. Sedangkan rumus empirik batu bara untuk jenis bituminous adalah C137H97O9NS, sedangkan untuk antrasit adalah C240H90O4NS.
Indonesia memiliki cadangan batu bara yang sangat besar dan menduduki posisi ke-4 di dunia sebagai negara pengekspor batu bara. Di masa yang akan datang batu bara menjadi salah satu sumber energi alternatif potensial untuk menggantikan potensi minyak dan gas bumi yang semakin menipis. Pengembangan pengusahaan pertambangan batu bara secara ekonomis telah mendatangkan hasil yang cukup besar, baik sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun sebagai sumber devisa.
Bersamaan dengan itu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu bara secara ekologis sangat memprihatinkan karena menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menghambat terselenggaranya sustainable eco-development. Untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kebijakan hukum pidana sebagai penunjang ditaatinya norma-norma hukum administrasi ladministrative penal law) merupakan salah satu kebijakan yang perlu mendapat perhatian, karena pada tataran implementasinya sangat tergantung pada hukum administrasi. Diskresi luas yang dimiliki pejabat administratif serta pemahaman sempit terhadap fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam penanggulangan pencemaran dardatau perusakan lingkungan hidup, seringkali menjadi kendala dalam penegakan norma-norma hukum lingkungan. Akibatnya, ketidaksinkronan berbagai peraturan perundang-undangan yang disebabkan tumpang tindih kepentingan antar sektor mewarnai berbagai kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Bertitik tolak dari kondisi di atas, maka selain urgennya sinkronisasi kebijakan hukum pidana, diperlukan pula pemberdayaan upaya-upaya lain untuk mengatasi kelemahan penggunaan sarana hukum pidana, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan korban yang timbul akibat degradasi fungsi lingkungan hidup.
Tulisan ini berusaha menggambarkan bagaimana metode penambangan, kerusakan yang diakibatkan dan solusi mengatasi kerusakan lingkungan pasca penambangan.
Jenis Batu Bara
Jenis dan kualitas batubara tergantung pada tekanan, panas dan waktu terbentuknya batu bara. Berdasarkan hal tersebut, maka batubara dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis batubara, diantaranya adalah antrasit, bituminus, sub bituminus, lignit dan gambut (Puslibang Kementrian ESDM, 2006)
1. Antrasit merupakan jenis batu bara dengan kualitas terbaik, batu bara jenis ini mempunyai ciri-ciri warna hitam metalik, mengandung unsur karbon antara 86%-98% dan mempunyai kandungan air kurang dari 8%.
2. Bituminus merupakan batubara dengan kualitas kedua, batu bara jenis ini mempunyai kandungan karbon 68%-86% serta kadar air antara 8%-10%. Batu bara jenis ini banyak dijumpai di Australia.
3. Sub Bituminus merupakan jenis batu bara dengan kualitas ketiga, batubara ini mempunyai ciri kandungan karbonnya sedikit dan mengandung banyak air.
4. Lignit merupupakan batu bara dengan kwalitas keempat, batubara jenis ini mempunyai ciri2 memiliki warna muda coklat, sangat lunak dan memiliki kadar air 35%-75%.
5. Gambut merupakan jenis batu bara dengan kwalitas terendah, batu bara ini memiliki ciri berpori dan kadar air diatas 75%.
Metode Penambangan Batubara
Kegiatan pertambangan batu bara merupakan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui dan umumnya membutuhkan investasi yang besar terutama untuk membangun fasilitas infrastruktur.
Karakteristik yang penting dalam pertambangan batu bara ini adalah bahwa pasar dan harga sumberdaya batu bara ini yang sangat prospektif menyebabkan industri pertambangan batu bara dioperasikan pada tingkat resiko yang tinggi baik dari segi aspek fisik, perdagangan, sosial ekonomi maupun aspek politik.
Kegiatan penambangan batu bara dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu (Sitorus, 2000) :
1. Penambangan permukaan (surface/ shallow mining) , meliputi tambang terbuka penambangan dalam jalur dan penambangan hidrolik.
2. Penambangan dalam (subsurfarcel deep mining).
Kegiatan penambangan terbuka (open mining) dapat mengakibatkan gangguan seperti
1. Menimbulkan lubang besar pada tanah.
2. Penurunan muka tanah atau terbentuknya cekungan pada sisa bahan galian yang dikembalikan ke dalam lubang galian.
3. Bahan galian tambang apabila di tumpuk atau disimpan pada stock fliling dapat mengakibatkan bahaya longsor dan senyawa beracun dapat tercuci ke daerah hilir.
4. Mengganggu proses penanaman kembali reklamasi pada galian tambang yang ditutupi kembali atau yang ditelantarkan terutama bila terdapat bahan beracun, kurang bahan organiklhumus atau unsur hara telah tercuci .
Sistem penambangan batu bara yang sering diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi adalah sistem tambang terbuka (Open Cut Mining) . Penambangan batu bara dengan sistem tambang terbuka dilakukan dengan membuat jenjang (Bench) sehingga terbentuk lokasi penambangan yang sesuai dengan kebutuhan penambangan.
Metode penggalian dilakukan dengan cara membuat jenjang serta membuang dan menimbun kembali lapisan penutup dengan cara back filling per blok penambangan serta menyesuaikan kondisi penyebaran deposit sumberdaya mineral, (Suhala Et, al.,, 1995).
Sedangkan pertambangan skala besar, tailing yang dihasilkan lebih banyak lagi. Pelaku tambang selalu mengincar bahan tambang yang tersimpan jauh di dalam tanah, karena jumlahnya lebih banyak dan memiliki kualitas lebih baik. Untuk mencapai wilayah konsentrasi mineral di dalam tanah, perusahaan tambang melakukan penggalian dimulai dengan mengupas tanah bagian atas (top soil). Top Soil kemudian disimpan di suatu tempat agar bisa digunakan lagi untuk penghijauan setelah penambangan. Tahapan selanjutnya adalah menggali batuan yang mengandung mineral tertentu, untuk selanjutnya dibawa ke processing plant dan diolah. Pada saat pemrosesan inilah tailing dihasilkan. Sebagai limbah sisa batuan dalam tanah, tailing pasti memiliki kandungan logam lain ketika dibuang.
Kegiatan penambangan apabila dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara.
Seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, di wilayah Kab. MURUNG RAYA, BARITO UTARA, BARITO SELATAN dan di BARITO TIMUR.
“ memang bagi Masyarakat yang belum mengetahui apa resiko dari dampak penyebaran pencemaran dari hasil Penambangan Batu Bara itu, baik yang menyebar melalui Udara dan juga melalui Sungai dan anak sungai BARITO SELATAN dan di BARITO TIMUR, memang bagi Masyarakat yang belum mengetahui apa resiko dari dampak penyebaran pencemaran dari hasil Penambangan Batu Bara itu, baik yang menyebar melalui Udara dan juga melalui Sungai dan anak sungai yang ada disekitaran tempat pemukiman dimana tempat Masyarakat tinggal
Pengangkutan Batu Bara
Cara pengangkutan batu bara ke tempat batu bara tersebut akan digunakan tergantung pada jaraknya. Untuk jarak dekat, batu bara umumnya diangkut dengan menggunakan ban berjalan atau truk. Untuk jarak yang lebih jauh di dalam pasar dalam negeri, batu bara diangkut dengan menggunakan kereta api atau tongkang atau dengan alternatif lain dimana batu bara dicampur dengan air untuk membentuk bubur batu dan diangkut melalui jaringan pipa.
Kapal laut umumnya digunakan untuk pengakutan internasional dalam ukuran berkisar dari Handymax (40-60,000 DWT), Panamax (about 60-80,000 DWT) sampai kapal berukuran Capesize (sekitar 80,000+ DWT). Sekitar 700 juta ton (Jt) batu bara diperdagangkan secara internasional pada tahun 2003 dan sekitar 90% dari jumlah tersebut diangkut melalui laut.
Pengangkutan batu bara dapat sangat mahal – dalam beberapa kasus, pengangkutan batu bara mencapai lebih dari 70% dari biaya pengiriman batu bara. Tindakan-tindakan pengamanan diambil di setiap tahapan pengangkutan dan penyimpan batu bara untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan hidup.
Dampak Penambangan Batu bara
Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb.) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula (Nanang Suhaimi, 2006).
2006 Menilai bahwa pada telah sungai Barito sudah di cemari Oleh Perusahaan pertambangan Batu Bara milik Marunda di Beras Belangi Kab.Barito Utara pada waktu itu, belum lagi penebangan kayu secara besar-besaran yang mengakibatkan rusaknya hutan di Kab.itu, dan akhiran di lokasi itu sekarang menjdi, kawasan wilayah Hukum Kab. Murung Raya sekarang ini, Karena telah memisahkan diri dari Kab. Barito Utara dan menjadi Kab.Murung Raya.
1,Dampak Terhadap Lingkungan
Setiap kegiatan penambangan baik itu penambangan Batu bara, Nikel dan Marmer serta lainnya pasti menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya, Dampak positifnya adalah meningkatnya devisa negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja.
“ sedangkan dampak negatif dari kegiatan penambangan dapat dikelompokan dalam bentuk kerusakan permukaan bumi, ampas buangan (tailing), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (land subsidence), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangut berat.
“ Karena begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan maka perlu kesadaran kita terhadap lingkungan sehingga dapat memenuhi standar lingkungan agar dapat diterima pasar. Apalagi kebanyakan komoditi hasil tambang biasanya dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga harus hati-hati dalam pengelolaannya karena bila para pemakai mengetahui bahan mentah yang dibeli mencemari lingkungan, maka dapat dirasakan tamparannya terhadap industri penambangan kita.
“ Sementara itu, harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya alam hasil penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat. Salah satu caranya adalah dengan pengembangan wilayah atau community development. Perusahaan pertambangan wajib ikut mengembangkan wilayah sekitar lokasi tambang termasuk yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena hasil tambang suatu saat akan habis maka penglolaan kegiatan penambangan sangat penting dan tidak boleh terjadi kesalahan.
Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batu bara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air . Penambangan Batu bara secara langsung menyebabkan pencemaran antara lain ;
1.Pencemaran air,
Permukaan batu bara yang mengandung pirit (besi sulfide) berinteraksi dengan air menghasilkan Asam sulfat yang tinggi sehingga terbunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang sensitive terhadap perubahan pH yang drastis.
Batu bara yang mengandung uranium dalam konsentrasi rendah, torium, dan isotop radio aktif yang terbentuk secara alami yang jika dibuang akan mengakibatkan kontaminasi radioaktif. Meskipun senyawa-senyawa ini terkandung dalam konsentrasi rendah, namun akan memberi dampak signifikan jika dibuang ke lingkungan dalam jumlah yang besar. Emisi merkuri ke lingkungan terkonsentrasi karena terus menerus berpindah melalui rantai makan dan dikonversi menjadi metilmerkuri, yang merupakan senyawa berbahaya dan membahayakan manusia. Terutama ketika mengkonsumsi ikan dari air yang terkontaminasi merkuri.
2.Pencemaran udara
Polusi/pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan seperti influensa,bronchitis dan peneumonia serta penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis.
3.Pencemaran Tanah
Penambangan batu bara dapat merusak vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetic, menggantikan profil tanah genetic, menghancurkan satwa liar dan habitatnya, degradasi kualitas udara, mengubah pemanfaatan lahan dan hingga pada batas tertentu dapat megubah topografi Umum daerah penambangan secara permanen.
“ Disamping itu, penambangan batubara juga menghasilkan gas metana, gas ini mempunyai potensi sebagi gas rumah kaca. Kontribusi gas metana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, memberikan kontribusi sebesar 10,5% pada emisi gas rumah kaca.
“ Aktivitas pertambangan batu bara juga berdampak terhadap peningkatan laju erosi tanah dan sedimentasi pada sempadan dan muara-muara sungai.
Kejadian erosi merupakan dampak tidak langsung dari aktivitas pertambangan batu bara melainkan dampak dari pembersihan lahan untuk pembukaan tambang dan pembangunan fasilitas tambang lainnya seperti pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti perkantoran, permukiman karyawan, Dampak penurunan kesuburan tanah oleh aktivitas pertambangan batu bara terjadi pada kegiatan pengupasan tanah pucuk (top soil) dan tanah penutup (sub soil/overburden). Pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup akan merubah sifat-sifat tanah terutama sifat fisik tanah dimana susunan tanah yang terbentuk secara alamiah dengan lapisan-lapisan yang tertata rapi dari lapisan atas ke lapisan bawah akan terganggu dan terbongkar akibat pengupasan tanah tersebut.
1.Dampak Terhadap manusia
Dampak pencemaran Pencemaran akibat penambangan batu bara terhadap manusia, munculnya berbagai penyakit antara lain :
1. Limbah pencucian batu bara zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Karena Limbah tersebut mengandung belerang ( b), Merkuri (Hg), Asam Slarida (Hcn), Mangan (Mn), Asam sulfat (H2sO4), di samping itu debu batu bara menyebabkan polusi udara di sepanjang jalan yang dijadikan aktivitas pengangkutan batu bara. Hal ini menimbulkan merebaknya penyakit infeksi saluran pernafasan, yang dapat memberi efek jangka panjang berupa kanker paru-paru, darah atau lambung. Bahkan disinyalir dapat menyebabkan kelahiran bayi cacat.
2. Di Antaranya dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya. Batu bara dan produk buangannya, berupa abu ringan, abu berat, dan kerak sisa pembakaran, mengandung berbagai logam berat : seperti arsenik, timbal, merkuri, nikel, vanadium, berilium, kadmium, barium, cromium, tembaga, molibdenum, seng, selenium, dan radium, yang sangat berbahaya jika dibuang di lingkungan.
3. Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batu bara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air.
4. Penambangan Batu bara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah penducian batu bara tersebut dalam hal memisahkan batu bara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, Asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batu bara tersebut. Limbah pencucian batu bara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang ( b), Merkuri (Hg), Asam Slarida (Hcn), Mangan (Mn), Asam sulfat (H2sO4), dan Pb. Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.

5. Hal ini terjadi di wilayah Tambang milik salah satu perusahaan Tambang Batu Bara yang berada di wilayah Kab. Barito Selatan yaitu salah satunya adalah PT. MUTU.

6. Apa saja yang terlihat pencemaran yang telah terjadi di wilayah kerja Tambang milik PT.MUTU, setelah LPLHN turut serta turun bersama-sama dengan Wakil Ketua DPRD dan beserta ketua Komisi I DPRD Kab. Barito Selatan, ke tiga Desa yang menyampaikan keluhannya ke DPRD sebelumnya adalah sebagaiberikut;

7. Yang jelas terlihat dampak kerugian Masyarakat seperti telah terjadinya pencemaran, dan pendangKalan terhadap sungai yang mana Sungai itu sebahagian penting untuk kehidupan Masyarakat di tiga Desa itu.

8. Pencemaran Udara yang berdampak terhadah kurangnya penghasilan petani ladang, Karet, Padi Dll, mengapa penghasilan mereka berkurang akibat dampak pencemaran udara oleh aktifitas PT. MUTU terlihat tebalnya debu di pucuk-pucuk daun, dan hal itu dapat menghambat sistim pembakaran Dari makanan tumbuh-tumbuhan itu dan akhirnya mengurangi hasil produksi Karet Dll, jelas juga terlihat bahwa Air sungai telah berubah Warnanya,”

1.Sosial dan kemasyarakatan

1. Terganggunya Arus Jalan Umum
Banyaknya lalu lalang kendaraan yang digunakan untuk angkutan batubara berdampak pada aktivitas pengguna jalan lain. Semakin banyaknya kecelakaan, meningkatnya biaya pemeliharaan jembatan dan jalan, adalah sebagian dari dampak yang ditimbulkan.
2. Konflik Lahan Hingga Pergeseran Sosial-Budaya Masyarakat
Konflik lahan kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang lahannya menjadi obyek penggusuran. Kerap perusahaan menunjukkan kearogansiannya dengan menggusur lahan tanpa melewati persetujuan pemilik atau pengguna lahan. Atau tak jarang mereka memberikan ganti rugi yang tidak seimbang denga hasil yang akan mereka dapatkan nantinya. Tidak hanya konflik lahan, permasalahan yang juga sering terjadi adalah diskriminasi. Akibat dari pergeseran ini membuat pola kehidupan mereka berubah menjadi lebih konsumtif. Bahkan kerusakan moral pun dapat terjadi akibat adanya pola hidup yang berubah.

Nilai atau dampak positif dari batu bara itu sendiri, Sumber wikipedia.com mengatakan Tidak dapat di pungkiri bahwa batu bara adalah salah satu bahan tambang yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Indonesia adalah salah satu negara penghasil batubara terbesar no.2 setelah Australia hingga tahun 2008. Total sumber daya batu bara yang dimiliki Indonesia mencapai 104.940 Milyar Ton dengan total cadangan sebesar 21.13 Milyar Ton. Nanun hal ini tetap memberikan efek positif dan negatif, dan hal positifnya Sumber wikipedia.com mengatakan. Hal positifnya adalah bertambahnya devisa negara dari kegiatan penambanganya.
Secara teoritis usaha pertambangan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Para pekerja tambang selayaknya bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Salah satu bentuknya dengan cara memperkerjakan masyarakat sekitar dalam usaha tambang sekitar, sehingga membantu kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.

Solusi Terhadap Dampak Dan Pengaruh Pertambanga Batu bara
Tidak dapat di pungkiri bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh pertambangan batu bara yang ada di indonesia. Pemerintah harus menyadari bahwa tugas mereka adalah memastikan masa depan yang dimotori oleh energi bersih dan terbarukan. Dengan cara ini, kerusakan pada manusia dan kehidupan sosialnya serta kerusakan ekologi dan dampak buruk perubahan iklim dapat dihindari.
Sayangnya, Pemerintah Indonesia ingin percaya bahwa batu bara jawaban dari permintaan energi yang menjulang, serta tidak bersedia mengakui potensi luar biasa dari energi terbarukan yang sumbernya melimpah di negeri ini.
Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh penambang batu bara dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, untuk dilakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai berikut :
1. Pendekatan teknologi, dengan orientasi teknologi preventif (control/protective) yaitu pengembangan sarana jalan/jalur khusus untuk pengangkutan batu bara sehingga akan mengurangi keruwetan masalah transportasi. Pejalan kaki (pedestrian) akan terhindar dari ruang udara yang kotor. Menggunakan masker debu (dust masker) agar meminimalkan risiko terpapar/terekspose oleh debu batu bara (coal dust).
2. Pendekatan lingkungan yang ditujukan bagi penataan lingkungan sehingga akan terhindar dari kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Upaya reklamasi dan penghijauan kembali bekas penambangan batu bara dapat mencegah perkembangbiakan nyamuk malaria. Dikhawatirkan bekas lubang/kawah batu bara dapat menjadi tempat perindukan nyamuk (breeding place).
3. Pendekatan administratif yang mengikat semua pihak dalam kegiatan pengusahaan penambangan batu bara tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku (law enforcement)
4. Pendekatan edukatif, kepada masyarakat yang dilakukan serta dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan/penerangan terus menerus memotivasi perubahan perilaku dan membangkitkan kesadaran untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan.
Demikianlah Hasil analisa dugaan pencemaran yang telah terjadi dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian Masyarakat baik Ekonomi sosial dan juga kerugian terhadap Kesehatan Masyarakat yang berada ditiga Desa yang telah di temui Oleh LPLHN DPD Kalimantan Tengah
Buntok, Mey 2020-05-25
An. Ketua DPD LPLHN Wil.Kal-Teng

NANANG SUHAIMI
Hp.0852-5299-0999

PT.AKT TETAP MELAKUKAN PENAMBANGAN ILEGAL ADA APA INI…?
Buntok, lplhnnews.com-17-Mey 2024
saat menemui salah satu Ketua Koordinatur DAS Barito lembaga pencinta hidup nusantara(LPLHN) Bapak.Apakson di Kantor Sekretariatnya guna untuk memperjelas atas apa yang disampaikannya pada Bulan lalu kepada media lplhnnews.com.
bahwa dirinya menemukan pihak PT.AKT masih melakukan aktifitas penambangan padahal menurutnya pada tahun 2017 yang lalu bahwa perusahaan tersebud telah dinyatakan sebagai perusahaan yang telah di terminalkan dan akan dilakukan pelelangan oleh Kementrian ESDM, namun hal tersebud katanya belum dilaksanakan oleh pihak Kementrian ESDM hingga sekarang.
dan yag mengherankan tuturnya, ketika dirinya melihat disitus resmi Kementrian ESDM, tidak ada lagi nama perusahaan itu tertera didalam Maps Kementrian ESDM seperti layaknya perusahaan-perusahaan tambang lainnya, saya berharap katanya agar hal ini dapat dilakukan penyetopan dan di proses pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI Imbuhnya kepada media lplhnnews.com.
dan menurutnya pernah Ketua DPD.LPLHN Kalimantan Tengah melakukan penyetopan sementara namun upayanya untuk menarik perhatian pihak Oknum PolAirud tidak berhasil juga, dan tidak berselang lama pihak Polres Barito Utara membuat sebuah Surat Undangan dan dikirimnya kepada Polres Barito Selatan, namun melihat kejadian itu pihak Polres Barito Selatan tidak mau melibatkan jajarannya kesana, menurutnya dirinya dan Pipinan Pusat akan melaporkan hal ini kepada Bapak.Presiden Republik Indonesia, dengan harapan agar perusahaan tembang itu diberhentikan dan pelakunya juga di proses secara hukum, karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum 362 dan 363 tentang pencurian yang dilakukan dengan sengaja, dan dengan sengaja juga melanggar Undang-Undang tentang pertambangan yang mana bunyinya sebagai berikut; suatu perusahaan pertambangan tanpa IUP,APR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 Tahun dan denda paling banyak Rp.10,000.000.000,-(Sepuluh Miliar Rupiah) sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 37,Pasal 40 ayat(3), Pasal 48, Pasal 67 ayat(1), Pasal 74 ayat(1) atau(5).
berbicara terkait dengan kerugian Negara mungkin ini nilai yang sangat besar sekali, ditanya terkait dengan bukti-bukti yang ada padanya dirinya menjelaskan sangat lengkap dari awal hingga sekarang semuanya ada sama saya dan tersimpan sangat rapi katanya, juga buti yang disampaikan pihak Agen Pelayar juga sebagai pengakuan bahwa mereka sudah berapa kali katanya menyampaikan bahwa untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, namun katanya menurut ketrangan Agen merka tidak menggubrisnya dan tetap memerintahkan pihak Agen untuk mengageni Kapal-Kapal yang benama Lambung Republik dan Tuhup, yang sangat disayangkan lagi mereka juga berlayar tanpa memiliki surat ijin olah gerak kapal dari Otoritas Syahbandar karena pihak Syahbandar juga tidak berani memberikan itu tutupnya kepada media. data terbaru yang lembaga pencinta lingkungan hidup nusantara (lplhn) bahwa wajub melaksanakan rehap DAS pada Tahun 2023 padahal di one map kementrian ESDM PT.AKT sudah tidak muncul lagi semenjak Tahun 2017 namun mengapa pada kementrian KLHK perusahaan ini masih Aktif dan tetap melakukan penambangan pertanyaan nya ada apa dengan dua kementrian ini ko ada ketidak cocokan ya…?,lplhnnews.com(TIM)

Rapat Pembahasan APBD Komisi III Bersama Mitra Kerja…?

BUNTOK, lplhnnews.com

Rapat pembahasan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun 2023 antara DPRD Barito Selatan (Barsel) dengan mitra kerja Komisi III, ditunda.Dari pantauan, rapat yang diselenggarakan mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Barsel tersebut berlangsung sangat singkat. Karena kurang dari 1 jam berjalan, rapat itu dihentikan dan ditunda hingga besok hari.

Ketua DPRD Bar-sel, HM Farid Yusran mengatakan, penundaan itu disebabkan mitra kerja Komisi III seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan 9 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lainnya masih menggunakan pagu anggaran yang terdapat hutang.

“Pagu anggaran mereka masih memakai rencana berhutang sebesar …./ itu. Kita kesulitan membahasnya,” ucap Farid kepada lplhnnews.com, Selasa (9/11/2023).

Menurut Farid, dengan adanya masalah tersebut pihaknya meminta SOPD terkait untuk bisa menyesuaikan pagu anggarannya kembali tanpa adanya hutang Rp32 miliar.

“Karena inilah rapat kita ditunda sampai besok hari, semoga pembahasan besok dapat berjalan lancar,” terangnya,kepada awak media yang menyambanginya usai melaksanakan kegiatan Rapat.lplhnnews.com (Pimred)

 

Kades Harus Proaktif Memantau…?

Kades Harus Proaktif Memantau dan Memprogramkan Kebutuhan Masyarakat

 

BUNTOK, lplhnnews.com

Desa merupakan salah satu sarana pendukung dalam perkembangan ekonomi kerakyatan di kawasan pelosok.Perangkat desa harus bekerja secara maksimal untuk memajukan daerahnya seperti kawasan desa pelosok yang masih banyak pembangunannya belum tersentuh,” ucap Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Hermanes, Senin (09/10/2023)

Kades Harus Proaktif Memantau dan Memprogramkan Kebutuhan MasyarakatMenurut Politisi dari PDI Perjuangan, kades dalam pembangunan di daerah dinilai penting mengingat perannya merupakan cermin maju mundurnya penyelenggaraan pembangunan di suatu desa.

“Tugas Kades harus didasari dengan semangat pengabdian untuk membangun serta mewujudkan pembangunan yang lebih baik serta didukung dengan program yang berkualitas,”pungkas

Agar Kades harus proaktif memantau dan memprogramkan kebutuhan desa binaan di wilayahnya agar menjadi maju dan meningkat seiring kemajuan era globalisasi saat ini

Mendukung Pembangunan, SDM Yang…?

BUNTOK, lplhnnews.com

Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Barito Selatan (Barsel), di era globalisasi seperti saat ini.

Dalam peningkatan di bidang perekonomian harus pula didukung SDM yang terampil dan bisa mencari celah maupun terobosan serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Karena dengan memiliki keterampilan dan mau bekerja keras, secara otomatis lapangan pekerjaan pun tercipta.

“Dengan terciptanya lapangan pekerjaan atau tempat usaha itu, sangat dipastikan angka pengangguran di Barsel secara perlahan bisa teratasi,”ucap Sudiarto, Senin (13/10/2023).

Menurut wakil rakyat ini dengan SDM yang handal dan mempunyai wawasan yang sangat luas, bisa dipastikan berpengaruh besar terhadap meningkatnya kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat di Barsel.

“Sebab pembangunan yang merata bakal memberikan apresiasi terhadap pemerintah, karena telah membuktikan visi dan misinya untuk membawa perubahan pembangunan ke arah yang lebih baik,”tutup nya lplhnnews.com (Pimred)

Orang Tua dan Guru Harus…?

Buntok.lplhnnews.com- 14/6-2023

Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Bhaskarogra Basuki Dwiatmaja menyampaikan di tengah pengaruh globalisasi dan meningkatnya  Ilmu pengetahuan dan tejnologi (IT), maka orang tua dirumah dan guru di sekolah harus mampu kreatif dalam mengarahkan peserta didik tersebut ke arah yang positif.

“perihal tersebut sangat penting dilakukan agar peserta didik id rumah mau pun di sekolah mendapatkan pelajaran dan pengetahuan pada media sosial tidak tidak kearah yang negatif,” kata BHaskarogra Rabu (14/062023).

menurutnya, oleh sebab itu orang tua dan guru di sekolah dituntut harus mampu kreatif mengarahkan peserta didik tersebut kearah positif khususnya dalam mengontrol penggunaan penggunaan Internet pada handphone dengan melakukan pendampingan dan memberikan pemahaman yang baik, kegiatan yang positif negatif tersebut ialah menyukai permainan online atau browsing Internet pada telepon seluler atau warnet, hal ini bisa saja menjadi salah, pasalnya tanpa ada kontrol dari semua pihak tentunya bisa saja berujung kearah pendidikan yang salah (Negatif) tuturnya.

“penyebab peserta didik itu bisa salah dalam menyerap informasi, bisa saja berakibat dari kelalaian dalam pengontrolan penggunaan media sosial di internet pada handphone maupun warnet tutup nya.lplhnnews.com (Pimred)

 

Sungai Desa Tamparak Tercemar ini Respon Ketua Komisi II…?

lplhnnews.com

Ketua Komisi II DPRD Barsel Sangat Prihatin Keadaan Air Sungai Wilayah Desa Tamparak Layung
25 September 2023 Politik
Ketua Komisi II DPRD Barsel Sangat Prihatin Keadaan Air Sungai Wilayah Desa Tamparak Layung
Buntok – Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan Ersila watika Wijaya sangat prihatin dengan keadaan kualitas air sungai di Wilayah Desa Tamparak Layung. Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, mendapat sorotan serius oleh wakil rakyat setempat beberapa waktu lalu. Setelah ditinjau nya secara langsung, namun hasilnya terlihat air tidak layak dikonsumsi dan warnanya pun sudah hitam.

“Saya setelah dapat laporan dari masyarakat, saya langsung ke lokasi dan melihat sendiri betapa sedihnya kualitas air yang hari – hari digunakan masyarakat setempat. Warnanya sudah berubah hitam,” kata Ensila, kepada media ini, Senin (18/9/2023) lalu.

Selanjutnya Ensila menuturkan, melihat kondisi air sungai itu ia langsung menghubungi pihak Pemkab Barsel melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil langkah terkait persoalan tersebut.

“Setelah tiba dilokasi saya melihat air sungai itu sudah berubah warna hitam, dan saya langsung hubungi pihak DLH setempat, dan mereka sudah ambil sampel, namun hasilnya memang tidak layak dikonsumsi, ” tuturnya.

Menurut Ensila dugaan penyebab buruknya kualitas air sungai di Desa Tamparak Layung itu karena adanya sejumlah aktivitas perusahaan pertambangan batu bara di daerah desa setempat.

“Harapannya ya perusahaan – perusahaan yang beroperasi diwilayah Desa Tamparak Layung bisa punya solusi untuk masyarakat setempat terkait air bersih kasihan di sana belum ada juga PDAM, ” ujarnya.

Untuk Pemkab Barsel dalam hal ini DLH juga harus ada langkah tegas terkait adanya perusahaan – perusahaan di Bar-sel pada umumnya.

“Salah satunya adalah Desa Tamparak Layung khususnya yang tidak ada berkomitmen terkait CSR dari pihak perusahaan tambang batu bara yang beroperasi disana, dan juga enggan peduli dengan kondisi air yang sering digunakan masyarakat, ” pungkasnya.lplhnnews.com (Pimred)

Paripurna Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPRD Barsel

lplhnnews.com11 Desember 2023 DPRD

PAW Sisa Tugas Tahun 2019 – 2024

Paripurna Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPRD Barsel PAW Sisa Tugas Tahun 2019 – 2024
Buntok – Rapat Paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan agenda pengambilan sumpah janji anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan tahun 2019 – 2024. Awalnya di jabat oleh Alm Rahmato Rahman dari Fraksi PKS.

Namun sekarang di ganti oleh Nahwan sebagai anggota DPRD yang baru kini sudah resmi dilantik oleh ketua DPRD Ir.HM. Farid Yusran, MM di damping wakil ketua I,II, DPRD dan juga Sekda Edy Porwanto, mewakili Pj Bupati Dr.H. Deddy Winarwan, pada hari Senin 11 Desember 2023 dilaksanakan di Gedung Graha Paripurna DPRD setempat.

Ketua DPRD Barsel Ir.HM. Farid Yusran,MM mengatakan bahwa pelantikan hari ini adalah pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD PAW sebagai anggota DPRD yang baru bernama
Nahwan, kini sudah resmi di lantik sebagai anggota DPRD PAW menjalankan sisa masa tugas tahun 2019 – 2024. Kita berharap dengan kehadiran pengganti anggota DPRD yang baru ini sehingga tugas kita bisa maxsimal.

“Kemaren ada 24 orang anggota kerena 1 (Satu) meninggal dunia sehingga anggota kita berkurang, namun sekarang sudah lengkap, sehingga tugas kita bisa maxsimal kembali melaksanakan kinerja kita,” kata Farid kepada media ini. Senin (11/12/2023).

Disamping itu juga Nahwan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan rapat ketua DPRD Ir.HM. Farid Yusran,MM dan Wakil I,II juga Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Sekatan, Kalimantan Tengah yang dihadiri Sekda Edy Porwanto mewakili Pj. Bupati Barsel Dr.H. Deddy Winarwan, serta seluruh anggota DPRD dan peserta undangan yang hadir pada saat pelaksanaan acara PAW dimaksud.

“Saya ucapkan terima kasih kepada ketua DPRD Ir.HM. Farid Yusran yang sudah melantik saya sebagai anggota DPRD PAW menjalankan sisa tugas tahun 2019 – 2024. Insya Allah saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil kita,” tutur nya mengakhiri komentarnya.lplhnnews.com (pimred)

Hotel Anna Ludes Dilahap Si Jago Api

Ludes : Hotel Anna yang merupakan hotel berkapasitas lebih dari 300 kamar di kota Buntok, Barsel, ludes dilahap api, Jumat (3/5/2024) pagi.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Hotel Anna yang beralamatkan di Jalan Merdeka Raya, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Buntok hangus terbakar Jumat (3/5/2024).

Peristiwa kebakaran ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 07.21 WIB. Saat itu ada beberapa tamu yang menginap di Hotel yang sudah cukup tua tersebut.

Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja seluruh bangunan dua lantai yang memiliki 39 kamar itu ludes terbakar.

Salah seorang saksi mata Digdo Wardhana (39), pertama kali melihat asap pekat membumbung tinggi dari hotel Anna yang posisinya tepat di seberang rumahnya.

“Setiba di rumah usai mengantar anak sekolah saya melihat asap tebal dari hotel Anna, kemudian api langsung membesar. Saya langsung menelpon Damkar,” tutur Digdo.

Selanjutnya dibeberkan Digdo, api terlihat pertama kali di bagian atap hotel. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran datang dengan semua unit di bantu Damkar plaza beringin, BPBD dan 2 unit Damkar dari Ampah Barito Timur sehingga.

Meskipun hari sedang hujan gerimis api baru bisa dipadamkan kurang lebih 2 jam.

“Berkat kesigapan Damkar kebakaran tidak menjalar ke rumah lainnya, padahal di kawasan padat penduduk,” kata dia.

Kapolres Barsel AKBP Asep Bangbang Saputra bersama Dandim 1012/Btk serta Sekda Barsel, Eddy Purwanto turun langsung ke lapangan.

“Untuk kerugian dan penyebab kebakaran saat ini kita sedang melakukan penyelidikan,” kata Kapolres seraya menyebutkan tidak ada korban jiwa.(sst)

 

 

Terbuka Untuk Umum, DPC PDIP Barsel Buka Pendaftaran Bacalon Kepala Daerah

LPLHN.News.com – BUNTOK – DPC PDI Perjuangan kabupaten Barito Selatan membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk masyarakat umum.

Berdasarkan surat pengumuman dengan nomor : 394/DPC-62.04/IV/2024 tertanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Barsel, Ir. HM. Farid Yusran, partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut membuka pendaftaran bagi internal maupun eksternal partai yang berminat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilu kepala daerah (Pilkada) di bulan September 2024 mendatang.

Di dalam surat pengumuman tersebut, diterangkan bahwa bagi siapa saja yang mau melakukan pendaftaran dapat langsung datang ke kantor DPC PDI Perjuangan Barsel di Jl. Buntok – Asam, nomor 104, RT. 42, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, dibuka sejak 1 April sampai dengan 31 Mei 2024.

Namun sebelumnya para calon pendaftar diwajibkan mengisi formulir pendaftaran di website https://bit.ly /FORM_PENDAFTARAN_BALON_PILKADA2024 dan kemudian bukti pengisian form pendaftaran dapat diunduh melalui https://bit.ly/FORM_DOWNLOAD_PILKADA2024.

Formulir pendaftaran ini nantinya diserahkan kepada Sekretariat DPC PDI Perjuangan Barsel.

Farid menyebutkan, DPC PDI Perjuangan Barsel mengutamakan bacalon yang mau berkomitmen untuk melakukan perubahan dan perbaikan.

“Terkait pendaf­taran calon ini, tidak ada ke­istimewaan bagi balon yang mendaftar, semuanya kedudukannya sa­ma. Kalau mau mencalonkan dari PDI Perjuangan se­muanya harus mendaftar ke DPC PDI Perjuangan Barsel. Tetap ada tahapan prosesnya,” terang dia.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat DPC PDI Perjuangan Barsel melalui kontak person 0853 4653 0404 atau 0821 5282 6335.(SST)

Ditonton Puluhan Ribu Warga, Festival Tanglong Tahun 2024 Berlangsung Meriah

Foto : Puluhan ribu warga tumpah ruah di jalanan kota Buntok, Barsel menonton pelaksanaan festival tanglong dan bagarakan sahur yang digelar di Buntok, Kamis (4/4/2024) malam.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Festival tanglong dan bagarakan sahur tahun 2024 yang digelar oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Barito Selatan berlangsung sangat meriah oleh puluhan warga di Kota Buntok.

Start dari Taman Iring Witu, Jalan Tugu, Buntok, Rabu (03/4/2024) sekitar pukul 20.00 WIB, festival tanglong diikuti oleh ribuan peserta yang terbagi dalam 12 grup.

Festival yang memang dilaksanakan setiap tahun ini, selalu menjadi momen yang paling ditunggu – tunggu oleh warga Dahani Dahanai Tuntung Tulus. Nampak puluhan ribu warga memadati di sepanjang jalur yang menjadi rute dilewati para peserta.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Barsel, H. Deddy Winarwan, Sekretaris Daerah (Sekda), Edy Purwanto, para Asisten, unsur Forkopimda, unsur DPRD, Kepala SOPD, Camat Dusun Selatan, para Lurah, mitra dari pemerintah daerah, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat.

Deddy mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran DPD KNPI Kabupaten Barsel, atas kerja keras dan soliditasnya, sehingga festival tanglong 2024 dan lomba bagarakan sahur tersebut dapat terlaksana dengan baik dan meriah.

“Saya atas nama pemerintah daerah dan pribadi tentunya sangat mendukung kegiatan ini,” ucapnya.

Ia menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan wujud rasa syukur dalam menyambut dan menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1445 H, di mana festival tanglong tersebut sebagai wahana untuk tetap menjaga ciri khas budaya daerah, sekaligus untuk menambah motivasi dalam meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadhan.

“Kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama umat muslim, sehingga kita dapat mewujudkan masyarakat Barsel yang rukun dan damai dengan dilandansi iman dan taqwa kepada Allah SWT,” ujar pria alumni IPDN anggkatan tahun 2000 itu.

Ia menuturkan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang positif dan menjadi salah satu upaya dalam melestarikan tradisi budaya agama Islam dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin berkembang, apalagi kegiatan tersebut pesertanya banyak melibatkan para pemuda/i atau generasi muda.

Sebab, lanjutnya, generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan merupakan gambaran masa depan suatu bangsa, maka dari itu kegiatan tersebut perlu dukungan dari seluruh pihak, karena dengan dukungan adalah bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan bangsa dan daerah.

“Kita berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya dan pesertanya juga bukan hanya dari Kecamatan Dusun Selatan saja, tetapi dari Kecamatan lainnya yang ada di daerah ini, sehingga acara ini bisa lebih meriah lagi,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Barsel, Akhmad Akmal Husaen menerangkan, ada 12 grub yang terdiri dari pengurus mesjid dan mushala serta remaja mesjid di Kota Buntok, Kecamatan Dusun Selatan yang mengikuti lomba bagarakan sahur dan festival tanglong 2024.

“Sementara untuk jumlah keseluruhan peserta dari 12 grub ini kurang lebih sebanyak seribu orang lebih, karena pada satu grub disisi 50 hingga 100 orang,” terangnya.

Pria yang sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barsel itu, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan KNPI Barsel, dalam rangka menyambut sekaligus memeriahkan bulan suci Ramadhan.

Untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan itu, KNPI Barsel telah melaksanakan rapat pembentukan panitia pelaksana kegiatan.

“Kami berharap ditahun-tahun berikutnya peserta dari Kecamatan lain dapat ikut berpartisipasi dalam festival tanglong ini, dan semoga kami bisa menyelenggarakan event serupa lebih meriah lagi, sehingga masyarakat Kabupaten Barsel dapat terhibur,” pungkasnya.(SST)

Pj Bupati Barsel Minta Jajaran Jangan Ada Pungli di Pasar Ramadhan

Foto : Permintaan agar jangan sampai ada pungli kepada para pedagang disampaikan oleh Deddy Winarwan pada saat berkunjung ke pasar ramadhan, Rabu (20/3/2024).

LPLHN.News.com – BUNTOK – Pj Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan meminta kepada para jajarannya agar tidak boleh ada oknum yang berani melakukan pungutan liar (pungli) kepada para pedagang di Pasar Ramadhan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Deddy saat berkunjung di pasar ramadhan Plaza Beringin Buntok, Rabu (20/3/2024).

“Kami tadi juga meminta kepada para jajaran, dipastikan jangan ada pungli (dalam bentuk) apapun!” tegas dia.

“Semuanya gratis, supaya para pedagang kecil maupun UMKM bisa mendapatkan untung yang berkah dan masyarakat juga bisa membeli barang dagangan yang murah,” sambungnya.

Sebelumnya, Deddy menerangkan, bahwa pasar ramadhan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Barsel.

“Tadi kita sudah keliling – keliling, kita melihat antusiasme pedagang dan antusiasme juga masyarakat. Mudah – mudahan kegiatan pasar ramadhan ini bisa membawa berkah bagi masyarakat, juga para pedagang – pedagang kecil (UMKM),” harapnya.

Didampingi oleh sejumlah kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup pemkab Barsel, selesai berkunjung di pasar ramadhan, Deddy bersama rombongan langsung menuju Kodim 1012/Buntok untuk melaksanakan kegiatan buka bersama.(SST)

 

Pj Bupati Barsel Berharap Agar Perayaan Nyepi Menjadi Momen Untuk Intropeksi Diri

Foto : Selain penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum, Pemerintah Daerah Barsel juga menyerahkan bantuan kepada Majelis Hindu Kaharingan Desa Mabuan pada perayaan Nyepi 1 Saka 1946 di Mabuan, Selasa (5/3/2024).

LPLHN.News.com – BUNTOK – Melalui sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Setda Barito Selatan, Mirwansyah, Pj Bupati, Deddy Winarwan mengatakan bahwa perayaan nyepi merupakan momen yang baik untuk kontemplasi dan intropeksi diri mengenai tata laku pada tahun – tahun sebelumnya.

Pesan ini dibacakan oleh Mirwansyah saat melakukan Safari Nyepi tahun baru Saka 1946 di Desa Mabuan, Kecamatan Dusun Selatan, Barsel, Selasa (5/3/2024).

“Saya meyakini dengan Hari Suci Nyepi adalah sebagai sumber inspirasi untuk menata perbuatan, perkataan, dan pikiran menjadi Tri Kaya Parisudha (tiga perbuatan yang suci dan bersih) semoga umat Hindu mampu mengendalikan dirinya sendiri dan menghindari perbuatan adharma (sifat kebatilan),” ucapnya.

Hal ini bersesuaian dengan tema perayaan Nyepi Tahun 2024 ini, yakni “SAT CIT ANANDA UNTUK INDONESIA JAYA”.

Sat Cit Ananda berarti kebahagiaan rohani yang tertinggi dibanding dengan kebahagiaan duniawi / material / harta benda untuk Indonesia Jaya.

Tema ini memberikan makna bahwa Sat Cit Ananda adalah sumber dari semua kesadaran dan semua kesempurnaan untuk mencapai tujuan akhir dari perjalanan spiritual dalam agama Hindu.

Sebab kebahagiaan yang universal dalam ajaran agama Hindu, yaitu kita harus mementingkan kebahagiaan rohani agar Indonesia semakin jaya.

Perayaan Hari Raya Nyepi memberikan pemahaman akan pentingnya toleransi dalam kehidupan manusia.

Arti Hari Raya Nyepi lekat dengan kehidupan. Melakukan perenungan diri merupakan salah satu proses untuk memperoleh kesiapan hidup di tahun yang baru.

“Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan Perayaan Hari Raya Nyepi hendaknya dapat dipetik dan dimanfaatkan sebagai pedoman hidup dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam, agar kebahagiaan dan kedamaian senantiasa memayungi Bangsa Indonesia khususnya untuk Kabupaten Barito Selatan yang kita cintai,” imbuhnya.

“Hari Raya Nyepi merupakan bagian dari upaya pembersihan diri, pembersihan bumi atau alam semesta agar tidak menimbulkan bencana bagi umat manusia,” sambung dia.

Maka dari itu, dikatakan Deddy, perayaan Nyepi menjadi momen yang sangat baik untuk melakukan kontemplasi dan intropeksi diri mengenai tata laku yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.

“Hari Raya Nyepi hendaknya memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu menjaga keharmonisan hidup dalam menuju jalan kebahagiaan,” sampaikan Deddy lagi.

Sebagaimana umat Hindu diajarkan untuk menjaga keharmonisan dengan prinsip semua manusia bersaudara karena kita semua berasal dari sumber yang sama yaitu dari Tuhan Yang Maha Esa.

Melalui catur yoga marga yaitu empat jalan dalam upaya menyatukan atman yang berada di relung jiwa dengan sang brahman. Keempat jalan ini sebagai upaya menyadari kebenaran tertinggi guna mencapai kebahagiaan yang universal itulah Sat Cit Ananda.

“Namun harus diingat usaha ini tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru, namun harus dilakukan secara alami. Semakin mengejar, maka semakin jauh pula realitas tertinggi untuk dicapai,” pesan Deddy.

Tidak lupa, sebelum mengakhiri sambutan itu, Pj Bupati juga mengucapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Barito Selatan khususnya Desa Mabuan Kecamatan Dusun Selatan karena telah mengikuti pelaksanaan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 dengan tertib, damai dan berlangsung kondusif.

“Siapapun yang akan terpilih menjadi Pemimpin Negara ini, kita doakan semoga apa yang telah kita usahakan dalam memilih Pemimpin, mendapatkan Pemimpin yang adil, amanah, bertanggung jawab, yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya,” ajaknya.

“Teruslah bekerja dengan baik, tingkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, daerah, bangsa dan negara. Mari kita berkomitmen bahagia, bahwa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.(SST)

Fasilitas Keagamaan Hindu Diharapkan Mendapat Perhatian

Foto : Pemdes Mabuan berharap agar fasilitas keagamaan Hindu Kaharingan juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Pemerintah desa Mabuan, Kecamatan Dusun Selatan, berharap supaya fasilitas keagamaan Hindu juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

“Kami berharap agar fasilitas kegamaan Hindu Kaharingan yang ada di desa Mabuan ini, bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah,” disampaikan oleh Kepala Desa Mabuan, Youstriaseng, di sela kegiatan Safari Nyepi di desa Mabuan, Selasa (5/3/2024).

Harapan tersebut dia sampaikan, dikarenakan selama dua tahun ini Majelis Hindu Kaharingan Mabuan belum lagi mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan gedung Balai Basarah (rumah ibadah) mereka, yang sampai saat ini kondisinya masih berupa rangka bangunan.

Padahal umat Hindu merupakan salah satu agama mayoritas di desa yang hanya berjarak kurang lebih 10 Km dari pusat kota Buntok tersebut.

“Kasihan mereka (umat Hindu) itu, dua tahun ini belum dapat merampungkan Balai Basarah mereka, dikarenakan terkendala pembiayaan,” imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang merupakan lulusan sarjana pendidikan Universitas Palangka Raya (Unpar) ini, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten Barsel yang berkenan hadir ke desa yang terkenal dengan buah – buahan musiman itu.

“Terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda Barsel yang telah berkenan hadir di desa mabuan, dalam rangka Safari Nyepi tahun 2024 ini,” ucap Youstriaseng.

Tidak lupa, dia juga menyampaikan, bertepatan dengan hari raya Nyepi ini, pemdes Mabuan mengharapkan supaya perayaan ini bisa menjadi momentum dan contoh bagi daerah – daerah lainnya di seluruh Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya, bahwa toleransi antar umat beragama perlu dijunjung tinggi untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

Menjadi desa yang memiliki masyarakat kurang lebih 600 jiwa dalam keberagaman agama, seperti Hindu, Kristen Protestan, Islam, Katolik dan Pantekosta di wilayah yang hanya seluas 1 Km persegi, desa Mabuan merupakan contoh nyata persaudaraan tanpa perpecahan meskipun berbeda kepercayaan dan pendapat.

“Kita ingin supaya momentum ini, kita ingin Mabuan bisa menjadi contoh bagi desa – desa maupun daerah lainnya di Kalteng dan bahkan di seluruh Indonesia, bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting, sebagai pondasi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa,” tukasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Majelis Hindu Kaharingan Desa Mabuan, Erin, yang mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Barsel yang sudah berkenan hadir di desa tersebut dalam rangka memperingati hari raya Nyepi tahun 2024 ini.

Dia berharap agar dengan momentum tersebut, seluruh agama bisa mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah, sehingga berdampak kepada semakin tumbuhnya rasa percaya dan rasa saling menyayangi di antara umat beragama.

“Dengan meratanya perhatian pemerintah terhadap seluruh agama, diharapkan bukan sekedar mampu memupuk rasa toleransi, namun juga bisa menumbuhkan rasa persaudaraan dan kasih sayang di antara umat beragama, sehingga tidak ada lagi perpecahan hanya dikarenakan perbedaan kepercayaan,” terangnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Asisten III Setda Barsel, Mirwansyah dan beberapa unsur Forkopimda Barsel.

Pada kesempatan tersebut, pemkab Barsel juga menyerahkan penghargaan kepada desa Mabuan sebagai desa Sadar Hukum.(SST)

 

 

 

Tingkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat Kelurahan Hilir Sper Membutuhkan Puskesmas

Foto : Suasana Puskesmas Buntok.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pembangunan Puskesmas di Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan diharapkan bisa segera terealisasi.

Mengapa Puskesmas perlu segera dibangun di Kelurahan Hilir Sper? Ini berkaitan erat dengan penjelasan oleh kepala UPTD Puskesmas Buntok, dr. Dzulfantri, di mana saat ini jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Puskesmas Buntok adalah sebanyak 40.000 jiwa, atau dua kali lipat dari jumlah maksimal kuota warga per wilayah Puskesmas.

Sementara itu, warga dalam pelaksanaan program kesehatan dasar yakni promotif preventif kuratif dan rehabilitatif sangat mengandalkan fasilitas dari pemerintah. Hal tersebut menunjukkan pemerintah sukses dalam memberikan pelayanan yg terbaik bagi masyarakat.

“Untuk itu, demi mempertahankan dan meningkatkan proses pelayanan tadi, maka masyarakat mengharapkan pendirian Puskesmas Hilir Sper, agar kedepannya akses serta SPM (Standar Pelayanan Minimal) dapat tetap bisa dipertahankan, serta tidak menunggu terjadinya kegagalan maupun penurunan standar pelayanan kesehatan di tengah masyarakat,” jelasnya, Rabu (7/2/2024).

Senada dengan dr. Dzulfantri, Lurah Hilir Sper, Zulkarnain Masdiputra, menerangkan bahwa persiapan pendirian puskesmas Hilir Sper sangat penting untuk terus dipacu, sebagai upaya pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sebab saat ini di kawasan perkotaan ibu kota kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari tiga kelurahan di kecamatan Dusun Selatan, hanya memiliki satu sarana kesehatan setingkat puskesmas, yakni puskesmas Buntok.

Sementara itu, masyarakat sasaran pelayanan kesehatan di kota buntok lebih dari 40 ribu jiwa, sehingga yang terjadi saat ini di puskesmas Buntok sudah overload pasien dengan rata rata perhari lebih dari 150 pasien.

“Di sisi lain masyarakat yang berada di daerah kelurahan Jelapat dan Hilir Sper yang lumayan jauh jaraknya ke puskesmas Buntok, cenderung enggan berobat ke Puskesmas,” terang Zul.

Sebenarnya, lanjut dia lagi, pengembangan puskesmas di kawasan kota Buntok sudah diwacanakan sejak tahun 2021 lalu, yakni peningkatan pustu Jelapat menjadi puskesmas Jelapat dan berikutnya adalah pendirian puskesmas Hilir Sper, sehingga kedepan akan ada 3 (tiga) puskesmas yang beroperasional memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat di kota Buntok.

Akan tetapi akui Zul, ada kendala yang dihadapi oleh kelurahan Hilir Sper yaitu ketersediaan lahan, sedangkan Jelapat cukup dengan peningkatan status pelayanan saja di lahan yang sudah ada saat ini.

Sebenarnya akui Lurah, pihak kelurahan hilir Sper sejak November 2023 sudah berusaha mencari lahan milik Pemda yang bisa di jadikan tempat pembangunan puskesmas dimaksud juga selalu berkoordinasi aktif dengan puskesmas Buntok dalam memenuhi persyaratan baik administrasi maupun sumber daya manusia kesehatannya, agar puskesmas Hilir Sper bisa segera terwujud.

“Apabila syarat dasar pendirian puskesmas sudah sampai 65 persen, maka kelurahan Hilir Sper beserta camat Dusun Selatan, bersama sama puskesmas Buntok akan menyampaikan dokumen administrasi tersebut kepada kepala daerah untuk pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya.(red)

Sebanyak 1.353 Paket Sembako Bantuan Banjir Dari BPBD Kalteng Disalurkan Lurah Hilir Sper

Foto : Lurah Hilir Sper, Zulkarnain Masdiputra (kiri) saat menyerahkan secara simbolis bantuan dari BPBD Provinsi Kalteng kepada masyarakat terdampak banjir di Hilir Sper, Dusel, Barsel, Senin (5/2/2024).

LPLHN.News.com – BUNTOK – Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan menyalurkan sebanyak 1.353 paket sembako bantuan kepada warga terdampak banjir, Senin (5/2/2024).

Diterangkan oleh Lurah Hilir Sper, Zulkarnain Masdiputra, sembako tersebut merupakan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah yang dikhususkan bagi masyarakat terdampak banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

“Adapun jumlah paket yang diterima dari gudang Bulog Hilir sper berjumlah 1.353 paket dan langsung diserahkan kepada masing-masing ketua RT secara kolektif, kemudian ketua RT yang nantinya membagikan langsung kepada masing-masing kepala keluarga (KK),” terang dia.

Sementara itu, jelas Zul lagi, untuk sementara ini bantuan dari pemerintah daerah masih dalam proses.

“Terkait bantuan dari pemerintah daerah Barito Selatan sendiri, masih dalam proses,” bebernya.

Atas diterimanya bantuan tersebut, Kelurahan Hilir Sper mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi Kalteng dan berharap agar bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak banjir.

“Kami atas nama warga Kelurahan Hilir Sper mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan wakil Gubernur yang telah menggelar pasar penyeimbangz juga kepada BPBD provinsi Kalteng yang telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako lengkap kepada warga kami. Ini sangat berarti dan penuh manfaat bagi warga masyarakat di Barsel umumnya dan Hilir sper khususnya,” pungkas Lurah.(Red)

Lurah Hilir Sper Bagikan Sembako Kepada Warga Terdampak Banjir

Foto : Lurah Hilir Sper, bagikan sembako kepada warga terdampak banjir.
LPLHN.News.com,f – BUNTOK – Sebanyak 1.353 paket sembako yang merupakan bantuan kepada warga terdampak banjir tersebut, disalurkan oleh Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Senin (5/2/2024).

Diterangkan oleh Lurah Hilir Sper, Zulkarnain Masdiputra, sembako tersebut merupakan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah yang dikhususkan bagi masyarakat terdampak banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

“Adapun jumlah paket yang diterima dari gudang Bulog Hilir sper berjumlah 1.353 paket dan langsung diserahkan kepada masing-masing ketua RT secara kolektif, kemudian ketua RT yang nantinya membagikan langsung kepada masing-masing kepala keluarga (KK),” terang dia.

Sementara itu, jelas Zul lagi, untuk sementara ini bantuan dari pemerintah daerah masih dalam proses.

“Terkait bantuan dari pemerintah daerah Barito Selatan sendiri, masih dalam proses,” bebernya.

Atas diterimanya bantuan tersebut, Kelurahan Hilir Sper mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi Kalteng yang bergerak cepat memberikan bantuan dan berharap agar bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak banjir.

“Kami atas nama warga Kelurahan Hilir Sper mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan wakil Gubernur yang telah menggelar pasar penyeimbangz juga kepada BPBD provinsi Kalteng yang telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako lengkap kepada warga kami. Ini sangat berarti dan penuh manfaat bagi warga masyarakat di Barsel umumnya dan Hilir sper khususnya,” pungkas Lurah.

Pemkab Barsel Kick Off PBJ Virtual

Foto : Pemkab Barsel ikuti pelaksanaan kick off pengadaan barang dan jasa secara virtual.
LPLHN.News.com, BUNTOK – Pemkab Barito Selatan mengikuti Kick Off penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara kolektif yang dilaksanakan Pemprov Kalteng diikuti seluruh Pemkab secara Virtual, Selasa 30 Januari 2024.

Rapat melalui online tersebut untuk mendengarkan arah dan paparan dari Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan sejumlah pejabat lainnya, untuk mengawali pembangunan di tahun 2024 melalui pengadaan barang dan jasa dengan dilaksanakannya Kick Off Penandatanganan Barang/Jasa Secara Kolektif Tahun Anggaran 2024.

Hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Edy Purwanto, Forkopimda dan para Asisten Setda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Barsel.

Kick Off penandatanganan barang/jasa pemerintah diharapkan mampu jadi pemicu bagi pelaku pengadaan barang dan jasa khususnya pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen untuk berkomitmen melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah yang strategis paling lambat akhir triwulan I tahun anggaran berjalan dengan tujuan memaksimalkan serapan anggaran pemerintah sebelum akhir tahun anggaran.

“Hari kita lelah mengikuti bersama kegiatan Kick Off penandatanganan kontrak barang dan jasa dari Pemprov Kalteng, jadi ini awal dari seluruh kegiatan atau awal aktifitas pengadaan barang dan jasa tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten dan kota,” kata Sekda Edy Purwanto.

Barsel, imbuh dia, sudah mengikuti kegiatan ini dan ada 5 kegiatan pekerjaan yang akan kita awali pada tahun ini dan kita berharap menjadi awal dari program pelaksanaan lebih lanjut di Barsel.

“Karena pada tahun ini, Alhamdulilah anggaran kita cukup signifikan naik. Semoga program pembangunan kita di Barsel bisa berjalan dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan aturan, “ ujarnya.

Dia menambahkan, untuk mengawali pekerjaan terlebih dahulu didahulukan paket yang penunjukan langsung (PL), untuk pekerjaan kontrak beser atau tender memerlukan proses masing-masing, dinas harus mengantri terlebih dahulu di Sirup kemudian membuat persyaratan melengkapi persyaratan termasuk membuat kerangka acuan kerja. Kemudian mengusulkannya untuk proses lelang lebih lanjut.

“Saya mengharapkan kepada seluruh pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk bekerja dengan baik dan benar demi mewujudkan pembangunan yang kebih baik lagi di Barsel,“ ucap dia.

Jarliansyah : Perusahaan Swasta Wajib Bantu Masyarakat Terdampak Banjir

Foto : Jarliansyah.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Selatan, Jarliansyah, meminta kepada para pihak swasta agar turut serta membantu warga di wilayah kerja mereka masing-masing yang menjadi korban terdampak banjir.

Permintaan ini disampaikan oleh Jarliansyah, dikarenakan prihatin dengan kondisi di mana saat ini banjir semakin yang meluas di wilayah kabupaten bersemboyan Dahani Dahanai Tuntung Tulus itu.

“Kita minta supaya pihak swasta, seperti perusahaan tambang batu bara ataupun perusahaan lainnya yang beroperasi di wilayah Barsel ini, bisa turut andil membantu masyarakat yang terdampak banjir,” ucapnya.

Sebab, dijelaskan oleh politisi PDI Perjuangan ini, kehadiran perusahaan swasta di daerah bukan hanya diharapkan bisa memberikan dampak penyerapan tenaga kerja saja, melainkan juga bisa membantu meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM melalui program Cooporate Social Responsibility (CSR) mereka.

“Apalagi perusahaan – perusahaan besar seperti tambang batu bara ini, kan juga mempunyai dana CSR. Dana itu selain digunakan sebagai peningkatan SDM dan fasilitasi bagi masyarakat di wilayah kerja mereka, kan harusnya bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang saat ini terkena musibah seperti banjir ini,” imbuhnya, Rabu (24/1/2024).

“Kita sangat membutuhkan bantuan mereka, untuk meringankan beban masyarakat, jangan hanya pemerintah daerah yang bergerak,” tambah Jali menegaskan.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barsel, Rabu (24/1/2024) tercatat sebanyak kurang lebih 72.930 jiwa dari 22.999 Kepala Keluarga (KK) warga di 60 desa dan kelurahan yang ada di lima kecamatan, Kabupaten Barito Selatan menjadi korban terdampak banjir.

Ada 11.091 bangunan rumah yang saat ini terendam banjir, yaitu di kecamatan Dusun Selatan sebanyak 6.397 rumah, Dusun Hilir 1.094 rumah, Dusun Utara 1.933 rumah, Jenamas 69 rumah dan terakhir di Karau Kuala sebanyak 1.598 rumah.

Selain bangunan rumah warga, sejumlah bangunan lainnya seperti jalan, pasar, rumah ibadah, sekolah, kantor pelayanan pemerintah desa dan bangunan pelayanan kesehatan juga ada yang sudah terendam banjir.

Sementara itu, untuk debit air di setiap wilayah bervariasi, yakni berkisar antara 30 cm sampai dengan yang paling tinggi adalah 200 cm.

Lebih Dari 70 Ribu Penduduk Barsel Terdampak Banjir

Foto : Lebih dari 70 ribu penduduk Barsel terdampak banjir.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Tercatat sebanyak kurang lebih 72.930 jiwa dari 22.999 Kepala Keluarga (KK) warga di 60 desa dan kelurahan yang ada di lima kecamatan, Kabupaten Barito Selatan menjadi korban terdampak banjir yang diakibatkan meluapnya sungai Barito.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barsel, Rabu (24/1/2024) ada setidaknya 11.091 bangunan rumah yang saat ini terendam banjir, yaitu di kecamatan Dusun Selatan sebanyak 6.397 rumah, Dusun Hilir 1.094 rumah, Dusun Utara 1.933 rumah, Jenamas 69 rumah dan terakhir di Karau Kuala sebanyak 1.598 rumah.

Selain bangunan rumah warga, sejumlah bangunan lainnya seperti jalan, pasar, rumah ibadah, sekolah, kantor pelayanan pemerintah desa dan bangunan pelayanan kesehatan juga ada yang sudah terendam banjir.

Sementara itu, untuk debit air di setiap wilayah bervariasi, yakni berkisar antara 30 cm sampai dengan yang paling tinggi adalah 200 cm.

Diterangkan oleh Kepala BPBD Barsel, Alip Suraya, guna penanganan dampak banjir, saat ini pemerintah daerah sudah menyiapkan posko banjir yang ditempatkan di Taman Iring Witu kota Buntok.

Foto : Selain rumah warga, banjir juga turut merendam sejumlah fasilitas pelayanan kentor pemerintah desa, kesehatan, jalan, pasar, sekolah dan rumah ibadah.

“Sementara baru di tingkat Kabupaten mas, di Iring Witu. Kegiatannya dapur umum , pengobatan gratis, evakuasi dan penyelamatan korban banjir, bagi sembako dan logistik bagi masyarakat terdampak banjir,” terangnya.

“Instruksi bupati semua kecamatan diintruksikan membuka Posko bagi pengungsi banjir,” beber Alip mengakhiri.

Ribuan Warga Damparan Terdampak Banjir

Foto : Ratusan rumah di desa Damparan, Dusun Hilir terendam banjir.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Sebanyak 803 Kepala Keluarga atau sejumlah 2.504 jiwa di enam RT penduduk Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan menjadi korban terdampak langsung banjir yang kini sudah mencapai ketinggian satu meter lebih.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh pemerintah desa Damparan per hari Selasa (23/1/2024), ketinggian air mengalami peningkatan sedikitnya 3 Cm.

Setidaknya ada 27 rumah yakni 7 unit di RT 01, 13 unit di RT 02, 2 rumah di RT 04, 1 rumah di RT 06, 2 di RT 07 dan 2 rumah lainnya di RT 08 kini sudah terendam air.

Selain itu, sejumlah fasilitas lainnya seperti pasar, masjid satu unit, bangunan sekolah dua unit, kantor BPD, kantor PLN dan kantor desa juga sudah terendam oleh air banjir.

“Selain itu, dua jalan utama di desa juga sudah direndam air, tidak bisa lagi dilewati menggunakan kendaraan,” terang Kepala Desa Damparan, Samsudin, Selasa (23/1/2024).

“Data ini sudah kita serahkan ke pihak kecamatan untuk diteruskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barsel, sebagai bahan untuk penanganan dampak banjir,” bebernya menambahkan.

Selanjutnya, Samsudin juga menjelaskan bahwa dikarenakan banjir ini, masyarakat tidak bisa lagi beraktifitas mencari nafkah.

“Kita berharap agar bantuan bisa segera disalurkan oleh pemerintah daerah, karena saat ini warga tidak bisa lagi beraktifitas mencari nafkah,” ungkapnya.

“Semoga saja musibah ini bisa cepat berlalu, sehingga masyarakat bisa kembali mencari nafkah secara normal,” harap Samsudin mengakhiri.

Banjir Rendam Ratusan Ha Lahan Pertanian, Farid Yusran Minta PJ Bupati Barsel Tetapkan Tanggap Darurat

Foto : Direndam banjir yang semakin meningkat, sejumlah titik di ruas jalan akses menuju kota Buntok dari arah Palangka Raya di ruas Desa Lembeng dan Mabuan, mengalami putus dan harus dikawal oleh masyarakat setempat, BPBD, TNI dan Polri agar bisa dilewati dengan aman.

LPLHN.News.com – BUNTOK – Prihatin terhadap kondisi ribuan kepala keluarga (KK) yang kehilangan mata pencaharian terdampak banjir, ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Ir. HM. Farid Yusran meminta kepada PJ Bupati setempat untuk segera menetapkan status tanggap darurat.

Permintaan ini disampaikan oleh Farid kepada awak media melalui sambungan telpon, Senin (22/1/2024).

Dijelaskan dia, sejak beberapa pekan ini, banjir semakin meluap dan merendam sebagian besar desa yang berada di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Hal ini sambungnya, mengakibatkan sejumlah besar masyarakat Barsel yang berprofesi sebagai petani dan pekebun menjadi kehilangan mata pencaharian mereka, karena baik itu sawah padi, kebun karet maupun kebun rotan yang menjadi sumber usaha utama masyarakat semua ikut terendam.

“Kita minta kepada PJ Bupati supaya segera menetapkan tanggap darurat banjir, supaya Pemda bisa cepat memberikan bantuan kepada masyarakat,” ucapnya.

“Karena kasihan ini masyarakat ke sana ke mari mencari, mengeluh tidak bisa berusaha, sebab semua kabun karet, kebun rotan dan sawah padi mereka terendam banjir, jadi tidak bisa dipanen,” sambung Farid menjelaskan.

Apalagi menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Barsel itu, saat ini kondisi curah hujan terutama di wilayah Kalimantan Tengah dan khususnya di DAS Barito mengalami peningkatan, sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir yang lebih berkepanjangan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan awak media, kondisi air di DAS Barito hingga hari Senin (22/1/2024) memang masih mengalami peningkatan, bahkan sejumlah persawahan dan perkebunan masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Dusun Utara, Dusun Selatan, Dusun Hilir serta Karau Kuala sudah direndam banjir.

Bahkan sejumlah titik di jalan akses menuju kota Buntok, baik itu di ruas desa Lembeng maupun desa Mabuan kini sudah mulai menggunakan getek (kelotok kecil) atau gerobak untuk menyeberangkan kendaraan roda dua karena direndam banjir.(sst)

 

 

Farid Yusran Minta Pj. Bupati Barsel Tetapkan Tanggap Darurat Banjir

Foto : Banjir rendam sejumlah ruas jalan menuju arah Buntok, Barsel.
LPLHN.News.com – BUNTOK – Prihatin terhadap kondisi ribuan kepala keluarga (KK) yang kehilangan mata pencaharian terdampak banjir, ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Ir. HM. Farid Yusran meminta kepada PJ Bupati setempat untuk segera menetapkan status tanggap darurat.

Permintaan ini disampaikan oleh Farid kepada awak media melalui sambungan telpon, Senin (22/1/2024).

Dijelaskan dia, sejak beberapa pekan ini, banjir semakin meluap dan merendam sebagian besar desa yang berada di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Hal ini sambungnya, mengakibatkan sejumlah besar masyarakat Barsel yang berprofesi sebagai petani dan pekebun menjadi kehilangan mata pencaharian mereka, karena baik itu sawah padi, kebun karet maupun kebun rotan yang menjadi sumber usaha utama masyarakat semua ikut terendam.

“Kita minta kepada PJ Bupati supaya segera menetapkan tanggap darurat banjir, supaya Pemda bisa cepat memberikan bantuan kepada masyarakat,” ucapnya.

“Karena kasihan ini masyarakat ke sana ke mari mencari, mengeluh tidak bisa berusaha, sebab semua kabun karet, kebun rotan dan sawah padi mereka terendam banjir, jadi tidak bisa dipanen,” sambung Farid menjelaskan.

Apalagi menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Barsel itu, saat ini kondisi curah hujan terutama di wilayah Kalimantan Tengah dan khususnya di DAS Barito mengalami peningkatan, sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir yang lebih berkepanjangan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan awak media, kondisi air di DAS Barito hingga hari Senin (22/1/2024) memang masih mengalami peningkatan, bahkan sejumlah persawahan dan perkebunan masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Dusun Utara, Dusun Selatan, Dusun Hilir serta Karau Kuala sudah direndam banjir.

Bahkan sejumlah titik di jalan akses menuju kota Buntok, baik itu di ruas desa Lembeng maupun desa Mabuan, Kecamatan Dusun Selatan, kini sudah mulai menggunakan getek (kelotok kecil) atau gerobak untuk menyeberangkan kendaraan roda dua karena direndam banjir.